Transcript Persiapan Penyusunan RKA-KL 2011 Dalam Rangka Penerapan

Menuju Penganggaran yang Kredibel, Transparan dan Akuntabel
Persiapan Penyusunan RKA-KL 2011
Dalam Rangka Penerapan
Penganggaran Berbasis Kinerja dan
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
RPJMN
RKA-KL
PBK
RENSTRA
KPJM
Direktorat Jenderal Anggaran – Departemen Keuangan - Tahun 2010
1. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja
(PBK);
2. Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM);
3. Persiapan Penyusunan RKA-KL Tahun 2011;
4. Action Plan Menuju 2011.
PBK : Tujuan dan Landasan Konseptual
a.
Tujuan
b.
c.
Landasan
Konseptual
Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi
kinerja yang akan dicapai (directly linkages between
performance and budget);
Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
penganggaran (operational efficiency);
Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam
melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more
flexibility and accountability).
a.
Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and
outcome oriented);
b.
Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
manages);
c.
Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
PBK : Keterkaitan Kinerja dan Anggaran
LEVEL
NASIONAL
DEP/LEMBAGA
Program
Target Kinerja
Total Rp
PRIORITAS
Outcome
ESELON I
Indikator Kinerja
Nasional
Indikator Kinerja
Target Kinerja
Total Rp
FOKUS
PRIORITAS
Total Rp
ESELON II/SATKER
Indikator Kinerja
Nasional
KEGIATAN
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
Output dan
Volume
Output
Jml Rp
Indikator
Kinerja
• Fungsi dan Sub
Fungsi;
• Prioritas atau Non
Prioritas.
KEGIATAN
TUPOKSI
Output dan
Volume
Output
Jml Rp
Indikator
Kinerja
Prioritas Nasional 2010-2014
11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II
2009-2014
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Fokus Prioritas Nasional 2010-2014
1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L dan restrukturisasi lembaga pemerintah
lainnya

Penataan otonomi daerah

Penyempurnaan pengelolaan PNS

Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah

Sinergi antara pusat dan daerah

Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum

Data kependudukan: Penetapan NIK dan SIAK
2. PENDIDIKAN

Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi

Penerapan metodologi pendidikan yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti,
kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia

Pemberdayaan peran Kepala Sekolah, revitalisasi peran Pengawas Sekolah, mendorong aktivasi
peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten

Penataan ulang kurikulum sekolah

Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah
Fokus Prioritas Nasional 2010-2014
3. KESEHATAN

Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu, Penyediaan akses sumber air bersih, Penurunan
tingkat kematian ibu saat melahirkan

Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB

Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal
5 kota besar

Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia
dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010

Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin
4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bantuan Sosial Terpadu: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga

PNPM Mandiri: Penambahan anggaran PNPM MandirI, , pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) Rp 3 milyar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di perdesaan, dan
integrasi secara selektif PNPM Pendukung

Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR
mulai 2011

Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan
Fokus Prioritas Nasional 2010-2014
5. KETAHANAN PANGAN






Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian
Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik,
serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional
Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian
Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal,
penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih
varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat
waktu, tepat jumlah, dan terjangkau
Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan
Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian
terhadap perubahan iklim
6. INFRASTRUKTUR







Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah
Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan
Papua sepanjang total 19.370 km pada 2014
Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau
yang terintegrasi
Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block
berikut fasilitas pendukung
Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir
Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur
Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar
Fokus Prioritas Nasional 2010-2014
7. IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA






Kepastian hukum
Penyederhanaan prosedur
Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional
Sistem informasi
Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012
Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja
8. ENERGI






Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi
Restrukturisasi BUMN
Peningkatan kapasitas pembangkit listrik
Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal
Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas
Perluasan program konversi minyak tanah ke gas
9. LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA



Perubahan iklim
Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini
Cuaca (MEWS), serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013.
Fokus Prioritas Nasional 2010-2014
10. DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR,DAN PASCA-KONFLIK

Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya
yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik

Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan
sumber daya kelautan

Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan
Filipina pada 2010

Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014
11. KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI

Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi
museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia

Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di
kota besar dan ibu kota kabupaten

Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan
memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas

Peningkatan perhatian dan kesertaan Pemerintah dalam program-program seni budaya

Inovasi Teknologi
PBK : Peningkatan Akuntabilitas
merumuskan
DEPARTEMEN/
LEMBAGA
VISI dan MISI K/L
Sasaran Strategis K/L
Indikator Kinerja K/L
merestrukturisasi
Program mnrt Struktur Organisasi
dan Tupoksi
Outcome Program
ESELON I
Indikator Kinerja Program
merestrukturisasi
ESELON II/SATKER
Kegiatan mnrt Struktur Organisasi
dan Tupoksi
Output Kegiatan
Menyusun SBK
Indikator Kinerja Keg
Tahapan Kegiatan dalam PBK
No.
Uraian Kegiatan
Dok Sumber
1.
Penetapan Visi dan Misi K/L
Renstra K/L dan Tupoksi K/L
2.
Perumusan Sasaran Strategis K/L (Outcomes K/L)
Renstra K/L
3.
Restrukturisasi Program
Tupoksi Eselon I
4.
Perumusan Outcome Program
Visi & Misi Eselon I
5.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Program
IKU Kegiatan unggulan atau
pendekatan lain
6.
Perumusan Kegiatan per Eselon II/Satker
Tupoksi Eselon II/Satker
7.
Penetapan Output Kegiatan
Output utama sesuai core
business unit
8.
Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan
• Pendekatan kuantitas,
kualitas dan harga;
• Indikator Keluaran
Suboutput.
Ket
PBK : Fleksibilitas Pengelolaan Anggaran
• Pergeseran anggaran antar Program unt kbthn
Operasional  kewenangan DJA;
• Pergeseran anggaran antar Program diluar kbthn
Operasional tp tdk merubah target Outcome 
kewenangan DJA.
• Pergeseran anggaran diluar kbthn Operasional tp
merubah target Outcome  kewenangan DPR.
Program
Kegiatan
Output
Komponen
Input
• Pergeseran anggaran antar Kegiatan unt kbthn
Operasional  kewenangan DJPBN;
• Pergeseran anggaran antar Kegiatan diluar kbthn
Operasional dan tdk merubah vol output 
kewenangan DJPBN.
• Pergeseran anggaran antar Kegiatan diluar kbthn
Operasional dan merubah vol output 
kewenangan DJA.
• Pergeseran anggaran sepanjang tdk merubah volume
output dan jenis belanja  kewenangan Satker;
• Apabila merubah jenis belanja tp volume tetap 
kewenangan DJPBN.
• Apabila merubah volume output  kewenangan
DJA.
• Pergeseran anggaran sepanjang tdk merubah volume
Output  kewenangan Satker.
KPJM : Tujuan dan Landasan Konseptual
2.
1.
Pengalokasian sumber
daya anggaran yang
lebih efisien
