Transcript sistem perencanaan program dan anggaran kementerian agama

SISTEM PERENCANAAN PROGRAM
DAN ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2013
Oleh :
Biro Perencanaan
Kementerian Agama
Disampaikan pada kegiatan Bimtek para pengelola Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran di
Lingkungan Kemenag Prov. Sulawesi Utara
Manado, 27 Mei 2013
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
4. PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional
5. PP No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah
6. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
7. PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
8. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama
1
KONSISTENSI PROGRAM/KEGIATAN
RPJPN 2005 -2025
RPJMN 2010-2014
VISI, MISI &TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA
SASARAN STRATEGI NASIONAL
11 PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA
KEGIATAN PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DIPA (RKA-K/L)
2
KONSISTENSI VISI PEMBANGUNAN
RPJPN 2005 -2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU,
ADIL DAN MAKMUR
RPJMN 2010-2014
INDONESIA YANG SEJAHTERA,
DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
VISI RENSTRA 2010-2014
KEMENTERIAN AGAMA
Terwujudnya Masyarakat
Indonesia Taat Beragama, Rukun,
Cerdas, Mandiri dan Sejahtera
Lahir Batin
RKA K/L & DIPA
KEMENTERIAN AGAMA
3
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II
2009-2014
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
11
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kerukunan Umat
Beragama)
Prioritas Lainnya
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat (Penyelenggaraan Ibadah Haji)
4
RPJMN 2010-2014
SASARAN
STRATEGI
NASIONAL
1 Peningkatan kualitas kehidupan beragama
A. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan
keagamaan,
B. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan,
C. Optimalisasi potensi ekonomi yang dikelola oleh
pranata keagamaan,
D. Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.
2 Peningkatan kerukunan umat beragama
3
Peningkatan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah,
Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama, dan
pendidikan keagamaan
4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
5 Penciptaan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan
berwibawa
5
Program Generik
1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Negara Kementerian Agama
3 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Agama
11 PROGRAM
KEMENTERIAN AGAMA
(HASIL RESTRUKTURISASI)
4 Penelitian Pengembangan dan Pendidikan
Pelatihan Kementerian Agama
5 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
6 Pendidikan Islam
7 Bimbingan Masyarakat Islam
8 Bimbingan Masyarakat Kristen
Program Teknis
9 Bimbingan Masyarakat Katolik
10 Bimbingan Masyarakat Hindu
11 Bimbingan Masyarakat Buddha
6
1.
2.
3.
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji
Peningkatan Kualitas Pelayanan Nikah
7
1. Peningkatan Akses PAUD yang Berkualitas
2. Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
3. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas
dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan
4. Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi yang Berkualitas
untuk meningkatkan Daya Saing Bangsa
5. Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
6. Peningkatan
Kualitas
Pendidikan
Agama
dan
Pendidikan Keagamaan
7. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan
8
1. Belanja pegawai (gaji, tunjangan yang melekat dengan gaji), termasuk
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
gaji ke-13 dan kenaikan gaji pokok PNS/TNI/POLRI sebesar 7 persen;
Uang makan PNS dan uang lauk pauk bagi anggota TNI/POLRI, serta
bahan makanan bagi tahanan/narapidana;
Langganan daya dan jasa Tahun Anggaran 2013;
Belanja barang untuk pemeliharaan barang milik.kekayaan negara;
Kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran
(multiyears), yang sebelumnya telah disetujui oleh Menteri Keuangan
atau menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
Kebutuhan dana pendamping atas anggaran yang bersumber dari
pinjaman dan/atau hibah dalam/luar negeri yang sudah ada Naskah
Perjanjianya;
Uang lembur dan unag makan lembur untuk pekerjaan yang benarbenar mendesak dan penyelesaianya tidak dapat ditunda;
Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan.
