Transcript Akuntansi Pemerintahan 04

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
OVERVIEW LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN
SEPTEMBER 2007
1
LATAR BELAKANG



Reformasi pengelolaan keuangan
negara/daerah menuju tata kelola yang baik
Perubahan sistem pemerintahan  hubungan
keuangan pusat & daerah
Pengawasan oleh stakeholders atas
pengelolaan keuangan negara/daerah
2
BENTUK REFORMASI




Penataan peraturan perundang-undangan;
Penataan kelembagaan;
Penataan sistem pengelolaan keuangan
negara/daerah; dan
Pengembangan sumber daya manusia di
bidang keuangan
3
TUJUAN PEMBELAJARAN
Umum:
Peserta mampu memahami pengelolaan keuangan
negara/daerah secara umum dan mampu menjadi instruktur
pelatihan akuntansi pemerintahan
Khusus:
• Memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan
daerah (PKD)
• Memahami siklus keuangan daerah
• Memahami jenis-jenis laporan keuangan daerah
• Memahami proses pertanggungjawaban keuangan daerah
4
DASAR HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN









UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;
PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
5
LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pengelolaan keuangan negara meliputi
penerimaan dan pengeluaran uang
melalui Kas Umum Negara baik secara
objek, subjek, proses dan tujuan.
6
RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan keuangan daerah mencakup
a. hak daerah memungut pajak-retribusi daerah &
melakukan pinjaman
b. kewajiban daerah menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dan membayar tagihan
c. penerimaan daerah
d. pengeluaran daerah
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak
lain: uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak
lain
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah
daerah
7
ASAS UMUM


Akuntabiltas : keuangan & kinerja
Profesionalitas: di lingkungan pengelola
keuangan & pengguna anggaran/barang



Proporsionalitas: alokasi sesuai target kinerja
Keterbukaan
Pemeriksaan secara independen
8
Kekuasaan Atas Pengelolaan Negara
1. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam
kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
kementerian/lembaga yang dipimpinnya.
3. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku
kepala pemerintahan daerah untuk mengelola
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9
PEMBAGIAN KEWENANGAN PKD
GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
SKPD
PENGGUNA ANGGARAN
SKPKD
PPKD / BUD
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KUASA BUD
10
KEKUASAAN PKD



Kepala SKPKD selaku pejabat pengelola
keuangan daerah/PPKD
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD
selaku pejabat Pengguna Anggaran/Barang
Daerah
Sekretaris Daerah selaku koordinator (PP No.
58/2005)
11
SIKLUS PKD






Perencanaan
Penganggaran
Pelaksanaan Anggaran/Perbendaharaan
Akuntansi
Pemeriksaan
Pertanggungjawaban
12
PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Terintegrasi
 Penyatuan Anggaran
 Berbasis Kinerja
 Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
(KPJM)
 Klasifikasi: fungsi, organisasi, jenis belanja

13
PELAKSANAAN ANGGARAN
Berdasar DIPA/DPA-SKPD
 Untuk daerah diperlukan Surat Penyediaan
Dana (SPD)
 Pendapatan diakui setelah kas masuk ke
rekening Kas Umum Daerah
 Sistem pembayaran/pengeluaran:

 Dana kas kecil (Uang Persediaan/UP)
 Pembayaran Langsung (LS)
14
SISTEM AKUNTANSI
SKPD
BUD/SKPKD
Sistem
Akuntansi
BUD
Neraca
LRA
CaLK
Neraca
LRA
PPKD
LAK
Neraca
LAK
di
se
rah
kan
Kepala Daerah
Sistem
Akuntansi
Satker
LRA
CaLK
CaLK
15
BENTUK LPJ KEUANGAN
 Neraca (face)
 Laporan Realisasi Anggaran (face)
 Laporan Arus Kas (face)
 Catatan atas Laporan Keuangan
(penjelasan)
dalam satu paket yang tidak terpisahkan
16
PEMERIKSAAN & PERTANGGUNGJAWABAN
BPK
DPR/DPRD
Pres/Kdh
LK
LK
(unaudited)
(unaudited)
LK
(audited)
LK
Pemeriksa
(audited)
LK
(audited)
Raperda
LPJ-LK
Raperda
LPJ-LK
Bahas
Perda
LPJ-LK
17
TERIMA KASIH
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP)
Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen
Keuangan
Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta
Telepon/Fax (021) 352 4551,
website : www.ksap.org
Email: [email protected]
18