Transcript klik materi - Kanwil Kemenag Banten

KEBIJAKAN KEMSETNEG TERKAIT
PENGGUNAAN TENAGA ASING/BANTUAN
LUAR NEGERI BAGI LEMBAGA KEAGAMAAN
DAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Disampaikan dalam rangka Orientasi Pendayagunaan/
Pengelolaan Orang Asing pada Kementerian Agama
Cikarang Industrial Estate I, 6Mei 2014
BIRO KERJASAMA TEKNIK LUAR NEGERI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
1
PENGERTIAN KERJA SAMA TEKNIK
LUAR NEGERI
Pada mulanya disebut sebagai bantuan
teknik yaitu bantuan berupa sumbangan dari
luar negeri di bidang teknik, ilmu
pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi tidak
termasuk di dalamnya kredit-kredit dan
penanaman modalasing (Pasal 1 ayat (1)
Keputusan Presidium Kabinet No.
81/U/4/1967 Tahun 1967)
2
ISTILAH BANTUAN TEKNIK LUAR
NEGERI BERALIH MENJADI KERJA
SAMA TEKNIK, KARENA:
1)Pihak luar negeri juga memperoleh keuntungan
dari program kerja sama;
2) Pemerintah Indonesia pada umumnya
menyediakan dana pendamping (counterpart
funding);
3)Pemerintah Indonesia juga menyediakan
berbagai fasilitas , staf/tenaga ahli badan
donor serta peralatan proyek (seperti:
kemigrasian, pajak, bea cukai)
3
TUJUAN KERJA SAMA TEKNIK
LUAR NEGERI
● Meningkatkan kemampuan dan keterampilan
SDM melalui alih teknologi dan pengetahuan
dari pihak asing kepada tenaga/lembaga
Indonesia.
●
Mendukung pelaksanaan pembangunan,
peningkatan kesejahteraan dan upaya
pengentasan kemiskinan.
4
SUMBER PEMBIAYAAN
● Sepenuhnya hibah luar negeri;
●
Sebagian besar dari dana hibah luar negeri
dan sebagian lagi dari dana Rupiah sebagai
counterpart budget.
5
MITRA KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI
● Perwakilan Negara Asing : Negara Maju, Negara Middle
Income Countries, Negara Berkembang lainnya.
●
Perwakilan Badan-badan Internasional di bawah PBB,
Organisasi Multilateral, Organisasi Regional
●
NGO Asing: Ford Foundation, Care, CRS, Qatar
Foundation
●
Badan Swasta Asing Lainnya: Lembaga Pendidikan,
Lembaga Penelitian, Kebudyaan dlsb.
6
KOMPONEN PROGRAM KTLN
a. Proyek kerja sama teknik (satu paket program,
tenaga asing, pelatihan, dan peralatan);
b. Penugasan tenaga asing;
c. Penyediaan beasiswa pendidikan pascasarjana (Master/Ph.D);
d. Program pelatihan jangka pendek;
e. Bantuan peralatan;
f. Program kemanusiaan.
7
PENGERTIAN TERKAIT TA







Surat Persetujuan: Adalah surat pemberian izin dari Pemerintah melalui Mensesneg bagi
penugasan tenaga asing di Indonesia oleh mitra KST yang ditandatangani oleh pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri Sekretaris Negara
Biro KTLN Kemsetneg: Unit Kerja di lingkungan Kemsetneg bertugas menyelenggarakan
koordinasi pelaksanaan kerja sama teknik antara Pemri dengan Pihak LN, berupa
pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi KST dan administrasi
PDLN dan pemberian fasilitas KST
Instansi Pelaksana: Adalah Kementerian /Lembaga yang melaksanakan program/kegiatan
berdasarkan perjanjian kerja sama teknik yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia
Focal Point : pada unit kerja instansi pelaksana yang ditunjuk dan berwenang menangani
administasi KST luar negeri
(Unit yang ditugasi pada Kementerian Agama yaitu Biro Hukum dan KLN).
Penugasan Tenaga Asing, meliputi pejabat atau staf asing, tenaga ahli, konsultan, tenaga
sukarela, pengajar/akademisi, misi dan tenaga magang
Dokumen Perjanjian Payung: Naskah perjanjian antara Pemri dengan negara lain, OI atau
subyek hukum Internasional lainnya dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam HI
dibuat secara tertulis, bersifat umum dan dapat dijadikan rujukan terhadap perjanjian yang
lebih teknis. (Cth. Perjanjian KSET).
