Transcript Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Rapat Pembahasan
Pembayaran Honorarium Tim
Tahun Anggaran 2014
Gedung AA.Maramis I Lt.2
Ruang Rapat Biro Umum
Jakarta, 20 Agustus 2014
Dasar Hukum & Surat Penjelasan
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013
tentang Standar Biaya Masukan TA 2014.
 Surat Menteri Keuangan Nomor S-227/MK.02/2014 tanggal 21 April 2014
hal Penyempurnaan Pengaturan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Surat Sesmenko Perekonomian nomor S-204/SES,M,EKON/06/2014
tanggal 30 Juni 2014 hal Permohonan Penjelasan Ketentuan
Pelaksanaan Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.
 Surat Dijen Anggaran nomor S-1419/AG/2014 tanggal 7 Agustus 2014
hal Penjelasan Ketentuan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non
pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan
Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA.
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon
I/Kementerian Negara/Lembaga Lainnya;
c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri
disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
Catatan atas pemberian honorarium tim
a) Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian
Negara/ Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas
keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit
organisasi.
b) Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya
Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan
pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan
sebagai berikut:
Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ KPA
a) Diperuntukkan bagi tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu)
Kementerian Negara/Lembaga.
b) Dalam pembayaran berlaku ketentuan sebagai berikut:
•
Bagi Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II setiap bulannya hanya
diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.
•
Bagi Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima
honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.
•
Bagi Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional setiap bulannya
hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 4 (empat)
tim pelaksana kegiatan.
Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau
pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
a) Diperuntukkan bagi tim yang lintas Kementerian Negara/Lembaga.
b) Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim
tersebut mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga.
c) Pemberian honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan
Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga dikecualikan atas ketentuan pembatasan sebagaimana pada Tim yang
ditetapkan oleh Eselon I/KPA.
Inventarisasi Pertanyaan dan arahan Sesmenko
a) Tim ditetapkan oleh Eselon I/KPA untuk Tim lintas K/L (Untuk Tim lintas K/L yang
ditetapkan oleh bukan Menko/Presiden, yang dilakukan oleh pejabat yang belum
diberikan kewenangan oleh Menko/Presiden, atau pembentukan tim tersebut belum
mendapat persetujuan Menko.
Arahan: - Dapat dibayarkan hanya untuk Pejabat/Pegawai Kemenko Perekonomian
dan Non-PNS (non kontraktual)
- Untuk Non PNS tergantung dari PPK dan maksimum dibayarkan 4 tim
- Termasuk dalam aturan pembatasan honorarium tim
- Pembatasan terhitung mulai bulan Januari 2014
b) Tim ditetapkan oleh Menteri untuk Tim Dalam 1 K/L (lintas Eselon I)
Arahan: - Dapat dibayarkan untuk Pejabat/Pegawai Kemenko Perekonomian
- Termasuk dalam aturan pembatasan honorarium tim
Inventarisasi Pertanyaan tambahan
a) Untuk Eselon IV/Pejabat Fungsional/Pelaksana.
PMK 72/2013  3 tim, PMK 52/2014  4 tim
Pertanyaan: cut-off date bulan Maret 2014 atau terhitung mulai Januari 2014?
b) Untuk Non-PNS.
Pertanyaan: apakah diklasifikasikan sebagai Tim Lintas K/L sehingga tidak dapat
dibayarkan?
c. Untuk CPNS?
Terima Kasih