(allocative efficiency)
Meningkatkan kualitas
perencanaan
penganggaran (to improve
quality of planning)
Tujuan
5.
Menjamin adanya
kesinambungan
fiskal (fiscal
sustainability)
4.
3.
Lebih fokus terhadap
pilihan kebijakan
prioritas (best policy
option)
Meningkatkan
disiplin fiskal
(fiscal dicipline)
5.
Penetapan
Parameter
4.
3.
Adanya
mekanisme
penyesuaian
angka dasar
2.
Adanya mekanisme usulan
tambahan anggaran bagi
kebijakan baru
(additional budget for
new initiatives)
Landasan
Konseptual
Mempunyai
Baseline (angka
dasar)
1.
Penerapan
sistem rolling
budget
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja
Rolling
Budget
Implikasi anggaran
2011
Kebijakan
ditetapkan sbg
baseline
2012
(R)APBN
2013
2014
Prakiraan
Maju
Prakiraan
Maju
KPJM
APBN
2011
RAPBN
2012
Prakiraan
Maju
2013
Prakiraan
Maju
2014
T0
T+1
T+2
T+3
TA 2011 dan KPJM 2012 - 2014
REALISASI
2011
APBN
2012
RAPBN
2013
Prakiraan
Maju
2014
Prakiraan
Maju
2015
T-1
T0
T+1
T+2
T+3
TA 2012 dan KPJM
2013 - 2015
KPJM : Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2010-2014
Asumsi
Parameter
2010
2011
2012
2013
2014
Rata-rata
a. Growth (%)
5,5
6,0 - 6,3
6,4 - 6,9
6,7 - 7,4
7,0 - 7,7
6,3 - 6,8
b. Inflasi (%)
5,0
5,0 ± 1
5,0 ± 1
4,5 ± 1
4,5 ± 1
4,8 - 5,6
c. SBI (3 bln) (%)
6,5
6,0 - 7,5
6,0 - 7,5
5,5 - 6,5
5,5 - 6,5
6,3 - 7,1
10.000
9.250 - 9.750
9.250 - 9.750
9.250 - 9.850
9.250 - 9.850
9.250 - 9.850
e. ICP (US$/bbl)*
65,0
60 - 80
65-85
75 - 85
85 - 90
70 - 80
f. Lifting (MBCD)**
965
970
990
1.000
1.010
970 - 1.010
d. Nilai tukar (Rp/US$)
* ICP mengikuti range Dept. ESDM dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar internasional
** Lifting mengikuti range Dept. ESDM
16
KPJM : Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2010-2014
Parameter
ASUMSI EKONOMI MAKRO MTB, 2010 - 2014
URAIAN
2010
2011
2012
2013
2014
APBN
Proyeksi
Proyeksi
Proyeksi
Proyeksi
- Pertumbuhan ekonomi (%)
5.5
6.2
6.8
7.3
7.7
- Inflasi (%) y-o-y
5.0
6.0
6.0
5.5
5.5
- Tkt bunga SBI 3 bulan (%)
6.5
7.5
7.5
7.0
7.0
10,000
9,750
9,750
9,850
9,850
- Harga minyak (US$/barel)
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
- Lifting (MBCD)
965
970
990
1,000
1,010
- Nilai tukar (Rp/US$1)
17
KERANGKA APBN JANGKA MENENGAH, 2010 – 2014
(triliun rupiah)
Baseline
2010
2011
2012
2013
2014
APBN
Proyeksi
Proyeksi
Proyeksi
Proyeksi
949.7
1,057.4
1,223.6
1,426.8
1,668.6
1,055.3
846.5
12.6
1,221.6
992.2
13.0
1,425.0
1,171.1
13.6
1,666.9
1,390.4
14.2
URAIAN
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
I.
II.
PENERIMAAN DALAM NEGERI
1.
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Tax Ratio (% thd PDB)
948.1
742.7
12.4
2.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
205.4
208.8
229.5
253.8
276.4
1.5
2.0
2.0
1.8
1.7
HIBAH
B. BELANJA NEGARA
I
1,047.7
