Slide 1

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,
1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

Juli 2013
1


Slide 2

Pokok Bahasan
1

Pendahuluan

2

Beberapa Perubahan Pengaturan

3

Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK

4

Lampiran PMK

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

2


Slide 3

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1

Pendahuluan :
a. Latar Belakang;

b. Kerangka Pikir;
c. Tujuan Pengaturan.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

3


Slide 4

1.a. Latar Belakang
Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perubahan terkait petunjuk
penyusunan dan penelaahan RKA-K/L antara lain :
1. Menyempurnakan pedoman penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja
(PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dalam rangka
meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.

2. Menyempurnakan ketentuan terkait tata cara penyusunan dan penelaahan
RKA-K/L dengan mengacu pada pemisahan tugas dan peran antara
Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO), Kementerian
Perencanaan sebagai Chief Planning Officer (CPO) dan Menteri/Pimpinan
Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO).
3. Menyediakan payung hukum terkait keterlibatan unit Aparat Pengawasan
Intern Kementerian/Lembaga (API K/L) dalam meneliti RKA-K/L
sebagai quality assurance.
4. Meningkatkan kualitas RKA-K/L dan DIPA dalam rangka meningkatkan
kualitas belanja serta menjamin tersedianya data anggaran yang valid
melalui penyederhanaan dokumen penelaahan dan minimalisir blokir.
1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

4


Slide 5

1.b. Kerangka Pikir…(1/2)

1. Sesuai amanah di dalam UU No. 17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara dan UU
No. 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
pemisahan peran, tugas, dan tanggung jawab antara Menteri Keuangan
sebagai CFO, Menteri Perencanaan sebagai CPO dan Menteri/Pimpinan
Lembaga sebagai COO dalam pengelolaan keuangan negara telah diatur
secara tegas.
 Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab di dalam perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas anggaran yang
menjadi tanggung jawabnya.
 Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan
anggaran sesuai kemampuan keuangan negara untuk mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masingmasing K/L dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
 Menteri Perencanaan bertanggung jawab dalam menyusun dan
menetapkan prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional beserta
target kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah.
1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

5


Slide 6

1.b. Kerangka Pikir…(2/2)

2. Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam
penerapan kaidah-kaidah penganggaran, maka dipandang perlu untuk
melibatkan peran unit Aparat Pengawasan Intern K/L (API K/L) dalam
proses perencanaan penganggaran dengan melakukan penelitian RKA-K/L
dan dokumen pendukungnya dan berperan sebagai quality assurance.
3. Dengan adanya keterlibatan peran unit API K/L dalam proses perencanaan
penganggaran (melalui penelitian RKA-K/L), maka proses penelaahan RKAK/L yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian
Perencanaan menjadi lebih sederhana dan bersifat lebih strategis
dengan fokus pada level Output dan Outcome.
4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyusunan dan
penelaahan RKA-K/L kepada stakeholder, maka penyederhanaan proses
bisnis dan persyaratan dokumen penelaahan termasuk format-format yang
digunakan terus disempurnakan serta diikuti dengan pemanfaatan
dukungan IT yang handal dan terintegrasi. Dengan demikian diharapkan
dapat meniadakan alokasi anggaran yang diblokir dalam DIPA.
1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

6


Slide 7

1.c. Tujuan Pengaturan

Menyediakan payung hukum sebagai landasan dalam melakukan penyusunan
dan penelaahan RKA-K/L TA 2014 meliputi :
1. Pemantapan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan
kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM).
2. Penegasan pengaturan bahwa penyusunan RKA-K/L merupakan tugas dan
tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran
dan Chief Operational Officer (COO).
3. Keterlibatan peran unit Aparat Pengawasan Intern K/L dalam reviu RKAK/L untuk meningkatkan kualitas perencanaan K/L dan menjamin
kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality
assurance.
4. Penyederhanaan proses penelaahan yang dilaksanakan oleh Kementerian
Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan Kementerian Perencanaan selaku Chief Planning Officer (CPO).
5. Standardisasi format-format yang digunakan dalam penyusunan RKAK/L, dokumen penelaahan, dan dokumen hasil penelaahan RKA-K/L.
1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

7


Slide 8

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

Beberapa Perubahan Pengaturan :
a.

Sistematika Penyajian;

b.

Dokumen yang harus disiapkan oleh K/L;

c.

Penelitian RKA-K/L oleh API K/L dan Biro
Perencanaan K/L;

d.

Penelaahan RKA-K/L.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

8


Slide 9

2.a. Sistematika Penyajian

PMK No. 112/2012

PMK yg baru

1. Batang Tubuh PMK (18 Pasal);

1. Batang Tubuh PMK (20 Pasal);

2. Lampiran PMK (1 Lampiran) :
 Bab I : Sistem Penganggaran;
 Bab II : Penerapan PBK;
 Bab III : Penerapan KPJM;
 Bab IV : Ketentuan Dalam Pengalokasian
Anggaran;
 Bab V : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L;
 Bab VI : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L;
 Bab VII : Dukungan TI Dalam Penyusunan
dan Penelaahan RKA-K/L;
 Bab VIII : Standardisasi Format;
 Bab IX : Penutup.

2. Lampiran PMK (3 Lampiran):
 Lampiran I : Pedoman Umum
RKA-K/L;
 Lampiran II : Tata Cara
Penyusunan RKA-K/L;
 Lampiran III : Tata Cara
Penelaahan RKA-K/L;

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

9


Slide 10

2.b. Dokumen yang harus disiapkan oleh K/L
Penelitian RKA-K/L
1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I/
Penanggung jawab portofolio;
2. Surat Pernyataan Pejabat Eselon I
penanggung jawab RKA-K/L;

3. Daftar Rincian Pagu Anggaran per
Satker/eselon I;
4. RKA-K/L Eselon I;
5. RKA Satker;
6. Kertas Kerja Satker;

7. TOR/RAB dan dokumen pendukung
terkait lainnya, khusus untuk
inisiatif baru dan/atau baseline yg
berubah pd level komponen.

Penelaahan RKA-K/L
1. Surat pengantar yang
ditandatangani oleh Menteri/
Pimpinan Lembaga atau Pejabat
yang ditunjuk;
2. Surat Pernyataan Pejabat Eselon I
penanggung jawab RKA-K/L;
3. RKA-K/L Eselon I;
4. Daftar Rincian Pagu Anggaran per
Satker/eselon I;
5. RKA Satker;

6. ADK RKA-K/L.
Kementerian Keuangan
dan Bappenas

API K/L dan Biro
Perencanaan
1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

10


Slide 11

2.c. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L

Ruang lingkup Penelitian
1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja
dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan
RKP;
2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber
dana dalam RKA-K/L dengan Pagu
Anggaran K/L;
3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah
penganggaran al : penerapan SBM dan SBK,
kesesuaian jenis belanja, hal-hal yang
dibatasi atau dilarang, pengalokasian
anggaran untuk kegiatan yang didanai dari
PNBP, PHLN, PHDN, BLU, kontrak tahun
jamak, dan pengalokasian anggaran yang
akan diserahkan menjadi Penyertaan
Modal Negara (PMN) pada BUMN;
4. Kelengkapan dokumen pendukung RKAK/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan
dokumen pendukung terkait lainnya;
5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik
APBN.

Fokus Penelitian

1. Pagu Anggaran K/L :
 rincian anggaran untuk mendanai
inisiatif baru; dan/atau
 angka dasar yang mengalami
perubahan pada level
tahapan/komponen.

2. Alokasi Anggaran K/L :
 Penyesuaian RKA-K/L dengan
Alokasi Anggaran;
 rincian anggaran untuk mendanai
inisiatif baru (dari hasil
Optimalisasi DPR); dan/atau
 angka dasar yang mengalami
perubahan pada level tahapan/
komponen.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

11


Slide 12

2.d. Penelaahan RKA-K/L

Ruang lingkup
penelaahan
1. Kesesuaian data dalam RKA-K/L
dengan Pagu Anggaran K/L;
2. Kesesuaian antara Kegiatan –
Keluaran - Anggarannya;
3. Relevansi tahapan/komponen dengan
Keluaran;
4. Konsistensi pencantuman sasaran
Kinerja K/L dengan RKP termasuk
prakiraan maju untuk tiga tahun ke
depan.

