Transcript Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
2010
OUTLINE
Landasan Hukum
Latar Belakang
Perbandingan Konsep Standar Biaya
Tahun 2010 dengan 2011
Perubahan Pokok PMK Standar BIaya
Beberapa Pengertian terkait
Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
Pemisahan Standar Biaya
Tahun Anggaran 2011
Standar Biaya Umum
Tahun Anggaran 2011
Standar Biaya Khusus
Tahun Anggaran 2011
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1);
 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
Tentang Penyusunan RKA-KL Pasal 7
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100
/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2011
LATAR BELAKANG
1.
Bervariasinya kualitas dan harga barang/jasa yang
terdapat di pasar.
2.
Secara ideal : suatu pekerjaan/kegiatan yang sama
dan ada di semua Kementerian Negara/lembaga
seyogyanya diberikan indeks yang sama.
3.
Perlunya percepatan pencapaian sasaran kinerja
Kementerian Negara/Lembaga.
4.
Perlunya
alat
untuk
memudahkan
penyusunan dan penelaahan RKA-KL
dalam
PERBANDINGAN KONSEP STANDAR BIAYA TAHUN 2010 DENGAN
2011
TAHUN 2010
TAHUN 2011
ANGGARAN
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
Sub
Output
”A”
Sub
Output
”B”
Sub
Output
”C”
SBK
BERULANG
 OUTPUT
SPESIFIK &
TERUKUR
GROUP MAK
SBK
BERULANG
 OUTPUT JELAS
& TERUKUR
TERDIRI DARI :
INDEKS DAN
TOTAL BIAYA
KELUARAN
TARIF /
SATUAN
GROUP MAK
HARGA KHUSUS
DATA PIHAK KETIGA
Output
”A”
Output
”B”
Output
”C”
KOMPONEN INPUT
KOMPONEN INPUT
GROUP MAK
SBU
ANGGARAN
KEGIATAN
KOMPONEN INPUT
SBU
SBU
SBu
HARGA KHUSUS
DATA PIHAK KETIGA
PERUBAHAN POKOK PMK STANDAR BIAYA TAHUN 2011
No
Uraian
SBU 2010
Standar Biaya Umum
Standar Biaya Khusus
SB 2011
1
Perubahan Fungsi
Diarahkan menjadi Standar
Biaya Masukan dan Standar
Biaya Keluaran
2
Aturan Pelaksanaan Tidak Diatur
SBU
Diatur (Pasal 3 ayat 2)
3
Jenis SBK
Indeks SBK
Total Biaya Keluaran dan
Indeks Biaya Keluaran
4
Fungsi tambahan
SBK
Tidak diatur
Sebagai referensi KPJM dan
bahan penghitungan pagu
indikatif
5
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab
Mutlak
Tidak diatur
Diatur (Pasal 5)
BEBERAPA PENGERTIAN TERKAIT STANDAR
BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011
Pasal 1
Standar Biaya
Besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang
bersifat umum maupun yang bersifat khusus
Standar Biaya
Umum
Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks
yang digunakan untuk menyusun biaya komponen
masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya
masukan
Standar Biaya
Khusus
Besaran
biaya
yang
dibutuhkan
untuk
menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang
merupakan akumulasi biaya komponen masukan
kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran
BEBERAPA PENGERTIAN TERKAIT STANDAR
BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011 ………(2)
Harga Satuan
Nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk perhitungan biaya komponen
masukan kegiatan.
