Transcript Paparan Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Selamat Datang di Badan PPSDM Kesehatan
RAPAT KOORDINASI
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SDM KESEHATAN
Tema:
Peningkatan Peran Dinas Kesehatan Provinsi
dalam Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
VISI PRESIDEN
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong
MISI PRESIDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan Negara hukum
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
Mewujudkan Indonesiua menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
3
NAWA CITA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Menghadirkan Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik
Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia
4
Derajat Kesehatan Masyarakat Setinggi-2nya
MISI KEMENKES
1. Meningkatkan
kemitraan
dan
pemberdayaan dalam
mewujudkan perilaku
sehat
dan
pembangunan
berwawasan kesehatan
2. Meningkatkan
pelayanan kesehatan
yang
komprehensif,
merata, bermutu, dan
berkesinambungan
3. Meningkatkan
ketersediaan,
pemerataan,
dan
kualitas sumber daya
kesehatan
4. Meningkatkan
tatakelola
kepemerintahan yang
baik dan bersih
 Kebutuhan Nakes
Di FasyankesS
(sesuai PERMENKES
56 & 75tahun 2014)
 Pendayagunaan
Nakes
UHH, AKI, AKB, GIZI, PM, PTM, KESLING, KUALITAS HIDUP
IMPACT
JUMLAH, JENIS, MUTU DAN SEBARAN SDM KES
-
Penurunan Gizi Buruk Masy,
Penurunan Kematian ibu dan kematian anak
Pemberantasan TBC dan Malaria
Penanggulangan HIV / AIDS
Menjamin akses thd air bersih dan obat esensial
-
JKN (UHC 2019)
Primer : DLP
Sekunder
Tersier
Yankes Terstruktur
UKP
UKM
 Lulusan Nakes
 Nakes dan Masy.
Yang Dilatih
Aparatur
Yang Dilatih
Registrasi Nakes
dan Bantuan
Pendidikan
 NSPK
 - Pembiayaan
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidiikan Kedokteran
UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang SKN
Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan RS
Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmaas
Kemenristek dan PT
Harmonisasi
Regulasi
Alih Bina
Badan
PPSDM
KemendIkbud
Kopertis
UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemda
1.
2.
3.
4.
5.
BBPK/Bapelkes
Poltekkes Kemenkes
PT Kesehatan Swasta
PT Kesehatan Pemda
SMK bidang Kesehatan
Morato
rium
Fungsi
Pembinaan ?
(PEMDA)
Dinas
Kesehatan
PENGEMBANGAN
DAN
PEMBERDAYAAN
SDM KESEHATAN
Formasi
Pegawai
Wakil
Pemerintah
1
Perencanaan &
Pemenuhan Kebutuhan
Tenaga Kesehatan
2
Pendayagunaan &
Distribusi Retensi
Tenaga Kesehatan
3
Pembinaan dan
Pengawasan Tenaga
Kesehatan
Mapping Data Tenaga Kesehatan
Tubel dan PPDS/PPDGS, Internsip, PTT, Team Based (DTPK)
PERAN DINAS KESEHATAN
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidiikan Kedokteran
UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang SKN
Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan RS
Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmaas
Peran dan Fungsi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Kementerian
Kesehatan
Oleh:
Prof. Dr. Fasli Jalal, PhD. Sp.G.K (Pakar Pendidikan/Kepala BKKBN)
Regulasi Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan
Oleh:
(SAM Bidang Mediko Legal Kemenkes)
Perencanaan, Pendayagunaan serta Pembinaan dan
Pengawasan SDM Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Jawa Timur dan Sumatera Barat
Oleh:
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Jatim dan Sumbar
PEMBAHASAN PAPARAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
( 1. Prof.DR. Joko Santoso ; 2. Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K), Sp.Kp, ;
3. DR.Made Suwandi MSoc.Sc; 4. dr. Krishnajaya)
Paparan Pakar dan Praktisi
Kesepakatan
PERAN DINAS
KESEHATAN DI
DALAM
PENGEMBANGAN
DAN
PEMBERDAYAAN
SDM KESEHATAN
Diskusi Kelompok