Transcript Perencanaan Anggaran

Penyusunan dan
Penelaahan RKA-KL
Lampiran
PMK No. 93/PMK.02/2011
Tanggal : 27 Juni 2011
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
1
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
Jakarta, Mei 2010
Pokok-pokok Pengaturan :
1. Langkah Perubahan;
2. Pendekatan Penganggaran;
3. Penerapan Penganggaran Berbasis
Kinerja dalam RKA-KL 2011;
4. Penerapan KPJM dalam RKA-KL 2011.
1. Langkah Perubahan
1. Alokasi anggaran K/L ditetapkan berdasarkan Program sesuai
hasil restrukturisasi.
2. Kegiatan 0001 (Gaji dan Tunjangan) dan Kegiatan 0002
(Operasional Perkantoran) yang selama ini berdiri sebagai
sebuah Kegiatan, statusnya berubah menjadi Komponen Input
dari sebuah Output Kegiatan.
3. Struktur pengalokasian anggaran dirinci menurut Program,
Kegiatan dan Output.
4. Dalam rangka penerapan KPJM, penghitungan Prakiraan Maju
untuk sebuah Kegiatan dilakukan pada tingkat (level) Output.
5. Penyusunan RKA-KL dan DIPA dilakukan melalui sistem aplikasi
yang terintegrasi.
6. Hasil perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah Output dapat ditetapkan menjadi Standar Biaya
Keluaran (SBK) pada tahun berikutnya.
2. Pendekatan Penganggaran :
a. Penganggaran Terpadu (unified budget) : pendekatan
penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh
proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk
menghasilkan dokumen RKA-KL sesuai dengan dengan
klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis
belanja.
b. Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based
budgeting) : pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term
expenditure framework) : pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang
menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih
dari satu tahun anggaran.
a. Penganggaran Terpadu
1. Pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran
dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan
dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk
keperluan biaya operasional.
2. Dapat mewujudkan Satker sebagai satu-satunya entitas
akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban
yang dimilikinya, serta adanya akun yang standar (dahulu
dikenal sebagai MAK) untuk satu jenis belanja.
3. Penyusunan RKA-KL untuk tahun 2011 menggunakan hasil
restrukturisasi program dan kegiatan serta penataan bagian
anggaran dan satker sebagai pengelola anggaran dalam
kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi.
b. Penganggaran Berbasis Kinerja
1. Penerapan PBK pada dasarnya mengubah pola pengalokasian
anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis output
sehingga fokus pengukuran kinerja thd Program/Kegiatan juga
akan bergeser dari semula didasarkan atas besarnya jumlah
alokasi sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari
penggunaan sumber daya.
2. Dalam pengalokasian anggaran untuk sebuah output kegiatan
harus tergambar secara jelas asumsi yang digunakan baik
kuantitas dan kualitas komponen input yang digunakan serta
relevansi masing-masing komponen input sebagai tahapan
dalam rangka pencapaian output kegiatan.
3. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah Program atau
Kegiatan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan
mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja dapat berupa indikator input, indikator
output atau indikator outcome.
c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
1. Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka
menengah meliputi: penyusunan kerangka asumsi makro,
penetapan target-target fiskal, total resource envelopes,
pendistribusian total pagu belanja masing-masing K/L, dan
penjabaran pengeluaran K/L ke masing-masing Progran dan
Kegiatan.
2. Dalam penghitungan prakiraan maju, proses estimasi seringkali
dipisah antara kebijakan yang sedang berjalan (on going
policies) dan prakiraan atas biaya dari kebijakan baru (new
policies).
3. Dalam rangka penerapan KPJM, maka K/L harus memperhatikan kebutuhan anggaran untuk setiap output yang
dihasilkan serta tetap menjaga keselarasan dengan target
dalam RPJMN dan Renstra K/L dan budget contraint untuk
setiap tahun.
