Transcript Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

RAMBU-RAMBU PENYUSUNAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
BADAN PPSDM KESEHATAN
TAHUN 2015
Disampaikan oleh
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
Medan, 4 Desember 2014
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2009-2013
URAIAN
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3.000.568
ANGGARAN
2.670.679,9
2.896.598,9
2.855.118,1
2.906.213,1 3.163.793,43
2.394.932
REALISASI
2.247.203,7
2.591.591,5
2.277.812,5
2.458.241,5 2.617.782,35
1.486.381,7
84,14
89,47
79,78
%
84,59
82,74
62,71
KEGIATAN
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dijabarkan
dalam 9 Kegiatan, yaitu :
a) Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
b) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
c) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
d) Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
e) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
f) Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
g) Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi
h) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
i) Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan
OUTPUT KEGIATAN
URAIAN
NO
NO
URAIAN
Tenaga pendidik dan kependidikan di
Poltekkes Kemenkes yang ditingkatkan
kemampuannya melalui pelatihan
Riset yang dilaksanakan oleh tenaga
pendidik
Tenaga pendidik dan kependidikan
yang ditingkatkan kemampuannya
melalui tugas belajar (Orang)
Lulusan tenaga kesehatan dari
lembaga pendidikan
Tubel Mahasiswa Gakin (Orang)
1
Gaji
8
2
Operasional Perkantoran
9
3
Dokumen perencanaan dan pengelolaan
program dan
10
4
Laporan manajemen keuangan dan
kekayaan negara
Laporan kinerja (Dokumen)
11
Sistem informasi yang dikembangkan
(Sistem)
Kurikulum pendidikan di Poltekkes
Kemenkes yang dikembangkan
13
5
6
7
12
14
Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
(Orang)
Lainnya
4
PRIORITAS PENGALOKASIAN ANGGARAN
Utama-kan pemenuhan belanja mengikat:
1.
Belanja Pegawai : Termasuk Serdos dan Tunjangan Kinerja
2.
Belanja Operasional Perkantoran
3.
PNBP BLU dan Non BLU
1.
2.
3.
Data pegawai : GBPP
Data SIMAK BMN
Data Tupoksi
5
BELANJA MENGIKAT / GAJI
PENGALOKASIAN GAJI :
1. Belanja pegawai mengacu pada Gaji Pokok Pegawai (GPP)
2. Seluruh gaji CPNS dialokasikan di Biro Umum, termasuk gaji ke-13.
Apabila pada pertengahan tahun terjadi perubahan status dari CPNS
menjadi PNS maka proses perpindahan menunggu sampai tahun
anggaran berakhir.
3. Belanja pegawai transito dialokasikan di unit utama berkoordinasi dengan
Biro Umum
4. Setiap satuan kerja dan/atau unit utama memperhatikan
ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunjangan kinerja sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
6
BELANJA MENGIKAT /
BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN
(1)
PENGALOKASIAN BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN (BOP) :
1. Alokasi anggaran BOP memperhatikan realisasi tahun sebelumnya
2. Belanja vakasi (anggaran untuk imbalan bagi penguji atau pemeriksa kerja/jawaban
ujian) merupakan belanja non operasional, tidak boleh dialokasikan di komponen 001
dan 002.
PERUNTUKAN :
1. Kebutuhan sehari-hari perkantoran, meliputi :
a) ATK, barang cetak untuk Manajemen Kantor, alat kebersihan;
b) Perlengkapan fotokopi/komputer;
c) Langganan surat kabar/berita/majalah;
d) Biaya Satpam/pengamanan, celaning service, sopir, pramubakti (yang dipekerjakan
secara kontraktual)
e) Pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB.
2. Langganan daya dan jasa, meliputi :
a) Langganan listrik, telepon, air, gas termasuk pembayaran denda keterlambatan;
b) Jasa Pos dan Giro; telex, internet, bandwith, komunikasi khusus diplomat;
c) Sewa kantor/gedung, kendaraan, mesin fotokopi.
7
BELANJA MENGIKAT /
BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN
(2)
3. Pemeliharaan Kantor, meliputi:
a) Pemeliharaan gedung/bangunan, instalasi jaringan, sarana prasarana kantor;
b) Pemeliharaan Kendaraan Bermotor.
4. Penggantian Barang Inventaris, meliputi:
– Alokasi penggantian barang inventaris untuk pegawai lama/baru maksimal 10 % dari
total jumlah pegawai.
5. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, meliputi:
a) Honor terkait operasional satker
b) Bahan makanan, penambah daya tahan tubuh;
c) Pemeriksaan kesehatan pegawai;
d) Keprotokolan (termasuk jas dan jasa tol tamu)
e) Operasional Menteri/Ketua, Pimpinan;
f) Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan;
g) Pakaian dinas, toga, pakaian kerja;
h) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/ koordinasi.
8
TANAH, GEDUNG DAN BANGUNAN
1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 tahun
2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam
Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Tanah,
serta kebijakan teknis
9
KEBIJAKAN KHUSUS KEMENKES
DALAM PANGADAAN TANAH, GEDUNG DAN BANGUNAN
A. Perencanaan pengadaan tanah memperhatikan:
1. Aksesibilitas yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari
Kepala Satker.
2. Aspek legal (keabsahan kepemilikan).
B. Perencanaan pengadaan gedung baru memperhatikan:
1. Rencana kebutuhan tahunan barang milik Negara (BMN)
2. Sertifikat kepemilikan tanah.
3. Surat/rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU)
yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. Surat pernyataan ketersediaan dana.
5. Surat pernyataan memenuhi kelayakan standar teknis dari unit
terkait.
10
PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN
1. Data Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK-BMN).
2. Surat/rekomendasi Kemen PU yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
11
3. Khusus kantor pusat dimintakan persetujuan Sekretaris Jenderal
PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR
A. Pengadaan kendaraan bermotor memperhatikan:
a. Data SIMAK-BMN
dan jumlah jabatan dalam struktur organisasi.
b. Surat Keputusan (SK) penghapusan dari Kemenkes.
c. Risalah lelang dari Kemenkeu.
a. Kementerian
Kesehatan menetapkan
ketentuan pengadaan kendaraan bermotor
sebagai berikut:
a. Kendaraan dinas pejabat hanya diperuntukkan untuk eselon I dan II.
b. Kendaraan dinas pejabat dan operasional Kantor Pusat dikoordinir dan anggarannya
dialokasikan pada satker Biro Umum sesuai dengan surat usulan dari Satker.
c. Pengadaan kendaraan untuk kantor daerah (UPT) perlu rekomendasi dari Biro Umum.
Khusus satker baru diperlukan surat pernyataan dari Kepala Satker yang menyatakan belum
pernah mengadakan kendaraan bermotor untuk operasional kantor.
d. Pengadaan ambulans untuk Kantor Pusat dikoordinir dan anggarannya dialokasikan pada
satker Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Ditjen BUK) sesuai dengan surat usulan dari Satker.
e. Pengadaan
ambulans
untuk Kantor Daerah (UPT) perlu rekomendasi dari Ditjen BUK
melalui unit utama terkait.
B. Kendaraan dengan kriteria khusus dapat diadakan masing- masing satker sesuai dengan standar yang
disetujui oleh eselon I terkait.
12
PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA
1. Data SIMAK-BMN dan jumlah jabatan/pegawai.
2. SK penghapusan dari Kemenkes.
3. Risalah lelang penghapusan dari Kemenkeu.
4. Pengadaan alat pengolah data diutamakan peralatan dengan spesifikasi bersifat
primer, yaitu spesifikasi standar untuk pelaksanaan operasional perkantoran.
5. Pengadaan alat pengolah data dengan spesifikasi khusus termasuk jaringan
internet dan
software/aplikasi, kamera canggih, handycam, pengacau sinyal
dan alat sejenisnya memerlukan rekomendasi Pusat Data dan Informasi.
13
PENGADAAN ALAT KESEHATAN
1.
Pengadaan alat kesehatan mengacu kepada standar yang ditetapkan
utama Kemenkes
terkait dan mengutamakan produk dalam negeri.
oleh
unit
2.
Harga satuan alat kesehatan
yang diusulkan
harus menyertakan referensi harga
sebagai dasar penetapan harga satuan. Referensi harga dapat diperoleh dari hasil survey harga
pasar, penawaran langsung perusahaan (sole agents), data elektronik/internet/website, atau
kontrak tahun sebelumnya.
3.
Penetapan harga satuan yang akan dicantumkan
dalam dokumen perencanaan
dan penganggaran harus dilengkapi dengan justifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Satker.