1,185.0
1,343.5
1,544.8
1,783.5
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L)
725.2
820.3
916.4
1,042.0
1,191.9
A.
Belanja K/L
340.1
409.1
470.6
560.1
652.6
-
139.9
149.4
165.9
184.6
205.4
-
II.
MENGIKAT (Termasuk PNBP & BLU)
-
Belanja Pegawai
87.8
96.2
108.6
123.0
140.0
-
Belanja Barang
31.6
35.8
38.7
41.8
45.0
20.5
200.2
17.4
259.7
18.6
304.7
19.8
375.6
20.4
447.2
Pagu penggunaan PNBP & BLU
TIDAK MENGIKAT
-
Belanja Barang
50.4
52.1
56.4
61.4
66.9
-
Belanja Modal
83.2
113.9
138.3
180.5
219.3
-
Bantuan Sosial
66.6
93.7
110.0
133.6
161.0
B.
Belanja Non K/L
385.1
411.1
445.8
481.9
539.3
a.l
Subsidi
a
Subsidi Energi
BBM, LPG & BBN
Listrik
b
Subsidi Non Energi
157.8
106.5
68.7
37.8
51.3
151.6
101.1
59.6
41.5
50.5
147.6
93.9
56.0
37.9
53.6
137.9
80.2
51.1
29.1
57.7
133.9
73.4
44.3
29.2
60.5
322.4
364.7
427.0
502.8
591.6
17.6
1.7
25.3
41.2
61.3
TRANSFER KE DAERAH
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)
% defisit thd PDB
E. PEMBIAYAAN (I + II)
I.
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
II.
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)
(98.0)
(1.6)
(127.6)
(1.9)
(119.8)
(1.6)
(118.0)
(1.4)
(114.9)
(1.2)
98.0
127.6
119.8
118.0
114.9
107.9
131.5
126.0
131.5
129.8
(9.9)
(3.9)
(6.1)
Catatan :
- Alokasi belanja mengikat K/L ditetapkan oleh Dep. Keuangan
- Alokasi belanja tidak mengikat K/L ditetapkan bersama oleh Bappenas dan Dep.18
Keuangan
(13.6)
(14.9)
PROYEKSI RESOURCES ENVELOPE BELANJA K/L, 2010 – 2014
Baseline
(triliun rupiah)
NO.
I.
URAIAN
PAGU K/L
2011
2012
2013
2014
APBN
Proyeksi
RAPBN
Proyeksi
RAPBN
Proyeksi
RAPBN
Proyeksi
RAPBN
340,1
409,1
470,6
560,1
652,6
140,0
149,4
165,9
184,6
205,4
a. Belanja Pegawai
87,8
96,2
108,6
123,0
140,0
b. Belanja Barang
31,6
35,8
38,7
41,8
45,0
c. PNBP dan BLU
20,5
17,4
18,6
19,8
20,4
200,2
259,7
304,7
375,6
447,2
a. Belanja Barang
50,4
52,1
56,4
61,4
66,9
b. Belanja Modal
83,2
113,9
138,3
180,5
219,3
c. Bantuan Sosial
66,6
93,7
110,0
133,6
161,0
340,1
409,1
470,6
560,1
652,6
1. Rupiah Murni
294,3
363,4
422,5
508,5
598,8
2. PNBP dan BLU
20,5
17,4
18,6
19,8
20,4
4. Pinjaman Dalam Negeri
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5. Hibah Luar Negeri
1,4
2,0
2,0
1,8
1,7
22,9
25,3
26,5
29,0
30,7
1. Mengikat
2. Tidak Mengikat
II.
2010
BERDASARKAN SUMBER DANA
6. Pinjaman Luar Negeri
19
Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (2010-2014)
Dipengaruhi oleh Beberapa Faktor :
Best
Policy
Option
A. Visi, Misi, dan Program Kerja Presiden SBY & Wapres Boediono
lima (5) tahun mendatang
B. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro (seperti Pertumbuhan
Ekonomi dan Harga minyak) yang sangat terkait dengan proyeksi
besaran APBN
C. Arah Kebijakan Defisit APBN Jangka Menengah, yang
dipengaruhi oleh:



Kemampuan peningkatan pendapatan negara
Kebutuhan belanja negara untuk mencapai sasaran pembangunan
Kemampuan Pembiayaan Anggaran (Dalam Negeri & Luar Negeri)
D. Tantangan ke Depan :


Eksternal : pemulihan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditi
primer
Internal : Tingkat pengangguran & Kemiskinan, bencana alam,
serta stabilitas ekonomi, politik & sosial
20
Arah Kebijakan Fiskal 2010 – 2014
Best Policy
Option
1. Mendukung Pengelolaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
melalui Triple Track Strategy:
a. Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi (Pro-Growth)
b. Menciptakan dan Memperluas Lapangan Kerja (Pro-Job) , antara lain melalui:
 Insentif Pajak (subsidi pajak) pada kegiatan usaha, daerah tertentu, dan
komoditas strategis dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor, serta
mempert ahankan dan meningkatkan daya saing usaha dalam negeri;
 Peningkatan Belanja: Infrastruktur,
c. Memperbaiki Kesejahteraan Rakyat, melalui Program – Program Jaring Pengaman
Sosial (Social Safety Net) yang Berpihak pada Rakyat Miskin (Pro-Poor):
 Menjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat (PNPM, BOS,
Jamkesmas, PKH)
 Pemberian subsidi tepat sasaran
d. Mendukung Upaya Peningkatan Kemampuan Pertahanan dan Peningkatan Rasa
Aman dan Ketertiban Masyarakat;
2. Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut, maka APBN Jangka
Menengah harus tetap sehat:
a. Defisit terkendali  seperti kondisi saat ini yang berada pada alur yang benar
b. Rasio Utang terhadap PDB turun secara bertahap (sekalipun secara nominal jumlah
utang akan meningkat)
21
Mekanisme Pengalokasian Anggaran
3.
Contingency Reserve :
* Kebutuhan mendesak dan darurat;
* Policy measures;
* Cadangan dan lain-lain
• Alokasi anggaran dan rincian
penggunaannya sesuai dengan
kebijakan dan pesetujuan DPR;
• Target kinerja harus jelas dan
terukur.
2.
Kebijakan Baru :
* Prioritas;
* Fokus Prioritas;
* Kegiatan Prioritas.
• Alokasi anggaran dan rincian
penggunaannya sesuai dengan
fiscal space;
• Target kinerja sesuai dengan RKP.
1.
Angka dasar (baseline) :
* Running cost (gaji, tunj., operasional, pemeliharaan,
perjalanan dinas biasa);
* Pelayanan dasar (tupoksi unit);
* Multi-years project.
• Alokasi anggaran dan rincian
penggunaannya sesuai dengan
kebijakan tahun sebelumnya;
• Target kinerja sesuai dengan
rencana kerja tahunan;
• Tidak perlu dibahas kembali.
Persiapan Penyusunan RKA-KL TA 2011
1. Perumusan Jenis dan Satuan Output Kegiatan;
2. Beberapa Perubahan Menuju Tahun 2011.
Perumusan Jenis dan Satuan Output Kegiatan
1. Output (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas
pelaksanaan dari satu atau beberapa paket pekerjaan yang
tergabung dalam bagian atau tahapan Kegiatan yang merupakan
komponen input.
2. Jenis Output merupakan identifikasi dari setiap keluaran yang
dihasilkan dan mencerminkan tugas fungsi unit eselon II/Satker
secara spesifik. Untuk output-ouput yg sejenis dihitung sbg 1
output, sedangkan apabila secara spesifik jenisnya berbeda
maka dihitung sbg output tambahan. Contoh : Jalan, Jembatan,
Gedung, Mobil, Laporan, Rekomendasi, Sistem Aplikasi, dll.
3. Satuan Output merupakan identitas dari jenis output yang
dihasilkan sesuai karakteristiknya. Contoh : unit, km, m2, lap,
buah, dll.
4. Baik jenis dan satuan ouput harus distandarkan di masingmasing level Eselon I bahkan sampai level K/L sehingga akan
dapat diakumulasikan setiap tahun. Hasil dari perumusan jenis
dan satuan output tsb akan dituangkan dalam tabel referensi
RKA-KL TA 2011.
Keterkaitan Output dalam Penerapan PBK dan KPJM
Struktur pengalokasian
anggaran terdiri atas 3
level :