3. Penerapan PBK dalam RKA-KL :
a. Keterkaitan antara Kinerja dan Alokasi Anggaran;
b. Struktur Anggaran;
c. Rumusan Output Kegiatan;
d. Program yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL;
e. Kegiatan yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL.
a. Keterkaitan Kinerja dan Alokasi Anggaran
LEVEL
NASIONAL
DEP/LEMBAGA
Program
Target Kinerja
Total Rp
PRIORITAS
Outcome
ESELON I
Indikator Kinerja
Nasional
Indikator Kinerja
Target Kinerja
Total Rp
FOKUS
PRIORITAS
Total Rp
ESELON II/SATKER
Indikator Kinerja
Nasional
KEGIATAN
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
Output dan
Volume
Output
Jml Rp
Indikator
Kinerja
• Fungsi dan Sub
Fungsi;
• Prioritas atau Non
Prioritas.
KEGIATAN
TUPOKSI
Output dan
Volume
Output
Jml Rp
Indikator
Kinerja
b. Struktur Anggaran
STRUKTUR ANGGARAN
P R OG R AM
OUT C OME
K E G IAT AN
OUT
P UT
OUT
P UT
OUT
P UT
K E G IAT AN
OUT
P UT
OUT
P UT
OUT
P UT
S UB O UT P UT
K OMP ON E N
K OMP ON E N
K OMP ON E N
S UB
K OMP O
S NE
UB N
K OMP O
S NE
UB N
K OMP O NE N
DE T IL
DE T IL
B E L A NJ A DE T IL
B E L A NJ A
B E L A NJ A
c. Rumusan Output Kegiatan
Kriteria Output :
1. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah
kegiatan untuk mendukung pencapaian outcome program dan/atau
outcome fokus prioritas;
2. Mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai Tugas-fungsi
atau penugasan prioritas pembangunan nasional;
3. Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Eselon II/Satker
penanggung jawab kegiatan;
4. Bersifat spesifik dan terukur;
5. Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkan berupa
regulasi sesuai tugas-fungsi Es. II/Satker;
6. Untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Nasional) menghasilkan output
yang mempunyai dampak secara nasional;
7. Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis;
8. Setiap Output didukung oleh komponen input dalam implementasinya;
9. Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-KL dengan
mengacu pada Pagu Sementara/Pagu Definitif.
4. Penerapan KPJM dalam RKA-KL :
Kerangka Kerja Program/Kegiatan
a. Review thd Kebijakan Program/Kegiatan
Program/
Kegiatan
Berlanjut
atau
berhenti
1
Output
Berlanjut
atau
berhenti
2
3
Harga
tetap atau
disesuaikan
6
Hitung Baseline
5
Cek Komponen
Input
Komponen
input
Langsung
4
Komponen
input Tidak
Langsung
Cek Output
Target
tertentu dan
bersifat
terbatas
Demand
driven
b. Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju
AWAL
(Baseline)
PRAKIRAAN
MAJU
Perubahan Target Layanan
PENYESUAIAN
Baseline
Perubahan Target Layanan dan
Harga Layanan
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
Jakarta, 5 Juli 2011
16
Pokok Bahasan :
1. Hal-hal Mendasar dalam Penyusunan RKA-K/L;
2. Persiapan Penyusunan RKA-K/L;
3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Berdasarkan Pagu
Anggaran K/L.
17
1. Hal-hal Mendasar dalam Penyusunan RKA-K/L
Dalam menyusun RKA-KL, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib :
1) Mengacu pada Renja K/L, RKP dan, Surat Edaran Menteri
Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L tahun anggaran yang
direncanakan,;
2) Mengacu pada Standar Biaya tahun anggaran yang direncanakan;
3) Menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah, Penganggaran Terpadu dan Penganggaran Berbasis
Kinerja;
4) Menyusun RKA-K/L secara terstruktur dan dirinci menurut
Klasifikasi Anggaran, meliputi klasifikasi organisasi, fungsi, dan
jenis belanja;
5) Mencantumkan perhitungan Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun
kedepan;
6) Melampirkan dokumen pendukung terkait;
7) Melampirkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk satker Badan
Layanan Umum (BLU).
18
2. Persiapan Penyusunan RKA-K/L oleh K/L …1)
1. K/L dan Unit Eselon I mempersiapkan data/dokumen yang
menjadi dasar pencantuman sasaran kinerja dan kebutuhan
anggaran masing-masing program;
a. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif
tahun berkenaan;
b. Dokumen RKP tahun berkenaan;
c. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun
berjalan.
