Transcript acuan penyusunan rka-kl 2012 - Direktorat Jenderal Anggaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA
TAHUN 2012
(KMK Nomor 215/KMK.02/2011, tanggal 30 Juni 2011)
Dhanapala, 6 Juli 2011
POKOK BAHASAN
I
3
II
2
III
2
IV
LANDASAN HUKUM
DASAR PERHITUNGAN PAGU
ACUAN PENYUSUNAN RKA-KL 2012
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
2
V
JADWAL PENYELESAIAN RKA-KL
2
I. LANDASAN HUKUM
PAGU SEMENTARA
PAGU ANGGARAN K/L
PP 21 TAHUN 2004
PP 90 TAHUN 2010
Pasal 10 ayat (1)
• Pagu Sementara
Pasal 9 ayat (1)
• Pagu Anggaran K/L
menjadi
Rincian RKA-K/L menurut :
 Unit Organisasi
 Kegiatan
SURAT EDARAN
MENTERI KEUANGAN
Rincian Pagu Anggaran K/L :
paling sedikit
 Unit Organisasi
 Program
KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
3
I. LANDASAN HUKUM (2)
PP 90 TAHUN 2010
Pasal 9 ayat (1)
Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-KL, menetapkan Pagu
Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja
K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L
Pasal 9 ayat (2)
Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan arah
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (1) yang dirinci paling sedikit menurut : a. unit organisasi; dan b. program
Pasal 9 ayat (3)
Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
setiap K/L paling lambat akhir bulan Juni
4
II. DASAR PERHITUNGAN PAGU
PAGU ANGGARAN K/L 2012
SUDAH MEMPERHITUNGKAN
a.
Dana untuk membiayai seluruh belanja penyelenggaraan program/kegiatan
prioritas dan penunjang dalam TA 2012
b.
Dana yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
c.
Dana yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
d.
Dana yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
e.
Tambahan kenaikan gaji pokok PNS, TNI, dan POLRI sebesar 10%
f.
Tambahan kenaikan uang makan PNS dan/atau uang lauk pauk TNI dan POLRI
sebesar Rp5.000,-
g.
Pemberian gaji bulan ke 13
5
III. ACUAN PENYUSUNAN RKA-KL
2012
PAGU ANGGARAN K/L 2012
Berdasarkan
RKA-KL 2012
Dengan mengacu




Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun
2012
Rencana Kerja (Renja K/L) Tahun 2012
PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan RKA-KL
PMK tentang Standar Biaya TA 2012
6
IV. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
a.
Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing K/L dalam rangka meningkatkan kualitas belanja khususnya terkait efisiensi belanja
barang dan peningkatan belanja modal sebagai komponen utama dalam pembangunan
infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
b.
Mengkaji ulang pembangunan gedung baru dan menundanya apabila tidak sangat mendesak.
Apabila rencana pembangunan gedung baru tetap akan dilakukan menggunakan spesifikasi
dan standar baru yang wajar dan efisien yang akan ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum;
c.
Dalam mengalokasikan anggaran untuk masing-masing program/kegiatan, tidak
diperbolehkan melakukan pergeseran antar sumber pendanaan (Rupiah Murni, PLN, PDN,
HLN, dan PNBP);
d.
menjamin ketersediaan belanja pegawai termasuk uang makan PNS, dan/atau uang lauk pauk
TNI dan POLRI, pemberian gaji bulan ketiga belas, serta biaya operasional, termasuk
pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan pemeliharaan perkantoran yang
pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dihitung secara
cermat sesuai dengan kebutuhan riil selama 1 (satu) tahun agar tidak terjadi kekurangan dana
sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012;
7
IV. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (2)
e.
Menjamin ketersediaan alokasi anggaran sebagai Rupiah Pendamping untuk kegiatan-kegiatan
yang dibiayai dengan PLN dan/atau HLN, yang mensyaratkan adanya Rupiah Pendamping;
f.
Menjamin ketersediaan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan lanjutan yang bersifat
tahun jamak (multi years contract) yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Menteri
Keuangan, dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga;
g.
Memprioritaskan pengalokasian dana sesuai dengan kegiatan prioritas dalam RKP Tahun
2012;
h.
Untuk kegiatan yang dananya bersumber dari PLN dan/atau HLN, menggunakan asumsi kurs
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang disepakati dalam Pembicaraan Pendahuluan
sebesar Rp8.800,-/USD (delapan ribu delapan ratus rupiah per dolar Amerika Serikat);
i.
Untuk kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP termasuk pendapatan BLU,
penganggarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundangan;
j.
Kementerian/Lembaga yang memiliki satker BLU, RKA-KL Tahun 2012 yang disusun dilengkapi
dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) satker BLU
8
IV. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (3)
k.
Dalam mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan agar
mengacu pada ketentuan peraturan perundangan;
l.
Dalam rangka pelaksanaan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar
menggunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatan
Kementerian Negara/Lembaga di daerah;
m.
Mencantumkan output dan outcome yang jelas untuk setiap alokasi anggaran yang
terdapat dalam RKA-K/L Tahun 2012 dan mencantumkan volume satuan/alokasi
anggaran prakiraan maju untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan
program/kegiatan tahun anggaran yang akan datang;
n.
Kementerian Negara/Lembaga yang menyelenggarakan sekolah/ lembaga
pendidikan, agar mencantumkan kegiatan sekolah/lembaga pendidikan tersebut
dalam klasifikasi fungsi pendidikan;
o.
Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab atas program/kegiatan
subsidi dan Public Service Obligation (PSO) agar mengalokasikan anggaran untuk
kegiatan perencanaan, pengawasan dan monitoring evaluasi subsidi dan PSO;
9
V. JADWAL PENYELESAIAN RKA-KL 2012
Juni 2011
No
Juli 2011
Kegiatan
27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
Penyampaian KMK tentang Pagu
Anggaran 2012 kepada K/L
2
Penyusunan RKA-K/L 2012 oleh
K/L
3
Pembahasan RKA-K/L 2012
dengan komisi-komisi DPR
4
Penyampaian RKA-K/L 2012 hasil
pembahasan dengan komisi-komisi
DPR kepada Kemkeu dan
Bappenas
5
Penelahaan RKA-K/L 2012
6
Penyelesaian Himpunan RKA-K/L
2012 oleh Kemkeu sebagai bahan
Pembahasan dalam Sidang Kabinet
(bersama-sama dengan NK &
RAPBN 2012)
10
V. JADWAL PENYELESAIAN RKA-KL 2012
(2)
26-27 Juli 2011
Menkeu
c.q.
Ditjen Anggaran
RKA-KL 2012
Hasil
Pembahasan
Dengan Komisi
DPR
Penelaahan
RKA-KL 2012
Menteri PPN/
Bappenas
c.q.
Deputi Bidang
Pendanaan
Himpunan
RKA-KL
2012
Paling lambat
25 Juli 2011
Finalisasi
Draft NK &
RUU APBN
2012
Cetak NK &
RUU APBN
2012
(28-7-2011 s.d. 2-8- 2011)
Sidang Kabinet
Paling lambat
14 Juli 2011
(tgl 3-8-2011)
Pidato Presiden
Pengantar NK &
RUU APBN 2012
Pengiriman buku
NK & RUU APBN
ke DPR
(tgl 16-8-2011)
(tgl 8-8-2011)
11
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TERIMA KASIH