Transcript Segi Hukum Penyusunan dan Penetapan Anggaran

SEGI HUKUM PENYUSUNAN
DAN PENETAPAN ANGGARAN




Pengertian Perencanaan dan Penganggaran
Jenis-jenis rencana dalam SPPN
Prinsip/Asas dan Siklus Anggaran
Sistem Penganggaran berbasis kinerja, terpadu
dan KPJK
1
ASPEK HUKUM
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH
2
LANDASAN HUKUM






Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
Undang-Undang No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang No. 25 TH. 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah;
Peraturan pemerintah No. 21 Th. 2004 tentang Rencana
Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL).
RENCANA KERJA PEMERINTAH
RKP 2010
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
RKP pedoman bagi penyusunan RAPBN
RKP memuat program dan kegiatan bersifat :
a. Terukur (measurable)
b. Dapat dilaksanakan (workable)
RKP disusun dengan pendekatan:



penerapan KPJM
penganggaran terpadu
penganggaran berbasis kinerja
4
LATAR BELAKANG
•
•
•
Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara
memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan
penganggaran. Perubahan-perubahan ini didorong oleh beberapa
faktor termasuk di antaranya perubahan yang berlangsung begitu
cepat di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai
perkembangan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah.
Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem
penganggaran yang lebih responsif, yang dapat memfasilitasi upaya
memenuhi tuntutan peningkatan kinerja - dalam artian dampak
pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan
sumberdaya.
Kebijakan fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan
dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah
merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan pemerintah,
dalam keadaan dimana dana yang tersedia sangat terbataas
sedangkan kebutuhan begitu besar.
5
LATAR BELAKANG
• Alokasi sumberdaya secara strategis perlu dibatasi dengan
pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan
tidak merongrong pencapaian tujuan-tujuan fiskal.
• Dengan penetapan pagu indikatif dan pagu sementara
pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran secara
rinci, para pelaku anggaran (kementerian negara/
lembaga pemerintah/pemerintah daerah) harus menentukan
kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan
mengenai "trade-off" antara keputusan yang telah diambil
masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan
datang. Dengan kata lain akan tercipta proses
penganggaran yang lebih strategis. dan kredibel.
6
LINGKUNGAN PENDUKUNG
Sistem penganggaran harus menciptakan lingkungan
pendukung dengan karakteristik :
 Mengkaitkan perencanaan dan penganggaran dengan pengambilan
keputusan untuk :
a. Memastikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan
telah mempertimbangkan kendala anggaran.
b. Memastikan bahwa biaya sesuai dengan hasil yang
diharapkan
c. Memberikan informasi yang diperlaukan untuk mengevaluasi
hasil dan mengkaji kembali kebijakan
 Memberikan media/forum bagi alternatif kebijakan berkompetisi satu
sama lain yang penting bagi tumbuhnya dukungan pada tahap
pelaksanaan nantinya.
 Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan
penyesuaian prioritas kembali alokasi sumber daya
7
PRINSIP-PRINSIP PERUBAHAN
1. Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah.
2. Memuat semua kegiatan instansi pemerintahan dalam APBN/APBD yang
disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja
rutin dan anggaran belanja pembangunan merupakan tahapan yang
diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa
penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan
dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.
3. memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan
sistem penganggaran berdasarkan kinerja akan mendukung perbaikan
efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat
proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka
menengah.