• Program;
• Kegiatan;
• Output.
Struktur Pengalokasian
Anggaran
1.
Hasil penghitungan kebutuhan anggaran untuk
menghasilkan sebuah
Output dpt ditetapkn mnjd
SBK pd thn berikutnya
Output
3.
Penyusunan dan Penetapan
Standar Biaya Keluaran
(SBK)
2.
Penghitungan Prakiraan
Maju unt sebuah Kegiatan
dilakukan pada level
Output
Penghitungan Prakiraan
Maju
Beberapa Perubahan Menuju TA 2011 ....1)
a. Alokasi anggaran K/L ditetapkan berdasarkan Program
sesuai hasil restrukturisasi. Besaran alokasi yang
ditetapkan meliputi kebutuhan untuk : (i) gaji dan
tunjangan, operasional perkantoran dan pemeliharaan; (ii)
pelayanan dasar satker sesuai tugas dan fungsi; dan (iii)
kegiatan yang bersifat penugasan (prioritas nasional).
b. Kegiatan 0001 (Gaji dan Tunjangan) dan Kegiatan 0002
(Operasional Perkantoran) yang selama ini berdiri sebagai
sebuah Kegiatan, mulai TA 2011 statusnya berubah
menjadi Komponen Input dari sebuah Kegiatan.
Penempatan Komponen Input (ex 0001 dan 0002) tidak
hanya pada satu Kegiatan secara khusus tetapi dapat
dialokasikan pada setiap kegiatan.
Beberapa Perubahan Menuju TA 2011 ....2)
c. Struktur pengalokasian anggaran dibagi ke dalam 3
(tiga) level dan dirinci menurut Program, Kegiatan dan
Output. Setiap Output harus dapat diidentifikasi jenis dan
satuannya dengan jelas, seluruh komponen input yang
digunakan ditetapkan oleh penanggung jawab kegiatan dan
kebutuhan anggarannya dihitung secara tepat.
d. Dalam rangka penerapan KPJM, penghitungan
Prakiraan Maju untuk sebuah Kegiatan dilakukan pada
level Output. Penghitungan Prakiraan Maju dilakukan
dengan mengevaluasi : (i) apakah Output yang dihasilkan
masih terus dilanjutkan (on-going); (ii) apakah setiap
Komponen Input yang digunakan untuk menghasilkan
Output tersebut masih dibutuhkan. Hasil penghitungan
tersebut selanjutnya diakumulasikan dalam level Kegiatan
dan Program.
Beberapa Perubahan Menuju TA 2011 ....3)
e. Penyusunan RKA-KL dan DIPA 2011 dilakukan melalui
sistem aplikasi yang terintegrasi. Setiap satker
menyusun RKA-KL dengan menuangkan seluruh informasi
yang berkaitan dengan informasi kinerja, informasi belanja
dan informasi pendapatan dalam format Kertas Kerja RKAKL. Setelah proses entry selesai dilaksanakan, dokumen
RKA-KL dan DIPA dapat dicetak secara otomatis.
f. Hasil perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk
menghasilkan sebuah Output akan ditetapkan menjadi
Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berikutnya.
Seluruh Output yang dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan
yang merupakan tugas dan fungsi setiap unit dan bersifat
on-going, dapat ditetapkan sebagai SBK pada tahun
berikutnya. Penyesuaian terhadap besaran SBK dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi terhadap Komponen Input dan
adanya perubahan parameter.
Action Plan Menuju APBN 2011
1.
Workshop dalam rangka merumuskan jenis dan satuan Output untuk setiap
Kegiatan bagi seluruh K/L (76)  Februari s.d. Maret 2010 (4 groups).
2.
Pengembangan sistem aplikasi RKA-KL yang terintegrasi dengan sistem aplikasi
DIPA  selesai pada akhir bulan Maret 2010.
3.
Workshop dalam rangka uji coba penerapan format baru RKA-KL dan sistem
aplikasi RKA-KL yang terintegrasi bagi seluruh K/L (76)  April s.d. Mei 2010 (2 x
4 groups).
4.
Finalisasi penyusunan Revisi PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penuysunan RKA-KL 
diharapkan selesai pada akhir bulan Maret 2010.
5.
Menyusun PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2011
 selesai pada akhir Maret 2010.
6.
Menyusun PMK tentang Pedoman Penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun 2011
 selesai pada akhir Maret 2010.