Transcript Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah di Bantul.ppt

O L E H:
Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO
GEDUNG PARASAMYA BANTUL, 26 OKTOBER 2011
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET PROVINSI DIY
Batasan : Pengelolaan Keuangan
Daerah
• Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
DASAR HUKUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
UU 17/2003 tentang Keuangan Daerah;
UU I/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
UU 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah;
UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
PP 24/ 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah;
PP No. 56/2005; Sistem Informasi Keuangan Daerah;
PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
PP No. 41/2007; Tentang organisasi perangkat daerah;
PP No. 38/2007; tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Permendagri No. 29 Tahun 2002; tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tatacara Penyusunan
APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
APBD;
Permendagri No. 13/2006; tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri No. 59/2007; tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri;
Permendagri No. 21/2011; tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri;
Permendagri No. 32/2011; tentang Pedoman Penyusunan Hibah dan Bansos;
3
PENGELOLAAN KEUANGAN
TUJUAN:
1. Alokasi sumber daya yang konsisten
dengan skala prioritas
2. Operasional manajemen yang effektif dan
effisien
3. Disiplin
Arah: GOOD GOVERNANCE
• Akuntabilitas
• Transparansi
• Prediktabel
• Partisipasi
Prinsip Pokok Proses Penganggaran Negara (UU
KN pasal 3)
Ekonomis
Tertib
Taat
Efisien
Prinsip Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Efektif
Transpa ran
Kepatutan
Memenuhi
rasa
keadilan
Bertanggu
ng Jawab
LINGKUP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pelaksanaan
Perencanaan
Input
Proses
Output/Input
Proses
Pengawasan/
Pengendalian
Output/Input
Proses
Output
Kebijakan Umum
APBD
Prioritas & Plafon
Anggaran Sementara
Kegiatan
Anggaran
•RPJMD/RKPD
•Penjaringan
Aspirasi
• Prestasi Kerja
•Kinerja Masa
Lalu
•Asumsi Dasar
• Kebijakan
Pemerintah
(RPJM/RKP/
Prioritas
Pembangunan)
APBD
Penatausahan &
Akuntansi
• Perda APBD
Laporan
Pelaksanaan
• Formulir/Dokumen
APBD
•Catatan/Register
• Semesteran
•Tahunan
Evaluasi
Kinerja
Hasil
Evaluasi
INPUT
PROSES
OUTPUT
RAPBD
ASPIRASI
RENCANA KERJA
ANGGARAN
-
PENGENDALIAN &
PENGAWASAN
PELAKSANAAN
PERENCANAAN
INPUT
PROSES
APBD
OUTPUT
INPUT
LAPORAN
LAPORAN
PROSES
HASIL
EVALUASI
KINERJA
EVALUASI
KINERJA
SISTEM
AKUNTANSI
Visi Misi, Tujuan
Sasaran, Tupoksi
Program, Aktivitas
Target Kinerja
SAB/ASB
7
OUTPUT
a. PROSES PERENCANAAN
Diacu
RPJPN
RPJPD
20 tahun
pedoman
Diperhatikan
pedoman
dijabarkan
pedoman
Renja
SKPD
1 tahun
pedoman
RPJMD
Renstra
SKPD
5 tahun
20 tahun
pedoman
RPJMN
Diserasikan dg
Musrenbang
1 tahun
dijabarkan
1 tahun
RKPD
diacu
Renstra
K/L
5 tahun
5 tahun
5 tahun
RKP
diacu
pedoman
Renja
K/L
1 tahun
1 tahun
KUA
Dibahas
bersama
DPRD
PPAS
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RKA-SKPD
TAPD
PERDA
APBD
dievaluasi
RAPERDA
APBD
KUA = Kebijakan umum anggaran
PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara
TAPD = Tim anggaran pemda
RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat daerah
Dibahas dan
disetujui oleh DPRD
b. Pelaksanaan & Penatausahaan
KEPMENDAGRI 29/2002
PERMENDAGRI 13/2006
Selain pada aspek pelaksanaan juga menekankan
pada aspek penyiapan dokumen, mencakup :
Jadwal proses penyusunan DPA-SKPD oleh
SKPD dan penyerahannya kpd PPKD.
Menekankan
pada
aspek
pelaksanaan
penerimaan
dan
pengeluaran serta belum mengatur
dengan
lengkap
proses
penatausahaan
Isi DPA-SKPD mencakup : rincian sasaran yg
hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan
anggaran utk mencapai sasaran dan rencana
penarikan
dana
serta
pendapatan
yg
direncanakan.
