Transcript - Ditjen PUM

PENGUATAN PERAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DALAM MENGAWAL PELAKSANAAN PEMILU 2014
Oleh:
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
UU NO. 32 TAHUN 2004
PASAL 13 & 14
HURUF C
PASAL 27 AYAT (1)
PASAL 148 AYAT (1)
HURUF C
URUSAN WAJIB YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
MELIPUTI PENYELENGGARAAN TIBUM &
TRANMAS
KEWAJIBAN KDH DAN WAKIL UNTUK
MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
DIBENTUKNYA SATPOL PP UNTUK
MEMBANTU KDH DALAM MENEGAKKAN
PERDA & PENYELENGGARAAN TIBUM &
TRANMAS
SATPOL PP MERUPAKAN APARAT PEMERINTAH DAERAH YG MENJALANKAN FUNGSI PENEGAKAN PERDA DAN
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN MASYARAKAT
MELALUI PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH SERTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KONSISTEN MENJAGA
CITRA DAN WIBAWA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PP NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PASAL 30
(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum
Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Gubernur,
Bupati
Dan
Walikota
Melakukan
Pembinaan Teknis Operasional Satpol PP.
PENJELASAN PASAL 30 AYAT :
(1) Pembinaan Umum Meliputi Pemberian Pedoman dan Standard, Bimbingan, Supervisi, Pendidikan dan
Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Satpol PP.
(2) Pembinaan Teknis Operasional Meliputi Pembinaan Kemampuan Polisi Pamong Praja Melalui
Pembinaan Etika Profesi, Pengembangan Pengetahuan Dan Pengalaman Di Bidang Pamong Praja.
PEMBINAAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DI DAERAH DIORIENTASIKAN KEPADA 4 HAL :
PENINGKATAN KAPASITAS
1. KELEMBAGAAN
2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
3. ANGGARAN
4. SARPRAS
PEMBINAAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERHADAP
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI DAERAH
MELALUI KEGIATAN
• FASILITASI
• REGULASI
• MONITORING
• EVALUASI
TIGA FAKTOR UTAMA DALAM MENUNJANG PEMBINAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI DAERAH
MENTERI DALAM NEGERI
(PEMBINA UMUM)
KDH (GUB, BUP/WALIKOTA)
PEMBINA TEKHNIS
OPERASIONAL
LEGISLATIF (DPR/DPRD)
DUKUNGAN POLITIS
APARAT SATPOL PP YANG PROFESIONAL, KOMPETEN DAN BERINTEGRITAS
TINGGI MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM), ANGGARAN DAN SARANA PRASARANA.
SINERGITAS
POLRI
INSTANSI
SATPOL PP
TERKAIT
TERCIPTANYA SITUASI
KONDUSIF, BAIK MENJELANG,
PADA SAAT DAN SETELAH
PENYELENGGARAAN PEMILU
(PP NO. 6 TAHUN 2010 PASAL 28
AYAT 1,2,3)
DIDASARKAN ATAS HUBUNGAN
FUNGSIONAL, SALING MEMBANTU
& SALING MENGHORMATI DGN
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN
UMUM & MEMPERHATIKAN
HIERARKI & KODE ETIK BIROKRASI
SERTA DISESUAIKAN DENGAN
TUGAS & TANGGUNGJAWAB
MASING - MASING
OPTIMALKAN PERAN AKTIF MASY. MELALUI TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT & TOKOH MASY DLM RANGKA
PENCEGAHAN & MENYELESAIKAN POTENSI GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT MELALUI PRINSIP – PRINSIP KEARIFAN LOKAL
SALAH SATU BAGIAN PENTING PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA
PEMILIHAN UMUM LANGSUNG LEGISLATIF, ANGGOTA
DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014
MASA KAMPANYE
11 JANUARI - 5 APRIL 2014
(SUMBER : KPU)
TAHUN 2014
PEMILIHAN UMUM LANGSUNG
LEGISLATIF, ANGGOTA DPD, (9 APRIL 2014)
PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN (9 JULI 2014)
DASAR KETERLIBATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PEMILU
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, PASAL 126
AYAT (1), (2), (3) DAN (4).
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD,
PASAL 152 AYAT (4) DAN PENJELASAN PASAL 152 AYAT (4).
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2008
PASAL 145 AYAT (1) DAN (2), YAITU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MEMBANTU KEPOLISIAN DAERAH
DALAM RANGKA MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA.
4. PERMENDAGRI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM .
5. PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA.
6. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120/1376/SJ TANGGAL 13 JUNI 2005 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KETENTERAMAN DAN KEAMANAN DALAM RANGKA
PILKADA/PEMILU.
UU NO 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Pasal 126
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu
kecamatan dan PPS;
b. penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu
kecamatan dan PPS;
c. pelaksanaan sosialisasi;
d. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
e. monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
f. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.
UU NO 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Pasal 126
(3) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan setelah ada
permintaan dari Penyelenggara Pemilu.
(4) Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat membantu pendanaan untuk kelancaran
penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN
KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
Pasal 2
(1) Satuan Linmas melaksanakan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan
penyelenggaraan pemilihan umum.
(2) Pengamanan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap
TPS; dan
b. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menjaga dan memelihara
ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS.
(3) Di setiap TPS ditempatkan 2 (dua) orang anggota Satuan Linmas yang disesuaikan
dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan untuk di tingkat Desa/Kelurahan,
Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN
KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
Pasal 2
(2) Pengamanan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap
TPS; dan
b. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menjaga dan memelihara
ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN
KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
Pasal 2
(3) Di setiap TPS ditempatkan 2 (dua) orang anggota Satuan Linmas yang disesuaikan
dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan untuk di tingkat Desa/Kelurahan,
Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.
RAPAT KOORDINASI NASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SELURUH INDONESIA TAHUN 2014
DALAM RANGKA PEMANTAPAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT KHUSUSNYA DALAM
MENGAWAL PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2014.
MENYAMAKAN PERSEPSI DAN POLA OPERASI BAGI SATPOL PP DAN SATLINMAS DI DAERAH JUGA POLRI, KPUD,
PANWASLU, KESBANGPOL SERTA PIHAK-PIHAK TERKAIT DI DAERAH MELALUI KERJASAMA YANG SINERGIS
DALAM MENUNJANG TERCIPTANYA SITUASI YANG KONDUSIF; BAIK MENJELANG, PADA SAAT DAN SETELAH
PELAKSANAAN PEMILU 2014
DATA ANGGOTA SATPOL PP
JUMLAH ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SELURUH INDONESIA
SEBANYAK 73.348 ORANG (DATA PER JANUARI 2014), YANG TERDIRI DARI :
PNS
-> 32.835 ORANG
HONORER -> 40.513 ORANG
DATA ANGGOTA SATLINMAS
JUMLAH ANGGOTA
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SELURUH INDONESIA : 941.529 ORANG
(DATA PER SEPTEMBER 2013)
JUMLAH TPS DALAM PEMILU 2014
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILU 2014 SEBANYAK 545.647 TPS (DATA KPU)