9
1. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, dan
lokakarya;
2. Pemasangan telpon baru, kecuali untuk satuan kerja yang belum
memiliki saluran telepon;
3. Pembangunan baru berupa gedung kantor, mess/wisma, rumah
dinas/rumah jabatan, dan gedung pertemuan, yang tidak langsung
terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pengadaan
tanah untuk keperluan dimaksud;
4. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional
seperti ambulan untu rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, roda
2 untuk penyuluh, dan pengganti kendaraan rusak berat;
5. Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, kecuali untuk
perjalanan dinas yang benar-benar penting dan mendesak, yang
jika tidak dilaksanakan akan menghambat kegiatan prioritas
Kementerian Negara/Lembaga;
6. Pengeluaran lainnya, yang sejenis dengan yang tersebut diatas.
1010
NO
PROGRAM
1 Dukungan Manajemen
APBN 2013
USULAN APBN 2014
INDIKATIF 2014
1.789.143,0
1.966.553,3
1.788.043,0
143.556,3
182.000,0
122.500,8
148.473,4
171.261,7
145.960,7
35.348.631,3
43.746.954,8
40.953.482,5
5 Bimbingan Masyarakat Islam
3.027.119,1
4.869.350,8
2.937.524,9
6 Bimbingan Masyarakat Kristen
1.041.607,1
1.076.564,0
955.963,5
7 Bimbingan Masyarakat Katolik
571.763,6
814.483,3
552.746,1
8 Bimbingan Masyarakat Hindu *)
617.297,5
633.792,0
504.082,0
9 Bimbingan Masyarakat Buddha
228.352,3
385.645,9
230.470,8
10 Penyelenggaraan Haji dan Umrah
563.745,4
888.553,5
758.745,4
11 Litbang dan Diklat *)
480.826,8
536.083,6
316.201,8
43.960.515,7
55.271.242,9
49.265.721,5
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas
4 Pendidikan Islam *)
TOTAL
11 11
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)
NO
PROGRAM
1 Dukungan Manajemen
2 Peningkatan Sarpras
Pengawasan dan
3
Peningkatan Akuntabilitas
4 Pendidikan Islam
BELANJA
PEGAWAI
BARANG
OPS
RKP
NON RKP
JUMLAH
606.880,88
384.839,68
44.015,00
752.307,43
1.788.042,99
-
-
-
122.500,80
122.500,80
22.190,37
12.612,79
-
111.157,55
145.960,71
733.581,30 19.186.966,30
-
40.953.483,00
21.032.935,40
1.633.099,82
70.573,47
1.108.402,60
125.449,00
2.937.524,89
6 Bimas Kristen
600.800,74
12.902,29
251.804,27
90.456,20
955.963,50
7 Bimas Katolik
364.012,39
6.686,44
137.479,10
44.568,17
552.746,10
8 Bimas Hindu
367.880,00
9.589,66
126.612,34
-
504.082,00
62.244,71
6.082,04
101.119,00
61.025,05
230.470,80
135.250,34
82.785,09
15.190,07
41.354,65
577.588,00
152.647,06
30.716,99
39.415,00
758.745,40
316.201,80
1.293.412,40 21.686.633,67
1.377.596,20
49.265.721,60
5 Bimas Islam
9 Bimas Buddha
10 Peny. Haji dan Umrah
11 Litbang dan Diklat
TOTAL
24.908.079,77
1212
1. Pagu Indikatif Kementerian Agama tahun 2014 sebesar
Rp49.265.721.500.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai Rp24.950.648.400.000,b. Belanja Barang Operasional Rp1.293.412.400.000,c. Belanja Anggaran Pendidikan Rp43.004.792.500.000,d. Inisiatif Baru Rp3.677.187.400.000,2. Secara umum Pagu Indikatif Tahun 2014 pada masing-masing
Program mengalami penurunan anggaran dibandingkan dengan
Alokasi Anggaran Tahun 2013, kecuali pada Program Pendidikan
Islam yang mengalami kenaikan dari Rp35,35 trilyun menjadi
Rp40,95 trilyun
1313
NO
KEGIATAN
1
Belanja Pegawai
2
Implementasi
Kurikulum 2013
PAGU
DEFINITIF 2013
PAGU
INDIKATIF 2014
PENINGKATAN
17.238.719.871
21.032.935.423
3.794.215.552
0
1.501.771.000
1.501.771.000
3
Kenaikan
Volume BOS MA
*
666.328.670
1.147.360.000
481.031.330
4
P/HLN (IDB 4 in
1)
180.109.700
480.527.200
300.417.500
5
Kenaikan pada
kegiatan lainnya
JUMLAH
102.330.462
6.179.765.844
* Penyediaan anggaran BOS MA persiswa mengalami kenaikan dari Rp565.000
pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.010.000 pada tahun 2014. Siswa penerima
BOS MA meningkat dari 1.001.998 pada tahun 2013 menjadi 1.136.000 pada
tahun 2014
1414
3. Kenaikan anggaran pendidikan pada tahun 2014 belum
mencerminkan kenaikan anggaran untuk peningkatan
akses dan mutu Pendidikan Islam karena kenaikan
tersebut sebagian besar untuk pembiayaan kesejahteraan
dan subsidi pendidikan
4. Alokasi
belanja
barang
operasional
sebesar
Rp1.293.412.400.000,- berdasarkan kebijakan flat policy
tahun 2012 belum memperhitungkan satker baru akibat
dari pemekaran wilayah, penegerian madrasah dan PTA,
serta peningkatan status PTAN.
