Transcript Tinjauan Umum Akuntansi Pemerintahan - tedi rustendi

TINJAUAN UMUM
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
tedirustendi32.wordpress.com
Sistematika Pengetahuan Akuntansi
Business Acc.
Financial
Accounting
Accountancy
Accounting
Accounting Theory
Accounting System
Budgeting
Financial Statement &
Ratio Analysis
Controllership
Auditing
Internal Auditing
External Auditing
Cost Acc.
Governmental
Accounting
Social Accounting
Batasan.
Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting) merupakan
bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan
dan menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran serta
pelaporan realisasinya berikut posisi keuangan, arus kas, dan
informasi lain yang dipandang perlu.
Oleh karena Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku pada
organisasi pemerintahan (baik pusat maupun daerah) yang
dipandang sebagai suatu entitas ekonomi
Akuntansi Pemerintahan adalah :
Suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian,
pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan suatu
pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan yang
berguna untuk pengambilan keputusan.
Catatan atas batasan.
1)
2)
Fokus akuntansi pemerintahan adalah penatausahaan
keuangan negara yang diartikan sebagai semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat
dijadikan milik negara atas pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut (UU no 17 Th 2003).
Organisasi pemerintahan dipandang sebagai entitas
ekonomi, sehingga akuntansi pemerintahan bersifat Mikro.
Tujuan Akuntansi Pemerintahan.
(menurut NCGA - National Committee On Governmental Accounting)
1) Menyediakan informasi keuangan negara untuk mengambil
keputusan (memenuhi kebutuhan manajerial).
2) Memberikan pertanggungjawaban/akuntabilitas (memenuhi
ketentuan hukum/legal).
3) Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja dari
pimpinan dan organisasi pemerintahan yang bersangkutan
(memenuhi kebutuhan stewardship).
Dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan untuk memenuhi
ketentuan hukum sangat penting, hal ini ditunjukan (salah
satunya) dengan prinsip bahwa bila terjadi pertentangan
antara prinsip akuntansi dengan peraturan perundangundangan, maka peraturan perundang-undanganlah yang
digunakan.
Dampak Keterkaitan Akuntansi Pemerintahan
dengan Penyelenggaraan Keuangan Negara
Adanya perbedaan antara Akuntansi Pemerintahan
dengan Akuntansi Bisnis, dan
beragamnya praktek Akuntansi Pemerintahan.
Faktor-faktor yang menyebabkan beragamnya praktek Akuntansi
Pemerintahan adalah :
1) Sifat Lembaga Pemerintahan (non profit oriented ; dimiliki
secara kolektif ; sumbangan/pajak tidak berkorelasi langsung
dengan jasa yang diberikan pemerintah, demikian pula
sebaliknya)
2) Sistem Pemerintahan (desentralisasi vs sentralisasi)
3) Mekanisme Pengurusan Keuangan Negara Dan Sistem
Anggaran Negara (regulasi pengelolaan keuangan negara dan
sistem anggaran dengan sendirinya mengikat bagi
penyelenggaraan akuntansi pemerintahan di negara tsb).
lanjutan : Dampak ...
Kekhususan dalam Akuntansi Pemerintahan bila dibandingkan
dengan Akuntansi Bisnis :
1) Tidak diperlukannya pencatatan laba/rugi kecuali pada unit
perusahaan.
2) Tidak diperlukannya pencatatan pemilikan pribadi (individual
ownership).
3) Pencatatan tersendiri harus ada buat dana (funds).
4) Pembukuan harus disediakan guna keperluan pengawasan
anggaran.
Dana dalam akuntansi pemerintahan diartikan sebagai :
kesatuan akuntansi dan fiskal yang berdiri sendiri dimana terdapat suatu
susunan perkiraan yang self balancing untuk membukukan kas atau
sumber dana lainnya yang dihubungkan dengan utang/kewajiban,
cadangan, dan hak milik yang dipisahkan untuk menyelenggarakan
kegiatan, atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan
perundang-undangan, restriksi-restriksi, atau pembatasan-pembatasan.
lanjutan : Dampak ...
Persamaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Bisnis :
1) Keduanya bertujuan menyediakan informasi keuangan yang
akurat. lengkap, relevan dan tepat waktu.
2) Akuntansi Pemerintahan menggunakan konsep-konsep
Akuntansi, konvensi-konvensi, praktek dan prosedurprosedur yang dapat dipakai oleh Akuntansi Bisnis.
3) Menggunakan konsep-konsep Akuntansi yang diakui secara
luas, misalnya : concistency, objectivity, cost, disclousure,
dan materiality.
4) Menggunakan siklus/proses akuntansi yang sama.
Persyaratan Akuntansi Pemerintahan :
(menurut Departement Of Economic And Social Affairs – UNO
1) Sistem Akuntansi harus dirancang guna memenuhi ketentuan
hukum.
2) Sistem Akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi
anggaran, dimana fungsi anggaran dan akuntansi merupakan
unsur-unsur yang saling melengkapi dalam pengelolaan
keuangan.
3) Pencatatan harus diselenggarakan dengan cara yang dapat
mengidentifikasikan objek-objek dan tujuan untuk apa dana
yang telah diterima itu digunakan, serta dapat
mengidentifikasikan para penanggung- jawab yang mengelola
dana-dana itu dalam pelaksanaan program.
4) Sistem Akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang
memungkinkan dilaksanakannya pemeriksaan oleh Lembaga
Pemeriksaaan Ekstern, serta dapat menyediakan informasi
yang diperlukan untuk pemeriksaan.
Lanjutan : Persyaratan …
5) Sistem Akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang
memungkinkan dilaksanakannya pengawasan secara
administratif terhadap anggaran dan pelaksanaannya,
pengelolaan program, serta penilaian dan audit internal.
6) Pencatatan harus dikembangkan guna mengungkapkan hasilhasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program,
termasuk pengukuran pendapatan, identifikasi biaya, serta
penetapan hasil operasi (posisi surplus/defisit) yang dicapai
oleh pemerintah (program dan organisasinya).
7) Sistem Akuntansi harus mampu menyediakan informasi
keuangan yang mendasar guna penyusunan rencana dan
program serta penelaahan dan penilaian terhadap pelaksanaan
secara fisik dan keuangannya.
8) Pos-pos harus dapat menyediakan data keuangan guna
analisis ekonomi, dan reklasifikasi transaksi pemerintah, serta
membantu dalam penyusunan perkiraan nasional.
Nilai Informasi Keuangan.
Informasi keuangan suatu pemerintahan
diikhtisarkan dalam laporan keuangan yaitu :
1) Laporan Realisasi Anggaran
2) Neraca
3) Laporan Arus kas
4) Laporan Operasi
5) Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan tsb merupakan bagian penting
dari proses akuntabilitas publik
last 09/12