14
PERJALANAN DINAS
Pengalokasian anggaran perjalanan dinas dilakukan dengan se-efisien mungkin dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Alokasi anggaran perjalanan dinas luar negeri ditampung pada Sekretariat Unit Utama
atau Biro Umum, kecuali Pusat Kesehatan Haji, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan
Tenaga Kesehatan (Pusrengun Nakes), dan Pusat Kerjasama Luar Negeri (PKLN).
2. Transport ke Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) disesuaikan dengan
tarif Peraturan Daerah (Perda) dan harga pasar(at cost).
3. Jumlah perjalanan dinas dan pertemuan mempertimbangkan kesesuaian dengan
jumlah pegawai dan hari kerja dalam satu tahun.
4. Biaya transport dengan tiket pesawat sesuai dengan SBM. Untuk rata-rata biaya
perjalanan dinas nasional akan mengacu kepada kebijakan perencanaan tahunan yang
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
5. Kegiatan di luar kantor dilaksanakan secara selektif. Kriteria kegiatan yang dapat
dilaksanakan di luar kantor akan mengacu kepada kebijakan perencanaan tahunan
yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
ATK, BAHAN, DAN SEWA
1.
Bahan/alat tulis kantor/seminar kit memperhatikan kewajaran antara
jumlah peserta pertemuan dan jenis pertemuan dengan
mempertimbangkan standar harga yang telah ditetapkan oleh Biro
Umum.
2.
Besaran biaya sewa yang tidak diatur di dalam Standar Biaya
Masukan (SBM), dapat mengacu pada Keputusan Menteri
Kesehatan tentang daftar perkiraan harga satuan barang dan jasa
keperluan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
3.
Rincian lebih lanjut tentang besaran harga ATK, bahan, dan sewa terkait
pelaksanaan paket pertemuan akan diatur dalam kebijakan tahunan yang
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
16
HONORARIUM
17
HONORARIUM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
POLTEKKES BADAN PPSDM KESEHATAN
Dasar Hukum:
1.
Surat Menteri Keuangan No. S-191/MK.02/2014 tanggal 25 Maret 2014, Hal: Izin prinsip
besaran Dosen dan Tenaga Kependidikan Poltekkes Badan PPSDM Kesehatan
2.
Surat Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan a.n. Kepala Badan PPSDM Kesehatan No.
KU.02.01/I.3/07641/2014 tanggal 30 Mei 2014, Hal: Penjelasan Pemberian Honorarium
kepada Dosen/Pegawai yang diberi Tugas Tambahan
1.
Pemberian honor hanya kepada dosen dan tenaga kependidikan, sebagaimana tercantum
dalam Surat Menteri Keuangan No. S-191/MK.02/2014 tanggal 25 Maret 2014, Hal: Izin prinsip
besaran Dosen dan Tenaga Kependidikan Poltekkes Badan PPSDM Kesehatan
2.
Merujuk pada surat Menkeu pint.2.d : Terhadap satuan biaya honorarium bagi dosen/pegawai
yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu berlaku ketentuan bahwa jabatan tersebut
telah ditetapkan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes.
3.
Tugas Tambahan sebagai Koordinator, Sub Unit dan Kepala Urusan tidak termasuk
yang diberikan Honorarium, sampai adanya ketentuan lebih lanjjut dari Kemenkeu
18
yang mengatur tentang pemberian honor tsb.
LAMPIRAN I
19
A. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS
Honorarium narasumber dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri
yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri
lainnya/masyarakat dalam kegiatan Seminar/Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/ Rapat
Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan
Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
Catatan:
1. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/
Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan
/Simposium/Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis adalah 60
(enam puluh) menit.
2. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan:
a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan
b. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang
menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I
penyelenggara/masyarakat.
20
B. HONORARIUM MODERATOR
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan
Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan
Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group
Discussion/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.
Catatan:
1. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/Rapat
Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan
Sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.
2. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan
b. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang
menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I
penyelenggara/masyarakat.
21
C. HONORARIUM PEMBAWA ACARA
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/TNI/Polri yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat
Kerja/Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/
Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan
peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri
lintas unit eselon I /masyarakat.
22
D. HONORARIUM PANITIA
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh
pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan
Seminar/Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/
Diseminasi/Bimbingan
Teknis/Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan /Simposium/Lokakarya/Focus
Group Discussion sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan
berasal
dari
luar
lingkup
unit
eselon
I
penyelenggara/masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/
Diseminasi/Bimbingan
Teknis/Workshop/
Rapat
Kerja/
Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion memerlukan
tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil harus
dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan
besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota
panitia.