5. Alokasi belanja non operasional yang terdiri dari kegiatan
RKP dan Prioritas K/L pada umumnya sangat terbatas dan
sangat sulit untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi khususnya pada Fungsi Agama.
1515
6. Tunjangan profesi guru PNS yang terhutang belum
dialokasikan pada Pagu Indikatif.
7. Alokasi pagu indikatif 2014 untuk program peningkatan
sarana dan prasarana sebesar Rp122.500.800.000,sedangkan yang diperlukan Rp182.000.000.000,- yaitu
untuk memenuhi pengadaan tanah untuk 18 kankemenag
baru sebagai hasil pemekaran wilayah, pembangunan 10
unit gedung baru, penambahan ruang kerja kanwil, rehab
gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional bagi 28
satker baru.
1616
1. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM (Rp1.633.527.971.000)
1) Biaya operasional KUA
2) Biaya pelayanan nikah berdasarkan peristiwa
3) Biaya pengadaan lahan KUA
4) Biaya pembangunan gedung KUA
5) Biaya rehabilitasi gedung KUA
6) Pembangunan Islamic Center di Kabul, Afganistan
7) Pembangunan Islamic Museum di Canberra, Australia
2. PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM (Rp5.500.527.600.000,-)
1) Implementasi kurikulum tahun 2013,
2) Pengembangan MAN Insan Cendekia Serpong
3) Pengembangan MA Cendekia Universal
4) BOPTAN
5) Bantuan pengembangan asrama mahasiswa Indonesia di Universitas
Al Azhar Kairo
6) Pengembangan sarana prasarana PTAI
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
(Rp200.000.000.000)
Revitalisasi asrama haji.
1717
Kebijakan penghematan & pengendalian anggaran belanja Kementerian
Agama tahun 2013.
•
Tidak mengurangi kebutuhan biaya tetap berupa belanja pegawai
dan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor;
•
Tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan 20%;
•
Tidak mengurangi kebutuhan anggaran dalam rangka penyediaan
dan RM pendamping;
•
Tidak mengurangi alokasi angaran dengan sumber pendanaan
PNBP/BLU/PHLN/PHDN dan SBSN/PBS;
•
Pemototongan hanya dilakukan terhadap anggaran bersumber dari
Rupiah murni (RM) dan PNBP (sejauh tidak menghambat
pencapaian target penerimaan dan kinerja);
18
1.
2.
3.
4.
Teknis pelaksanaan pemotongan dilakukan dengan pemblokiran
anggaran oleh masing-masing K/L (Self Blocking), dan selanjutnya
diusulkan kepada Kementerian Keuangan cq. DJA untuk dilakukan
pemblokiran dalam RKA-KL/DIPA;
Kebijakan penghematan dituangkan dalam Instruksi Presiden
tentang Penghematan dan Pengendalian Anggaran belanja K/L
Pemotongan anggaran akan dilakukan dalam RUU APBNP 2013, dan
disahkan dalam UU APBNP 2013;
Pemotongan anggaran harus memperhatikan :
 Realisasi anggaran belanja K/L sampai dengan bulan Mei 2013,
atau saat dilakukannya identifikasi (untuk menghindari pagu
minus);
 Kegiatan yang sudah terikat kontrak;
 Pemenuhan kewajiban pemerintah yang bersifat inkracht serta
tunggakan yang tidak dapat ditunda
19
5
.
