Transcript Drs. Sumarsana, M.Si.

Sekolah Inklusi:
Solusi Pendidikan Untuk Semua
Drs. SUMARSANA, M.Si.
(Kepala Dinas Pendidikan)
Visi Kabupaten Kulon Progo
2011-2016
“ Terwujudnya masyarakat Kulon
Progo yang sehat, mandiri,
berprestasi, adil aman dan
sejahtera berdasarkan iman
taqwa ”.
Misi Kabupaten Kulon Progo
Mewujudkan Visi ditempuh 6 misi pembangunan :
1) Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan
berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi,
ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan
kualitas keagamaan.
2) Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur
pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good
governance.
3) Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah yang berbasis pada
sektor pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang
berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada
pemberdayaan masyarakat
4) Meningkatkan
pelayanan
infrastruktur
yang
mendukung
pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia.
5) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
secara optimal dan berkelanjutan.
6) Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian,
perlindungan dan penegakan hukum.
SEBELUM DI RUBAH
VISI DINAS PENDIDIKAN KULON PROGO
RPJMD 2011 - 2016
“Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Prima di Kulon
Progo, berdasarkan Budaya dan Sumber daya lokal,
Untuk menjadikan Manusia Beriman, Taqwa, dan unggul
di Tingkat Nasional dan Internasional”
MISI DINDIK RPJMD 2011 – 2016
(ada 16 MISI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Meningkatkan pelayanan dan pemerataan PAUD
Meningkatkan Mutu wajar Dikdas
Menuntaskan Wajar 12 Tahun
Meningkatkan tata kkellola dan transparasii pengelolaan Dindik dn Satuan
Pendidikan
Meningkatkan mutu dan kesejahhteraan
Meningkatkan penguasaan, penggunaan dan pengembanngan iptek
Meningkatkan pemanfaatan budaya dan sumber daya lokal.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sapras
Meningkatkan kualitas pembelajaran
Meningkatkan pelayanan pendidikan khusus
Meningkatkan disiplin,budi pekerti, iman dan taqwa
Merintis ISO 9004-2000 di Dindik dan pengembangan ISO 9001-2000 di satuan
pendidikan
Meningkatkan dikdas dikmen bertaraf nasional dan internasional yg
berbbasis keunggulan lokal
Meningkatkan kualitas lulusan pada dikmen untuk memasuki pendidikan
tinggi dan dunia kerja
Meningkatkan dan mmengembbangkan PKBM DAN PPKM
Meningkatkan dan mengembangkan minnat, bakat dan prestasi pelajar
SETELAH DI RUBAH
(MENDASAR PADA)
1. PERDA KABUPATEN KULON PROGO NO 11 TAHUN 2013,
Pembentukan Org dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
(Dindik)
2. PERATURAN BUPATI KULON PROGO NO 7 TAHUN 2014, Perub
RPJMD Kab KP Tahun 2011-2016
3. PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2011, SPM Bid Pendidikan
4. PERATURAN BUPATI NO 60 TAHUN 2013, Uraian Tugas pada
Unsur Organisasi Terendah Dindik
5. KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN KULON PROGO NO
421/222/KPTS/2012 , RENSTRA DINDIK TAHUN 2011-2016.
Visi Dinas Pendidikan
2014-2016
Visi Dinas Pendidikan sebagai penjabaran
Misi 1. Kabupaten Kulon Progo :
“Terwujudnya peningkatan
kualitas pendidikan yang
berkarakter dan berprestasi
berdasarkan budaya dan sumber
daya lokal “
Misi Dinas Pendidikan
(dari 16 MISI menjadi 2 MISI)
1. Meningkatkan pelayanan
dan pemerataan pendidikan.
2. Meningkatkan manajemen
pendidikan dan SDM
pendidik dan tenaga
kependidikan.