Jumlah panitia
yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan
23
efisiensi dan efektivitas.
E. NARASUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI
Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber WNI Non Pegawai
Aparatur
Sipil
Negara/TNI/Polri
untuk
kegiatan
Workshop/Seminar/Sosialisasi/ Sarasehan yang diselenggarakan di luar
negeri.
Narasumber Kelas A : Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang
disetarakan dengan Menteri, ketua dan
wakil ketua lembaga negara.
Narasumber Kelas B : Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang disetarakan dengan duta besar luar biasa
dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat
kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/c ke
atas, perwira tinggi TNI/Polri, anggota lembaga
negara
Narasumber Kelas C: Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol
III/c sampai dengan IV/b dan perwira menengah
24
TNI/Polri.
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
Ketentuan pembentukan tim :
1. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur
2. Bersifat koordinatif yang harus mengikutsertakan Eselon I/Kementerian/Lembaga lain
3. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan
4. Perangkapan fungsi atau tugas tertentu disampaing tugas pokok sehari-hari
5. Dilakukan secara selektif efektif dan efisien
Pemberian honorarium tim yang ditetapkan Pejabat Es. 1/KPA yang dibayarkan per bulan
dalam satu tahun dibatasi sebagai berikut :
1. Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 diluar honor KPA maksimal 2 tim pelaksana kegiatan
2. Pejabat Eselon 3 maksimal 3 tim pelaksana kegiatan
3. Pejabat Eselon 4, dan pelaksana dan pejabat fungsional, diluar honor pengelola
keuangan, SIMAK-BMN, dan pengadaaan/penerimaan barang dan jasa maksimal 4
tim pelaksana kegiatan
25
F. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat
Keputusan Presiden/Menteri /Pejabat Setingkat Menteri /Pejabat Eselon
I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan
suatu tugas tertentu. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk
berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil
pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka
besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim
pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat
Menteri.
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon
I/Kementerian/Lembaga Lainnya;
c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat
negara/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
26
F. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk
menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim
pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat
dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan
oleh Presiden/Menteri.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang
mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh
Presiden
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim sekretariat yang
mendukung tim pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat
Setingkat Menteri.
27
Catatan:
1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian
Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim
untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya
Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan
pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan sebagai
berikut:
a. Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ KPA diperuntukkan bagi tim yang lintas
eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga.
Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1) Bagi Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II setiap bulannya hanya
diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.
2) Bagi Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima
honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.
3) Bagi Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional setiap bulannya
hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 4 (empat) tim
pelaksana kegiatan.
28
b. Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau
pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
diperuntukkan bagi tim yang lintas Kementerian Negara/Lembaga.
Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim
tersebut mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga
Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Presiden,
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan atas ketentuan huruf a di
atas.
29
G. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN
JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE
1. Honorarium tim penyusunan jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas untuk menyusun
dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana
dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
Catatan:
Dalam hal diperlukan, untuk jurnal internasional dapat diberikan
honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar
Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Honorarium tim penyusunan buletin/majalah
Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas untuk
menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang.
30
G. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN
JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui
pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik
yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
3. Honorarium tim pengelola website
Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas untuk mengelola
website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit eselon
I/setara.
Dalam hal website yang dikelola oleh unit vertikal setingkat eselon II
di daerah maka kepada pengelola website tersebut dapat diberikan
31
honorarium tim pengelola website.
H. HONORARIUM VAKASI DAN HONORARIUM
PENYELENGGARA UJIAN
1. Vakasi
Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian
pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pada pendidikan
tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan
ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan
tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah
semester, ujian akhir semester dan ujian akhir, baik untuk ujian yang bersifat
tertulis maupun praktek.
2. Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun
naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan
tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.
Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa ujian bagi
guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam
penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
32
I. HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT
Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara/TNI/Polri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada
pegawai negeri lainnya/masyarakat pada kegiatan pendidikan dan
pelatihan.
1. Pengajar dari luar unit satker penyelengara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar
unit satker penyelenggara. Unit satker penyelenggara diklat dapat
pengajar dari luar unit satker penyelenggara sepanjang kebutuhan
pengajar tidak terpenuhi dari unit satker penyelenggara;
2. Pengajar dari dalam unit satker penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam
unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah
minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka
mengacu pada ketentuan yang berlaku.
33
J. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Uang makan pegawai negeri sipil dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.
K. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN
LEMBUR
1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang
berwenang.
2. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan
setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan
diberikan maksimal 1(satu) kali per hari..
34
L. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR
Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang
yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor
sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan
di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday).
Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di
dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. dihadiri peserta dari eselon II lainnya/masyarakat;
2. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja;
3. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
35
M. HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang
ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang.
N. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH
Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang
ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang.
36
O. HONORARIUM PENYELENGGARA SIDANG/KONFERENSI
INTERNASIONAL–KONFERENSI TINGKAT MENTERI, SENIOR
OFFICIAL MEETING (BILATERAL/ REGIONAL/MULTILATERAL),
WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA
INTERNASIONAL
1.
Sidang/Konferensi Internasional–Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official
Meeting (Bilateral/ Regional/Multilateral)
Honorarium sidang/konferensi internasional–konfrensi tingkat menteri,
senior official meeting (bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri penyelenggara kegiatan
sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau
senior official berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.
2.
Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional
Honorarium penyelnggara workshop/seminar/sosialisasi/ sarasehan
berskala internasional dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/TNI/Polri penyelenggara kegiatan
workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional, berdasarkan
surat keputusan dari pejabat berwenang..
37
P. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG
PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI
Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah
dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang
pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri yang
dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang
berwenang.
Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada
pejabat negara/pegawai negeri yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah
termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat,
dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.
38
Q. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS
KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai negeri yang
ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti,
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
1. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti
dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium
dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari
satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan
perlengkapan.
2. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan
honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari raya
keagamaan.
3. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih
tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka
satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. 39
LAMPIRAN II
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
40
A. SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM
KABUPATEN/KOTA
.Satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota
merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi
Pegawai
Aparatur
Sipil
Negara/TNI/Polri
dalam
melakukan
kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih
dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota (pergi pulang).
Batas wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan
wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan
Jakarta Selatan
Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan
apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas.
Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan
kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat
dalam komplek perkantoran yang sama
41
A. SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM
KABUPATEN/KOTA
Catatan:
a. Untuk kegiatan
dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya
melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi
udara dan/atau air) dapat diberikan secara at cost..
b. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan
lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit
penyelenggara kegiatan
42
D. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk
mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung
oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook,
printer, ac split, dan genset agar berada dalam kondisi normal
(beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum
termasuk kebutuhan bahan bakar minyak
E. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN
Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan
pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan
43
F. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM
GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI
Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan
biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang ditugaskan untuk
melanjutkan pendidikan
Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata
1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3
(tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan
referensi per tahun. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh
Pemerintah secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat
dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan
kementerian negara/lembaga masing-masing
44
G. SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI .
Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi
analog dan/atau mesin fotokopi digital, untuk menunjang pelaksanaan
operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya
perawatan untuk pencetakan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu)
lembar/bulan
H. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT
Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan
termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi
tingkat Menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa
Rapat koordinasi tingkat Menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi
yang pesertanya Menteri/eselon I/pejabat yang setara
45
I. HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/
PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/
RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FOCUS GROUP
DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS
Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk
kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/
kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai
negeri yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/
bidang tertentu
46
J. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN
1. Pengadaan Bahan Makanan di Lingkup Sekolah Kedinasan
Mahasiswa/siswa kedinasan adalah mahasiswa/siswa pada
sekolah/kampus kedinasan negeri yang diasramakan, meliputi:
mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi
Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Akademi Migas);
dan mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa
Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut
Pemerintahan Dalam Negeri).
47
K. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI
PERKANTORAN DI DALAM NEGERI
Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan
biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang
secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk
memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan
pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis kantor (ATK), barang
cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan
air minum pegawai
48
L. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU
PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU
Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris
untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya penggantian/pembelian meja dan kursi
pegawai. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian
meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh
persen) dari jumlah pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi
pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
49
M. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL
KENDARAAN DINAS
Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan
untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi
normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya
bahan bakar.
Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan
yang berlaku
Catatan:
1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor
adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan
kantor.
Contoh:
Golf car yang digunakan dalam rangka patroli polisi bandara,
mengantar tamu kenegaraan
2. sus untuk operasional kendaraan dinas yang pengadaannya
bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan
untuk bahan bakar
50
N. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN
DALAM NEGERI
Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan
dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan
bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau
perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2%
(dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan
dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan
ketentuan yang berlakuyang berlaku
Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan
untuk:
1. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
2. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam
oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya
kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
51
O. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN
Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan
untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan,
sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain
sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk
pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah
termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung
pertemuan lainnya.