Fokus Penelaahan
1. Pagu Anggaran K/L :
 rincian anggaran untuk mendanai
inisiatif baru;

2. Alokasi Anggaran K/L :
 Penyesuaian RKA-K/L dengan
Alokasi Anggaran;
 rincian anggaran untuk mendanai
inisiatif baru (dari hasil
Optimalisasi DPR);
 Persetujuan dari Komisi DPR.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

12


Slide 13

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3

Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK :
a. Kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga;
b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan;
c. Penanggung Jawab RKA-K/L;
d. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L dan Biro Perencanaan;
e. Penelaahan RKA-K/L;

f. Himpunan RKA-K/L, RUU APBN dan Nota Keuangan;
g. Penyesuaian RKA-K/L;
h. DHP RKA-K/L dan Keppres RABPP;
i. Penutup.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

13


Slide 14

3.a. Kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga

1)

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang dipimpinnya.

2)

Selain menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran Kementerian Keuangan
(BA 015), Menteri Keuangan menyusun RKA-K/L untuk Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara (BA 999) yang selanjutnya disebut Rencana
Dana Pengeluaran-Bendahara Umum Negara (RDP-BUN).

3)

Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas kebenaran dan
kelengkapan RKA-K/L beserta dokumen pendukungnya.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

14


Slide 15

3.b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan ….(1/2)

1)

RKA-K/L disusun berdasarkan pedoman umum RKA-K/L meliputi:
a. Pendekatan sistem penganggaran terdiri atas:
i. kerangka pengeluaran jangka menengah;
ii. penganggaran terpadu; dan
iii. penganggaran berbasis kinerja.
b. Klasifikasi anggaran terdiri atas:
i. klasifikasi organisasi;
ii. klasifikasi fungsi; dan
iii. klasifikasi jenis belanja.
c. Instrumen RKA-K/L terdiri atas:
i. indikator kinerja;
ii. standar biaya; dan
iii. evaluasi kinerja.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

15


Slide 16

3.b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan ….(2/2)

2) RKA-K/L disusun berdasarkan:
a. Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
b. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L);
c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR
dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN;
d. Standar Biaya; dan

e. Kebijakan pemerintah lainnya.

Pedoman Umum terkait kaidah-kaidah penganggaran seperti : penerapan
pendekatan penganggaran, instrumen dalam penyusunan RKA-K/L, halhal yang dibatasi atau dilarang dan pencantuman tematik APBN,
selengkapnya dimuat dalam Lampiran I PMK.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

16


Slide 17

3.c. Penanggung Jawab RKA-K/L…(1/2)
1) Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yg memiliki
alokasi anggaran (portofolio) dan sbg penanggung jawab program, menyusun
RKA-K/L per program/eselon I menggunakan format RKA-K/L dan sistem
aplikasi RKA-K/L –DIPA yang memuat rincian alokasi berdasarkan:
a. angka dasar; dan/atau
b. inisiatif baru.
2) RKA-K/L yang disusun wajib dilengkapi dokumen pendukung antara lain
berupa TOR/RAB dan dokumen terkait lainnya untuk:
a. inisiatif baru; dan/atau
b. rincian angka dasar mengalami perubahan pada level tahapan/komponen.
3) RKA-K/L disusun secara berjenjang terdiri atas :
a. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA Satker), dan
b. RKA-K/L unit eselon I.
4) RKA-K/L yang telah disusun ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
c.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran
(portofolio) dan sebagai penanggungjawab program.
Tata cara penyusunan RKA-K/L dan format yang digunakan selengkapnya
tercantum dalam Lampiran II PMK.
1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

17


Slide 18

3.c. Penanggung Jawab RKA-K/L…(2/2)
RKA-K/L dan dokumen pendukung yang disusun harus memenuhi kaidah
perencanaan penganggaran, yaitu:
a. mencantumkan sasaran kinerja meliputi volume Keluaran dan Indikator
Kinerja Keluaran dalam RKA-K/L sesuai dengan Sasaran Kinerja dalam Renja
K/L dan RKP;
b. menjamin total pagu dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L;
c. menjamin rincian sumber dana dalam RKA-K/L sesuai dengan sumber dana
yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;
d. menjamin kelayakan anggaran dan mematuhi penerapan kaidah-kaidah
penganggaran antara lain penerapan SBM dan SBK, kesesuaian jenis belanja,
hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan
yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN, BLU, kontrak tahun jamak, dan
pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi Penyertaan Modal
Negara (PMN) pada BUMN; dan
e. memastikan pencantuman tematik APBN pada level Keluaran.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

18


Slide 19

3.d. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L…(1/2)
1) Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan dalam
penerapan kaidah-kaidah penganggaran, RKA-K/L yang telah ditandatangani
disampaikan kepada unit Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/
Lembaga (API K/L) dan Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/Sekretariat
c.q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/L untuk diteliti.
2) Ruang lingkup penelitian RKA-K/L dan dokumen pendukung meliputi:
a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume Keluaran dan
Indikator Kinerja Keluaran dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP;
b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang
ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;
d. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain:
penerapan SBM dan SBK, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian
anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN, BLU,
kontrak tahun jamak dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan
menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN;
e. ………….
1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

19


Slide 20

3.d. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L…(2/2)

e. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain: RKA Satker,
TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya;
f. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.

Catatan : Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga melakukan
pembahasan RKA-K/L dengan DPR dalam rangka pembicaraan
pendahuluan Rancangan APBN, pembahasan tersebut
difokuskan pada konsultasi atas usulan inisiatif baru.
1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

20


Slide 21

Penelitian RKA-K/L (Pagu Anggaran K/L)
1

2

Kemkeu

3

Unit Eselon I (Portofolio)

4

Satker

Esl. I

Pagu Anggaran
K/L

7
RKA-K/L
Eselon I yg
sdh diteliti &
dok pndkng

1. Meneliti :
 total pagu dan rincian sumber dana.
 alokasi angka dasar dan inisiatif baru.
 Biaya Operasional dan Non Opr.
2. Mengecek target kinerja (volume Ouput
untuk masing2 Kegiatan).
3. Menyusun Daftar rincian alokasi pagu per
satker :
 Total pagu dan sumber dana.
 Target kinerja per Satker.
4. Menyiapkan dokumen pendukung :
TOR/RAB dan dok. pendukung terkait
lainnya. (inisiatif baru/baseline yg
berubah).

8

RKA-Satker &
KK Satker

5

Biro
Perencanaan
RKA-K/L
Eselon I

Proses Penelitian

Sekjen/Sesmen/Ses

6
CHP (Catatan
Hasil Penelitian)

RKA-K/L
Eselon I &
dok pndkng

5

API K/L
RKA-K/L
Eselon I

1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan
Renja K/L dan RKP;
2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L
dengan Pagu Anggaran K/L
3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al :
penerapan SBM dan SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, hal-hal yang
dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang
didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak;
4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB,
dan dokumen pendukung terkait lainnya;
5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

21


Slide 22

3.e. Penelaahan RKA-K/L….(1/2)

1)

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan
RKA-K/L yang telah dibahas dengan Komisi terkait di DPR atau yg telah
diteliti kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan
Kementerian Perencanaan untuk dilakukan penelaahan dalam forum
penelaahan antara K/L, Kementerian Keuangan dan Kementerian
Perencanaan.

2)

RKA-K/L yang telah diteliti dilengkapi dengan :
 Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
atau pejabat yang ditunjuk;
 Surat Pernyataan Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab RKA-K/L;
 Daftar Rincian Alokasi Anggaran per Satker/eselon I;
 RKA Satker;
 Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L.