Mengoptimalisasikan pemotongan alokasi anggaran atas :
belanja barang non prioritas, anggaran yang terblokir, output
cadangan, perjalanan dinas, honorarium, seminar, rapat di luar
antor, serta hasil optimalisasi/sisa dana swakelola, sebagai
sumber pemenuhan pemotongan;
20
I. APBN TA 2013 BERDASARKAN FUNGSI
(Rp43.960.515.703.000,-)
YANG BOLEH
DIHEMAT
(dalam ribuan rupiah)
21
II. APBN TA 2013 FUNGSI NON PENDIDIKAN
(Rp6.635.018.934.000,-)
YANG BOLEH
DIHEMAT
(dalam ribuan rupiah)
22
III. EXCERCISE PENGHEMATAN 2,5%
(dalam ribuan rupiah)
NO
PROGRAM
PENGHEMA
TAN 2,5%
ANGGARAN
1
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
586.902.377
14.672.559,43
2
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara
143.556.252
3.588.906,30
3
Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
113.621.971
2.840.549,28
4
Pendidikan Islam
-
-
5
Bimbingan Masyarakat Islam
785.847.595
19.646.189,88
6
Bimbingan Masyarakat Kristen
135.349.840
3.383.746,00
7
Bimbingan Masyarakat Katolik
73.919.265
1.847.981,63
8
Bimbingan Masyarakat Hindu
38.041.635
951.040,88
9
Bimbingan Masyarakat Buddha
26.941.383
673.534,58
10 Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
169.668.184
4.241.704,60
11 Penelitian Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan
145.805.589
3.645.139,73
2.219.654.091
55.491.352
TOTAL
23
III. EXCERCISE PENGHEMATAN 2,5%
(dalam ribuan rupiah)
NO
PROGRAM
PENGHEMA
TAN 2,5%
ANGGARAN
1
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
586.902.377
14.672.559,43
2
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara
143.556.252
3.588.906,30
3
Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
113.621.971
2.840.549,28
4
Pendidikan Islam
-
-
5
Bimbingan Masyarakat Islam
785.847.595
19.646.189,88
6
Bimbingan Masyarakat Kristen
135.349.840
3.383.746,00
7
Bimbingan Masyarakat Katolik
73.919.265
1.847.981,63
8
Bimbingan Masyarakat Hindu
38.041.635
951.040,88
9
Bimbingan Masyarakat Buddha
26.941.383
673.534,58
10 Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
169.668.184
4.241.704,60
11 Penelitian Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan
145.805.589
3.645.139,73
2.219.654.091
55.491.352
TOTAL
24
V. DAMPAK PEMOTONGAN ANGGARAN DI
KEMENTERIAN AGAMA
1. Dengan anggaran yang tersedia saat ini Kementerian Agama
masih kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
seperti pembinaan dan monitoring pada setiap program
dengan jumlah kantor 33 Kanwil Prov, 479 Kankemenag
kab/kota dan 15 balai Diklat/Litbang.
2. Pemotongan akan mempengaruhi Kinerja Kemenag dalam
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi terutama pada Fungsi Agama
dan Pelayanan Umum, mengingat total anggaran Non
Operasional Non Pendidikan sebesar Rp3.178.555.639
(15,71%) dari total Anggaran Non Operasional sebesar
Rp20.235.659.789.
3. Sampai pertengahan bulan Mei 2013, DIPA T.A 2013 belum
diterima oleh sebagian besar satker di Kementerian Agama,
dan dikhawatirkan proses administrasi pemotongan akan
lebih menghambat pelaksanaan anggaran.
25
TERIMA
KASIH