Dokumen KST: Naskah perjanjian antara Indonesia dengan negara lain, OI atau subyek
hukum internasional lainnya menjadi dasar pelaksanaan KST dalam bentuk al: MoU, subsidiary
arrangement, implementation arrangement, dan record discussions.
8
PENUGASAN TENAGA ASING (TA)
Mengapa Tenaga Asing dibutuhkan?
 Penugasan TA diperlukan untuk meningkatkan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
memperlancar proyek pembanguan yang memerlukan
keahlian khusus yang belum cukup dimiliki Indonesia
serta untuk memperkaya wawasan kebudayaan.
 Pengunaan TA harus selektif dan bertanggungjawab
9
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK:
• Penugasan TA terlebih dahulu diizinkan oleh
Pemerintah melalui Mensesneg
• Patuh pada peraturan PUU dan keutuhan NKRI
• Bekerja pada waktu yang ditentukan
• Koordinasi dan menyampaikan laporan
• Tidak melakukan kegiatan politik
• Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban
umum, adat-istiadat, kebudayaan dan agama
• Tidak menyebarkan agama, kegiatan komersial dan
penggalangan dana
10
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK:
•
•
•
•
Tidak terlibat kegiatan intelijen dan membawa
peralatan dan perlengakapan khusus intelijen
Mitra KST/instansi pelaksana tempat tenaga asing
ditugaskan bertanggungjawab atas pengurusan izinizin terkait dengan penugasannya.
Security clearance(rekomendasi dari instansi tyang
berwenang di bidang keamanan) untuk penugasan ke
daerah tertentu.
Jangka waktu penugasan TA maksimal 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang.
11
TATA CARA PENUGASAN TA
Cara I
2
3
KEMSET
NEG
1
4
DONOR
INSTANSI PENGGUNA
Keterangan bagan:
1.
Permohonan Permintaan Tenaga Asing, melampirkan TOR (nama program,
rincian kegiatan, tempat kegiatan, kriteria, jangka waktu penugasan,
pengalaman kerja, pembiayaan, fasilitas, co-worker)
2.
Meneruskan Permintaan kepada Donor
3.
Konfirmasi Ketersediaan dan Permohonan Penugasan,
melampirkan TOR, CV, Foto Copy Paspor
4.
Surat Persetujuan Penugasan
Cat: Penugasan ke NAD, Papua dan Maluku perlu Security Clearance BIN & BAIS
12
TATA CARA PENUGASAN
TENAGA ASING
Cara II
1
KEMSET
NEG
2
3
4
DONOR
INSTANSI PENGGUNA
Keterangan bagan:
1.
Permohonan Persetujuan Penugasan Tenaga Asing,
melampirkan TOR, CV, Foto Copy Paspor
2.
Meminta Tanggapan kepada Instansi Pengguna
3.
Menyampaikan Tanggapan/Rekomendasi,
untuk perpanjangan melampirkan laporan evaluasi, foto copy IMTA dan SKLD
4.
