Transcript Kebijakan Program dan Anggaran Tahun 2013

KEBIJAKAN
PROGRAM & ANGGARAN
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2013
BIRO PERENCANAAN
KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN
2012
PEMOTONGAN ANGGARAN
KEMENAG TAHUN 2012
Rp.2.542.079.642.000
PENDIDIKAN
Rp.1.908.081.291.000
NON PENDIDIKAN
Rp.633.998.351.000
STRUKTUR PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA
1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Negara Kementerian Agama
3 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Agama
4 Penelitian Pengembangan dan Pendidikan
Pelatihan Kementerian Agama
11 PROGRAM
KEMENAG
5 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
6 Pendidikan Islam
7 Bimbingan Masyarakat Islam
8 Bimbingan Masyarakat Kristen
9 Bimbingan Masyarakat Katolik
10 Bimbingan Masyarakat Hindu
11 Bimbingan Masyarakat Buddha
PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
PER PROGRAM (ribuan Rp)
NO
PROGRAM
1 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
APBN 2012
RAPBN 2013
(INDIKATIF)
2,025,730,458
1,847,050,000
% (+/-)
-8.8%
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
310,944,150
122,500,000 -60.6%
3 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
143,267,996
145,960,700
1.9%
2,759,092,714
2,937,524,900
6.5%
29,872,017,453 30,382,887,600
1.7%
4 Bimbingan Masyarakat Islam
5 Pendidikan Islam
6 Bimbingan Masyarakat Kristen
949,298,764
955,963,600
0.7%
7 Bimbingan Masyarakat Katolik
545,272,849
552,746,100
1.4%
8 Bimbingan Masyarakat Hindu
426,430,146
439,955,200
3.2%
9 Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengelolaan Haji & Umrah
534,207,756
558,745,400
4.6%
10 Bimbingan Masyarakat Buddha
185,585,878
210,493,300
13.4%
11 Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan & Pelatihan
595,645,954
475,662,800 -20.1%
Jumlah
38,347,494,118 38,629,489,600
0.74%
POSTUR ANGGARAN KEMENAG
PAGU ANGGARAN (ribuan Rp)
NO. JENIS PENGELUARAN
APBN 2011
1 Belanja Pegawai
2 Belanja Barang Mengikat
3 Prioritas RKP
15,856,524,638
1,027,155,511
bobot %
APBN 2012
44.7% 17,575,039,680
2.9%
1,005,771,183
bobot %
RAPBN 2013
45.8% 18,073,436,900
2.6%
bobot %
47.5%
1,066,785,300
2.8%
42.1%
15,471,996,266
43.6% 15,439,782,003
40.3% 16,005,102,000
14,525,661,627
15,011,672,092
15,435,502,000
861,484,639
355,396,000
487,800,000
c. Pendamping P/HLN
84,850,000
72,713,911
81,800,000
4 Prioritas Kementerian
2,482,025,615
7.0%
3,557,174,533
9.3%
2,140,686,000
5.6%
5 PNBP dan BLU
637,978,852
1.8%
769,726,718
2.0%
773,879,400
2.0%
JUMLAH
35,475,680,882
a. Rupiah Murni
b. P/HLN
38,347,494,117
38,059,889,600
REKAPITULASI ANGGARAN KEMENAG TAHUN 2013
PER PROGRAM DAN FUNGSI (dalam jutaan Rp)
FUNGSI PENDIDIKAN
FUNGSI NON-PENDIDIKAN
NO
PROGRAM
1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3
Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur
4
Pendidikan Islam
5
Penyelenggaraan Pembinaan dan
Pengelolaan Haji dan Umrah
-
227.751
6
Bimbingan Masyarakat Islam
-
7
Bimbingan Masyarakat Kristen
67.943
746.395
8
Bimbingan Masyarakat Katholik
22.212
9
Bimbingan Masyarakat Hindu
10
11
RKP
NON-RKP
RKP
1.847.050
-
122.500
122.500
122.500
-
145.961
145.961
145.961
-
30.382.888
330.994
558.745
558.745
538.941
2.398.584
2.937.525
2.937.525
814.338
23.677
117.949
141.626
955.964
287.340
309.552
15.900
227.295
243.195
552.746
34.526
308.677
343.203
31.004
65.747
96.752
439.955
Bimbingan Masyarakat Budha
80.633
63.345
143.978
21.614
44.902
66.516
210.493
Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan
36.348
90.653
127.002
63.931
284.730
348.661
475.663
15.041.237
17.083.692
32.125.460
958.694
5.545.336
6.504.030
38.629.490
15.587.283
35.875
TOTAL
JUMLAH
1.842.550
14.795.605
4.500
NON-RKP
1.806.675
Jumlah
4.500
JUMLAH
30.382.888
SATUAN KERJA PUSAT - DAERAH
NO
SATUAN KERJA
1
PUSAT
2
DAERAH
JUMLAH SATKER
10 ESELON I
1 KANTOR MISI HAJI
1 ATASE HAJI
A
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
B
PERGURUAN TINGGI AGAMA
NEGERI
C
UPT BALITBANG DIKLAT
JUMLAH
33 KANWIL
461 KANKEMENAG KAB/KOTA
3.893 MADRASAH NEGERI
63 PTAN
1 LAJNAH PMA
12 BALAI DIKLAT KEAGAMAAN
3 BALAI LITBANG AGAMA
4.478 SATUAN KERJA
7
CATATAN TERHADAP PAGU INDIKATIF
DAN RANCANGAN RKP 2013
1. Pada Pagu Indikatif Tahun 2013 terdapat kenaikan bruto sebesar
Rp281.995.483.000; terdiri atas
kelebihan PHLN sebesar
Rp217.690.000.000. Sehingga kenaikan netto hanya sebesar
Rp64.305.483.000
2. Perlu ditambah alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur karena masih banyaknya daerah pemekaran
yang belum memiliki kantor pelayanan.