Proses & jadwal verifikasi DPA-SKPD oleh Tim
Anggaran Pemda (15 hari)
Proses dan jadwal pengesahan DPA-SKPD oleh
PPKD setelah memperoleh persetujuan SEKDA
Pengaturan secara komprehensif mengenai
penatausahaan pendapatan, belanja dan
pembiayaan berikut perubahan tata cara
pencairan dan penggunaan dana.
Jadwal Pelaksanaan APBD
NO
A.
URAIAN
WAKTU
KETERANGAN
PELAKSANAAN APBD
1.
Pemberitahuan menyusun DPA-SKPD
3 hari setelah Perda APBD ditetapkan
2.
Penyerahan Rancangan DPA-SKPD dan rancangan
anggaran kas dari SKPD kepada PPKD
6 hari kerja
3.
Verifikasi dan pengesahan rancangan DPA-SKPD
dan rancangan anggaran kas
15 hari kerja setelah ditetapkan Perda
APBD
Minggu
Januari
kedua
bulan
4.
Penyampaian DPA-SKPD dan anggaran kas yang
telah disahkan ke SKPD
7 hari kerja
Minggu
Januari
ketiga
Bulan
B.
DPAL-SKPD
1.
Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik
maupun
keuangan
kepada
PPKD
untuk
pengesahan menjadi DPAL-SKPD tahun anggaran
berikutnya
Pertengahan bulan Desember
Penatausahaan
NO
URAIAN
KETERANGAN
1.
Memberi persetujuan pengesahan DPA-SKPD
2.
Mengesahkan DPA-SKPD & Anggaran Kas
SEKDA
PPKD
3.
Menerbitkan SPD
PPKD selaku BUD
4.
Penyiapan dokumen SPP-LS
PPTK
5.
Pengajuan SPP-UP/GU/TU (sistem UYHD) & SPPLS
Bendahara
Pengeluaran
6.
Pengajuan SPM-UP/GU/TU & SPM-LS
Kepala SKPD
7.
Menerbitkan SP2D
Kuasa BUD
8.
Mengakutansikan dan menyiapkan laporan
keuangan SKPD
PPK-SKPD
9.
Pertanggungjawaban Dana (SPJ)
Kepala SKPD
Laporan Keuangan & Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
PPKD
10.
Perubahan APBD
LATAR BELAKANG
PERUBAHAN
Perkembangan asumsi KUA yang
tidak sesuai
Dilakukan pergeseran
Penggunaan Saldo anggaran
dalam tahun anggaran berjalan
DOKUMEN
KETERANGAN
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN
RKA-SKPD
DPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
RKA-SKPD
DPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPAL-SKPD
DPAL-SKPD
RKA-SKPD
DPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
RKA-SKPD
DPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
Darurat
Dapat mendahului perubahan atas
persetujuan DPRD
Antar rincian obyek  PPKD
Antar obyek  SEKDA
Antar jenis, program/kegiatan,
organisasi  atas persetujuan DPRD
Dapat mendahului perubahan dan
menunggu perubahan Atas
persetujuan DPRD
Dapat mendahului perubahan, dan
jika terjadi setelah perubahan
ditampung dalam laporan realisasi
anggaran
Luar biasa >50%
Luar biasa <50%
Setelah perubahan kedua APBD
c. Aspek Pelaporan &
Pertanggungjawaban
Laporan keuangan diperiksa BPK sebelum diajukan dalam
bentuk Raperda kepada DPRD
Jenis Laporan Keuangan (yang menggambarkan tentang hak,
kewajiban, dan kekayaan daerah pada akhir tahun serta
sumber dan penggunaan, termasuk pergeseran penyusun
laporan keuangan)
Perubahan
muatan
pertanggungjawaban
hukum
Penyusunan kebijakan
akuntansi Pemerintahan
akuntansi
dalam
berdasarkan
dokumen
standar
d. Aspek Pembinaan &
Pengawasan
KEPMENDAGRI dan Gubernur melakukan
pembinaan dan pengawasan dibidang
pengelolaan keuda
Menekankan pada aspek pembinaan
manajerial dan saran perbaikan kedepan
Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat/Irjen
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
15
ESENSI DAN SPIRIT REFORMASI KEUANGAN NEGARA/DAERAH
(UU NO.28/2009, UU NO.17/2003, UU NO.1/2004, UU NO.15/2004, PP NO. 58/2005)
LOCAL TAX/FEES :
• CLOSE LIST SYSTEM
• JENIS PDRD BARU
• PERLUASAN BASIS PAJAK
• DISKRESI TARIF
• KEPASTIAN BAGI MASY &
DUNIA USAHA
ANGGARAN
BERBASIS KINERJA
(PERFORMANCE
BUDGET)
ANGGARAN MENGIKUTI
PROGRAM/KEGIATAN
(MONEY FOLLOW
FUNCTION)
AKUNTABILITAS:
PERFORMANCE
MEASUREMENT
AKUNTANSI
BERBASIS
ACRUAL
SATU KESATUAN
ANGGARAN
(BUDGET UNIFIED)
INVESTASI PERMANEN/
NON PERMANEN
OTONOMI DLM
PENGELOLAAN
KEUANGAN
(AUTONOMOUS
AGENCY BUDGET)
POTENSI PERMASALAHAN
A. Laporan keuangan daerah yang belum sesuai
B.
