Transcript Materi Kakanwil - Kementerian Agama Provinsi Papua

KEBIJAKAN PROGRAM
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA
Jayapura, 13 Agustus 2013
PRIORITAS NASIONAL
VISI RPJMN 2010-2014
“INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN”
(Perpres 5/2010 : RPJMN 2010-2014)
SEJAHTERA
Memperkuat triple tracks strategy
serta pembangunan inklusif dan
berkeadilan
DEMOKRATIS
Memantapkan konsolidasi demokrasi
BERKEADILAN
Memperkuat penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi serta
pengurangan kesenjangan
2
PRIORITAS NASIONAL
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II 20092014
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
11
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
3
TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013
“Memperkuat Potensi Perekonomian
Domestik bagi Peningkatan dan
Perluasan Kesejahteraan Rakyat”
4
UNSUR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013
EMPAT UNSUR UTAMA TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL:
1. DAYA SAING;
2. DAYA TAHAN EKONOMI;
3. PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT; SERTA
4. STABILITAS SOSIAL DAN POLITIK.
KEEMPAT UNSUR UTAMA TERSEBUT DI ATAS DIHARAPKAN
MAMPU BERSINERGI DENGAN POTENSI KEDAERAHAN
(DOMESTIC VALUE).
5
11 PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA
1.
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
KEMENTERIAN AGAMA
2.
PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN
AGAMA
3.
PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR
KEMENTERIAN AGAMA
4.
PENALITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA
5.
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN HAJI DAN
UMRAH
6.
PENDIDIKAN ISLAM
7.
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
8.
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
9.
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
10.
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
11.
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
6
OUTCOME PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA
1. MENINGKATNYA KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA
MASYARAKAT
2.
BERKEMBANGNYA KEHIDUPAN SOSIAL YANG HARMONIS, RUKUN DAN
DAMAI DI KALANGAN UMAT BERAGAMA
3.
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN BAGI UMAT BERAGAMA
4.
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
5.
TERWUJUDNYA OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI YANG DIKELOLA OLEH
PRANATA KEAGAMAAN
6.
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN
7.
MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA KEHIDUPAN
BERAGAMA
8.
MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN RAUDHATUL
ATHFAL, MADRASAH, PERGURUAN TINGGI AGAMA, PENDIDIKAN
AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
7
PAGU ANGGARAN
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA TAHUN 2013
8
PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA
Rp280,000,000.00
Rp240,000,000.00
Rp200,000,000.00
Rp160,000,000.00
Rp120,000,000.00
Rp80,000,000.00
Rp40,000,000.00
Rp-
2010
PAGU 163,312,344
2011
207,015,890
2012
246,532,121
2013
247,186,602
Dalam Ribuan
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA
BERDASARKAN FUNGSI
NO
FUNGSI
JUMLAH
1.
AGAMA
36.642.381.000
2.
PELAYANAN UMUM
75.617.563.000
3.
PENDIDIKAN
134.926.658.000
TOTAL
247.186.602.000
10
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA
BERDASARKAN FUNGSI
PELAYANAN
UMUM
30.59%
PENDIDIKAN
54.58%
AGAMA
14.82%
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA
BERDASARKAN PROGRAM
No
PROGRAM
JUMLAH
1
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.787.848.000
3
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah
3.499.559.000
4
Pendidikan Islam
64.961.759.000
5
Bimbingan Masyarakat Islam
30.252.669.000
6
Bimbingan Masyarakat Kristen
66.234.267.000
7
Bimbingan Masyarakat Katolik
28.937.962.000
8
Bimbingan Masyarakat Hindu
3.356.860.000
9
Bimbingan Masyarakat Buddha
2.752.854.000
TOTAL
42.402.824.000
247.186.602.000
12
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA
BERDASARKAN PROGRAM DAN FUNGSI
NO
PROGRAM/FUNGSI
1.
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
42.402.824.000
AGAMA
1.961.680.000
40.441.144.000
PELAYANAN UMUM
2.
3.
ANGGARAN
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.787.848.000
PELAYANAN UMUM
4.787.848.000
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah
3.499.559.000
AGAMA
3.499.559.000
13
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA
BERDASARKAN PROGRAM DAN FUNGSI
NO
4.
5.
6.
PROGRAM/FUNGSI
JUMLAH
Pendidikan Islam
64.961.759.000
PENDIDIKAN
64.961.759.000
Bimbingan Masyarakat Islam
AGAMA
30.252.669.000
30.252.669.000
Bimbingan Masyarakat Kristen
66.234.267.000
AGAMA
PENDIDIKAN
PELAYANAN UMUM
7.138.013.000
57.020.929.000
2.075.325.000
14
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA
BERDASARKAN PROGRAM DAN FUNGSI
NO
PROGRAM/FUNGSI
7. Bimbingan Masyarakat Katolik
ANGGARAN
28.937.962.000
AGAMA
5.911.065.000
PENDIDIKAN
7.980.681.000
PELAYANAN UMUM
15.046.216.000
AGAMA
3.356.860.000
696.480.000
PENDIDIKAN
2.294.500.000
8. Bimbingan Masyarakat Hindu
PELAYANAN UMUM
365.880.000
15
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA
BERDASARKAN PROGRAM DAN FUNGSI
NO
9.
PROGRAM/FUNGSI
Bimbingan Masyarakat Buddha
AGAMA
PENDIDIKAN
PELAYANAN UMUM
JUMLAH
2.752.854.000
398.820.000
2.269.969.000
84.065.000
16
SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN
DALAM RKA-KL
KELUARAN DARI MASING-MASING
KEGIATAN DALAM SATU PROGRAM HARUS
SECARA SINERGIS MENDUKUNG
PENCAPAIAN HASIL YANG DIHARAPKAN
DARI PROGRAM YANG BERSANGKUTAN
PP NO. 20/2004 TTG RKP PASAL 8 AYAT (2)
APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN
DENGAN TUGAS POKOK ORGANISASI?
APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH
SESUAI DAN SECARA SINERGIS
MENDUKUNG PROGRAMNYA?
APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH
MEMPUNYAI KELUARAN YANG SESUAI?
SINKRONISASI
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
17
PERTIMBANGAN MELAKUKAN REVISI
RKAKL-DIPA
1
TENGGAT WAKTU antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan
anggaran cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimungkinkan perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan
untuk tahun yang direncanakan
2
Dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi
PERUBAHAN KEADAAN atau PERUBAHAN PRIORITAS yang tidak
diantisipasi pada saat proses perencanaan
3
Adanya PERUBAHAN METODOLOGI pelaksanaa kegiatan, contoh :
semula direncanakan secara swakelola menjadi kontraktual, dari single
year Menjadi multi years
4
Adanya PERUBAHAN ATAU PENETAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
dalam tahun anggaran berjalan, contoh : penghematan anggaran,
penerapan reward and punishment, atau APBN Perubahan
18
TERIMA KASIH