Transcript disini. - BAPK

RAPAT KOORDINASI
• R E V I S I A N G G A R A N TA . 2 0 1 4
• P E R S I A PA N
TA . 2 0 1 5
PE N Y U SU NA N
A NG GARA N
REVISI ANGGARAN TA.2014
Alokasi dana Remunerasi : min 35%
2. Penyesuaian standar biaya : (a) Standar Biaya Masukan
1.
tahun 2014 sesuai PMK 72/PMK.02/2014 dan (b) Standar
Biaya Masukan Lainnya dalam Lingkup PTN Kemdikbud
(Surat Menkeu No S-168MK.02/2014) tanggal 12 Maret 2014
dengan turunan peraturannya yaitu (3)Peraturan Rektor
UNNES No.07/2014 tanggal 04 April 2014
Kenaikan gaji pegawai non PNS (BOPTN) dan
Perencanaan SDM non PNS (tendik dan dosen)
4. Belanja Modal : maksimal 15% dari pagu PNBP unit
(setelah no.1 dan 2 terpenuhi)
5. Kegiatan Pengembangan : Peraturan Rektor No.04/2014 :
3.
sentralisasi
NO
UNIT KERJA
JUMLAH JUDUL
STATUS PROP
1
FBS
1
Baru
2
FIS
1
Baru
3
FMIPA
1
Revisi
4
FT
1
Revisi
5
FIK
1
Revisi
6
FE
1
Revisi
7
FH
1
Revisi
8
BADAN PENGAWAS
INTERNL
1
Revisi
9
BADAN PENGEMB KONSERV
3
Revisi
10
UPT PERPUS
6
Baru
11
LP2M
1
Baru
12
BAAKK
2
Baru
13
BAPK
1
Baru
14
HUMAS
1
Revisi
15
LP3
1
Revisi
BOPTN
 Dana





BOPTN
Bidang
Kemahasiswaan
yg
sebelumnya ada, TA.2014 tidak dialokasikan ke unit.
Bidang Kemahasiswaan 3 M
Gaji Dosen dan Tendik Non PNS (kecuali gaji 13)
Dosen MKU/MKDK
PKL
:Fakultas : khusus Bidik Misi dan Angk
2010 selain 2 kriteria ini ditanggung Rp 150.000 dari
Rp 400.000 (Rp 250.000 PNBP)
KKN
: LP2M
PPL
:LP3
WARNING
 Pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan
dinas
 Pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar
kantor
 Penerapan sewa kendaraan operasional sebagai
salah satu alternatif penyediaan kendaraan
operasional
 Pembatasan dan pengendalian pemberian tim
pelaksana kegiatan (OB)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
15.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif yang mengharuskan
I/Kementerian/Lembaga Lainnya;
untuk
mengikutsertakan
Eselon
c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai
negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
15.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan
kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana
yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Catatan:
1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/Lembaga
melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan
menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar
melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian
pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:
a. Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ KPA diperuntukkan bagi tim yang lintas eselon I
dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga.
Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA berlaku ketentuan
sebagai berikut:
1) Bagi Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima
honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.
2) Bagi Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang
bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 3
(tiga) tim pelaksana kegiatan.
3) Bagi Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional setiap bulannya hanya
diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 4 (empat) tim pelaksana kegiatan.
PENYUSUNAN ANGGARAN
TA.2015
1. BELANJA PEGAWAI (GAJI/TUNJANGAN)
2. BIAYA OPERASIONAL & PEMELIHARAAN
3. BOPTN
4. PNBP
Hal-hal Baru
Dalam Penelaahan RKA-K/L 2015
1. Validasi ADK RKA-K/L oleh DJA (SPAN systems).
2. Fokus penelaahan oleh Kemenkeu c.q DJA tidak lagi ke level detil atau
item biaya tetapi pada :
1. kesesuaian data RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
2. kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan anggarannya;
3. relevansi Komponen/Tahapan dengan Keluaran;
4. konsistensi pencantuman Renstra dengan RKP termasuk prakiraan
maju untuk tiga tahun ke depan.
3. Fokus penelaahan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada konsistensi
sasaran kinerja dalam RKP dengan RKA-K/L,
4. Inspektorat Jenderal/Audit Internal terlibat
5. Standar Biaya TA.2015 : PMK 53/PMK.02/2014
6. Tidak ada lagi pemblokiran atas alokasi anggaran oleh Kementerian
Keuangan c.q Ditjen Anggaran.
* data dukung tidak lengkap, pembahasan DPR, ketidakjelasan output