C.
D.
E.
F.
keinginan (WTP).
Kesalahan penganggaran dalam rangka pengadaan
dan pencatatan Aset Tetap.
Ketepatan penyusunan Laporan Keuangan masingmasing SKPD.
Pengelolaan dana bergulir.
Pengelolaan barang persediaan pada SKPD.
Pengelolaan pos hibah dan bantuan sosial.
17
A. LAPORAN KEUANGAN
DAERAH YANG BELUM
SESUAI KEINGINAN
(HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH)
Sumber: IHPS BPK
Opini
2006
2007
2008
2009
2010*)
Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified)
3
4
12
15
32
Wajar Dengan Pengecualian (Qualified)
327
283
324
330
271
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
105
122
115
111
43
Tidak Wajar (Adversed)
28
59
31
48
12
Jumlah
463
18
468
482
504
358
B. Kesalahan penganggaran dalam rangka pengadaan
dan pencatatan Aset Tetap.
(TAHAPAN SIKLUS PENGELOLAAN BMD YANG
DIPERHATIKAN)
Prencanaan
Kebutuhan dan
penganggaran
Tuntutan
Ganti rugi
Pengadaan
pembiayaan
Pembinaan,
Pengawasan dan
pengendalian
SIKLUS
PENGELOLAAN
BMD
Penerimaan,
Penyimpanan dan
penyaluran
penggunaan
pemindahtanganan
Penatausahaan
penghapusan
Pemanfaatan
penilaian
Pengamanan dan
pemeliharaan
19
C. Ketepatan penyusunan Laporan
Keuangan masing-masing SKPD
 Psl 17 UU 17/03 mengamanatkan bahwa SKPD menyusun laporan






keuangan yg t.d. Neraca, LRA, dan CaLK
Penyusunan Laporan keuangan tersebut tidak perlu harus dikerjakan
sendiri  tidak perlu unit akuntansi SKPD
Proses penerbitan SPP dan SPM tetap di SKPD
Semua pencatatan akuntansi dilakukan hanya di PPKD/BUD,
termasuk pencatatan untuk transaksi SKPD
Semua dokumen pendukung pencatatan akuntansi disimpan di
PPKD/BUD
Secara periodik, PPKD menerbitkan Laporan keuangan Pemda dan
Laporan keuangan SKPD-SKPD
Laporan keuangan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD
 ADA KETERGANTUNGAN WAKTU TERHADAP
SEMUA SKPD
D. Pengelolaan dana bergulir.
SKPD teknis bertugas membina, mendampingi dan mengawasi
serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengembalian
Dana Bergulir.
Kepala SKPD teknis wajib melaporkan pelaksanaan dana bergulir
kepada Kepala Daerah, berdasarkan laporan bulanan dan laporan
akhir tahun dari Kelompok/ Koperasi.
Tata cara penyusunan laporan keuangan dari Kelompok/ Koperasi
diatur dalam Keputusan Kepala SKPD teknis/Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD.
DPPKA/DPKAD selaku PPKD bertugas melaporkan pengelolaan
Dana Bergulir kepada Kepala Daerah.
21
Dana Bergulir:
• Kelompok pengeluaran
pembiayaan;
Pemberdayaan
Masyarakat
• Jenis
penyertaan
modal/ investasi;
• Obyek dana bergulir ;
dan
• Rincian obyek dana
bergulir kpd kelompok
masyarakat penerima.