3)

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah ADK
RKA-K/L ke dalam aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(SPAN) untuk dilakukan validasi.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

22


Slide 23

3.e. Penelaahan RKA-K/L….(2/2)
4) Dalam hal proses validasi terdapat data yang tidak sesuai dengan kaidahkaidah SPAN, RKA-K/L dikembalikan kepada K/L untuk dilakukan perbaikan.

5) Penelaahan RKA-K/L difokuskan untuk meneliti:
 Kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
 Kesesuaian antara Kegiatan-Keluaran-Anggarannya;
 Relevansi komponen/tahapan dengan Keluaran; dan
 Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk
prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.
6) Penelaahan RKA-K/L difokuskan untuk meneliti rincian anggaran yang
digunakan untuk mendanai inisiatif baru.
7) Hasil penelaahan RKA-K/L dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan dan
ditandatangani oleh pejabat eselon II dari K/L, Kementerian Perencanaan,
dan Kementerian Keuangan.

Tata cara penelaahan RKA-K/L selengkapnya tercantum dalam
Lampiran III PMK.
1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

23


Slide 24

Penelaahan RKA-K/L (Pagu Anggaran K/L)
2

Kemkeu
c.q. DJA
1

RKA-K/L slrh
Eselon I

Menteri/Pimpinan
Lembaga
Esl. I
RKA-K/L
Eselon I yg
sdh direviu &
dok pndkng

3

Esl. I

Forum Penelaahan

RKA-K/L
Eselon I yg
sdh direviu &
dok pndkng

2

Bappenas
RKA-K/L slrh
Eselon I

4

Kemkeu c.q. DJA
Nota
Keuangan

Validasi

RUU APBN

Himpunan
RKA-K/L

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

1. Kesesuaian data dalam RKA-K/L
dengan Pagu Anggaran K/L;
2. Kesesuaian antara KegiatanKeluaran-Anggarannya;
3. Kelengkapan dokumen penelaahan
meliputi :
 Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga atau pejabat yg
ditunjuk;
 Surat Pernyataan Pejabat Eselon
I penanggung jawab RKA-K/L;
 Daftar Rincian Pagu Anggaran
per Satker/eselon I;
 RKA Satker;
 ADK RKA-K/L.; dan
4. Konsistensi pencantuman sasaran
Kinerja K/L dengan RKP termasuk
prakiraan maju untuk tiga tahun ke
depan.

24


Slide 25

3.f. Himpunan RKA-K/L, RUU APBN, dan
Nota Keuangan
1) RKA-K/L hasil penelaahan dihimpun oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN dan Nota Keuangan.
2) RUU tentang APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L disampaikan
oleh Pemerintah kepada DPR untuk dilakukan pembahasan paling lambat
minggu kedua bulan Agustus.

Klausul antisipasi penyelesaian :
“Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan antara K/L dg DPR belum diterima
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sampai
dengan akhir bulan Juli, RUU tentang APBN, Nota Keuangan, dan
Himpunan RKA-K/L disusun berdasarkan RKA-K/L hasil penelaahan antara
K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.”

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

25


Slide 26

3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(1/3)
Kondisi I : RKA-K/L Tidak Berubah dan Disetujui DPR

1)

Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara
Pemerintah dengan DPR tidak mengakibatkan perubahan RKA-K/L dan
telah disetujui DPR, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yg ditunjuk
menyampaikan RKA-K/L yang telah disetujui DPR kepada Kementerian
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

2)

RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan
Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (DHP RKA-K/L).

3)

DHP RKA-K/L ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur
Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat
minggu ketiga bulan Nopember.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

26


Slide 27

3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(2/3)
Kondisi II : RKA-K/L Berubah dan Disetujui DPR
1)

Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara
Pemerintah dengan DPR mengakibatkan perubahan RKA-K/L, Menteri/
Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki
alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggungjawab program
melakukan penyesuaian RKA-K/L.

2)

Dalam hal penyesuaian RKA-K/L digunakan untuk mendanai inisiatif baru,
termasuk tambahan yang berasal dari hasil pembahasan dengan Komisi
terkait di DPR, K/L wajib melengkapi dengan dokumen pendukung.

3)

RKA-K/L yang telah disesuaikan dan dokumen pendukungnya disampaikan
kepada unit API K/L dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan K/L
untuk diteliti kebenaran dan kelengkapannya.

4)
5)

Penelitian RKA-K/L difokuskan untuk RKA-K/L yang mengalami perubahan.
RKA-K/L yang telah diteliti selanjutnya dibahas dengan Komisi terkait di DPR
untuk mendapat persetujuan.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

27


Slide 28

3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(2/3)
Kondisi II : RKA-K/L Berubah dan Disetujui DPR
6)

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yg ditunjuk menyampaikan RKAK/L yang telah disetujui DPR dan dokumen lainnya kepada Kementerian
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan
untuk dilakukan penelaahan.

7)

Penelaahan RKA-K/L difokuskan untuk RKA-K/L yang mengalami perubahan.

8)

Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu
Anggaran K/L berlaku mutatis mutandis dalam penelaahan RKA-K/L
bredasarkan Alokasi Anggaran K/L.

9)

RKA-K/L yang telah ditelaah sebagai bahan penyusunan DHP RKA-K/L.

10) DHP RKA-K/L ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur
Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat
minggu ketiga bulan Nopember.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

28


Slide 29

3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(3/3)
Kondisi III : RKA-K/L Berubah tetapi Tidak Disetujui DPR
1)

Dalam hal penyesuaian RKA-K/L yang disampaikan kepada DPR, DPR belum
menyetujui sampai dengan minggu ketiga bulan Nopember, DHP RKA-K/L
disusun mengacu pada penyesuaian RKA-K/L yang telah diteliti oleh unit
API K/L dan Biro Perencanaan K/L.

2)

DHP RKA-K/L ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur
Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat
minggu ketiga bulan Nopember dengan ketentuan :
a. Rincian alokasi anggaran untuk biaya operasional tidak diblokir;
b. Rincian alokasi anggaran untuk biaya non operasional yang telah
ditetapkan dalam pagu anggaran dan tidak berubah, tidak diblokir; dan
c. Penyesuaian alokasi anggaran berupa tambahan pagu yang digunakan
selain huruf a dan huruf b, dapat dituangkan dalam output cadangan
dan/atau diberikan catatan rincian alokasi tidak dapat dilaksanakan
sebelum adanya persetujuan DPR, dan tidak diblokir.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

29


Slide 30

Penelitian RKA-K/L (Alokasi Anggaran K/L)
3

1

2

Kemkeu

Unit Eselon I (Portofolio)

Alokasi
Anggaran K/L

8

Komisi
terkait DPR

Y

RKA-K/L
berubah?

1. Meneliti :
 Penyesuaian total pagu dan rincian
sumber dana.
 alokasi angka dasar dan inisiatif baru.
 Biaya Operasional dan Non Opr.
2. Mengecek penyesuaian target kinerja
(volume Ouput untuk masing2 Kegiatan).
3. Menyusun daftar rincian penyesuaian
alokasi pagu per satker :
 Penyesuaian pagu dan sumber dana.
 Penyesuaian target kinerja per Satker.
4. Menyiapkan dokumen pendukung :
TOR/RAB dan dok. pendukung terkait
lainnya.