52
P. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali
perjalanan
taksi
dari
kantor
tempat
kedudukan
menuju
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/
pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
Catatan:
1. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara
Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda.
2. tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara
Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kota Balikpapan sebesar
Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah.
53
Q. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI (PP)
Satu biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan
biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari
bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam
perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya
tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai
pengeluaran
Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri
54
R. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI (PP)
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai
bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket
termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi
lainnya
Perjalanan dinas luar negeri yang lama perjalanannya melebihi 8
(delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat
Eselon III ke atas dapat menggunakan kelas bisnis
55
S. CATATAN UMUM
1. Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan
standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi
anggaran sebagai berikut:
a. Pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas
b. Pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor; dan
c. Penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu
alternatif penyediaan kendaraan operasional; dan
d. pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim
pelaksana kegiatan
2. Satuan biaya yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini sudah
termasuk pajak
3. Satuan biaya diklat pimpinan struktural dan diklat prajabatan
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
56
S. CATATAN UMUM
4. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas,
pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau
pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan
makanan, konsumsi rapat, pengadaan kendaraan operasional bus,
sewa mesin fotokopi, sewa kendaraan dinas,pemeliharaan
gedung/bangunan dalam negeri, sewa kendaraan, pengadaan
kendaraan roda 2 (dua) dan operasional kantor dan/atau lapangan,
pengadaan operasional kantor dan/atau lapangan (roda 4), dan
pengadaan pakaian dinas dan/atau kerja, pada beberapa kabupaten
diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan
yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi
sebagai berikut
57
S. CATATAN UMUM
NO
PROVINSI
KABUPATEN
TOLERANSI
1.
Sumatera Utara
Toba Samosir
131%
Samosir
137%
Nias Utara
141%
143%
184%
dari Satuan biaya Prov. Sumbar
dari Satuan biaya Prov.. Sumut
2.
Sumatera Barat
Labuan Batu
Selatan
Kep. Mentawai
3.
Kalimantan Barat
Ketapang
150%
dari Satuan biaya Prov. Kalbar
4.
Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara
138%
dari Satuan biaya Prov. Kaltim
Tanah Tidung
190%
5.
Maluku
Seram Bagian Timur 134%
Maluku Tenggara
142%
Kep. Aru
144%
Maluku Tenggara
Barat
158%
dari Satuan biaya Prov. Maluku
58
NO
PROVINSI
KABUPATEN
5.
Maluku
Buru Selatan
164%
Tual
168%
Maluku Barat Daya
189%
Tolikara
231%
Asmat
131%
Dogiyai
138%
Sarmi
144%
Jayawijaya
147%
Merauke
148%
Nduga
189%
Lanny Jaya
213%
Peg. Bintang
228%
Yalimo
230%%
Puncak Jaya
244%
Intan Jaya
258%
Puncak
271%
Membrano Tengah
237%
6.
Papua
TOLERANSI
dari Satuan biaya Prov.
Maluku
dari Satuan biaya Prov. Papua
59
NO
PROVINSI
KABUPATEN
TOLERANSI
7.
Papua Barat
Maybrat
151%
Fak-Fak
147%
Raja Ampat
147%
Tambraw
175%
dari Satuan biaya Prov. Papua
Barat
Pengertian Istilah:
1. OJ
: Orang/Jam
2. OH ; Orang/Hari
3. OB : Orang/Bulan
4. OT : Orang/Tahun
5. OP : Orang/Paket
6. OK : Orang/Kegiatan
7. Or
: Orang/Responden
8. Otter : Orang/Terbitan
60
KETENTUAN LAINNYA
61
PENYUSUNAN PEDOMAN/BUKU/JUKNIS
1. Tahapan Penyusunan NSPK/Buku Pedoman/Juknis maksimal 4 kali
pertemuan, yaitu Persiapan, Penyusunan, Finalisasi, dan Sosialisasi,
kecuali produk-produk hukum seperti Rancangan Undang-Undang
(RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Peraturan Presiden
(Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden
(Inpres).
2. Jika pertemuan lebih dari 4 kali, maka selebihnya dilaksanakan di
dalam kantor.
