Transcript Aktualisasi Kebijakan Pendidikan dalam Pemerataan Kesempatan

AKTUALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM
PEMERATAAN KESEMPATAN DAN AKSES SERTA
PENINGKATAN MUTUMELALUI PROGRAM
PENDIDIKAN INKLUSIF
oleh: DR. Praptono, M.Ed.
Milestone 10 Tahun
Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
2012
Perbaikan Penyaluran BOS
Rintisan PMU
UU-Dikti
BOP-PTN
Subak diakui
2010
UNESCO
Reformasi Birokrasi •
PP 66/2010 •
Beasiswa Bidik Misi •
DPPN •
2008
WAJAR DIKDAS
9 Tahun tercapai
2006
Sertifikasi
Guru
2004
baseline
2005
• Awal BOS
• UU Guru
dan Dosen
94,1
58,0
49,0
14,3
* Angka sementara
2009
2007
20% APBN
Tunjangan
Profesi Guru untuk
pendidikan
% APM SD/MI
% APM SMP/MTs
% APK SMA/SMK/MA
% APK PT
•
•
•
•
•
2014
2013
• PMU
• Integrasi UN
• Kurikulum 2013
• Akademi Komunitas
• World Cultural Forum
2011
• Pendidikan Karakter
• Integrasi Kebudayaan
• Rehab SD-SMP
• Sarjana Mengajar di 3T
• Tari Saman diakui
UNESCO
Target Target RPJMN/
Capaian 2013 Kontrak Kinerja
*
95,55
95,7
95,8
96,0
77,71
78,8
80,0
76,0
76,40
78,7
82,0
85,0
27,10
27,9
28,7
25,0
2
4 Isu Pokok Pembangunan
Pendidikan dan Kebudayaan
AKSES
MUTU & RELEVANSI
PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
TATA KELOLA
Masalah & Tantangan





Populasi yang besar
Disparitas sosial, ekonomi, geografis
Daya tampung terbatas
Pemerataan Layanan.
…
•
•
•
•
•
•
Peningkatan kelayakan Sarana-prasarana
Kualitas & distribusi guru
Pendidikan karakter
Keselarasan dengan dunia kerja
Kompetensi Lulusan
…
• Konservasi produk budaya masih terbatas
• Diplomasi budaya belum dimanfaatkan
secara efektif
• Pengembangan, pembinaan, dan
pelindungan bahasa dan sastra masih
terbatas
• ...
• Penggunaan sumberdaya belum efisien
• Kurang fokus pada tupoksi
• Kurang transparan
• Kurang akuntabel
• …
Arah Kebijakan
memastikan
ketersediaan dan
keterjangkauan
meningkatkan mutu
dan relevansi secara
berkelanjutan
menuntaskan konservasi,
pengembangan, dan
promosi budaya dan
bahasa
memastikan
sumberdaya dikelola
efisien, efektif,
transparan, akuntabel
*
Hak Belajar
Hak Belajar 9 Tahun
Wajib
Belajar
9 Tahun
Kepastian bagi semua warga
negara untuk memperoleh
pendidikan minimal sampai
lulus Setara SMP tanpa
kecuali!
JENIS LAYANAN PENDIDIKAN
1. PENDIDIKAN INKLUSIF
 Sekolah Biasa/Sekolah Umum, yang mengakomodasi semua Anak
Berkebutuhan Khusus
2. PENDIDIKAN KHUSUS
 Kecacatan : TKLB, SDLB, SMPLB, SMLB
 Berkecerdasan Istimewa (a.l. : Program “Aksel”) & Berbakat Istimewa
3. PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Sekolah layanan khusus untuk anak-anak :
 Daerah terbelakang, terpencil, pulau-pulau kecil, pedalaman, beberapa Sekolah
Indonesia Luar Negeri (SILN), anak TKI
 Masyarakat etnis minoritas terpencil
 Pekerja anak, pelacur anak/trafficking/pelacur anak, lapas anak/anak di lapas
dewasa, anak jalanan/pemulung
 Pengungsi anak (gempa, bencana, konflik)
7
Sebutan untuk ABK:
• Impairment mengacu pada
ketidaknormalan, ketidakfungsian
atau kekurangan fungsi organ atau
sistem kerja.
• Disability merupakan konsekuensi
fungsional dari ketidakfungsian.
• Handicap merupakan konsekuensi
sosial atau lingkungan dari
ketidakmampuan dan
ketergantungan dirinya untuk
dilayani oleh lingkungan
"Student with special
needs“:
A student who has a disability of
the intellectual, physical, sensory,
emotional or behavioral nature;
has a learning disability; or has
special gifts or talents.