Penyesuaian
RKA-Satker

T
3

Setjen K/L

Penyesuaian
RKA-K/L
Eselon I
5

Biro
Perencanaan
Penyesuaian
RKA-K/L
Eselon I

Proses Penelitian

6

Proses penelitian RKA-K/L untuk Pagu
Anggaran K/L berlaku secara mutatis
mutandis dalam penelitian RKA-K/L
berdasarkan Alokasi Anggaran K/L.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

4

Esl. I

Penyesuaian
RKA-K/L
Eselon I yg
sdh diteliti &
dok pndkng

Penyesuaian
RKA-K/L yg
tlh diteliti

7
CHP (Catatan
Hasil Penelitian)

Satker

5

Itjen/
Inspektorat
Penyesuaian
RKA-K/L
Eselon I

30


Slide 31

Penelaahan RKA-K/L (Alokasi Anggaran K/L)
1

Menteri/Pimpinan
Lembaga
Esl. I
RKA-K/L
Eselon I yg
sdh diteliti,
disetujui
DPR & dok
pndkng

Esl. I
RKA-K/L
Eselon I yg
sdh diteliti,
disetujui
DPR & dok
pndkng

2

Kemkeu
c.q. DJA

Validasi

RKA-K/L slrh
Eselon I

T

RKA-K/L
berubah?

2

Bappenas

Y

RKA-K/L slrh
Eselon I

3

Forum Penelaahan
Ketentuan penelaahan RKA-K/L
untuk Pagu Anggaran K/L berlaku
secara mutatis mutandis dalam
penelaahan RKA-K/L berdasarkan
Alokasi Anggaran K/L.
4

Kemkeu c.q. DJA
DHP RKAK/L

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

Keppres
RABPP

Catatan
Hasil
Penelaahan

31


Slide 32

3.h. Keppres RABPP dan DIPA

1)

DHP RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q.
Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III menjadi
dasar penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat.

2)

Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

32


Slide 33

3.i. Penutup
1) Dalam hal aplikasi SPAN belum dapat diterapkan, validasi dan penelaahan RKA-K/L,
penyusunan Himpunan RKA-K/L, pencetakan DHP RKA-K/L, penyusunan Keppres RABPP,
penyusunan dan pengesahan DIPA dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi RKAK/L-DIPA.
2) Escape clause :
a. Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara
dan/atau efisiensi belanja yang anggaran kegiatannya telah dialokasikan dalam RKAK/L dan harus segera dilaksanakan, namun tidak dapat dilaksanakan berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat
diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk kepada
Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk anggaran
kegiatan dalam RKA-K/L TA 2013 yang disusun berdasarkan PMK No. 112/PMK.02/
2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan RKA-K/L.
3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L sbgmn diatur dalam
PMK ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan penelaahan
revisi RKA-K/L.
4) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK No. 112/PMK.02/ 2012 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan perubahannya, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
5) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

33


Slide 34

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4

Lampiran PMK:
a. Lampiran I : Pedoman Umum RKA-K/L;
b. Lampiran II : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L;
c. Lampiran III : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L;

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

34


Slide 35

4.a. Lampiran I : Pedoman Umum RKA-K/L…(1/2)

Lampiran I PMK memuat informasi terkait hal-hal yang bersifat umum dan kaidahkaidah penganggaran yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA-K/L meliputi :
1. Pendahuluan, mencakup : pendekatan dalam sistem penganggaran dan
klasifikasi anggaran.

2. Penerapan Sistem Penganggaran, mencakup : penerapan penganggaran
berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
3. Proses Penganggaran, mencakup : siklus perencanaan dan penganggaran,
proses penetapan pagu belanja K/L (pagu Indikatif, pagu Anggaran, dan Alokasi
Anggaran).
4. Ketentuan dalam pengalokasian anggaran, mencakup : penghitungan alokasi
belanja pegawai, pengalokasian anggaran pembangunan bangunan/gedung
negara, penerapan bagan akun standar, penyusunan RKA-K/L pada Satker
Perwakilan di Luar Negeri, penyusunan RKA-K/L pada Satker Kementerian
Pertahanan, pengalokasian anggaran yang bersumber dari PHLN, PHDN, PNBP,
penyusunan RKA-K/L untuk Satker BLU, Anggaran Responsif Gender, Kegiatan
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama, pengalokasian
anggaran Swakelola, dan alokasi anggaran terkait kontrak tahun jamak.
1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

35


Slide 36

4.a. Lampiran I : Pedoman Umum RKA-K/L…(2/2)

5. Hal-hal baru dan/atau yang disempurnakan, mencakup : Penataan
Arisitektur Program (Logic Model) dalam Evaluasi Kinerja RKA-K/L dan
penerapan standar biaya masukan (SBM) dan standar biaya keluaran (SBK).
6. Daftar istilah, mencakup : istilah-istilah atau terminologi yang digunakan
dalam penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

36


Slide 37

4.b. Lampiran II : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L
Lampiran II PMK memuat informasi terkait mekanisme penyusunan RKA-K/L, unitunit yang terlibat, dan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh K/L meliputi :

1. Persiapan penyusunan RKA-K/L, mencakup : hal-hal baru dalam penyusunan
RKA-K/L, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RKA-K/L beserta tugas
perannya, dokumen yang harus dipersiapkan dalam penyu-sunan RKA-K/L, dan
hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L.
2. Mekanisme penyusunan RKA-K/L, mencakup : mekanisme penyusunan RKAK/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L (penyusunan Kertas Kerja Satker, RKA
Satker, RKA-K/L Eselon I, dan RKA-K/L) dan mekanisme penyesuaian RKA-K/L
berdasarkan Alokasi Anggaran K/L (penyesuaian Kertas Kerja Satker, RKA Satker,
RKA-K/L Eselon I, dan RKA-K/L).
3. Tindak lanjut hasil penyusunan RKA-K/L, mencakup : tindak lanjut penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan tindak lanjut penyesuaian
RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L.
4. Format-format yang digunakan, mencakup : format RKA-K/L, RKA Satker, KK
Satker, TOR/RAB. Gender Budget Statement, Daftar Pagu Anggaran per Satker,
Surat Pernyataan Hasil Pembahasan dan Persetujuan DPR, dan surat pengantar
RKA-K/L.
1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

37


Slide 38

4.c. Lampiran III : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L

Lampiran III PMK memuat informasi terkait perubahan dalam mekanisme
penelaahan, baik penelaahan berdasarkan Pagu Anggaran K/L maupun
berdasarkan Alokasi Anggaran K/L dan tindak lanjut dari hasil penelaahan
meliputi :
1. Persiapan penelaahan RKA-K/L, mencakup : hal-hal baru dalam penelaahan
RKA-K/L, pihak-pihak yang terlibat dalam penelaahan RKA-K/L beserta tugasperannya, dokumen yang harus dipersiapkan dalam penelaahan, dan hal-hal
yang harus diperhatikan dalam penelaahan RKA-K/L.
2. Mekanisme penelaahan RKA-K/L, mencakup : mekanisme penelaahan RKAK/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L, dan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L.
3. Tindak lanjut hasil penelaahan RKA-K/L, mencakup : perubahan akibat
penelaahan, output cadangan, dan blokir, tindak lanjut hasil penelaahan RKAK/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L.
4. Format-format yang digunakan , mencakup : Catatan Hasil Penelaahan,
Himpunan RKA-K/L, Daftar Hasil Penelaahan RKA-K/L, dan Rincian Alokasi
Anggaran per Unit.

