Transcript Paparan Bappenas

PENYEMPURNAAN ARSITEKTUR
PROGRAM, KEGIATAN DAN
STRUKTUR KINERJA
Jakarta, November 2014
ARSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
STRUKTUR
ORGANISASI
NASIONAL
KABINET
K/L
K/L
ESELON 1
ESELON 2
• Setiap K/L harus memiliki lebih dari 1 (satu) Sasaran Strategis K/L.
• Setiap Program harus menjadi tanggung jawab 1 (satu) Eselon 1
1 (satu) Eselon 1 dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Program.
• Setiap Program harus memiliki lebih dari 1 (satu) Sasaran Program
(Outcome).
• Untuk Program Lintas menjadi tanggung jawab Kabinet (Lintas K/L) .
• Setiap Kegiatan harus menjadi tanggung jawab 1 (satu) Eselon 2
 1 (satu) Eselon 2 dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Kegiatan.
• Setiap Kegiatan harus memiliki lebih dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan
(Output).
2
PENYELARASAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA
(MoU: Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PAN & RB tanggal 16 Oktober 2014)
Lingkup penyelarasan yang menjadi pokok kesepakatan bersama yang
akan dipergunakan dalam sistem perencanaan dan manajemen kinerja,
meliputi:
Penyelarasan
arsitektur informasi
kinerja meliputi :
• Kerangka arsitektur program, kegiatan dan informasi
kinerja,
• Kerangka kerja logis dan penanggung jawab kinerja
organisasi
• Istilah dan definisi.
Pengintegrasian data
pelaporan meliputi :
• Penyederhanaan format dokumen pelaporan evaluasi RKT
diintegrasikan dalam Renja K/L.
PENYUSUNAN PROGRAM
 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan oleh K/L dan/atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran.
 Dalam penyusunan Program, terdapat beberapa hal yang harus
dipertimbangkan, yaitu:
1. Program harus disusun dalam kerangka strategis dalam rangka
pencapaian rencana pembangunan nasional;
2. Program harus memiliki penanggungjawab yang jelas;
3. Program harus dapat dijabarkan ke dalam kegiatan;
4. Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mendukung
prioritas;
5. Program harus terintegrasi dalam manajemen anggaran yang
berbasis kinerja secara luas;
6. Program harus memasukkan seluruh sumber pendanaan.
4
LANJUTAN...
 Program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis:
1. Program Teknis
 Definisi: merupakan program-program yang menghasilkan
pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan
eksternal).
 Contoh: program pembangunan/peningkatan jalan dan
jembatan.
2. Program Generik
 Definisi: merupakan program-program yang digunakan oleh
beberapa unit Eselon I A yang memiliki karakteristik sejenis
untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi
pemerintahan (pelayanan internal)
 Contoh: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian PU.
5
PROGRAM BERSIFAT LINTAS
 Program Lintas merupakan program yang bersifat mewadahi kegiatankegiatan prioritas untuk mencapai sasaran strategis yang bersifat lintas K/L.
 Ketentuan dalam Program Lintas:
1. Penanggungjawab pelaksanaan Program Lintas adalah Menko atau
Kementerian yang terkait langsung (utama) dari Program Lintas;
2. Program Lintas harus masuk dalam dokumen RPJMN dan/atau RKP;
3. Program Lintas memiliki ukuran kinerja dan target yang konkrit;
4. Kegiatan yang berada dalam Program Lintas merupakan kegiatan teknis
yang dimiliki oleh K/L;
5. Alokasi untuk Program Lintas merupakan penjumlahan dari alokasi
seluruh kegiatan teknis yang berada di dalamnya;
6. Program Lintas akan diberikan kode program khusus agar dapat
dipantau capaian kinerjanya;
7. Nama Program Lintas akan bersifat khusus yang mencerminkan upaya
pencapaian prioritas pembangunan nasional (ditetapkan oleh
Bappenas).
CONTOH PROGRAM BERSIFAT LINTAS
Program
Lintas
999.01.
Program
Peningkatan
Kedaulatan
Pangan
Sasaran
Pembangunan
Nasional
Indikator
Target
K/L Terkait dan Kegiatannnya
Kementerian Pertanian;
 Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
 Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang
dan Umbi;
 Kegiatan Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu
Tanaman Semusim;
 Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman
Pangan.
Kementerian Pekerjaan Umum;
 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigas,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung,
Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya;
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pangan;
 Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan
Hortikultura.
Kementerian Perindustrian;
 Kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia
Dasar;
 Kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman
dan Tembakau;
BPN
 Kegiatan Pengembangan Peraturan Perundangundangan Bidang Pertanahan dan Hubungan
Masyarakat;
Swasembada
Beras
Peningkatan
Produksi Padi
6,25%
Swasembada
gula
Pertumbuhan
Produksi Gula
9,2%
Swasembada
Kedelai
Pertumbuhan
Produksi
Kedelai
18,4%
PENYUSUNAN KEGIATAN
 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satuan kerja setingkat Eselon II atau satuan kerja mandiri yang
menghasilkan sasaran kegiatan (output) dalam bentuk barang/jasa
akhir.