Anak dikatakan memiliki
kebutuhan khusus dalam
pendidikan jika mereka memiliki
kesulitan belajar yang
menyebabkan mereka
membutuhkan pelayanan
khusus agar keluar dari
kesulitannya
Empat hal dimana setiap ABK
membutuhkannya, yaitu:
1. Komunikasi dan interaksi
2. Berpikir dan pembelajaran
3. Sikap, emosional dan
perkembangan sosial
4. Sensory dan/atau fisik
Levels of Interventions/Supports
Tipe Intervensi
Prevensi Tersier/Intervensi
• Individual Student Planning Team
• Penanganan individual
• Kerja sama dengan stakeholder
(keluarga/komunitas)
Anak dengan
kebutuhan
lebih khusus
(1% - 5%)
Anak dengan
kebutuhan khusus dan
beresiko mengalami
gangguan (5% - 15%)
Intervensi dengan Target
Intervensi Terpilih
Prevensi Sekunder/Intervensi
Prevensi Primer
Anak tanpa kebutuhan khusus
(80% - 90%)
• Instruksi khusus
• Mentoring
• Manajemen Diri
• Perubahan jadual
• Dukungan tambahan
Intervensi Umum Terencana
• Instruksi akademik umum
• Kolaborasi
• Akomodasi
• Aktivitas vokasional
• Violence Prevention Skills
Walker, H. M., Horner, R. H., Sugai, G., Bullis, M., Sprague, J. R., Bricker, D., & Kaufman, M.J. (1996). Integrated approaches to preventing
antisocial behavior patterns among school-age children and youth. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 4, 194-209.
13
Kesetaraan Dalam Pendidikan
“..setiap warga negara, tidak memandang
ras, agama, suku, jender, keterbatasan fisik dan
mental berhak memperoleh layanan pendidikan dan
perlindungan dari diskriminasi.. ”
●Kebutuhan Khusus: Disabilitas , Istimewa,
●Layanan Khusus: Terluar, Terpencil,.
●Non-formal
●Informal
umum
khusus
khusus
selalu saja ada warga yang khusus…
yang memerlukan perhatian sangat khusus…
dengan layanan yang sangat khusus pula…
SUMBER ENERGI MELAYANI ABK
1. Membangun Mimpi (Inspiring and
Empowering Dream)
2. Kesamaan hak (Focus on Equity)
3. Mengedepankan kerjasama
daripada persaingan (Collaborative
rather than Competition)
PERTIMBANGAN PENEMPATAN SATUAN
PENDIDIKAN BAGI ABK BERDASARKAN
EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN
SEKOLAH KHUSUS
SEKOLAH REGULER
RINGAN
TINGGI
TINGKAT KELAINAN
TINGKAT INTELEKTUAL
BERAT
RENDAH
On the principle of “one curriculum
framework for all”, students with
special educational needs, like their
able counterparts follow the
mainstream school curriculum and
are offered essential life-long
learning experiences.
1.
Setiap ABK memiliki hak untuk mengikuti pendidikan di sekolah khusus
atau sekolah reguler.
2. Filosofi dasarnya adalah LRE (Least restrictive environmental) =
mendorong ABK semaksimal mungkin untuk bergabung dalam
lingkungan yang umum/luas (mainstream/inclussion).
3. Beberapa ABK dengan kondisi (kriteria) tertentu, disarankan untuk
mengikuti pendidikan di sekolah khusus.
4. Kriteria yang menjadi dasar pertimbangan yaitu:
*ABK yang disertai hambatan intelektual.
*ABK yang disertai hambatan perilaku (sosio-emosi) yang cukup
signifikan.
*ABK dengan derajat kelainan berat
*ABK dengan kelainan kompleks (tunaganda)
KURIKULUM PENDIDIKAN
KHUSUS
PENGAYAAN - PENDALAMAN
KURIKULUM REGULER
REMEDIAL
KURIKULUM PENDIDIKAN
KHUSUS
POLA PIKIR KURIKULUM NASIONAL 2013
MAINSTREAM
19
MODEL PENDIDIKAN KHUSUS
(PENDIDIKAN UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS)
1
2
3
Full Inclusion
(inclusive classroom)
MAINSTREAM
(REGULAR SCHOOL)
Special class
Special
school
SEGREGATION
(SPECIAL INSTITUSION)
1. In integrated settings (inclusion) in mainstream classes.
Kurikulum 2013 dilengkapi dengan PEDOMAN KHUSUS untuk proses
pembelajaran dalam kelas inklusi pada satuan pendidikan induk.
2. In special classes attached to ordinary schools.
Kurikulum 2013 dilengkapi dengan PEDOMAN KHUSUS untuk proses
pembelajaran dalam kelas khusus bagi anak berkebuhan khusus pada
satuan pendidikan induk.
3. In special schools (exclusion).
a. Kurikulum 2013 disesuaikan dengan jenis kelainan dalam unsur: (1)
KI, Matapelajaran, dan KD; atau (2) hanya Matapelajaran dan KD;
atau (3) hanya KD;
b. Penambahan matapelajaran yang terkait dengan kebutuhan khusus
anak; dan
c. Pedoman implementasi.