Tarif
Nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk perhitungan biaya komponen
masukan kegiatan
Indeks
Biaya
Masukan
Satuan biaya yang merupakan gabungan
beberapa
barang/jasa
masukan
untuk
perhitungan biaya komponen masukan kegiatan
BEBERAPA PENGERTIAN TERKAIT STANDAR
BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011 ……(3)
Indeks Biaya
keluaran
Total Biaya
Keluaran
Satuan biaya yang merupakan
gabungan komponen masukan
kegiatan yang membentuk
biaya keluaran kegiatan
Besaran biaya dari satu
keluaran tertentu yang
merupakan akumulasi biaya
komponen masukan kegiatan
PEMISAHAN STANDAR BIAYA TAHUN
ANGGARAN 2011
Pasal 2
STANDAR BIAYA TAHUN
ANGGARAN 2011
STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2011
STANDAR BIAYA KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN
2011
FUNGSI
Sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk
menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga berbasis kinerja TA 2011
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan :
batas tertinggi, a.l:
berbagai jenis
honorarium, uang harian perjalanan dinas ,
dsb (Lampiran I PMK)
SBU sebagai estimasi, a.l: satuan biaya
penginapan (tarif hotel), keperluan seharihari perkantoran, dsb (Lampiran II PMK)
KEBIJAKAN PENYUSUNAN STANDAR BIAYA
UMUM TAHUN ANGGARAN 2011
Guna meningkatkan kualitas Standar Biaya Umum, perlu
dilakukan langkah-langkah :
1. Penyempurnaan Metode Perhitungan
2. Penambahan dan Penghapusan beberapa satuan biaya
umum baru
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011
Perubahan  Penambahan Standar
Biaya
1) Biaya pemeliharaan kendaraan Patroli Jalan Raya
Roda 2 (750 cc);
2) Pengadaan Kendaraan roda 4 untuk Eselon II;
3) Pemeliharaan kendaraan roda 4 untuk eselon II;
4) Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
5) Satuan biaya uang harian dan tiket pesawat
perjalanan dinas luar negeri, pada beberapa Negara
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN
2011
Perubahan  Penghapusan Standar
Biaya
No
Uraian
Keterangan
1
Pengadaan Kendaraan untuk
Pejabat Negara
Dilaksanakan hanya
di Sekretariat Negara
2
Honorarium Instruktur
Bervariasinya jenis
keahlian instruktur
3
Pencetakan dan Penjilidan
Bervariasinya jenis
pencetakan dan
penjilidan
4
Sewa Ruangan Pertemuan di Hotel Sudah di tampung
dalam Paket Meeting
STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN
2011
PASAL 4
Digunakan untuk menghitung biaya keluaran
kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga berbasis kinerja TA
2011
Digunakan sebagai referensi penyusunan
prakiraan maju,
Digunakan sebagai bahan penghitungan pagu
indikatif kementerian negara/lembaga tahun 2012
FUNGSI
Ayat 1
Ayat 5
Inti Materi
1. Standar Biaya Khusus disusun pada tataran keluaran
(output)
2. Merupakan keluaran kegiatan yang berulang, jenis dan
satuan keluarannya jelas dan terukur
3. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 dapat berupa
indeks biaya keluaran atau total biaya keluaran
Inti materi
4. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 ditetapkan
dalam PMK tersendiri
5. Tata Cara penyusunan Standar Khusus diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Anggaran
Inti Materi
1. Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun
Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 tidak tercantum
dalam Standar Biaya Umum 2011, kementerian negara/lembaga
dapat menggunakan satuan biaya ,yang disertai dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran tersebut merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan satuan biaya lain.
Rekapitulasi K/L yang belum Mengirimkan Rumusan Output Kegiatan
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
K/L
MPR
BPK
MA
Kemenko. Kesejahteraan Rakyat
Kemen. Agama
Kemenneg. Kesehatan
Kemenneg. Keuangan
Kemenneg. Pekerjaan Umum
Kemenneg. Pertahanan
Kemenneg. BUMN
Kemenneg. Lingkungan Hidup
Kemenneg. PAN
BAPPENAS
Kemenneg. PDT
Kemenneg. PORA
NO.
K/L
16 Kemenneg. Perumahan rakyat
17 Kemenneg. RISTEK
18 Badan Intelijen Negara
19 BMKG
20 LSN
21 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
22 BPN
23 KOMNAS HAM
24 KPU
25 PPATK
26 LAN
27 BPKP
28 BNPB
29 BASARNAS