Transcript BAHAN RAKOR PERENCANAAN TAHUN 2013

Biro Organisasi Setda Prov DIY
Kelembagaan PEMDA DIY saat ini :
DASAR :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
2. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;
3. Peraturan perundangan lainnya terkait kelembagaan
perangkat daerah.
Kelembagaan PEMDA DIY Saat ini
 SEKRETARIAT DAERAH
ASISTEN
BIRO : 7
 LTD/LEMBAGA LAIN : 13
 DINAS : 13
 SEKRETARIAT DPRD
Lembaga Perangkat Daerah di Provinsi DIY terdiri dari:
-
Sekretariat Daerah:
-
- Asisten Administrasi Umum
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Asisten Pemerintahan dan Kesra
1) Biro Tata Pemerintahan
2) Biro Hukum
3) Biro Organisasi
4) Biro Umum Humas dan Protokol
5) Biro Adm Perekonomian dan SDA
6) Biro Adm Pembangunan
7) Biro Adm Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan
Sekretariat DPRD
-
Lembaga Teknis Daerah :
1) BAPPEDA
2) Badan DIKLAT
3) Badan Lingkungan Hidup
4) Perpustakaan dan Arsip Daerah
5) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
6) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
7) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
8) Badan KESBANGLINMAS
9) Inspektoral Provinsi
10) Badan Kepegawaian Daerah
11) RS Grhasia
12) Satpol PP

Dinas Daerah
1) Dinas Pertanian
2) Dinas Kelautan dan Perikanan
3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan
4) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5) Dinas Kebudayaan
6) Dinas Pariwisata
7) Dinas Sosial
8) Dinas Kesehatan
9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM
11) Dinas Perhubungan dan KOMINFO
12) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
13) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
-
Lembaga Lain :
1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kelembagaan PEMDA DIY ke depan
akan berubah sesuai Pengganti PP 41 tahun 2007
 Perubahan PP41/2007 pada tahun 2012:
1) Penyusunan PP Pengganti PP 41/2007 direncanakan
akan dilaksanakan bulen Mei 2012;
2) Penyusunan Pedoman dan Juknis Penataan OPD
sebagai Pelaksanaan PP 41/2007 direncanakan akan
dilaksanakan bulan Agustus 2012.
 Posisi UU 32/2007 :
 menjadi prioritas Prolegnas 2012
Gambaran rencana kelembagaan sesuai draft
Perubahan PP 41 adalah sebagai berikut:
Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas :
a. Sekretariat Daerah
b. Sekretariat DPRD
c. Dinas  tipe A eselon II a
tipe B eselon II b
tipe C eselon III a
d. Badan tipe A eselon II a
tipe B eselon II b
tipe C eselon III a
e. unit pelaksana daerah
f. Lembaga lain.
 PEMDA DIY Tahun
2012
:
melakukan Analisis Kelembagaan secara menyeluruh,
meliputi :
- Audit kelembagaan oleh MAP UGM
- Analisis Beban Kerja pada seluruh SKPD
 Untuk analisis kelembagaan saat ini telah dilakukan
inventarisasi data beban urusan pada SKPD dengan
menyebarkan form yang terkait dengan data-data
beban urusan, tanggal 24 Februari 2012 harus sudah
dikirim ke Biro Organisasi
 Analisis Beban Urusan  Beban Kerja akan
menentukan besaran organisasi
PEMDA DIY Tahun 2013 :
 Analisis Kelembagaan diselesaikan Tahun
2012
 PERDA Perubahan Kelembagaan Penataan
OPD sesuai dengan Perubahan PP 41/2007
direncanakan pembahasan pada tahun 2013
 Dilanjutkan penataan personil
 Untuk Perencanaan Kegiatan tahun 2013
masih menggunakan OPD yang diatur dalam
Perda 5, 6 dan 7 tahun 2008.
kelembagaan saat ini belum ada, yang ke
depan mendesak diwujudkan adalah :
- ULP (Unit Layanan Pengadaan) menjadi
unit tersendiri;
- LPSE (Layanan Pengadaan Secara
Elektronik) akan menjadi unit tersendiri
terpisah dari ULP.
- BP 4 menjadi Rumah Sakit Paru-paru
Respira;
STANDAR BELANJA dan SHBJ
PERANAN STANDAR BELANJA :
 Setiap
rencana kegiatan SKPD harus dilakukan
penyetaraan standar belanja sesuai jenis standar
belanja.
 Penyetaraan rencana kegiatan dalam Standar Belanja
baik Standar Belanja Umum dan/atau Standar Belanja
Khusus sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
 Prinsip : SATU KEGIATAN disetarakan dengan SATU
STANDAR BELANJA.
PENETAPAN STANDAR BELANJA
Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD
belum diatur dalam Standar Belanja :
 Standar Belanja Umum
 Standar Belanja Khusus
Kepala SKPD Dimohon mengusulkan rencana standar
belanja kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dengan
prinsip efisien, efektif dan akuntabel, untuk penyusunan
RAPBD Tahun 2013.
(bahan review ditunggu s.d 24 Februari 2012)
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA (SHBJ)
Standar Harga Barang dan Jasa
Daerah (SHBJD)
adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut
jenis, spesifikasi, kualitas, dan harga tertinggi dalam
periode tertentu.
1. Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD wajib
berpedoman pada DPA-SKPD yang telah ditetapkan.
2. Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang
ditetapkan dalam DPA-SKPD wajib berdasarkan harga
pasar.
3. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku
dipasaran sudah termasuk pajak
TERIMAKASIH