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

38

38


Slide 39

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

39


Slide 40

Pokok Bahasan Lampiran I

1. Pendekatan Dalam Sistem Penganggaran;
2. Penerapan Sistem Penganggaran :

a) Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK);
b) Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM);
3. Proses Penganggaran :
a) Siklus Penganggaran;
b) Tahapan Dalam Proses Penetapan Pagu Belanja K/L;
4. Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran;
5. Hal-hal Baru dan/atau yang Disempurnakan.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

40


Slide 41

1. Pendekatan Dalam Sistem Penganggaran
1. Pendekatan Penganggaran Terpadu (PT) :
 Mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L
dengan klasifikasi anggaran;
 Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan organisasi,
fungsi, dan jenis belanja (ekonomi).
2. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) :

 Pengalokasian anggaran berorientasi pada menghasilkan/mencapai tingkat kinerja
tertentu (output and outcome oriented);
 Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja
yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function);
 Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip
akuntabilitas (let the manager manages).
3. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) :
 Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendanai berbagai rencana
belanja pemerintah (pendekatan top-down);
 Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai
tingkat kinerja yang telah ditargetkan (pendekatan Bottom-Up);
 Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal diatas, yaitu antara proyeksi
ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi rencana kebutuhan
pendanaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang tengah berjalan (on-going
policies).
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

41


Slide 42

2. Penerapan Sistem Penganggaran...(1/3)
a. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja....(1/2)
1. Tingkatan Penerapan PBK

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

42


Slide 43

2. Penerapan Sistem Penganggaran...(2/3)
a. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja ….(2/2)
2. Struktur Anggaran Penerapan PBK :

3. Instrumen Penerapan PBK :
a) Indikator Kinerja;
b) Standar Biaya; dan
c) Evaluasi Kinerja.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

43


Slide 44

2. Penerapan Sistem Penganggaran...(3/3)
b. Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
1. Penerapan KPJM Pada Tingkat Nasional :
a) Reviu terhadap Kebijakan Kegiatan Prioritas;
b) Penghitungan Proyeksi Prakiraan Maju.
2. Penerapan KPJM Pada Tingkat Kementerian Negara/Lembaga :
a) Reviu terhadap Kebijakan Program/Kegiatan;
b) Penghitungan Proyeksi Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output Layanan
Perkantoran, Kegiatan /Output Multiyears, Kegiatan/Output Non-Multiyears;
c) Penerapan Indeksasi.
3. Angka Dasar dan Ruang Fiskal :
a) Reviu dan pemuktahiran Angka Dasar;
b) Perbaikan Angka Dasar;
c) Penyesuaian Angka Dasar.
4. Penyusunan dan Penetapan Inisiatif Baru.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

44


Slide 45

3. Proses Penganggaran….(1/4)
a. Siklus Penganggaran
Unit
terkait

Alur Proses Bisnis Fungsi Penganggaran (Jan-Des)
Perencanaan (Jan-Apr)

Penyusunan (MeiJul)
5

Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN
(KEM, PPKF dan RKP)

DPR

Pembahasan (Agt-Okt)
8

Pembahasan
RAPBN, RUU
APBN, Nota
Keuangan , DHP
RKA-K/L dan DHP
RDP-BUN

Penetapan (Nov-Des)

9

Persetujuan
RUU APBN
13

Penetapan Keppres
Rincian ABPP &
DHP RDP BUN

1

Presiden

Arah Kebijakan
& Prioritas
Pembangunan
6

Kemkeu
c.q. DJA

Bappenas

2

Penyusunan
resource
envelope &
usulan
kebijakan APBN

3

Penyusunan
RAPBN, RUU
APBN, NK, DHP
RKA-K/L dan
DHP RDP-BUN

4

Penyusunan
KEM, PPKF dan
Pembi-caraan
Pendahuluan

12

Pembahasan
RAPBN, RUU
APBN, Nota
Keu, DHP RKAK/L dan DHP
RDP-BUN

10

Pengesahan
UU APBN

11

Penetapan
Alokasi
Anggaran
K/L

7

Pelaksanaan
Trilateral
Meeting

Penyusunan
Keppres
Rincian ABPP
Penyusunan &
Pengesahan
DIPA
14

5a

K/L

Penyusunan RKA-K/L
& Reviu RKA-K/L oleh
API-K/L

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

11a

Penyesuaian
RKA-K/L

45


Slide 46

3. Proses Penganggaran….(2/4)
b. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L…(1/3)
1. Pagu Indikatif : Proses penyusunan pagu indikatif adalah sbb:
Kementerian
PPN/Bappenas
dan Kemenkeu
mengevaluasi
angka dasar dan
mengkaji
usulan inisiatif
baru.

Presiden
menetapkan
arah kebijakan
dan prioritas
pembangunan
nasional.

K/L
mengevaluasi
Angka Dasar
dan dapat
menyusun
rencana inisiatif
baru.

Menteri
Keuangan dan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
menetapkan
Pagu Indikatif.

Kementerian
keuangan
menyusun
perkiraan
kapasitas fiskal.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

46


Slide 47

3. Proses Penganggaran….(3/4)
b. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L…(2/3)
2. Pagu Anggaran : Proses penyusunan pagu anggaran adalah sbb:
K/L
menyampaikan
Renja K/L
kepada
KemenPPN/
Bappenas dan
Kemenkeu.

Menteri/
Pimpinan
Lembaga
menyusun Renja
K/L.

Pelaksanaan
pertemuan tiga
pihak
(trilateral
meeting).

Menteri
Keuangan
Menetapkan
pagu
anggaran K/L

Pemerintah
menetapkan
RKP dan
kemudian
menyampaikan
pokok-pokok
pembicaraan
RAPBN.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

47


Slide 48

3. Proses Penganggaran….(4/4)
b. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L…(3/3)
3. Alokasi Anggaran K/L : Proses penetapan alokasi anggaran K/L sbb:
Menteri/
Pimpinan
Lembaga
menyusun
RKA-K/L.

K/L
melakukan
penyesuaian
atas hasil
penelaahan.

Proses
penelaahan
RKA-K/L

K/L melakukan
pembicaraan
pendahuluan
RKA-K/L
dengan DPR
serta
melakukan
penyesuaian
atas usulan
inisiatif baru.

Kemenkeu
menghimpun hasil
penelaahan
sebagai bahan
untuk penyusunan
NK, RAPBN, RUU
APBN serta
sebagai dokumen
pendukung
pembahasan
RAPBN.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

Pemerintah
menetapkan
alokasi
anggaran
K/L dan
Kemenkeu
selaku BUN.

48


Slide 49

4. Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran
1.

Penghitungan alokasi belanja pegawai pada Satker;

2.

Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan/Gedung Negara;

3.

Penerapan Bagan Akun Standar (BAS);

4.

Penyusunan RKA-K/L pada Satker Perwakilan R.I. di Luar Negeri;

5.

Penyusunan RKA-K/L pada Kementerian Pertahanan;

6.

Pengalokasian anggaran dengan Sumber Dana PHLN;

7.

Pengalokasian anggaran dengan Sumber Dana PDN;

8.

Pengalokasian anggaran dengan sumber dana HDN;

9.

Pengalokasian anggaran dengan sumber dana PNBP;

10. Penyusunan RKA-K/L untuk Satker BLU;
11. Anggaran Responsif Gender;
12. Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama;
13. Pengalokasian anggaran swakelola;

14. Pengalokasian Anggaran terkait kontrak tahun jamak (multiyears contract).

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

49


Slide 50

5. Hal-hal Baru dan/atau Yang Disempurnakan
NO.

HAL BARU/YANG
DISEMPURNAKAN

PENJELASAN/KETERANGAN

1.

Pengalokasian anggaran terkait
kontrak tahun jamak (multiyears
contract)

Pengajuan usul persetujuan kontrak tahun jamak
(multiyears contract) oleh K/L disampaikan
bersamaan dengan penyampaian RKA-K/L ke
Kementerian Keuangan.

2.

Penataan arsitektur program (logic
model) dalam evaluasi kinerja RKAK/L

Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK)
Program (logic model) dalam evaluasi kinerja
sehingga Outcome maupun Output terukur dan
adanya relevansi antara Output dengan Outcome
dalam proses perencanaan dan penganggaran.

3.

