Transcript PAPARAN GUBERNUR RIAU “ DUKUNGAN KEPALA DAERAH

PAPARAN GUBERNUR RIAU
“ DUKUNGAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PEMBINA TEKNIS
OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI PROVINSI RIAU”
Dalam Rangka :
RAPAT KOORDINASI NASIONAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SELURUH INDONESIA
Pekanbaru, 19 April 2013
DAFTAR ISI
1. GAMBARAN UMUM PROV. RIAU
2. SEJARAH SATPOL PP
3. TUGAS POKOK SATPOL PP
4. DUKUNGAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PEMBINA
TEKNIS OPERASIONAL SATPOL PP
5. REKOMENDASI GUBERNUR SEBAGAI PEMBINA TEKNIS
OPERASIONAL SATPOL PP
6. KESIMPULAN
2
1. GAMBARAN UMUM PROV. RIAU
Provinsi Riau merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia yang
memiliki geografis strategis, karena berbatasan langsung dengan negara
Singapura dan Malaysia, dan secara tidak langsung berbatasan dengan beberapa
negara Asean, serta berada dilintasan pelayaran perdagangan internasional,
mulai dari selat Malaka sampai ke laut Cina Selatan.
Luas Wilayah Riau 107.932,71 km2, terdiri atas lautan/perairan seluas
21.467,82 km2 (19,89 %) dan kawasan daratan seluas 87.464,89 km2 ( 80 %).
Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan negara
tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut :
• Sebelah Utara
: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
• Sebelah Selatan
: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
• Sebelah Timur
: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
• Sebelah Barat
: Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
3
Rokan Hilir
Luas : 8.881.59
Penduduk : 715.281
Dumai
Luas : 1.623.38
Penduduk : 261.506
Bengkalis
Luas : 6.975.41
Penduduk : 574.126
Kepulauan Meranti
Luas : 3.707.84
Penduduk : 195.165
Rokan Hulu
Luas : 7.588.13
Penduduk : 532.256
Siak
Luas : 8.275.18
Penduduk : 391.893
Kampar
Pekanbaru
Luas : 10.983.47
Luas : 632.27
Penduduk : 696.302 Penduduk : 886.275
Kuantan Sengingi
Luas : 5.259.36
Penduduk : 328.844
Pelalawan
Indragiri Hilir
Luas : 12.758.45
Luas : 12.614.78
Penduduk : 201.008 Penduduk : 695.177
Indragiri Hulu
Luas : 7.723.80
Penduduk : 327.141
4
Provinsi Riau terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan luas
wilayah masing-masing Kabupaten/Kota seperti terlihat pada tabel berikut ini :
NO
NAMA
KODE
KABUPATEN/KOTA
JUMLAH
LUAS
WILAYAH
JUMLAH
PENDUDUK
KEC
KEL
DESA
(Km2)
(JIWA)
1
14.01
KAB. KAMPAR
21
8
242
10.983.47
696.302
2
14.02
KAB. INDRAGIRI HULU
14
16
178
7.723.80
327.141
3
14.03
KAB. BENGKALIS
8
19
136
6.975.41
574.126
4
14.04
KAB. INDRAGIRI HILIR
20
39
198
12.614.78
695.177
5
14.05
KAB. PELALAWAN
12
12
106
12.758.45
201.008
6
14.06
KAB. ROKAN HULU
16
6
139
7.588.13
532.256
7
14.07
KAB. ROKAN HILIR
15
25
159
8.881.59
715.281
8
14.08
KAB. SIAK
14
9
122
8.275.18
391.893
9
14.09
KAB. KUANTAN SINGINGI
15
11
218
5.259.36
328.844
10
14.10
KAB. KEPULAUAN MERANTI
9
5
96
3.707.84
195.165
11
14.71
KOTA PEKANBARU
12
58
-
632.27
886.275
12
14.72
KOTA DUMAI
7
33
-
1.623.38
261.506
163
241
1594
87.023.66
5.804.974
Sumber : Biro Tata Pemerintahan
5
2. SEJARAH SATPOL PP
•
•
•
Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal
3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi
sebagian ketugasan pemerintah daerah.
Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah
sejak zaman kolonial dimana diawali dengan kondisi
yang tidak stabil dan mengancam NKRI.
Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah
proklamasi kemerdekaan, dibentuklah Detasemen Polisi
sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta
sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah
Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan
ketertiban masyarakat.
6
SEJARAH……
•
Pada tanggal 10 November1948, lembaga ini berubah
menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
•
Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja
dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula
terbentuknya Satpol PP sehingga setiap tanggal 3 Maret
ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.
•
Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi
Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan
dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.
7
SEJARAH……
•
Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya
untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti
dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok
Kepolisian.
•
Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja.
•
Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No
5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada
Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat
wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.
8
• SEJARAH DAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU :
1. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dimulai
tahun 2000 yang merupakan amanat dari UU no. 22 tahun 1999 ;
2. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.
3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Uraian
Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Ketentuan baru yang mengatur tentang Pol PPPerda SOTK Pol PP sudah masuk dalam prolegda Provinsi Riau
tahun 2012) ;
5. Peraturan Gubernur Riau No. 25 Tahun 2012 tentang SOP Satpol
PP Provinsi Riau.
9
3. TUGAS POKOK SATPOL PP
•
Saat UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999
dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong
Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok
menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas
desentralisasi.
•
Berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, Bagian Kedua, Tugas dan
Fungsi, pasal 3 menyatakan bahwa :
“Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat “.
10
TUGAS POKOK SATPOL PP……
•
Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP bukan
hanya menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) saja, , akan tetapi
juga berkewajiban menegakkan segala pelanggaran yang tidak
sesuai dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
dengan tetap mengedepankan pendekatan tanpa kekerasan.
Sebab, dengan cara kekerasan/represif akan lebih rawan
timbulnya gesekan/konflik yang lebih besar.
•
Dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban umum,
ketentraman dan perlindungan masyarakat, Satpol PP lebih baik
mengedepankan upaya preventif, edukasi dan humanis terlebih
dahulu terhadap masyarakat. Dan ingat bahwa cara kekerasan
dijaman sekarang ini dianggap bukan merupakan solusi yang baik
dalam menciptakan kondusifitas keamanan wilayah.
11
4. DUKUNGAN KEPALA DAERAH SEBAGAI
PEMBINA TEKNIS OPERASIONAL SATPOL PP
Gubernur sebagai kepala daerah yang mempunyai
kewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota memberi
dukungan yang besar terhadap Satpol PP sebagai Pengawal
kebijakan penegakan Perda dan menciptakan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat antara lain :
1. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2013
tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan
Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal
51 ayat (1) disebutkan :
12
DUKUNGAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PEMBINA TEKNIS OPERASIONAL SATPOL PP
1. Menteri Dalam Negeri sebagai pembina umum Satpol PP beserta
jajarannya, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai pembina teknis
operasional Satpol PP di daerah beserta jajarannya dapat menggunakan
pakaian dinas dan atribut Satpol PP pada saat:
a. Hari ulang tahun Satpol PP;
b. Hari besar nasional;
c. Rapat;
d. Apel besar; dan
e. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap aparat Satpol PP.
Pasal ini menunjukkan dukungan Gubernur bahwa Gubernur memiliki peran
aktif dan melekat didalam kegiatan-kegiatan Satpol PP baik secara resmi
maupun rutin dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat dan
melakukan tugas pembinaan terhadap aparat satpol PP itu sendiri.
13
DUKUNGAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PEMBINA TEKNIS OPERASIONAL SATPOL PP
2. Dukungan Gubernur Riau terhadap Sarana dan Prasarana Satpol
PP yang merupakan penunjang utama dalam proses
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta penegakan peraturan daerah yang
dilaksanakan oleh Satpol PP.
misalnya : Gedung Kantor Satpol PP Provinsi Riau, Kendaraan
Operasional, Kelengkapan pakaian dinas, dan Perlengkapan
perorangan, Peralatan seperti senjata peluru gas, semprotan gas,
alat kejut listrik, dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh
Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
14
DUKUNGAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PEMBINA TEKNIS OPERASIONAL SATPOL PP
3. Dukungan terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Satpol PP dengan berbagai pendidikan dan pelatihan
formal dan teknis fungsional.
Contohnya :
 Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Pengetahuan
Peraturan Hukum, Penyidikan dan Penindakan.
 Peningkatan Pengetahuan dan Pembinaan Anggota Satpol PP
Provinsi Riau melalui program DIKLATSAR Satpol PP maupun
Penanggulangan Bencana.
