Transcript Kemendagri – Pedoman Administrasi Keuangan

Dasar Hukum













UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
UU tentang APBD dan Perda APBD;
PP No. 105/2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
PP No. 108/2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
PP No. 11/2001 tentang Informasi Keuangan Daerah
PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
1
Reformasi Keuangan Negara
meliputi :




Perencanaan dan Penganggaran
Perbendaharaan
Akuntansi dan Pertanggungjawaban
Auditing
2
Reformasi Perencanaan dan
Penganggaran



Penggunaan Kerangka pengeluaran
Jangka menengah
Penganggaran Terpadu
Pendekatan Anggaran Berbasis
Kinerja
3
Implikasi SAP dalam Perencanaan
dan Penganggaran



Struktur Anggaran (I account), yang
terdiri dari Anggaran Pendapatan,
Anggaran Belanja, dan Anggaran
Pembiayaan
Klasifikasi Anggaran: Organisasi,
Fungsi, Ekonomi
Basis Anggaran: Basis Kas
4
KLASIFIKASI ORGANISASI
Sesuai dengan struktur organisasi Pemda
(pengaturan Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran)
5
Klasifikasi menurut fungsi











Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasilitas Umum
Kesehatan
Pariwisata dan Budaya
Agama
Pendidikan
Perlindungan Sosial
6
Klasifikasi Ekonomi








Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Bunga
Subsidi
Bantuan Sosial
Hibah
Belanja Tak Tersangka/Tak Terduga
7
Implikasi SAP dalam
Pelaksanaan Anggaran




Pengaturan kembali kewenangan dalam
pengelolaan keuangan daerah
Pengaturan entitas akuntansi dan entitas
pelaporan
Penataan kembali dokumen pelaksanaan
anggaran
Penataan sistem pelaksanaan anggaran
8
Implikasi SAP dalam
Manajemen Aset







Penataan kembali ketentuan tentang
manajemen aset
Pengertian
Klasifikasi
Pengakuan
Pengukuran
Perubahan
Penghentian/Penarikan
9
Implikasi SAP dalam
Manajemen Utang





Penataan kembali tentang kebijakan
tentang pinjaman daerah
Klasifikasi
Biaya Pinjaman
Pengakuan
Pengukuran
10
REFORMASI DALAM AKUNTANSI,
PERTANGGUNGJAWABAN
1.
2.
3.
4.
Setiap satker Pengguna Anggaran wajib
menyelenggarakan akuntansi berdasarkan SAP.
Laporan Keuangan Satker selesai dlm 2 bln, dan
dikonsolidasikan oleh PPKD utk diperiksa BPK
selama 2 bln, sehingga disampaikan kpd legislatif
dlm 6 bulan setelah akhir tahun anggaran.
Uraian tentang kinerja yang dicapai disajikan dlm
laporan.
Pernyataan tanggung jawab harus ditandatangani
oleh KDH/ KaSatker.
11
Implikasi SAP dalam Auditing
o
o
o
o
Terdapat kriteria yang kredibel untuk pemeriksaan atas
laporan keuangan
BPK memberikan opini atas kesesuaian penyajian
laporan keuangan terhadap SAP.
Setiap laporan audit BPK disampaikan kepada legislatif
terkait, dan terbuka kepada publik (kecuali yg bersifat
rahasia negara).
Hasil pemeriksaan BPK dimasukkan dalam laporan
pertanggungjawaban disertai tanggapan dari pemerintah
12
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBN/D
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/
APBD, berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh BPK, disampaikan kepada
DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan (setidak-tidaknya) :
Laporan Realisasi APBN/APBD,
Neraca,
Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan
keuangan perusahaan negara/daerah dan badan
lainnya).
Pasal 30 dan 31 UUKN
13
PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBN/APBD
disusun dan disajikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan.
Standar akuntansi pemerintahan disusun
oleh
suatu
komite
standar
yang
independen dan ditetapkan dengan PP
setelah
terlebih
dahulu
mendapat
pertimbangan dari BPK.
Pasal 32 UUKN
14
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PP No. 24/2005 diubah o/ PP No. 71/2010
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah
PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
PSAP 03 Laporan Arus KAS
PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 05 Akuntansi Persediaan
PSAP 06 Akuntansi Investasi
PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan, Kebijakan
Akuntansi, Peribahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi
Yang Tidak Dilanjutkan
PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP 12 Laporan Operasional

Plus: Buletin Teknis tentang Penyusunan Neraca Awal
15
Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan rangkaian
prosedur dan elemen-elemen lainnya
untuk mengolah transaksi keuangan
sampai dihasilkannya laporan keuangan.
16
Pengembangan Sistem