Penerapan standar biaya masukan
dan standar biaya keluaran

 Penggunaan SBM diluar ketentuan yang telah
diatur pada PMK SBM didasari:
a. Harga pasar dari satuan biaya berkenaan
b. Satuan harga diluar SBM ditetapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/Instansi teknis
yang berwenang.
 K/L bertanggung jawab atas kesesuaian dan
kebenaran formal atas satuan biaya diluar SBM
sehingga tidak diperlukan lagi SPTJM.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

50


Slide 51

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

51


Slide 52

Pokok Bahasan Lampiran II
1. Hal-hal Baru dalam Penyusunan RKA-K/L;
2. Persiapan Dalam Penyusunan RKA-K/L;

3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L;
4. Mekanisme Penyesuaian RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran;
5. Format-format dalam Penyusunan RKA-K/L.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

52


Slide 53

1. Hal-hal Baru dalam Penyusunan RKA-K/L

1. Satker harus menyiapkan dokumen RKA Satker untuk mencantumkan
sasaran kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkat Komponen.
2. RKA-K/L berdasarkan pagu anggaran disampaikan oleh K/L kepada
Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran setelah diteliti oleh
Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (API K/L) dan
Sekjen/Sestama c.q Biro Perencanaan /Unit Perencanaan K/L.
3. RKA-K/L berdasarkan alokasi anggaran K/L disampaikan oleh K/L kepada
Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran setelah diteliti oleh
Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (API K/L) dan
Sekjen/Sestama c.q Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Anggaran K/L serta
telah dibahas dan disetujui oleh DPR.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

53


Slide 54

2. Persiapan Dalam Penyusunan RKA-K/L
Unit Eselon I
a. Meneliti dan memastikan pagu anggaran per
progam per jenis belanja berdasarkan Pagu
Anggaran K/L;
b. Menetapkan sasaran kinerja untuk masingmasing Satker mengacu pada Dokumen RKP dan
Renja K/L tahun berkenaan:
1) volume output kegiatan dalam kerangka
Angka Dasar; dan
2) volume output kegiatan dalam kerangka
Inisiatif Baru.
c. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing
Satker:
1) alokasi anggaran dalam kerangka Angka
Dasar; dan
2) alokasi anggaran dalam kerangka Inisiatif
Baru.
d. Menyiapkan Daftar Pagu Rincian per Satker yang
berfungsi sebagai batas tertinggi pagu satker.
e. Menyusun dokumen pendukung (TOR, RAB
dan GBS) beserta dokumen teknis lainnya.

Satker
a. Menyiapkan dokumen baik sebagai acuan maupun
sebagai dasar pencantuman sasaran kinerja
kegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkat
output kegiatan dalam RKA Satker, meliputi: 1)
informasi kinerja yang terbagi dalam alokasi
anggaran jenis angka dasar dan inisiatif baru; 2)
peraturan perundangan mengenai struktur
organisasi K/L dan tusi-nya; 3) dokumen Renja K/L
dan RKP tahun berkenaan; 4) petunjuk penyusunan
RKA-K/L; 5) Standar Biaya tahun berkenaan.
b. Meneliti dan memastikan kesesuaian dengan
kebijakan unit eselon I dalam hal:
1) Besaran alokasi anggaran Satker;
2) Besaran Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru
c. Menyusun KK Satker dan RKA Satker serta
menyimpan datanya dalam Arsip Data Komputernya (ADK);
d. Menyusun dokumen pendukung, khususnya
Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (RBA BLU) dari
Satker BLU;
e. Menyampaikan dokumen pendukung teknis.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

54


Slide 55

3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan
Pagu Anggaran K/L
Satker

1

• Login aplikasi RKA-K/L DIPA;
• Menuangkan alokasi anggaran
angka dasar;
• Menuangkan alokasi anggaran
inisiatif baru;
• Meyakini kebenaran isian
penuangan anggaran Angka Dasar
(AD) dan Inisiatif baru (IB); dan
• Mencetak KK Satker dan RKA
Satker;
• melengkapi data dukung.

Eselon I

2

• Menghimpun KK Satker dan RKA Satker dlm lingkup unit eselon I
berkenaan;
• Me-restore ADK yang disampaikan satker-satker yang dalam aplikasi
RKA-K/L DIPA;
• Memvalidasi kinerja dan anggaran program (apabila terdapat
ketidaksesuaian, unit Eselon I melakukan koordinasi dgn Satker untuk
perbaikan pada KK Satker & RKA Satker);
• Meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan output;
• Mengisi informasi pada formulir 2 dan formulir 3 RKA-K/L;
• Mencetak RKA-K/L unit eselon I (formulir 2 dan 3);
• Menyampaikan RKA-K/L unit eselon I beserta data dukung kpd Biro
Perencanaan dan API K/L untuk diteliti.

KK Satker, RKA Satker, & Data Dukung

4

Sekjen/Sestama K/L

• Menghimpun RKA-K/L unit eselon I dan
dokumen penelaahan lainnya;
• Menyampaikan RKA-K/L beserta dokumen
penelaahan lainnya kepada DJA dan
Bappenas untuk ditelaah.
Surat Pengantar RKA-K/L, Surat Pernyataan Pejabat
Eselon I, RKA-K/L Eselon I, Daftar rincian Pagu
Anggaran Per Satker, RKA Satker, ADK RKA-K/L.

Surat Pengantar Eselon I, Surat Pernyataan Pejabat Eselon I, Daftar
Rincian Pagu Anggaran Per Satker, RKA-k/L Eselon I, RKA Satker,
KK Satker, TOR/RAB beserta dokumen pendukung.

3

Biro/Unit Perencana K/L dan API K/L

1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L
dengan Renja K/L dan RKP;
2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKAK/L dengan Pagu Anggaran K/L
3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al :
penerapan SBM dan SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, halhal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk
kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan
kontrak tahun jamak;
4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker,
TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya;
5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

55


Slide 56

4. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan
Alokasi Anggaran K/L
Satker

1

• Login aplikasi RKA-K/L DIPA;
• Mengidentifikasi dan meneliti
perubahan belanja sesuai
dengan alokasi anggaran;
• Melakukan penyesuaian pada KK
Satker dan RKA Satker sesuai
dengan alokasi anggaran;
• Mencetak dan Menyampaikan
KK Satker & RKA Satker beserta
data dukung kpd eselon I.

Eselon I

2

• Menghimpun KK Satker dan RKA Satker dlm lingkup unit eselon I
berkenaan yg telah disesuaikan;
• Me-restore ADK yang disampaikan satker-satker yang dalam aplikasi
RKA-K/L DIPA;
• Memvalidasi kinerja dan anggaran program (apabila terdapat
ketidaksesuaian, unit Eselon I melakukan koordinasi dgn Satker untuk
perbaikan pada KK Satker & RKA Satker);
• Meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan output;
• Mengisi informasi pada formulir 2 dan formulir 3 RKA-K/L;
• Mencetak RKA-K/L unit eselon I (formulir 2 dan 3);
• Menyampaikan RKA-K/L unit eselon I beserta data dukung kpd Biro
Perencanaan dan API K/L untuk diteliti.

KK Satker, RKA Satker, & Data Dukung

4

Surat Pengantar Eselon I, Surat Pernyataan Pejabat Eselon I, Daftar
Rincian Pagu Anggaran Per Satker, RKA-k/L Eselon I, RKA Satker,
KK Satker, TOR/RAB beserta dokumen pendukung.

Sekjen/Sestama K/L

3

• Menghimpun RKA-K/L unit eselon I dan
dokumen pendukung lainnya;
• Menyampaikan RKA-K/L beserta dokumen
penelaahan lainnya kepada Komisi terkait
DPR unt dibahas dan mendapt persetujuan.

Sekjen/Sestama K/L
• Menyampaikan RKA-K/L yg telah disetujui
DPR beserta dokumen penelaahan lainnya
kepada DJA dan Bappenas untuk ditelaah.