2. K/L melakukan:
a. Sinkronisasi kebijakan K/L dengan prioritas nasional
dan/atau prioritas bidang;
b. Koordinasi dengan unit Eselom I dalam hal penetapan
sasaran kinerja dan kebutuhan anggaran berdasarkan
arahan/kebijakan Presiden dan dokumen perencanaan RKP
dan/atau Renja K/L) yang ditetapkan sebelumnya.
19
2. Persiapan Penyusunan RKA-K/L oleh Unit Eselon 1 …2)
a. Meneliti dan memastikan pagu anggaran per program
berdasarkan Pagu Anggaran K/L;
b. Penetapan sasaran kinerja untuk masing-masing Satker:
1) Volume output kegiatan dalam kerangka Angka Dasar; dan
2) Volume output kegiatan dalam kerangka Inisiatif Baru.
c. Penetapan alokasi anggaran masing-masing Satker:
1) Alokasi anggaran dalam kerangka Angka Dasar; dan
2) Alokasi anggaran dalam kerangka Inisiatif Baru.
d. Menyiapkan Proposal Inisiatif Baru dan RAB yang telah disetujui
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan untuk
tahun yang direncanakan.
20
2. Persiapan Penyusunan RKA-K/L oleh Satker …3)
a.
Penyiapan dokumen yang menjadi dasar pencantuman sasaran kinerja
kegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkat output kegiatan
(termasuk sumber dana) sesuai kebijakan Unit Eselon I. Informasi
kinerja tersebut terbagi dalam alokasi anggaran jenis Angka Dasar
dan/atau Inisiatif Baru;
1) Informasi mengenai sasaran kinerja (sampai dengan tingkat
output) dan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan
(termasuk sumber dana) sesuai kebijakan Unit Eselon I. Informasi
kinerja tersebut terbagi dalam alokasi anggaran jenis Angka Dasar
dan/atau Inisiatif Baru;
2) Peraturan perudangan mengenai struktur organisasi K/L dan tugasfungsinya;
3) Dokumen Renja K/L dan RKP tahun berkenaan;
4) Petunjuk penyusunan RKA-K/L;
5) Standar Biaya tahun berkenaan
b.
Penelitian dan memastikan alokasi anggaran Satker dalam kerangka
Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru mengacu proposal anggaran dan
RAB yang telah disetujui.
21
3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L
TINGKAT SATKER :
a. Penyusunan anggaran belanja (format Bagian A, B,dan D) dengan
Menuangkan Angka Dasar dan Menuangkan Alokasi Anggaran
Inisiatif Baru;
b. Penyusunan anggaran pendapatan (format Bagian C dan D) dengan
Menuangkan Target pendapatan setiap kegiatan yang dilaksanakan
oleh Satker dan Menuangkan angka prakiraan maju setaip kegiatan
dan setiap jenis penerimaan (PNBP dan/atau penerimaan
fungsional);
c. Menyampaikan/melengkapi data dukung RKA-K/L;
d. Menyampaikan KK RKA-K/L yang telah ditandatangani KPA berserta
data pendukung terkait kepada Unit Eselon I.
22
TINGKAT UNIT ESELON I :
a. Menghimpun/kompilasi KK RKA-K/L dalam lingkup Unit Eselon I
berkenaan;
b. Menyusun RKA-K/L Unit Eselon I berdasarkan KK RKA-K/L;
c. Memvalidasi kinerja dan anggaran program yang menjadi tanggung jawab
unit Eselon I berkenaan dengan total pagu anggaran, sumber dana dan
sasaran kinerja (jenis barang/jasa dan volume output);
d. Meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan Output kegiatan pada
masing-masing KK RKA-K/L;
e. Apabila terdapat ketidaksesuaian program sebagaimana pada butir c dan
relevansi komponen-output sebagaimana butir d, Unit Eselon I melakukan
koordinasi dengan Satker untuk perbaikan pada KK RKA-K/L;
f. Mengisi informasi pada bagian L. formulir 2 RKA-K/L, tentang Strategi
Pencapaian Hasil;
g. Mengisi Bagian I, Formulir 3 RKA-K/L tentang Operasionalisasi Kegiatan;
h. RKA-K/L Unit Eselon I ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau setingkat
Eselon I, selaku KPA sebagai penanggungjawab Program;
i. Menyampaikan RKA-K/L Unit Eselon I dan data dukung kepada K/L.