Sistem akuntansi berbasis komputer
Sistem akuntansi yang dikembangkan
secara manual
17
Pengembangan Sistem Akuntansi


Sentralisasi
Desentralisasi
18
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam
pengembangan sistem akuntansi




Sistem akuntansi dikembangkan secara sentralisasi atau
desentralisasi;
Ketersediaan hardware;
Ketersediaan sarana penunjang yang diperlukan, seperti
tenaga listrik, jaringan telepon, dan suku cadang serta
bahan lainnya; dan
Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu
mengoperasikan sistem, memelihara data base, dan
memelihara sistem.
19
Sistem Akuntansi - Sentralisasi




pekerjaan akuntansi dilaksanakan di satuan kerja pengelola
keuangan
tidak perlu banyak menyediakan hardware maupun sumber
daya manusia
pekerjaan akuntansi menumpuk di satuan kerja pengelola
keuangan
Transaksi keuangan non-kas, seperti pemindahan aset
antara satuan kerja, penghapusan aset, dan transaksi nonkas lainnya yang terjadi di unit pengguna anggaran/barang
harus dilaporkan segera ke satuan kerja pengelola
keuangan.
20
Sistem Akuntansi - Desentralisas



pekerjaan akuntansi akan tersebar di satuan
kerja pengguna anggaran/barang
sarana dan prasarana yang relatif banyak
tenaga akuntansi/komputer yang cukup di setiap
satuan kerja
21
Penyusunan Neraca Awal










Pembentukan tim untuk penyusunan neraca;
Perumusan pendekatan penyusunan neraca;
Perumusan kebijakan penilaian pos-pos neraca;
Penyiapan formulir serta elemen data yang harus
dikumpulkan;
Pembekalan untuk tim penyusun neraca;
Inventarisasi aset dan utang pemerintah;
Pengolahan data hasil inventarisasi;
Pembahasan hasil inventarisasi;
Penyusunan draf neraca; dan
Finalisasi penyusunan neraca.
22
ELEMEN-ELEMEN SISTEM AKUNTANSI









Kebijakan akuntansi
Pedoman sistem akuntansi
Prosedur akuntansi
Sumber daya manusia
Formulir
Catatan
Buku-buku
Laporan
Prasarana lain, khususnya teknologi informasi
23
Kebijakan Akuntansi

Pilihan-pilihan alternatif yang digunakan
dalam sistem akuntansi untuk
menghasilkan laporan keuangan
dituangkan dalam kebijakan akuntansi
24
Pedoman Akuntansi








Format laporan keuangan
Bagan Akun
Jurnal Standar
Pengakuan
Pengukuran
Penyajian dan Pengungkapan
Pelaporan Keuangan
Buku/Dokumen/Formulir
25
BAGAN AKUN/PERKIRAAN



Daftar akun/perkiraan/rekening yang digunakan
dalam proses akuntansi untuk membukukan seluruh
transaksi keuangan daerah
Bagan Perkiraan Standar untuk sistem akuntansi
pemerintah diperlukan untuk menjaga keseragaman
dan konsistensi perlakuan akuntansi
Bagan perkiraan standar (buku besar) akan
dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku secara
nasional sehingga mempermudah dalam penyusunan
laporan gabungan, penyusunan statistik keuangan
pemerintah, maupun untuk keperluan lainnya.
26
Klasifikasi APBD

APBD ditetapkan oleh DPRD terinci
sampai dengan organisasi, fungsi,
subfungsi, program, kegiatan, dan jenis
belanja
27
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun
sistem




Penyediaan anggaran yang cukup
Penyediaan SDM dengan latar belakang akuntansi dan
pengetahuan komputer yang cukup dan pengembangan karier
yang jelas di bidang akuntansi
Komitmen pimpinan/stakeholders untuk membangun dan
memanfaatkan sistem
Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan
28
PERMASALAHAN






SDM yang kompeten di bidang akuntansi
Sarana/prasarana
Anggaran
Manajemen
Politik
Penyusunan neraca awal
29
SIMPULAN







Standar akuntansi merupakan pedoman pokok dlm
penyusunan dan penyajian LK pemerintah.
Harus disusun sistem akuntansi sesuai dengan per-UUan dan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kebijakan akuntansi penting utk memandu
pengembangan sistem serta membantu pengguna dalam
memahami sistem akuntansi
Pengembangan sistem akuntansi seyogyanya sejalan
dengan sistem penganggaran dan perbendaharaan
Pengembangan sistem akuntansi membutuhkan dana,
sumber daya manusia, sarana dan prasarana yg cukup.
Perlu dibangun jenjang karir SDM bidang keuangan dan
akuntansi.
Perlu disusun neraca awal yang akan menjadi saldo
pembuka akun-akun dalam sistem akuntansi pemerintah.
30
31