Biro/Unit Perencana K/L dan API K/L

1. Meneliti RKA-K/L dan dokumen pendukung yg mengalami
perubahan/penyesuaian.
2. Menyampaikan hasil penelitian kpd unit eselon I untuk
dihimpun dan dibahas dg Komisi terkait DPR.
5

Surat Pengantar RKA-K/L, Surat Pernyataan Pejabat
Eselon I, RKA-K/L Eselon I, Daftar rincian Pagu
Anggaran Per Satker, RKA Satker, ADK RKA-K/L.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

56


Slide 57

5. Format-format dalam Penyusunan RKA-K/L…(1/2)
RKA-K/L

RKA Satker

KK Satker

Terdiri atas:
 Formulir 1 – Rencana Pencapaian Strategis Pada Kementerian
Negara/Lembaga Tahun Anggaran direncanakan (ditandatangani oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran);
 Formulir 2 – Rencana Pencapaian Hasil Unit Organisasi Tahun Anggaran
direncanakan (ditandatangani oleh Eselon I/Penanggung Jawab);
 Formulir 3 – Rincian Biaya Pencapaian Hasil Unit Organisasi Tahun
Anggaran direncanakan (ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dan untuk
RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L ditambahkan tanda
tangan persetujuan Komisi di DPR).
Terdiri atas:
 Bagian A – Rencana Kinerja Satuan Kerja TA direncanakan;
 Bagian B – Rincian Belanja Satuan Kerja TA direncanakan (sampai dengan
level Komponen);
 Bagian C – Target Pendapatan Satker TA direncanakan;
 Bagian D – Prakiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan Satuan
Kerja Tahun Anggaran 20XX+1, 20XX+2, 20XX+3.
KK Satker merupakan “Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran
Direncanakan” sampai dengan level detil.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

57


Slide 58

5. Format-format dalam Penyusunan RKA-K/L…(2/2)

KAK/TOR

RAB

GBS

Daftar Pagu
Anggaran
Per Satker

 Ada 2 jenis peruntukan Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference (TOR),
yakni untuk output kegiatan dalam kerangka angka dasar dan untuk
output dalam kerangka inisiatif baru;
 KAK/TOR ditandatangani oleh Penanggung jawab Unit Perencana unit
Eselon I.
 Dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) merupakan dokumen
pendukung KAK/TOR yang menjelaskan besaran total biaya tiap
komponen yang merupakan tahapan pencapaian output kegiatan;
 RAB ditandatangani oleh Penanggung jawab Unit Perencana Eselon I.
 Pernyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement (GBS) pada
tingkat output disusun apabila berkenaan dengan anggaran Responsif
Gender (ARG);
 GBS ditandatangani oleh Penanggung jawab Unit Perencana Eselon I.
 Merupakan daftar yang menunjukan alokasi anggaran dari Eselon I
kepada Satker-satker yang ada dibawahnya;
 Daftar Pagu Anggaran Per Satker ditandatangani oleh Eselon I K/L.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

58


Slide 59

5. Format-format dalam Penyusunan RKA-K/L…(3/3)

Surat
pernyataan
Eselon I

Surat
Pengantar
RKA-K/L

Merupakan surat yang ditandatangani oleh Eselon I yang menyatakan
bahwa:
 RKA-K/L yang disusun telah sesuai dengan PMK tentang Tata Cara
Penyusunan Anggaran;
 Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap
dan benar, diteliti Aparat Pengawasan Intern Kementerian
Negara/Lembaga (API K/L), disimpan oleh Satuan Kerja dan Unit Eselon
I, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
 Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan
menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian
Negara tersebut ke Kas Negara.
 Surat Pengantar RKA-K/L ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga atau Pejabat Yang Ditunjuk;
 Surat Pengatar RKA-K/L dilampiri RKA Satker, ADK RKA-K/L DIPA, Surat
Pernyataan Eselon I dan Daftar Rincian Pagu Anggaran per
Satker/Eselon I.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

59


Slide 60

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

60


Slide 61

Pokok Bahasan Lampiran III
1. Hal-hal Baru Dalam Penelaahan RKA-K/L;
2. Persiapan Dalam Penelaahan RKA-K/L;

3. Dokumen Dalam Penelaahan RKA-K/L;
4. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penelaahan RKA-K/L;
5. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L;
6. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran K/L;
7. Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RKA-K/L;
8. Format-format dalam Penelaahan RKA-K/L.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

61


Slide 62

1. Hal-hal Baru dalam Penelaahan RKA-K/L
1. Validasi ADK RKA-K/L oleh DJA (SPAN systems).
2. Dokumen penelaahan :
a. Surat pengantar dari Menteri/Pimpinan Lembaga;
b. Surat Pernyataan pejabat eselon I /pejabat lain yang memiliki alokasi
anggaran (portofolio) dan sebagai penanggungjawab program;
c. RKA-K/L yang telah “diteliti “;
d. Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I;
e. RKA Satker;
f. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L.
3. Fokus penelaahan oleh Kemenkeu c.q DJA tidak lagi ke level detil atau item biaya
tetapi pada :
a. kesesuaian data RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
b. kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan anggarannya;
c. relevansi Komponen/Tahapan dengan Keluaran;
4. Fokus penelaahan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada konsistensi sasaran
kinerja dalam RKP dengan RKA-K/L, serta (jika ada) meneliti kualitas GBS;
5. Tidak ada lagi pemblokiran atas alokasi anggaran oleh Kementerian Keuangan
c.q Ditjen Anggaran.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

62


Slide 63

2. Persiapan Dalam Penelaahan RKA-K/L

Kemenkeu
c.q DJA

Kementerian
PPN/Bappenas

Setjen K/L

a. Menyusun jadwal dan menyampaikan undangan penelaahan.
b. Mengunggah ADK RKA-K/L untuk divalidasi (by SPAN system).
c. Dalam proses penelaahan, DJA meneliti :
1) kelengkapan dokumen penelaahan;
2) kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
3) kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan anggarannya;
4) relevansi Komponen/tahapan dengan Keluaran;
5) prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

a. Menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam penelaahan.
b. Menjaga konsistensi sasaran kinerja K/L dalam RKA-K/L dengan
RKP.
c. Meneliti kualitas GBS (jika ada).

a. Mengikuti jadwal penelaahan.
b. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.
c. Memastikan petugas penelaah yang akan mengikuti penelaahan.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

63


Slide 64

3. Dokumen Dalam Penelaahan RKA-K/L

Kemenkeu
Cq. DJA

Kemen
PPN/Bappenas

Setjen K/L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KMK tentang Pagu Anggaran K/L;
PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L;
RKA-K/L yang disampaikan K/L;
Hasil reviu angka dasar;
Peraturan terkait pengalokasian anggaran;
Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan;
Hasil kesepakatan Trilateral Meeting.

1.
2.
3.
4.

Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan;
Hasil kesepakatan Trilateral Meeting;
Hasil pembahasan proposal anggaran IB yang disetujui;
GBS (jika ada).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Surat tugas penelaahan;
RKA-K/L yang telah diteliti oleh API K/L dan Rocan K/L;
RKA Satker;
Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I;
Target dan pagu PNBP (jika ada);
GBS (jika ada); dan
Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

64


Slide 65

4. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan
Dalam Penelaahan RKA-K/L
1.

Kelengkapan dokumen penelaahan
Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan tanggung
jawab Eselon I K/L dan Satker.

2.

Validasi ADK RKA-K/L

Validasi ADK RKA-K/L yang disampaikan oleh K/L untuk memastikan
kesesuaian dengan kaidah-kaidah SPAN. Dalam hal hasil validasi tidak
sesuai maka ADK akan dikembalikan untuk diperbaiki, dan paling lama
2 (dua) hari setelah diperbaiki harus disampaikan kembali ke DJA.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

65


Slide 66

5. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L berdasarkan
Pagu Anggaran K/L…(1/2)
1

2
Instrumen
Penelaahan

Bappenas

Setjen K/L

3
Dokumen
Penelaahan

RKA-K/L

Kemenkeu c.q DJA

Validasi ADK
RKA-K/L

Instrumen
Penelaahan
4

Forum Penelaahan
1. Memeriksa kelengkapan administratif.