E. Pengelolaan barang persediaan pada SKPD.
Sistem pengelolaan barang persediaan digunakan untuk pengendalian dan
pengawasan terhadap pengelolaan barang di SKPD.
Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah.
 Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.
 Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat.
 Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
dalam rangka kegiatan pemerintahan.
23
F. Pengelolaan pos hibah dan bantuan sosial.
 Berpedoman pada Permendagri 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos
Meliputi penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan
bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
24
Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:
K
R
I
T
E
R
I
A
PEMBERIAN
HIBAH




Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
Tidak wajib dan tidak mengikat;
Bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;
Memenuhi persyaratan penerima hibah.
Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:
PEMBERIAN
BANSOS
1. Selektif : Ditujukan utk melindungi dari resiko sosial.
2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan.
3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dpt berkelanjutan :
 Bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan
tidak wajib dan tidk harus berulang diberikan setiap
tahun anggaran.
 Dalam keadaan tertentu dpt berkelanjutan diartikan
dapat diberikan setiap TA sampai lepas dr resiko sosial.
4.
Sesuai tujuan penggunaan : Rehab Sosial, Perlindungan
Sosial, Pemberdayaan Sosial, Jaminan Sosial, Penanggul
Kemiskinan dan Penanggul Bencana
PENGANGGARAN HIBAH/BANSOS
EVALUASI (2)
SKPD
TERKAIT
(7)
(3) REKOMEN
(6)
(1)
KEPALA
DAERAH
(3) MELALUI
PYSN
RKA
USULAN
TERTULIS
CALON
PENERIMA
RKA-PPKD
(UANG)
RKA-SKPD
(BRG/JASA
)
(3)
(4)
PERTIM
BANGAN
(8)
TAPD
PYSN RKA (6)
(5)
KUA & PPAS
(9)
R-APBD
PERDA APBD
 Hibah/Bansos berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja hibah/bansos, obyek, dan rincian obyek belanja
berkenaan pada PPKD.
 Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam program dan kegiatan,
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang/jasa berkenaan,
dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak
ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
 Bansos berupa barang dianggarkan dalam program dan kegiatan, jenis belanja
barang, obyek belanja bansos barang berkenaan, dan rincian obyek belanja
bansos barang kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
 Rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran hibah
/bansos.
LRA SKPD
KONSOLIDASI
LRA SKPD
LRA PEMDA
KONVERSI (SAP)
 BELANJA
OPERASI
 BELANJA LANGSUNG
 JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA

OBJEK BELANJA:

1.
2.
3.
HIBAH
BARANG/JASA YG
AKAN DISERAHKAN
KPD PIHAK
KETIGA/MASY
BANSOS BARANG YG
AKAN DISERAHKAN
KPD PIHAK
KETIGA/MASY
BARANG & JASA
LAINNYA
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
JENIS BELANJA:
1. BELJ. PEGAWAI
1.
BELJ. PEGAWAI
2.
BELJ. BUNGA
3.
BELJ. SUBSIDI
3. BELJ. BUNGA
4.
BELJ. HIBAH
4. BELJ. SUBSIDI
5.
BELJ. BANSOS
6.
BELJ BAGI HASIL
5. BELJ. HIBAH
7.
BELJ .BANTUAN
KEUANGAN
8.
BELJ .TDK TERDUGA
2. BELJ. BARANG
6. BELJ.
BANTUAN
SOSIAL
MEMPERTAHANKAN WAJAR TANPA
PENGECUALIAN (WTP)
28
Bagaimana Mempertahankan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Agar Tidak Degradasi
Bagi Semua Kepala SKPD (Sebagai Pengguna Barang):
• Adanya Komitmen dan keseriusan dalam pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD) mulai dari : perencanaan kebutuhan, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan bahkan
sampai dengan tuntutan ganti rugi.