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Target Kinerja sasaran pada tahun
Satuan
2012
2013
2014
2015
2016
%
98,17
98,19
98,26
98,4
98,43
2 Rata-rata
lama sekolah
tahun
8,37
8,37
8,38
8,39
8,4
3 Angka Melek
Huruf
%
92,04
92,08
92,12
92,16
92,2
Terwujudnya
Meningkatnya
peningkatan
mutu
pengelolaan
pendidikan
pendidikan dan
SDM pendidik dan
tenaga
kependidikan
4 Angka
Kelulusan
%
99,51
99,95
99,99
100
100
5 Guru layak
mengajar
%
58,85
73,22
73,54
74,12
74,51
Terwujudnya
Meningkatnya
peningkatan peran peran serta
serta pelajar
pelajar
6 Prestasi
pelajar
%
74,99
79,14
81,77
85,57
86,13
Terwujudnya
Meningkatnya
peningkatan
akses
pelayanan dan
pendidikan
akses pendidikan
1 Angka
Partisipasi
Sekolah
Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
sesuai Tujuan dan Sasaran RPJMD
Indikator
No Kinerja
Sasaran
Kondisi
Kinerja
Satuan
Awal
RPJMD
2011
1 Angka Ratarata Lama
Sekolah
tahun
2 Angka Melek
Huruf
3 Persentase
akses dan
mutu
pendidikan
8,37
Target Capaian Setiap tahun
Kondisi
Kinerja
Akhir
RPJMD
2012 2013 2014 2015 2016
8,37
8,37
8,38 8,39 8,40
8,40
%
92,00 92,04 92,08 92,12 92,1 92,2
6
92,2
%
89,96 91,05 90,63 90,78 90,9 91,9
3
3
91,93
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan
No. Indikator Kinerja Program
1
2
3
4
5
6
7
Cakupan layanan
PAUD dan Non Formal
Capaian kinerja
akses/pemerataan
pendidikan dasar
Capaian kinerja
akses/pemerataan
pendidikan menengah
Capaian kinerja
peningkatan mutu
Guru
Capaian kinerja
peningkatan mutu
pendidikan
Capaian kinerja
pendidikan non formal
Capaian peran serta
pelajar
Satuan
%
%
%
%
%
%
%
Baseline
data
Tahun
2011
53,35
79,81
92,13
73,53
93,30
76,96
71,57
SKPD
Penanggung
Jawab
Target Kinerja Program
2012
53,38
80,83
95,66
73,25
93,67
69,83
74,99
2013
50,37
81,70
93,95
77,88
93,80
79,52
79,14
2014
50,99
85,13
93,84
78,12
93,97
80,51
81,77
2015
51,10
88,88
95,11
79,88
94,12
81,04
85,57
2016
51,20
Dinas
Pendidikan
93,17
Dinas
Pendidikan
95,95
Dinas
Pendidikan
81,87
Dinas
Pendidikan
94,43
Dinas
Pendidikan
81,57
Dinas
Pendidikan
86,13
Dinas
Pendidikan
Strategi dan Kebijakan
MISI 1:
Meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan
Tujuan
Sasaran
Terwujudnya Meningkatny
peningkatan
a akses
pelayanan dan pendidikan
akses
pendidikan
Strategi
Meningkatkan angka
partisipasi sekolah
Meningkatkan ratarata lama sekolah
Meningkatkan angka
melek huruf
Kebijakan
Meningkatkan
cakupan layanan
PAUD
Meningkatkan capaian
kinerja akses/
pemerataan pendidikan
dasar
Meningkatkan capaian
kinerja akses/
pemerataan pendidikan
menengah
Meningkatkan capaian
kinerja pendidikan non
formal
Strategi dan Kebijakan
MISI 2 :
Meningkatkan manajemen pendidikan dan SDM pendidik dan tenaga
kependidikan
Tujuan
Terwujudnya
peningkatan
pengelolaan
pendidikan
dan SDM
pendidik dan
tenaga
Kependidikan
Sasaran
Meningkatnya
mutu
pendidikan
Meningkatnya
peran serta
pelajar
Strategi
Meningkatkan
angka
kelulusan
Kebijakan
Meningkatkan
capaian kinerja
peningkatan mutu
pendidikan
Meningkatkan Meningkatkan
guru layak
capaian kinerja
mengajar
peningkatan mutu
guru
Meningkatkan Meningkatkan
prestasi pelajar capaian peran serta
pelajar
Program untuk pencapaian tujuan dan sasaran
•
•
•
•
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Program Pendidikan Menengah
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
• Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
• Program Pendidikan Non Formal
• Program Peningkatan Peran Serta Pelajar.
Pendahuluan (1)
• Anak adalah amanah dari Tuhan yang
dititipkan kepada para orang tua di
seluruh dunia.
• Tidak ada seorang anakpun yang dapat
memilih, apakah anak itu bisa menjadi
baik atau buruk, dilahirkan normal atau
tidak.
• Semua itu sudah menjadi kuasa Tuhan.
Pendahuluan (2)
• Seperti yang telah disampaikan dalam firman Allah
SWT dalam QS. Al An’am:59 yang artinya: “Dan pada
sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak
ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia
mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan
tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia
mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang
basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam
kitab yang nyata (Lauh Mahfudz).
Pendahuluan (3)
• Sebagai manusia, ABK memiliki hak untuk
tumbuh kembang di tengah keluarga,
masyarakat, dan bangsa.