3. Alokasi anggaran untuk tunjangan fungsional guru non PNS masih
kurang sebesar Rp204.000.000.000, karena yang tersedia
Rp1.356.950.000.000 (452.316 guru) sedangkan yang dibutuhkan
Rp1.560.950.000.000 (520.317 guru).
4. Alokasi anggaran untuk tunjangan profesi guru PNS masih kurang
sebesar
Rp2.300.000.000.000
karena
yang
tersedia
Rp7.900.000.000.000 (236.206 guru) sedangkan yang dibutuhkan
Rp10.200.000.000.000 (306.206 guru).
8
lanjutan...
5. Alokasi anggaran untuk tunjangan profesi dosen non PNS masih
kurang sebesar Rp10.940.000.000 karena yang tersedia
Rp44.000.000.000 (1.853 dosen) sedangkan yang dibutuhkan
Rp54.940.000.000
untuk
jumlah
sasaran
yang
sama
(penyesuaian/peningkatan unit cost).
6. Alokasi anggaran untuk bantuan kualifikasi GPAI dan Pengawas
masih kurang sebesar Rp36.328.000.000, karena yang tersedia
Rp9.680.000.000 (1.280 orang) sedangkan yang dibutuhkan
Rp46.008.000.000 (7.068 orang).
7. Alokasi anggaran untuk pendidikan menegah universal (rintisan
BOS MA), masih kurang sebesar Rp881.800.000.000 karena yang
tersedia
Rp120.200.000.000 sedangkan yang diperlukan
Rp1.002.000.000.000.
8. Alokasi anggaran untuk operasional perkantoran termasuk
pemeliharaan belum sesuai dengan kebutuhan karena yang
tersedia lebih kecil dibandingkan dengan pagu tahun 2012.
9
PRIORITAS PEMENUHAN ANGGARAN
1. Belanja Pegawai Mengikat (gaji dan tunjangan yang
melekat dengan gaji)
2. Belanja barang mengikat (langganan daya dan jasa,
belanja untuk pemeliharaan BMN)
3. Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
4. Kegiatan multiyears (pembangunan/rehab bangunan
yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun)
5. Dana pendamping P/HLN
6. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan
7. Prioritas Kementerian Agama
HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
KANWIL KEMENAG PROVINSI TERKAIT PP 90 TAHUN 2010
1. Perubahan alur turunnya lokasi pagu (dari masing2 es.1 pusat),
kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan dan proses
penelaahan dikorelasi dgn batas waktu yg ditentukan oleh DJA akan
menimbulkan masalah baru di daerah terutama pada proses
penyusunan RKA-KL pada bidang-bidang dan pembimas;
2. Dipertanyakan tentang kesiapan SDM pada masing-masing bidang
maupun pembimas terkait akan diserahkannya proses penyusunan
dan penelaahan RKA-KL;
3. Proses penyusunan laporan keuangan selama ini dilaksanakan oleh
sub bagian keuangan (bagian Tata Usaha), tahun 2013 akan dialihkan
pada bidang-bidang maupun pembimas sebagai pelaksana anggaran;
Lanjutan…..