23
TINGKAT K/L :
a. Menghimpun/kompilasi RKA-K/L Unit Eselon I dalam lingkup K/L;
b. Menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/Lberdasarkan RkaK/L Unit Eselon I;
c. Memvalidasi alokasi anggaran K/L meliputi: total pagu anggaran;
sumber dana dan sasaran kinerja;
d. Apabila terdapat ketidaksesaian atas alokasi anggaran K/L
sebagaimana butir c, K/L melakukan koordinasi dengan Unit
Eselon I untuk perbaikan pada RKA-K/L Unit Eselon I berlkenaan;
e. Mengisi informasi pada Bagian J, Formulir 1 RKA-K/L, tentang
Strategi Pencapaian Sasaran Strategis;
f.
RKA-K/L (yang telah disusun) diteliti kembali kesesuaiannya
dengan Pagu Anggaran K/L;
g. Menyampaikan RKA-K/L beserta data dukung terkait kepada
Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran dan Kementeriaan
Perencanaan.
24
PENUANGAN ANGKA DASAR :
Ruang lingkup perbaikan dan penyesuaian penetapan angka dasar :
1. Penyesuaian anggaran terhadap parameter ekonomi antara lain
berupa penyesuaian terhadap inflasi, kurs;
2. Penyesuaian anggaran terhadap parameter non-ekonomi, seperti
perubahan SBM dan SBK selama tidak merubah total pagu K/L dan
tetap menjaga output dan outcome yang sudah ditetapkan;
3. Perubahan target tanpa mengubah anggaran yang telah
ditetapkan (diluar prioritas nasional, prioritas bidang dan
prioritas K/L), seperti perubahan target program dan kegiatan
non-prioritas;
4. Penambahan target yang disebabkan tidak tercapainya target
tahun sebelumnya, sehingga target tahun ini ditambahkan, tapi
total pagu anggaran unit kerja tidak berubah, seperti Lanjutan
(carried over) target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya;
5. Jenis-jenis perubahan kebijakan/anggaran Lainnya.
25
PENUANGAN INISIATIF BARU :
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengalokasian Inisiatif Baru :
1. Alokasi anggaran Inisiatif baru berdasarkan proposal anggaran Inisiatif
baru yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan
Kementerian Perencanaan;
2. Mengacu pada tujuan dari proposal yang diajukan. Tujuan yang
terdapat dalam proposal mengacu atau harus sesuai dengan Arah
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan
Presiden (di awal tahun berjalan). Tujuan tersebut juga
menginformasikan mengenai rincian informasi kinerja dan rincian
anggaran secara jelas, spesifik, dan terukur;
3. Menetapkan Output mana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan
dan jumlah volumenya;
4. Menetapkan Output mana yang bersifat on-going/non-on-going;
5. Menetapkan Komponen mana yang dibutuhkan untuk menghasilkan
output;
6. Menetapkan Komponen mana yang bersifat on-going/non-on-going.
26
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
Jakarta, 5 Juli 2011
27
Pokok Bahasan :
1. Kriteria Penelaahan;
2. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L;
3. Hal-hal Khusus.
28
1. Kriteria Penelaahan
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penelaahan:
a. Kriteria Administratif :
1) Legalitas dokumen yang diterima dari RKA-K/L;
2) Surat pengantar penyampaian RKA-K/L;
3) Surat tugas sebagai penelaah RKA-K/L;
4) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung;
5) Penggunaan format baku;
6) Arsip Data Komputer (ADK).
29
Kriteria....2)
b. Kriteria Substantif :
1) Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja
yang direncanakan
a. Meneliti jenis alokasi anggaran (Angka Dasar atau
Inisiatif Baru);
b. Relevansi Suboutput (apabila ada) dengan Output.
c. Relevansi Komponen dengan Output;
d. Menilai keberlangsungan Output dan Komponen
berkaitan dengan perhitungan biaya prakiraan maju;
e. Memastikan jenis Komponen (Utama atau Pendukung);
f. Kesesuaian item biaya dengan Komponen (untuk Inisiatif
Baru);
g. Kesesuaian item biaya dengan standar biaya (utk Inisiatif
Baru).
30
2. Hal-hal Khusus .....1)
1.