Terhadap perencanaan pengadaan barang : harus dicermati antara
lain: apakah sebagai barang modal; barang yang akan dihibahkan
kepada pihak lain (Kab/kota, lembaga masyarakat); dan barang pakai
habis (yg dapat menjadi barang persediaan)
Memberikan perhatian dan fasilitasi sarana yang memadahi kepada
Pengurus Barang, Penyimpan dan Pencatat Akuntansi, untuk
membantu agar lebih: mudah, lancar dan tertib dalam pencatatan pada
setiap barang (akibat adanya: pengadaan barang, mutasi barang,
pemindahtanganan, dan penghapusan)
Bagaimana Mempertahankan Opini WTP
Agar Tidak Degradasi (lanjutan)
Bagi Inspektorat Wilayah ( Sebagai Pengawas Internal):
Tingkatkan keseriusan pengawasan internal dalam
pengelolaan BMD yang dilakukan oleh Inspektorat
terhadap Pengguna/SKPD, yang dilakukan secara periodik
setiap semesteran
(karena selama ini ada kesan pengawasan barang
belum dilakukan seserius sebagaimana pada
pengawasan uang )
Bagaimana Mempertahankan Opini WTP
Agar Tidak Degradasi (lanjutan)
Bagi DPPKA/DPPKAD (sebagai Pembantu Pengelola
Barang):
Melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan PENDAMPINGAN
kepada pengurus barang, penyimpan barang, dan petugas akuntansi
untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan
BMD, secara periodik dan berkelanjutan
Membentuk tim terpadu untuk melakukan pencermatan dan atau
penelitian terhadap pengadaan barang yang dilaporkan oleh setiap
SKPD dalam hal : verifikasi, klasifikasi, penilaian BMD, kapitalisasi
aset, serta barang persediaan, sehingga diperoleh hasil laporan
tersebut menjadi benar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Melakukan koordinasi untuk rekonsiliasi secara periodik terhadap
dinamika perubahan status barang daerah pada setiap SKPD, akibat
adanya pengadaan, mutasi, pemindahtanganan dan penghapusan.
Pengembangan Simtem Informasi Manajemen Aset yang
disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.
ARAH KEBIJAKAN BELANJA
DAERAH
Menopang proses pembangunan yang
berkelanjutan
Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar
secara memadai
Ketersediaan pendanaan untuk program yang
menyerap tenaga kerja dan mengurangi
kemiskinan
Penganggaran Belanja Daerah
Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan wajib
dan urusan pilihan.
Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam
upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan
sosial.
Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prastasi kerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan
Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi
tanggung jawabnya
Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola
penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik
pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
* Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan
operasional kantor (biaya atk, listrik, telepon, air bersih, internet, dan
operasional kendaraan);
* Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai
pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi,
konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
* Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung
program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan
kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah, dan
kegiatan multi years yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada TA
2012.
Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan
PNS, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja
bantuan sosial dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan
penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk
penanggulangan bencana.
PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA
MENJALANKAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUDA
1.
2.
3.
Tiap SKPD belum secara keseluruhan melakukan sinkronisasi
dokumen perencanaan (RPJM-RKPD-KUA-PPAS) sehingga program
dan kegiatan yang dituangkan dalam RKA-SKPD tiap tahun itu-itu saja
sehingga program dan kegiatan yang dilakukan belum mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD-KUA-PPAS;
Keterbukaan dan kebesaran hati disetiap SKPD belum terbentuk
sehingga tetap memaksakan diri setiap tahun anggaran naik walaupun
SKPD bersangkutan tidak mendukung secara langsung tema dan
sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam tahun berkenaan;
Tenaga teknis disetiap SKPD (akuntan, tehnik sipil, penilai aset) belum
mencukupi sehingga menghambat proses desentralisasi pengelolaan
keuangan daerah di SKPD;
Lanjutan …
4.
5.
6.
7.
Ketentuan tentang pengelolaan keuangan di daerah sering
berganti sehingga membingungkan;
Saran dan pendapat dari TAPD kurang mendapat respon
positif dari SKPD (contoh : setiap penyusunan dan
perubahan APBD selalu dilakukan sosialisasi terlebih
dahulu oleh Ketua TAPD namun kriteria-2 yang
disampaikan sering diabaikan);
Evaluasi RAPBD provinsi oleh Depdagri kurang
mempertimbangkan kondisi riil daerah (contoh : masih
adanya intervensi terhadap pengalokasian belanja di tiaptiap kode rekening dan hal-hal teknis lainnya);
Anggota TAPD teknis (TAPD paijo!) belum semuanya satu
suara dalam memberikan bimbingan kepada SKPD
sehingga membingungkan SKPD.
Lanjutan …
8.
9.
Keterbatasan tenaga akuntan di tiap SKPD, padahal SKPD
diwajibkan menyusun laporan keuangan berdasarkan
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH;
Egoisme Bidang dan Subbidang di SKPD, sehingga
program dan kegiatan atas selera pribadi serta sarat
dengan belanja yg bersifat penunjangan. Contoh : setiap
lembar DPA selalu ada honor tim, lembur, perjalanan dinas;
Terima kasih
atas perhatiannya
38