4. Pembenahan struktur organisasi di daerah yang mengacu pada
struktur organisasi pusat mutlak segera harus dilakukan, apakah perlu
dibentuk sekretariat seperti struktur di pusat dimana proses
penyusunan RKA-KL dilakukan oleh bagian sekretariat pada masingbidang bidang;
5. Untuk memenuhi target yang akan dicapai, Apakah mekanisme
pendampingan melalui tenaga perencana cukup efektif? atau
diperlukan adanya mutasi staf perencana yang diperbantukan ke
bidang-bidang? ;
6. Dipertanyakan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab kepala
kanwil, kepala bidang dan pembimas sebagai penggung jawab
program maupun sebagai kepala satker dan KPA;
7. Kejelasan batas kewenangan dan tanggung jawab antara bidangbidang, pembimas dan sub bagian perencanaan;
SOLUSI :
1. Dibutuhkan adanya pedoman berupa Peraturan Menteri Agama
(PMA) yang mengatur tentang mekanisme penyusunan anggaran
di lingkungan Kemenag;
2. Diperlukan perubahan struktur organisasi di daerah yang linier
dengan struktur organisasi di pusat;
3. Penataan SDM yang kompeten dalam penyusunan anggaran.
SIKLUS PERENCANAAN
1.
Penyusunan Rencana
1.
Kerja & Anggaran (RKA)
Satker
Pusat dan Daerah ,
Ole
(Minggu I-III Januari)
&
(
I
)
12.
Penerbitan
DIPA Satker
(Desember)
2.
Rakor Internal
Satker Pusat
dan Daerah
(Minggu IV Jan-I Feb)
3.
Penyampaian Usulan
RKA Hasil Rakor
kpd unit
eselon I Pusat
(Minggu II Februari)
SIKLUS PERENCANAAN
4.
Penyampaian Kompilasi
RKA Kemenag kepada
Bappenas & Kemenkeu
(Minggu III Februari)
5.
Penyusunan Pagu Indikatif
dari Bappenas & Kemenkeu
(Minggu III Maret)
11.
Penyusunan Pagu Alokasi
Anggaran (Definitif)
dari Kemenkeu
(Oktober)
6.
Penyusunan Renja K/L
untuk Musrenbangpus
(Bappenas)
(Minggu IV Maret-I April)
6.
10.
Raker Menag dgn
Komisi VIII DPR RI
tentang Pagu
Anggaran
(Agustus)
9.
Penyusunan Pagu
Anggaran (sementara)
dari Kemenkeu
(Minggu IV Juni-II Juli )
8.
Penyusunan, Penelaahan
APBN-P dgn Komisi VIII
DPR RI, Bappenas &
Kemenkeu
(Mei - Juli)
7.
Raker Menag dengan
Komisi VIII DPR RI
19
tentang Pagu Indikatif
(Minggu III April)
SINRONISASI PAGU INDIKATIF TAHUN 2013
1. Belanja Pegawai Operasional Tahun 2013, termasuk di dalamnya
tunjangan profesi guru dan dosen serta tunjangan kehormatan
profesor. Besaran belanja pegawai operasional harus sesuai
dengan yang ditentukan dan tidak boleh mengalami perubahan
2. Belanja Barang Operasional Tahun 2013; bersifat flat policy (sama
dengan tahun 2012)
3. Besaran Anggaran pada Fungsi Pendidikan: Anggaran Fungsi
Pendidikan tidak boleh berkurang karena akan berpengaruh
terhadap ketentuan alokasi 20% anggaran pendidikan secara
nasional
4. Distribusi Pagu Indikatif ke seluruh satuan kerja Pusat dan Daerah
untuk tiap-tiap Program. Format pagu perlu disamakan untuk
kesergaman dan memudahkan kompilasi
5. Format rekapitulasi Pagu Indikatif masing-masing Program perlu
disinkronkan untuk dikompilasi dan dimintakan persetujuan dari
Komisi VIII DPR-RI
15
Lanjutan ...
6. Pelaksanaan penyusuan RKA-K/L: Diperlukan koordinasi secara
lebih intensif mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas
7. Penelaahan/pembahasan RKA-K/L dengan Ditjen Anggaran
Kementerian Keuangan dikoordinasikan sedemikan rupa agar
dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan oleh
Kementerian Keuangan
8. Finalisasi RKA-K/L: Diperlukan dalam rangka menyusun
rekapitulasi rencana kerja Kementerian Agama secara nasional
untuk dicocokkan dengan besaran Pagu Anggaran per satuan
kerja, per jenis belanja dan per fungsi untuk tiap-tiap Program
9. Hasil penyusunan RKA-K/L menjadi bahan untuk koordinasi lebih
lanjut oleh Kementerian Agama dalam berbagai kesempatan,
seperti: rapat koordinasi lintas kementerian, rapat kerja dengan
Komisi VIII DPR-RI, dll
16
TERIMA
KASIH