Pemblokiran
a. Pemblokiran adalah pencantuman tanda bintang (*) pada seluruh
atau sebagian alokasi anggaran dalam RKA-K/L Penetapan
(Apropriasi Anggaran) sebagai akibat pada saat penelaahan belum
memenuhi satu atau lebih persyaratan alokasi anggaran.
b. Alasan
1) Kegiatan yang dibiayai dari PHLN maupun PDN yang belum
diterbitkan NPPHLN atau NPPDN-nya
2) Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, antara lain:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
TOR (sepanjang ada perubahan substansi dari Proposal
Anggaran Inisiatif Baru) dan RAB;
SPTJM;
Hasil kesepakatan dengan DPR;
Gender Budget Statement (GBS) apabila berkenaan dengan
ARG;
RBA BLU apabila berkenaan dengan Satuan Kerja BLU;
Database pegawai hasil validasi.
31
Hal-hal...(2)
3) Dalam hal satker belum dapat memenuhi data pegawai, maka
anggaran untuk keperluan sehari-hari perkantoran, penggantian
inventaris lama dan atau pembelian inventaris untuk pegawai baru,
dan pemeliharaan inventaris kantor per pegawai diblokir sebesar
70% (tujuh puluh persen) (dari hasil penghitungan jumlah pegawai
satker dikalikan standar biaya umum).
4) Anggaran untuk satker baru. Kegiatan yang menampung alokasi
anggaran untuk keperluan biaya operasional satker baru yang
belum mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB, untuk
sementara diblokir (dibintang) dan pencairannya dapat dilakukan
setelah data pendukung dilengkapi atau setelah ada surat
persetujuan dari Menteri PAN dan RB.
5) Belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan
dana yang dituangkan dalam RKA-K/L.
6) Alokasi anggaran dalam rangka Dekon dan TP yang belum
didistribusikan ke SKPD.
7) Sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya yang berasal dari
hasil penelaahan berdasarkan pagu APBN.
32
Hal-hal...(3)
8)
Alokasi anggaran yang belum ada dasar hukumnya pada saat
penyusunan RKA-K/L.
9)
Terdapat ketidaksesuaian antara IKK dengan Output yang dihasilkan,
atau kurangnya relevansi antara Output dengan Suboutput/
komponen/subkomponen. Apabila alasan pemblokiran dikarenakan hal
seperti ini maka petugas penelaah dari Kementerian Keuangan c.q DJA
memindahkan alokasi anggaran pada Output/Suboutput/Komponen/
Subkomponen yang tidak sesuai tersebut ke ‘Output Cadangan’.
c. Penghapusan blokir/tanda bintang (*)
Penghapusan blokir/tanda bintang (*) mengikuti ketentuan dalam PMK
tentang tata cara revisi anggaran yang berlaku.
33
Hal-hal...(4)
2.
Perubahan dokumen RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran)
Dalam pelaksanaan APBN dimungkinkan terjadi perubahan yang
disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah atau karena
faktor-faktor lain yang akhirnya mengakibatkan perlunya dilakukan
perubahan dokumen RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran).
3.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi mengenai
penggunaan anggaran yang bersifat strategis, aplikasi RKA-K/L juga
mempunyai fasilitas pencantuman kode/atribut sesuai dengan tematema pembangunan atau hal khusus lainnya seperti: dalam rangka
MDG’s, infrastruktur, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan.
34
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
Jakarta, 5 Juli 2011
35
Lain-lain :
1. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Penganggaran
a. Perlunya pengukuran evaluasi kinerja yang sejalan dengan PBK dan KPJM;
b. Pengukuran Evaluasi Kinerja tersebut tidak hanya fokus pada penyerapan
anggaran K/L, juga memperhitungkan kriteria lainnya yang diamanatkan
dalam PP No.90 tahun 2010;
c. Hasil Pengukuran Evaluasi Kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan
penerapan sistem Reward and Punishment.
2. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
a. Sesuai Pasal 20 PP Nomor 90 Tahun 2010, Kemenkeu sedang membangun
proyek SPAN untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip pengelolaan
anggaran;
b. SPAN merupakan sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang
mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran
yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran,
manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran,
manajemen penerimaan negara, manajemen kas, dan pelaporan;
c. Pertengahan 2012, SPAN akan diujicobakan kepada Kementerian
Negara/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L dan DIPA Tahun
Anggaran 2013.
36
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
Jakarta, 5 Juli 2011
37