62
TENAGA KONTRAK
(PRAMUBAKTI, SOPIR, SATPAM, TENAGA KEBERSIHAN)
1. Jumlah tenaga pramubakti maksimal 10% dari jumlah pegawai. Bila satker
memerlukan tenaga pramubakti melebihi 10% dari jumlah pegawai maka dilengkapi
dengan analisa kebutuhan.
2. Tenaga sopir hanya diperuntukkan bagi pejabat eselon I dan eselon II.
3. Tenaga sopir untuk kendaraan operasional di kantor pusat maksimal 4 orang per
satker.
4. Tenaga sopir untuk kendaraan operasional di kantor daerah maksimal 2 orang per
satker. Bila jumlah sopir melebihi 2 orang, perlu didukung dengan justifikasi yang
ditandatangani oleh Kepala Satker yang bersangkutan.
5. Tenaga sopir untuk kendaraan operasional khusus (ambulans/jenazah, mobil
jemputan pegawai, operasional laboratorium lapangan) disesuaikan dengan hasil analisis
kebutuhan.
6. Jumlah tenaga satpam disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan.
7. Jumlah tenaga kebersihan disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan.
63
KOORDINASI DAN REKOMENDASI
Kegiatan yang diusulkan oleh setiap Satker harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
(tupoksi). Berikut adalah kegiatan yang memerlukan koordinasi atau rekomendasi dari satker terkait:
1. Pendidikan dan pelatihan SDM berkoordinasi dengan Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK).
2. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan Pusat Promosi
Kesehatan.
3. Kegiatan terkait penanggulangan krisis kesehatan berkoordinasi dengan Pusat Penanggulangan
Krisis Kesehatan.
4. Pengadaan obat, vaksin dan reagen reguler berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Binfar dan Alkes), kecuali reagen yang merupakan satu
komponen dengan alat kesehatan di unit eselon 1 masing masing.
5. Pengadaan peralatan kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
(PONEK) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) berkoordinasi dengan
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Ditjen BUK.
6. Pengadaan alat pengolah data dengan spesifikasi khusus termasuk jaringan internet dan
software/aplikasi,
kamera
canggih, handycam, pengacau sinyal dan alat sejenisnya
memerlukan rekomendasi Pusat Data dan Informasi.
7. Penelitian dan kajian berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
64
HAL-HAL YANG AKAN DIREVIU DAN DITELITI DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN
1. Konsistensi antara sasaran kinerja K/L dengan sasaran RKP termasuk prakiraan maju
untuk tiga tahun ke depan;
2. Kesesuaian sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan sasaran kinerja Renja K/L dan
RKP ;
3. Kesesuaian data anggaran dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran yang ditetapkan
oleh Pejabat Kementerian Keuangan dan atau Kementerian Kesehatan;
4. Konsistensi antara komponen kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja;
5. Relevansi tahapan/komponen kegiatan dengan output yang akan dicapai;
6. Kelayakan dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran antara lain
penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK), jenis
belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, kontrak tahun jamak,
pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, Badan Layanan
Umum (BLU), P/HLN, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (P/HDN), dan Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN).
65
PEMBAYARAN BANTUAN PENDIDIDIKAN TUGAS BELAJAR
DALAM NEGERI
1. Dasar Hukum:
a. SK Tubel tahun berjalan
b. Permenkes No. 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar SDM
Kesehatan
c. Permenkeu No. 53 Tahun 2014 tentang SBM
2. Dikarenakan ada keterbatasan anggaran maka Tubel lanjutan yang anggarannya belum
tersedia di Poltekkes, akan dibayarkan dibayarkan oleh Pustanserdik;
3. Tubel lanjutan yang anggarannya sudah tersedia di Poltekkes, tetap dibayarkan oleh
Poltekkes sampai selesai  Kenyataan bervariasi jenis dan jumlah pembayarannya
4. Ketentuan Pembayaran:
a. Jangka waktu pembiayaan tubel:
1) S1 paling lama 2 (dua) tahun;
2) S2 paling lama 2 (dua) tahun;
3) S3 paling lama 3 (tiga) tahun;
66
PEMBAYARAN BANTUAN PENDIDIDIKAN TUGAS BELAJAR
DALAM NEGERI
b.
c.
d.
e.