Surat Persetujuan Penugasan
Cat: Penugasan ke NAD, Papua dan Maluku perlu Security Clearance BIN & BAIS
13
PENGGUNAAN SURAT PERSETUJUAN
• Dasar legalitas penugasan di Indonesia
• Salah satu syarat pengurusan Visa, Izin, tinggal, izin
keluar masuk, IMTA, SKLD dan Surat Keterangan
Jalan (SKJ)
• Dasar pemberian fasilitas kerjasama teknik, sesuai
dengan PUU
14
DASAR KERJASAMA
PEMANFAATAN TENAGA ASING
(GURU/DOSEN) MESIR
* Persetujuan Kebudayaan antara Pemerintah RI dengan Republik
Arab Mesir, 10 Oktober 1955
* Protokol Kerja sama Bidang Agama dan Wakaf antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir,
11 Mei 1992
BIDANG TUGAS TENAGA ASING:
* Pengajar Bahasa Arab
TEMPAT PENUGASAN:
* Pondok Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi Islam, Lembaga
Bahasa Arab
• Jakarta, Jatim
• LOKASI PENUGASAN:
• , Jabar, Jateng, Lampung, Sumsel, Sumbar, Sumut, Sulsel, Kalsel,
Kalbar, NAD
15
PEMANFAATAN TENAGA ASING
(GURU/DOSEN) ARAB SAUDI
DASAR KERJASAMA
* Persetujuan Kerjasama di Bidang Ilmu Pengetahan dan
Pengajaran Islam antara Pemerintah Republik Idonesia dan
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, 19 Mei 1981
BIDANG TUGAS TENAGA ASING:
• PengajarBahasa Arab
TEMPAT PENUGASAN:
• PerguruanTinggi Islam, LembagaBahasa Arab
16
PENUGASAN MAHASISWA ASING
DI LINGKUNGAN KEMENAG
BEASISWA KEMENAG
*Diberikan kepadamahasiswa asing untuk belajar diberbagai
ilmu terutama di Universitas Islam Negeri Indonesia
NEGARA YANG DIUNDANG
• Negara-negara di Asia Tenggara (mis. Thailand, Vietnam) dan
Negara lainnya mis. Afrika Selatan
JUMLAH
• Lebihdari 40 Mahasiswa
17
Berdasarkan SP KemSetneg,
Kem. Agama berkewajiban mengurus berbagai perijinan bagi
tenaga asing dimaksud, yaitu:
*Ijin Tinggal/Visa, Exit-Re-entry Permit (ERP) dan Multiple ExitReentry Permit (MERP) dari Dit. Konsuler Deplu (pemegang
paspor dinas)/Ditjen. Imigrasi (pemegang paspor biasa)melalui Nota Dinas Kem Setneg):
* Surat Keterangan/Ijin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA)
dari Ditjen Binalat pendagri, Kemenakertrans;
*Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) bila jangka waktu
penugasan lebih dari 3 bulan dan Surat Keterangan Jalan (SKJ)
bila penugasan lebih dari 1 propinsi, dari Dit. Baintelkam
POLRI.
18
Hal-hal Yg Menonjol Terkait
Administrasi Penugasan TA
•
Persyaratan pengajuan tidak lengkap. Contoh: (TOR), copy paspor, DRH,
laporan kerja/evaluasi.
•
Banyaknya overstay TA karena kelalaian pengajuan permohonan perpanjangan
(karena ketidaktahuan prosedur yang harus diikuti), termasuk dokumen izin
tinggal TA, SKLD, Security Clearance dlsb.
•
Pembebanan ‘biaya’ pengurusan perizinan yang memberatkan user/pengguna.
•
T.A. Sudah ditempatkan sebelum diterbitkan Surat Persetujuan oleh Mitra
KST/Kedubes.
•
Keunikan kerja sama dengan dengan Negara-negara Arab/Timur Tengah yang
dinilai ‘menggampangkan’ administrasi.
•
Mimnimnya evaluasi kerja sama dan monitring penugasan TA (seperti: MoU,
ketepatan penugasan TA, manfaat TA).
19
SARAN UPAYA UNTUK OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TENAGA ASING
1. Perencanaan program jelas
2. Pengadaan berdasarkan kebutuhan
3. Kejelasan unit yang menangani
4. Koordinasi dengan instansi terkait/Taat
mekanisme dan prosedur
5. Pemantauan dan penilaian kinerja
(Evaluasi) secara rutin.
6. Ketersediaan Tenaga pendamping
20
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENANGANAN ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Administrasi PDLN meliputi :
- prosedur pengusulan
- pemrosesan di Kemsetneg
- perpanjangan, perubahan, pembatalan, dan
penggunaan surat persetujuan perjalanan
dinas luar negeri
PENGERTIAN
Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah penugasan
yang Negara, Pejabat Lainnya, Pegawai Negeri,
Pegawai BUMN/BUMD, atau Tenaga Indonesia
yang diberikan oleh Lembaga Negara atau
InstansiPemerintah, dalam rangka melaksanakan
kegiatan di luar negeri atas biaya negara
(APBN/APBD), donor luar/dalam negeri atau
biaya sendiri
Ketentuan Umum
1. Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden
atau pejabat yang ditunjuk
2. Izin perjalanan dinas ke luar negeri diprosesdanditerbitkan
melaluiKementerian Sekretariat Negara.