8
BEBERAPA PENGERTIAN DALAM RKP
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga atau
masyarakat yang dikordinasi oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output)
BEBERAPA PENGERTIAN
 Keluaran (output) adalah barang atau jasa
yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan;
 Hasil (outcome) adalah segala sesuatu
yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
10
BEBERAPA PENGERTIAN …
 Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
 Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga, yang
selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen
perencanaan kementerian negara/lembaga untuk untuk periode 1
(satu) tahun;
 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
yang selanjutnya disebut RKA-KL adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan
penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana
strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam
satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya;
11
BEBERAPA PENGERTIAN …
• Rencana pembangunan jangka menengah
nasional yang selanjutnya disebut RPJM
Nasional adalah dokumen perencanaan
nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
• Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
yang selanjutnya disebut Renstra KL adalah
dokumen perencanaan kementerian/lembaga
untuk periode 5 (lima) tahun;
12
TIGA CIRI BARU DALAM PROSES
PENYUSUNAN RKP
1. Penegasan cakupan isi proses “top- down” dan
“bottom-up”.
Proses “top-down”
Langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh “central
agency” kepada Kementrian/Lembaga tentang penyusunan
rencana kerja, yaitu mencakup prioritas pembangunan
nasional dan pagu indikatif.
Proses “bottom-up :
Kementrian/Lembaga diberi keleluasaan merancang kegiatan
pembangunan demi pencapaian sasaran pembangunan
nasional yang disepakati. Rancangan ini disampakan kembali
ke “central agency” untuk diserasikan secara nasional.
13
TIGA CIRI BARU ...
2.
3.
Kegiatan Pemerintah Pusat di Daerah menjadi
salah satu perhatian utama agar terdistribusi
secara adil dan dapat menciptakan sinergitas
secara nasional.
Proses penyusunan RKP merupakan proses
penyatuan persepsi Kementrian/lembaga tentang
prioritas pembangunan nasional dan konsekuensi
rencana anggarannya sebagai persiapan
pembahasan RKA K/L di DPR
14
POKOK-POKOK PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
1. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional,
memuat :
 Kerangka ekonomi makro
termasuk didalamnya
arah kebijakan fiskal dan moneter
 prioritas pembangunan
 rencana kerja dan pendanaannya
pemerintah dan partisipasi masyarakat
Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya dengan
bahan masukan dari Renja K/L dan RKPD
Format dan prosedur penyusunan RKP diatur oleh
Menteri Perencanaan
15
POKOK-POKOK PENYUSUNAN …
2. Renja-KL disusun dengan berpedoman
pada Renstra-KL dan mengacu pada
prioritas pembangunan nasional dan pagu
indikatif serta memuat kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
16
POKOK-POKOK ....
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas disusun
dengan pendekatan:
1.
2.
3.
4.
berbasis kinerja,
kerangka pengeluaran jangka menengah, dan
penganggaran terpadu.
Program sebagaimana yang dimaksud terdiri dari kegiatan yang
berupa:
1.
2.
kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi,
mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau
kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah
yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa
publik yang diperlukan masyarakat.
17
POKOK-POKOK ....
5.
Kementrian Perencanaan melaksanakan MUSRENBANG untuk
menyelaraskan antar Renja K/L dan antara kegiatan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Renja K/L
dangan rancangan RKP. Musrenbang diatur oleh Menteri
Perencanaan dan Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan
masing-masing. Hasil Musrenbang digunakan memutakhirkan
RKP.
6.
Rancangan RPK dibahas dalam sidang Kabinet untuk
ditetapkan jadi RKP dgn Keppres (pertengahan Mei).
7.
RKP bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas
anggaran di DPR. Jika RKP berbeda dengan RKP hasil
pembahasan DPR, maka Pemerintah menggunakan R KPhasil
pembahasan dengan DPR.
18
HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA
OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PLATFORM
PRESIDEN
5 Tahun
1 Tahun
RPJM
Renstra KL
RKP
Renja KL
APBN
RKA-KL
KEPPRES
RINCIAN
APBN
DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
1 Tahun
Pagu indikatif
Pagu Sementara
19
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN APBN
• Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 23)
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Pasal 11 s.d 15)
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan
Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
20
PENGERTIAN ANGGARAN
Anggaran adalah suatu daftar/rekening (statement)
tentang posisi keuangan suatu badan berdaulat untuk
jangka waktu tertentu berdasarkan atas perkiraanperkiraan pengeluaran selama jangka waktu tersebut
dan usul-usul untuk membiayai pengeluaranpengeluaran tersebut. Ia merupakan suatu rencana
untuk mengkoordinasikan sumber-sumber
(pendapatan) dan pengeluaran-pengeluaran. Ia memuat
sejumlah uang yang tersedia/diperlukan untuk atau
ditentukan bagi suatu maksud khusus.