 Menurut jenisnya, kegiatan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua)
yaitu:
1. Kegiatan Teknis
a. Kegiatan Prioritas; merupakan kegiatan-kegiatan dengan
output spesifik dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan baik nasional, bidang maupun K/L.
b. Kegiatan Non-Prioritas; merupakan kegiatan-kegiatan
dengan output spesifik dan mencerminkan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan Tupoksi Satuan Kerja (Satker), namun
bukan termasuk dalam ketegori prioritas.
2. Kegiatan Generik : merupakan kegiatan yang digunakan oleh
beberapa unit Eselon II yang memiliki karakteristik sejenis.
KEGIATAN PRIORITAS STRATEGIS
 Kegiatan Prioritas Strategis adalah kegiatan baru yang bersifat strategis
(project oriented) dan ditetapkan dalam upaya pencapaian prioritas
pembangunan nasional dan/atau isu-isu yang merupakan Instruksi
Presiden dan/atau memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat yang
kinerjanya akan dipantau secara khusus.
 Ketentuan lain dalam Kegiatan Prioritas Strategis:
 Penetapan strategis atau tidaknya suatu project sebagai Kegiatan
Prioritas Strategis dilakukan secara ketat dan terbatas oleh
Kementerian PPN/Bappenas.
 Kegiatan Prioritas Strategis akan dipantau dan dievaluasi
pencapaiannya secara khusus oleh Kementerian PPN/Bappenas.
 Kegiatan Prioritas Strategis dapat ditunda/dibatalkan apabila dalam
jangka waktu 2 tahun belum terlaksana.
 Alokasi anggaran kegiatan prioritas strategis merupakan seluruh
kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output dari
kegiatan tersebut.
9
KRITERIA PENETAPAN KEGIATAN PRIORITAS STRATEGIS
Mendukung secara langsung pencapaian prioritas pembangunan nasional, atau merupakan
Instruksi Presiden atau memiliki dampak langsung yang besar kepada masyarakat, dalam
rangka pencapaian prioritas nasional.
1
4
2
Memiliki jangka waktu penyelesaian yang pasti (diutamakan dalam periode RPJMN
2015-2019) dan dapat segera berfungsi.
3
Telah dilakukan persiapan pelaksanaan meliputi pra studi kelayakan dan identifikasi
penanggung jawab kegiatan.
Ditetapkan dalam proses RPJMN dan/atau RKP. (Berada pada Buku III RKP dan RPJMN
2015-2019, dengan 2 s/d 3 Kegiatan Prioritas Strategis per provinsi).
Pada kesempatan awal, diutamakan untuk proyek strategis infrastruktur baik pada tahap penyiapan maupun
pembangunan (Untuk diluar dari bidang infrastruktur ditetapkan secara sangat selektif).
10
LETAK KEGIATAN PRIORITAS STRATEGIS
KEGIATAN
KEGIATAN
NON-PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
NASIONAL
KEGIATAN
PRIORITAS
BIDANG
KEGIATAN
PRIORITAS K/L
Kegiatan Prioritas Strategis merupakan bagian
dari Kegiatan Prioritas Nasional/Bidang
Dipantau Kinerjanya secara khusus
11
PENUANGAN STRUKTUR KINERJA DALAM DOKUMEN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (FORMAT)
Input
Proses
Outcome
(Sasaran
Strategis K/L)
Output
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
Indikator Kinerja
Sasasaran Strategis
Input
Proses
Outcome
(Sasaran
Program)
Output
ESELON I/
PROGRAM
Indikator Kinerja Program
Input
Proses
Output
(Sasaran
Kegiatan)
ESELON II/
KEGIATAN
Indikator Kinerja Kegiatan
Dokumen
Muatan
RPJM Nasional
Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output)
RKP
Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output)
Renstra K/L
Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output)
Renja K/L
Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output)
RKA K/L
Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output)
STANDARISASI OUTPUT
 Standardisasi output disusun dengan tujuan untuk
merampingkan output yang sangat beragam (mengurangi
jumlah output yang saat ini sekitar 22.500 output).
 K/L masih diberikan kesempatan untuk dapat
menambahkan output di luar yang telah distandarisasi
sesuai dengan kebutuhan dan penugasan.
 Standardisasi output tersebut akan digunakan pada kegiatan
generik di lingkungan:
 Sekretariat Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal;
 Inspektorat Jenderal;
 Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 Badan Penelitian dan Pengembangan.
13
Terima Kasih