 Meningkatkan jenjang pendidikan formal anggota Satpol PP
15
KONDISI PEGAWAI SATPOL-PP PROV.RIAU
JUMLAH PEGAWAI
646 ORANG
PNS
324
ORANG
PANGKAT DAN GOLONGAN :
PEMBINA (IV/a)
= 6 ORANG
PENATA TK. I (III/d)
= 5 ORANG
PENATA (III/c)
= 4 ORANG
PENATA MUDA TK. I (III/b) = 6 ORANG
PENATA MUDA (III/a)
= 20 ORANG
PENGATUR TK. I (II/d) = 3 ORANG
PENGATUR (II/c)
= 3 ORANG
PENGATUR MUDA (II/b) = 1 ORANG
PENGATUR MUDA (II/a) = 213 ORANG
JURU TK. I (I/d)
= 7 ORANG
JURU (I/c)
= 2 ORANG
JURU MUDA TK. I (I/b) = 3 ORANG
PENDIDIKAN :
S2
= 6 ORANG
S1
= 12 ORANG
D3
= 3 ORANG
SMA
= 280 ORANG
SLTP
= 11 ORANG
SD
= 12 ORANG
HONORER/BANPOL
322 ORANG
S 1 = 12 ORANG
SMA = 310 ORANG
16
DUKUNGAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PEMBINA TEKNIS OPERASIONAL SATPOL PP
4. Gubernur memberi penghargaan dedikasi dan loyalitas
kepada Aparatur Satpol PP berprestasi sebagai penegak
peraturan daerah, serta penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat.
5. Dukungan Alokasi dana APBD Provinsi Riau sebesar + 38,3 M
(Tahun 2012) dan + 42.7 M (Tahun 2013) untuk Belanja
Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
Beberapa Dukungan Kepala Daerah inilah yang diharapkan
menjadi spirit Satpol PP dalam menjalankan tugas-tugas negara.
17
5. REKOMENDASI GUBERNUR SEBAGAI PEMBINA
TEKNIS OPERASIONAL SATPOL PP
1. Satpol PP dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam
melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah, ketaatan
masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan
Daerah, peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat tetap berpedoman kepada Standar
Operasional Prosedur Satpol PP yang mengacu kepada
Petunjuk teknis SOP Satpol PP Provinsi yang telah ditetapkan
oleh Gubernur.
2. Kepada seluruh personil Satpol PP untuk ikut berkontribusi
positif dalam upaya Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat di Daerah dan berupaya peningkatan citra
dan kewibawaan Satpol PP dimata masyarakat.
18
REKOMENDASI GUBERNUR ……
3. Kepada seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
diingatkan untuk menjalankan amanah tugas sebagai abdi negara
dan abdi masyarakat yang lebih profesional, kompeten dan
berintegritas tinggi dari waktu ke waktu, karena sebagai individu,
personil Satpol PP merupakan garda terdepan dalam penegakan
peraturan daerah , penyelenggara ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat.
4. Kepada Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kabupaten/Kota, didalam
melaksanakan kewenangannya wajib terus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun
horizontal.
19
REKOMENDASI GUBERNUR ……
5. Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP Provinsi
dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin, membimbing,
mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
6. Penguatan peran Gubernur dalam usaha peningkatan kapasitas
sumber daya manusia Satpol PP, yang ditunjang oleh kelembagaan
yang kuat, anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai,
dapat lebih meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan
integritas anggota Satpol PP, sehingga pada gilirannya nanti dapat
lebih optimal membantu Kepala Daerah dalam penegakan
Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di daerah.
20
6. KESIMPULAN
• Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat melalui penegakan peraturan daerah merupakan
salah satu syarat yang cukup penting untuk dipenuhi, dalam
suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.
• Terwujudnya kondisi daerah yang kondusif bagi
penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat
ditandai dengan kondisi daerah yang tertib dan tentram,
dimana Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Derah
dapat ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya.
21
KESIMPULAN…..
• Gubernur sebagai Pembina teknis operasional Satpol PP
dilingkup Provinsi, akan terus memberikan dukungan
sepenuhnya penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, karena kondisi yang kondusif di
Provinsi
akan mempengaruhi ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota dan
tingkat nasional, sehingga turut mendorong keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan nasional.
SEKIAN TERIMA KASIH
22