• ABK memiliki hak untuk sekolah sama seperti
saudara lainnya yang tidak memiliki kelainan
atau normal.
• Tidak ada satu alasan bagi Sekolah Luar Biasa
(SLB) dan Sekolah Umum (SD, SMP, SMA, SMK
sederajat) dimanapun, melarang ABK untuk
masuk ke sekolah tersebut.
Sekolah Inklusi ??? (1)
• Menurut Stainback Sekolah Inklusi adalah Sekolah yang
menampung semua siswa di kelas yang sama.
• Kemudian Staub dan Peck mengemukakan bahwa
Pendidikan Inklusif adalah Penempatan Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK) tingkat ringan, sedang dan
berat, secara penuh di kelas reguler.
• Sedangkan Sapon-Shevin menyatakan bahwa
Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan
yang mempersyaratkan agar ABK dilayani di sekolahsekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman
seusianya.
Sekolah Inklusi… ??? (2)
• Sekolah Inklusi (di Indonesia) adalah
sekolah biasa (SB) yang mengakomodasi
semua peserta didik baik anak normal
maupun anak berkebutuhan khusus (cacat
fisik, intelektual, sosial, emosional, mental,
cerdas, berbakat istimewa, daerah
terpencil/terbelakang, suku terasing,
korban bencana alam/bencana sosial/
miskin).
Sekolah Inklusi… ??? (3)
• ABK: mempunyai perbedaan pangkat, warna kulit,
gender, suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama,
tempat tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim,
yatim piatu, anak pedesaan, anak kota, anak terlantar,
tuna wisma, anak terbuang, anak yang terlibat dalam
sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik
senjata, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba
HIV/ AIDS (ODHA), anak nomaden, dll  sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhannya.
Model Pendidikan Inklusi (1)
Model Pendidikan Inklusi (2)
4. Bentuk kelas reguler dengan cluster dan pull out:
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di
kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktuwaktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber
untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus.
5. Bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian:
Anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah
reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat
belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler.
Model Pendidikan Inklusi (3)
6. Bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler:
Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada
sekolah regular.
Pendidikan Untuk Semua (1)
• Hakekat dari “Pendidikan untuk Semua” adalah
mengupayakan agar setiap warga negara dapat
memenuhi haknya, yaitu layanan pendidikan.
• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas psl 5 ayat 5
“Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan
meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.
Asumsi dasar
1.
Layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus
dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu, PDBK yang mengalami
hambatan belajar tingkat ringan dan tingkat sedang/berat.
2.
Kriteria yang digunakan untuk menetapkan kategori ringan dan
sedang/berat adalah: (1) tingkat kecerdasan (2) hambatan komunikasi
dan interaksi; dan/atau (3) hambatan perilaku.
3.
PDBK kategori hambatan belajar tingkat ringan didorong mengikuti
pendidikan di kelas inklusif dengan menggunakan kurikulum reguler.
4.
PDBK kategori hambatan belajar tingkat sedang/berat didorong
mengikuti pendidikan di sekolah khusus atau di kelas khusus di sekolah
reguler dengan menggunakan kurikulum pendidikan khusus.
5. Jenis PDBK pada kurikulum pendidikan khusus 2013 yang
dipersiapkan dokumennya terdiri atas: (1) Tunanetra; (2)
Tunarungu; (3) Tunagrahita; (4) Tunadaksa; dan (5) Autis.
6. PDBK selain yang disebutkan dalam butir 5 akan disediakan
dalam bentuk pedoman-pedoman.
7. Setiap PDBK berhak mendapat layanan PROGRAM
KEBUTUHAN KHUSUS.
8. Program kebutuhan khusus pada jenjang SD dan SMP
disediakan alokasi waktu terstruktur, sedangkan pada
jenjang SMA bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan.
KURIKULUM PENDIDIKAN UNTUK ABK
ONE CURRICULUM FRAMEWORK FOR ALL
KURIKULUM 2013
YANG DISESUAIKAN
DENGAN
KARAKTERISTIK ABK
KURIKULUM 2013
SEKOLAH
REGULER
SEKOLAH
KHUSUS
TUNANETRA
TUNARUNGU
KELAS INKLUSI
KELAS KHUSUS
R
i
n
g
a
n
TUNAGRAHITA
TUNADAKSA
AUTIS
S
e
d
a
n
g
/
B
e
r
a
t
MODEL LAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS
1
KELAS INKLUSI
inklusi
2
KELAS KHUSUS
SEKOLAH KHUSUS
3
Segregasi
Sekian, Terima Kasih