Tindak Lanjut Penelaahan
Himpunan
RKA-KL

Nota Keuangan
dan RAPBN

Catlah

5

2. Kementerian Keuangan c.q. DJA :
a. Meneliti kesesuaian alokasi pagu baseline dan new initiative dalam RKAK/L dan RKA Satker dengan Pagu Anggaran yang ditetapkan termasuk
kesesuaian pencantuman sumber dana.
b. Memeriksa Pencantuman prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.
c. Memastikan relevansi SubKeluaran (apabila ada) dengan Keluaran.
d. Memastikan relevansi Komponen/tahapan dengan Keluarannya.
e. Memeriksa ADK RKA-K/L.
3. Kementerian Perencanaan/Bappenas meneliti kriteria substantif berupa
konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP:
a. Meneliti Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Outcome K/L.
b. Meneliti kategori kegiatan, apakah termasuk kegiatan prioritas nasional,
prioritas bidang, atau prioritas K/L.
c. Meneliti konsistensi rumusan Keluaran dalam dokumen RKA-K/L
dengan Keluaran yang terdapat dalam dokumen Renja K/L dan RKP.
d. Meneliti konsistensi Volume Keluaran dalam dokumen RKA-K/L dengan
dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan.
e. Meneliti konsistensi Keluaran dengan indikator kinerja kegiatannya
(dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP).
f.
Meneliti kualitas GBS (jika ada)

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

66


Slide 67

5. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L berdasarkan
Pagu Anggaran K/L…(2/2)
b. Ketentuan Khusus Penelaahan Satker BLU dan ARG :
1) Penelaahan Satker BLU
• Meneliti Program dan Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA Satker BLU
apakah merupakan bagian dari program dan kegiatan hasil restrukturisasi program
dan kegiatan K/L induk.
• Meneliti kesesuaian pagu dalam RKA Satker BLU dengan pagu Kegiatan RKA-KL,
khususnya berkenaan dengan sumber dana (PNBP dan Rupiah Murni) sebagaimana
tertuang dalam Ikhtisar Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
• Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan
kepada masyarakat dengan Ikhtisar RBA.
• Keluaran yang tercantum dalam RKA Satker BLU mengacu pada tabel referensi
program aplikasi RKA-K/L.
• Meneliti alokasi anggaran angka dasar sama halnya dengan satker non BLU.
• Dalam proses penelaahan RBA, DJA dapat mengikutsertakan DJPB.
2) Penelaahan ARG
• Memastikan bahwa alokasi anggaran pada tingkat Keluaran yang dikategorikan
sebagai ARG dilengkapi dengan dokumen Gender Budget Statement (GBS).
• Petugas penelaah Bappenas meneliti kualitas dokumen GBS.
• Petugas penelaah DJA, memastikan pada tema Keluaran butir ketiga (peningkatan
persamaan gender dan pemberdayaan perempuan/ARG) pada aplikasi RKA-K/L
telah dicentang (√).
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

67


Slide 68

6. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L berdasarkan
Alokasi Anggaran K/L
1

2

Dokumen
Penelaahan

Instrumen
Penelaahan

Bappenas

Setjen K/L

3

RKA-K/L yg
telah
disetujui
DPR

Kemenkeu c.q DJA

Validasi ADK
RKA-K/L

Instrumen
Penelaahan

4

Forum Penelaahan
5

Tindak Lanjut Penelaahan

DHP RKAK/L

Keppres
RABPP

DIPA

Catatan
Hasil
Penelaahan

1. Memeriksa kelengkapan dokumen penelaahan.
2. Jika Pagu Alokasi Anggaran K/L lebih besar dari Pagu
Anggaran K/L maka penelaahan difokuskan pada
penambahan:
a. Jenis Keluaran (jenis dan volumenya bertambah);
b. Komponen yang relevan untuk menghasilkan
Keluaran.
3. Jika Pagu Alokasi Anggaran K/L lebih kecil dari Pagu
Anggaran K/L maka penelahaan difokuskan pada
pengurangan :
a. Keluaran (jenis dan volumenya berkurang) selain
Keluaran dalam rangka penugasan;
b. Komponen untuk menghasilkan Keluaran yang
sudah ada selain Komponen Gaji dan Operasional
Perkantoran.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

68


Slide 69

7. Hal-hal Khusus dalam Penelaahan RKA-K/L...(1/3)

Perubahan Akibat Penelaahan

Rumusan
Keluaran (Jenis
dan Satuan)

Rumusan diluar
Keluaran

1. Telah disepakati dalam proses penelaahan;
2. Tidak mengubah Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional;
3. Relevan dengan Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang
ditetapkan;
4. Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang
bersangkutan;
5. Adanya tambahan penugasan.
1. Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas
dan fungsi serta struktur organisasi;
2. Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti
(Perpres, Persetujuan Menpan dan RB, Keputusan
Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan);
3. Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam Trilateral
Meeting;
4. Telah mendapat persetujuan dari Komisi terkait di DPR.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

69


Slide 70

7. Hal-hal Khusus dalam Penelaahan RKA-K/L...(2/3)

Keluaran/Output Cadangan…(1/2)
1. Anggaran yang belum mendapatkan persetujuan DPR,
2. Anggaran untuk satker baru. Kegiatan yang menampung alokasi anggaran
untuk keperluan biaya operasional satker baru yang belum mendapat
persetujuan MenPAN dan RB,
3. Alokasi anggaran yang belum ada dasar hukumnya pada saat penyusunan
RKA-K/L, tapi telah direncanakan akan dilakukan.
4.

Sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya, hasil dari penelaahan
berdasarkan alokasi anggaran, dan/atau

5. Terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja kegiatan dengan
Keluaran yang dihasilkan, atau kurangnya relevansi antara Keluaran dengan
SubKeluaran/ komponen.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

70


Slide 71

7. Hal-hal Khusus dalam Penelaahan RKA-K/L...(3/3)

Keluaran/Output Cadangan…(1/2)
Hal-hal yang harus dilakukan :
1. Untuk yang disebabkan tidak adanya persetujuan DPR:
a. Rincian alokasi anggaran untuk biaya operasional, tidak diblokir;
b. Rincian alokasi anggaran untuk biaya non operasional yang telah ditetapkan dalam
pagu anggaran dan tidak berubah, tidak diblokir; dan
c. Penyesuaian alokasi anggaran berupa tambahan pagu yang digunakan selain untuk
huruf a dan huruf b, dapat dituangkan dalam output cadangan dan/atau diberikan
catatan rincian alokasi tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya persetujuan DPR,
dan tidak diblokir.

2. Untuk yang disebabkan selain tidak adanya persetujuan DPR:
Memindahkan alokasi anggaran pada Keluaran/SubKeluaran/Komponen yang tidak
sesuai tersebut ke “Output/Keluaran Cadangan”, dan alokasi dananya tidak diblokir.
“Output/Keluaran Cadangan baru bisa dilaksanakan setelah dilakukan revisi dengan
berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.”

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

71


Slide 72

8. Format-format dalam Penelaahan RKA-K/L

Catatan
Penelaahan

Ditandatangani oleh:
 Pejabat Eselon II, Eselon III, & Eselon IV K/L c.q Biro Perencanaan;
 Pejabat Eselon II, Eselon III, & Eselon IV Kemenkeu c.q DJA ;
 Pejabat Eselon II, Eselon III, & Staff Bappenas.

Himpunan
RKA-K/L







DHP RKA-K/L

Menurut BA, Unit Organisasi, Program, Kegiatan & Jenis Belanja;
Menurut Fungsi, Subfungsi & Jenis belanja;
Menurut Fungsi, Subfungsi, BA & Jenis Belanja;
Menurut BA, Fungsi, Subfungsi, & Jenis Belanja;
Menurut BA,Unit Organiasi, Program, Kegiatan, Keluaran & Sumber
Dana;
 Menurut BA, Unit Organisasi, Program, Kegiatan & KPJM.

 DHP RKA-K/L per Unit Organisasi, lampiran alokasi per propinsi.
 DHP RKA-K/L ditandatangani oleh Direktur Anggaran I/II/III
atas nama Menteri keuangan.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

72


Slide 73

Terima Kasih

1-Nov-15
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

73