III. Pengembangan Instrumen PBK - Direktorat Jenderal Anggaran
Download
Report
Transcript III. Pengembangan Instrumen PBK - Direktorat Jenderal Anggaran
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN
PENERAPAN COSTING
DALAM KERANGKA PEMANTAPAN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Jakarta,
April 2013
18/02/2013
Pokok Bahasan
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Landasan Hukum
Kerangka Konsep PBK
Pengembangan Instrumen PBK
Penguatan Hubungan CFO-COO
Peran SB Dalam Reposisi DJA
Penutup
Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan – Tahun 2013
2
I. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang
Penyusunan RKA KL
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
/PMK.02/ 2013
Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
/PMK.02/ 2013
Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,
Dan Indeksasi Dalam Penyusunan RKA-K/L
3
II. Kerangka Konsep PBK
Mempertimbangkan
Alokasi Anggaran
Budget
Execution
•
•
•
Hasil Yang
Diharapkan
RENSTRA
• Visi
• Misi
• Tujuan
• Sasaran
• Strategi
Output
Outcome
Manfaat
Kegiatan
Target Kinerja
Realisasi
Rencana
Pengukuran Kinerja Evaluasi
• Efisiensi
• Efektivitas
• Akuntabilitas
Monitoring & Evaluasi Kinerja
4
III. Pengembangan Instrumen PBK
Indikator
Kinerja
Allocative
Efficiency *)
Performance
Based Budgetting
Standar Biaya
Operational
Efficiency **)
Kualitas
penganggaran
Evaluasi Kinerja
Akuntabilitas
penganggaran
*)
efisiensi saat penyususunan anggaran
**)
Efisiensi saat pelaksanaan anggaran
5
III. Pengembangan Instrumen PBK...(1)
Penyempurnaan Indikator Kinerja
Penguatan Indikator
Indikator kinerja terus dikembangkan guna mewujudkan indikator kinerja
anggaran yang dapat:
mencerminkan output yang secara efektif mendukung pencapaian outcome
yang ditetapkan, dan
mencerminkan pencapaian outcome guna dipastikan dapat menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Fokus dari perencanaan dan penganggaran yang akan dikembangkan
adalah:
Fokus kepada kualitas hasil perencanaan dengan shifting peran baru DJA
sebagai Budget Analyst.
Fokus kepada kualitas hasil penganggaran yang lebih memperhatikan
manfaat bagi masyarakat.
Fokus kepada anggaran yang bersifat tematik seperti infrastruktur, MDGs
dan perubahan iklim.
6
Pendahuluan
III. Pengembangan Instrumen PBK...(2)
Penyempurnaan Evaluasi Kinerja
Tiga hal permasalahan utama menuju penyempurnaan monev berorientasi
outcome, yaitu:
Pengembangan Indikator Kinerja
• Logic model program belum sempurna.
• Rumusan input, kegiatan, output, dan outcome baru
Objek
berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan anggaran.
• Oleh karena itu, dari sisi objek belum siap untuk dievaluasi.
Metode
Subjek
Cara melakukan evaluasi masih fokus pada pekerjaan
administratif, yaitu bagaimana mengisi form, bagaimana
bentuk laporannya dan bagaimana cara menyampaikan
laporan tersebut.
• Kendala utama pada sisi subjek adalah mindset, dimana
pekerjaan evaluasi masih dipandang sebagai pelengkap dan
sebatas pemenuhan persyaratan, dan bukan kebutuhan.
• Hal ini menyebabkan stigma bahwa evaluasi pekerjaan yang
membosankan, tidak penting, menghabiskan anggaran, dll.
7
III. Pengembangan Instrumen PBK...(3)
Pengaturan Standar biaya disesuaikan dengan arah pengembangan & proses pemantapan
penerapan PBK & KPJM
SBM
Pengaturan
Standar Biaya
SBK
Indeksasi
SSB
STANDAR BIAYA: salah satu alat dlm mewujudkan APBN yg lebih efisien
IV. Pemantapan Hubungan CFO-COO
Dalam PBK
Tugas Menteri Keuangan
a. menyusun kebijakan fiskal dan
kerangka ekonomi makro;
b. menyusun RAPBN dan RAPBNP;
c. mengesahkan dokumen
pelaksanaan anggaran;
d. melaksanakan fungsi bendahara
umum negara;
e. menyusun laporan keuangan yang
merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN.
Tugas Kementerian/Lembaga
a. menyusun rancangan anggaran kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melaksanakan anggaran kementerian negara
/lembaga yang dipimpinnya;
d. melaksanakan pemungutan penerimaan
negara bukan pajak dan menyetorkannya ke
Kas Negara;
e. menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan kementerian negara /lembaga yang
dipimpinnya.
Pemantapan hubungan Kemenkeu (CFO ) – K/L (COO) merujuk UU 17/2003
Sejalan dengan pemantapan penerapan PBK perlu diperkuat peran K/L dalam
merencanakan dan melaksanakan anggaran kementerian lembaga yang menjadi
tanggung jawabnya
Dalam upaya penguatan peran K/L tersebut dilakukan dengan penguatan peran
APIP masing- masing K/L pada saat perencanaan dan pelaksanaan anggaran
V. Peran SB dalam Reposisi DJA
BUDGET ANALYST
PENGALOKASIAN
RESOURCE
PAGU
ENVELOPE INDIKATIF K/L
PAGU
ANGGARAN K/L
BUDGET ADMINISTRATOR
PENYELARASAN
SUSUN RKA-K/L
PENYESUAIAN
RKA-K/L
Trilateral Meeting
Indeksasi utk menyusun prakiraaan maju bagi keg. new initiative
SBM utk menyusun komponen input new initiative
SBK utk menilai target kinerja yg akan ditetapkan
SSB utk membatasi komposisi biaya tertentu
Pagu indikatif/pagu anggaran :
SBM utk mereview baseline (IT based) dan usulan new initiative
SBK utk mereview baseline dg melakukan benchmarking thd tahapan output/sub output
SSB utk membatasi komposisi biaya tertentu pada saat review baseline dan pengajuan new initiaative
Indeksasi untuk melakukan review baseline dan pengajuan New initiative
Penyusunan RKAKL
SBM & SBK utk menyesuaikan RKAKL
SSB utk menyusun komposisi biaya dr suatu output/sub output
VI. Penutup
Kemenkeu membuat aturan main dalam upaya efisiensi anggaran
diantaranya dgn pengembangan standar biaya sejalan dengan
penguatan perannya di masa mendatang sebagai budget analyst
Seiring dengan pemantapan penerapan PBK dan KPJM, maka K/L
semakin harus bertanggungjawab atas upaya efisiensi dari
anggaran yg dikelolanya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas K/L
untuk menyusun dan melaksanakan anggaran yg menjadi tgg
jawabnya
Peran aparat pengawas intern pemerintah semakin diperlukan
untuk menjamin mewujudkan anggaran yg semakin berkualitas
11
Terima kasih
12