JOHN PALSROK dalam
“ A Program Budget Procedure For Government “ (1968)
21
Pengertian Anggaran
• Anggaran belanja dapat dirumuskan sebagai rencana
keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk
pengambilan keputusan mengenai pengeluaranpengeluaran serta pengawasan lebih lanjut.
JOHN F. DUE dalam “ Government Finance : Economic of Public Sector”
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Undang-Undang Nomor 17 Rahun 2003 tentang Keuangan Negara.
22
Siklus Anggaran
•
•
Siklus anggaran (budget cyclus) adalah suatu masa peredaran
atau perputaran dari suatu anggaran, yaitu mulai dari proses
persiapan sampai pelaksanaan dan perhitungannya.
Menurut Harjono Sumosudirdjo :
Budget cyclus tidak lain ialah masa atau jangka waktu mulai
saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan
anggaran disahkan dengan undang-undang. Adapun tahapantahapannya adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan anggaran oleh Pemerintah
2. Pengolahan anggaran di DPR yang berakhir dengan
pengesahan anggaran dengan undang-undang
3. Pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah
4. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran
5. Pengesahan perhitungan anggaran dengan undang-undang.
23
SIKLUS APBN
Tahap Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN/Perhitungan
Anggaran Negara
US$
RP ?
Tahap Penyusunan
APBN
(Perencanaan Anggaran)
Tahap pembahasan dan
Penetapan APBN
Tahap Pengawasan
Pelaksanaan APBN
Tahap
Pelaksanaan
APBN
24
KETENTUAN PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN APBN
• APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang
ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang
• APBN terdiri atas : anggaran pendapatan, anggaran belanja,
dan pembiayaan
• Pendapatan negara terdiri atas : penerimaan pajak,
penerimaan bukan pajak, dan hibah
• Belanja negara dipergunakan untuk keperluan
penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
• Belanja dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.
Pasal 11 UU 17 Th. 2003
25
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2009
•
•
Anggaran Pendapan Negara
dan Hibah
Anggaran Belanja Negara
Rp
985.725.328.522.000,00
Rp 1.037.067.338.122.000,00
•
Defisit Anggaran tahun 2006
Rp
•
Pembiayaan Defisit Anggaran :
51.342.009.600.000,00
– Pembiayaan Dalam Negeri
Rp 60.790.250.000.000,00
– Pembiayaan Luar Negeri bersih Rp 9.448.240.400.000,00
(negatif)
UU No. 41 Th 2009 Ttg. APBN 2009
26
PERANAN PAJAK DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(dalam triliun rupiah)
APBN 2007
APBN 2008
APBN 2009
APBN 2010
URAIAN
AWAL
PERUBAHAN
AWAL
PERUBAHAN
AWAL
PERUBAHAN
AWAL
Pendapatan
Pajak
PNBP
Hibah
723,0
509,4
210,9
2,7
694,0
492,0
198,3
3,8
781.3
592,0
187,2
2,1
894,9
609,2
282,8
2,9
985,7
725,8
258,9
0,9
870,9
651,9
218,0
1,0
949,6
742,7
205,4
1,5
Belanja
Bel. Pusat
Bel. Daerah
763,5
504,7
258,8
752.4
498,2
254.2
854,7
573,4
281,2
989,4
697,0
292,4
1.037,0
716,3
320,7
1.000,8
691,5
309,3
1.047,6
725,2
322,4
Defisit
Anggaran
40,5
58.2
73,4
94,5
51,3
129,8
98,0
Pembiayaan
DN
Pembiayaan
LN
55,0
70.8
90,0
107,6
60,8
142,5
107,9
-14,5
-12.6
- 16,6
-13,1
-9,4
-12,7
-9,9
Landasan Proses Penyusunan
dan Penetapan APBN
 APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan negara
 Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud di
atas berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam
rangka tercapainya tujuan negara
 Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumbersumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam
UU APBN
 Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat
dapat rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR
28
Pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal,
kerangka ekonomi makro dan RKA-KL
• Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok
kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambatlambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan,
kemudian Pemerintah Pusat dan DPR melakukan
pembahasan dalam pembicaraan pendahuluan
RAPBN tahun anggaran berikutnya.
• Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama
DPR membahas kebijakan umum dan prioritas
anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap
kementrian negara/lembaga dalam penyusunan
usulan anggaran.
Pasal 13 dan 14 UU No. 17 Th. 2003
29
Pokok-Pokok Penyusunan APBN
• Dalam rangka penyusunan RAPBN menteri/pimpinan lembaga
selaku PA/PB menyusun RKA-KL dan disampaikan kepada
DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN
• Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud
disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
• Rencana kerja dan anggaran tersebut disertai dengan
prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun
anggaran yang sedang disusun.
• Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.
• Hasil pembahasan disampaikan kepada Menkeu sebagai bahan
penyusunan RUU APBN
Pasal 15, UU 17/2003
Pembahasan RUU APBN & Nota
Keuangan
• Pemerintah Pusat mengajukan RUU APBN dan Nota Keuangan
dan dokumen-dokumen pendukungnya pada bulan Agustus
tahun sebelumnya.
• Pembahasan RUU APBN sesuai UU Susduk DPR.
• DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan
jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN.
• Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN
dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran ybs.
• APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit
organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
• Apabila DPR Tidak menyetujui RUU tsb., Pemerintah Pusat dapat
melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN
tahun anggaran sebelumnya.
31
DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
JANUARI - APRIL
MEI - AGUSTUS
(4)
Pembahasan
Pokok-Pokok
Kebijakan
Fiskal & RKP
DPR
Kabinet/
Presiden
SEPTEMBER - DESEMBER
(8)
Pembahasan
RKA - KL
(9)
Pembahasan
RAPBN
UU APBN
( 11 )
( 7)
Kebijakan Umum
dan Prioritas
Anggaran
Kementrian
Perencanaan
Keppres tentang
Rincian APBN
Penelaahan
Konsistensi
dengan RKP
SEB Prioritas
Program dan
Indikasi Pagu
(2)
(6)
Kebijakan Umum
dan Prioritas
Anggaran
Kementrian
Keuangan
Nota Keuangan
RAPBN dan
Lampiran
Kebijakan Umum
dan Prioritas
Anggaran
(10)
(13)
Keppres tentang
Rincian APBN
Penelaahan
Konsistensi
dengan RKP
(5)
Penelaahan
Konsistensi
dengan Prioritas
Anggaran
Kementrian
Negara/
Lembaga
(1)
Renstra KL
Rancangan
Renja KL
(3)
(12)
RKA - KL
Konsep dok.
Pelaksanaan
Anggaran
(14)
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Daerah
32
Penelaahan oleh Kementrian Keuangan
• Kementrian Keuangan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil
pembahasan bersama DPR dengan SE Menkeu tentang pagu
sementara, prakiraan maju yang telah disetujui sebelumnya, dan
standar biaya yang telah ditetapkan.
• Menkeu menghimpun RKA-KL yang telah ditelaah kemudian bersama
dengan NK dan RAPBN dibahas dalam Sidang Kabinet
• RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam Keppres tentang
Rincian APBN dan menjadi dasar penyusunan konsep dokumen
pelaksanaan anggaran (DIPA)
PP 21 Th. 2004
33