Biaya pendidikan at cost sesuai dengan SK Rektor Universitas
Biaya hidup, biaya operasional, uang buku & referensi sesuai dengan PMK ttg SBM
Biaya riset at cost diesuaikan dengan PMK ttg SBM
1) Proposal Riset dan RAB yang ditandatangi oleh Pembimbing dan Penguji
2) SPTJM dengan Materai Rp. 6.000,Biaya lain-lain (transport kepulangan peserta tubel ) at cost sesuai PMK ttg SBM
Sumber pembiayaan bisa menggunakan PP 21 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Penggunaan PNBP yang bersumber dari Kegiatan Tertentu.
67
PENGGUNAAN PNBP YANG BERSUMBER DARI
KEGIATAN TERTENTU.
Dasar Hukum:
1. UU Nomor 20 Tahun 1997 ttg PNBP
2. PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP sebagaimana telah diubah
dengan PP No. 52 Tahun 1998.
3. PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP yang bersumber dari
Kegiatan Tertentu.
1. Seluruh PNBP wajib disetor langsung secapatnya ke Kas Negara (Pasal 2)
2. Seluruh PNBP dikelola dalam Sistem APBN (Pasal 3)
3. Sebagian dana dari PNB dapat digunakan oleh instansi ybs, unbuk kegiatan
tertentu yang berkaitan dengan PNBP dengan tetap memenuhi ketenuan (pasal 3
ayat (1)
4. Besarnya bagian dana sebagaimana butir 1 /2d 3 ditetapkan oleh Menteri (pasal 3
ayat 2)
68
PENGGUNAAN PNBP YANG BERSUMBER DARI
KEGIATAN TERTENTU.
1.
.
5. Kegiatan tertentu, meliputi kegiatan-kegiatan (pasal 3 ayat 3)
a. Penelitian dan Pengembangan Teknologi
b. Pelayanan Kesehatan
c. Pendidikan dan Pelatihan
d. Penegakan hukum
e. Pelayanan yang melinbatkan kemampuan intelektual tertentu
f. Pelestarian Sumber Daya Alam.
6. Instansi dapat menggunakan
persetujuan Menteri (Pasal 5)
sebagian
dana
PNBP
setelah
memperoleh
7. Permohonan penggunaan PNBP diajukan oleh pimpinan isntansi pemerintah ybs
kpd Menteri (Pasal 6 ayat (1) )
8. Pengajuan rencana penggunaan dilakukan setiap tahun anggaran selambat-lambat
nya tanggal 15 November.
Sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu :
1. Operasional dan pemeliharaan, dan atau
2. Investasi termasuk peningkatan kualitas SDM.
69
PENGGUNAAN PNBP YANG BERSUMBER DARI
KEGIATAN TERTENTU.
1.
.
5. Kegiatan tertentu, meliputi kegiatan-kegiatan (pasal 3 ayat 3)
a. Penelitian dan Pengembangan Teknologi
b. Pelayanan Kesehatan
c. Pendidikan dan Pelatihan
d. Penegakan hukum
e. Pelayanan yang melinbatkan kemampuan intelektual tertentu
f. Pelestarian Sumber Daya Alam.
6. Instansi dapat menggunakan
persetujuan Menteri (Pasal 5)
sebagian
dana
PNBP
setelah
memperoleh
7. Permohonan penggunaan PNBP diajukan oleh pimpinan isntansi pemerintah ybs
kpd Menteri (Pasal 6 ayat (1) )
8. Pengajuan rencana penggunaan dilakukan setiap tahun anggaran selambat-lambat
nya tanggal 15 November.
Sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu :
1. Operasional dan pemeliharaan, dan atau
2. Investasi termasuk peningkatan kualitas SDM.
70
HAL-HAL BARU
• EFISIENSI PERJALANAN DINAS (50%)
• TIDAK BOLEH ADA PERTEMUAN DI HOTEL KECUALI FULLBOARD
DENGAN PESERTA MINIMAL 300 ORANG
• KALAU HARUS MENGINAP USAHAKAN DI BAPELKES/ ATAU MILIK
PEMERINTAH
• INFORMASI DARI ABI:
1. Uang Fullboard : Rp. 280.500/hari , Free Akomodasi untuk
Sanitary Kit, Linen dan Keperluan Meetingoom, biaya untuk
konsumsi (makan dan snack 3 kali)
2. Uang Fullday : Rp. 111.000 (makan 1 kali snack 2 kali dan
Keperluan Meetingoom
3. Uang Halflday : Rp. 86.000 (makan 1 kali snack 1 kali dan
Keperluan Meetingoom
71
REMUNERASI
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM REMUNERASI
PEGAWAI POLITEKNIK KESEHATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
72
73