3. Permohonan
izin
perjalanan
dinas
ke
luar
negeri
harussudahditerimaolehKementerian Sekretariat Negara paling lambat 1
(satu) minggusebelumrencanatanggalkeberangkatan.
4. Perjalanan dinas luar negeri untuk menghadiri seminar, lokakarya,
simposium, konferensi, peninjauan, studi perbandingan, dan inspeksi
harus dibatasi dengan ketat sepanjang menggunakan dana APBN/APBD.
5. Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas
luar negeri untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting
dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan,
serta dilakukan sepanjang tugas yang bersangkutan di dalam negeri tidak
ada yang mendesak, dan dengan memperhatikan efisiensi APBN/APBD.
6. Tanpa…
Ketentuan Umum
6. Tanpa adanya izin tertulis dan lisan dari Presiden, maka rencana
perjalanan dinas ke luar negeri harus ditunda atau dibatalkan.
7. Menyampaikan izin tertulis dari instansi yang bersangkutan apabila
seorang pejabat/pegawai diajukan oleh instansi lain.
8. Perjalanan dinas luar negeri dengan biaya negara (APBN/APBD)
dilaksanakan dengan mengutamakan perusahaan penerbangan
nasional atau perusahaan pengangkutan nasional lainnya.
9. Perjalanan…
Ketentuan Umum
9.
Perjalanan dinas ke negara yang belum memiliki hubungan
diplomatik dengan Indonesia, diperlukan rekomendasi dari
Kementerian Luar Negeri Luar Negeri.
10. Pejabat Negara, Pejabat Lainnya, Pegawai Negeri, Pegawai
BUMN/BUMD, dan Tenaga Indonesia yang telah melaksanakan
perjalanan dinas ke luar negeri wajib membuat laporan tertulis
tentang pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Surat Persetujuan.
11. Perjalanan dinas luar negeri dengan biaya donor luar/dalam
negeri tidak menimbulkan ikatan apapun terhadap Pemerintah.
Prosedur Pengusulan
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Bagan 1
ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
BAGI MENTERI
Presiden
Menteri
Menteri Sekretaris
Negara
Sekretaris
Kementerian
Sekretariat Negara
Kepala Biro
Kerjasama Teknik
Luar Negeri
Surat
Persetujuan
Prosedur Pengusulan
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Bagan 3
ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
BAGI PEJABAT ESELON I ATAU YANG SETINGKAT, WAGUB,
BUPATI/WALIKOTA,
KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA
Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Mensesneg u.p.
Sekretaris
Kementerian
Sekretariat
Negara
Kepala Biro
KerjaSamaTeknik
LuarNegeri
Surat
Persetujuan
Prosedur Pengusulan
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Bagan 4
PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI
PEJABAT ESELON II, III DAN IV ATAU YANG SETINGKAT,
PEGAWAI NON ESELON, PEGAWAI BUMN/BUMD, DAN TENAGA
INDONESIA
SekretarisJender
alKementerian
SesmenSesneg
u.pKepala Biro
KerjasamaTekni
kLuarNegeri
Surat
Persetujuan
DOKUMEN PENDUKUNG
Surat permohonanperjalanan dinas luar negeridilengkapidengan:
1. surat undangan atau pemberitahuan penyelenggaraan kegiatan
dari penyelenggara/mitra kerjasama di luar negeri atau surat
konfirmasi dari Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar
Negeri di negara yang dituju;
2. dokumen/surat resmi yang menerangkan sumber pembiayaan
(antara lain DIPA, surat dari donor, kontrak/perjanjian/MoU, atau
surat pernyataan biaya sendiri yang ditandatangani di atas
materai);
3. jadwal dan agenda kegiatan di luar negeri;
4. penjelasan mengenai relevansi, urgensi/alasan perjalanan dan
rincian programnya dengan menyertakan dokumen yang berkaitan;
5. izintertulis
dari
instansiyangbersangkutanapabilaseorangpejabat/pegawaidiajukan
olehinstansilain;
6. kertas
DOKUMEN PENDUKUNG
6. kertasposisidan/ataupedomandelegasi,apabilaperjalanan dinas luar
negeridalamrangkamenghadiripertemuan/sidanginternasional;
7. brosur
atausejenisnyayangmemberikangambaranumummengenaikegiatan
promosi/pameran,
apabilaperjalanan
dinas
luar
negeridalamrangkamengikutipromosi/pameran;
8. draft
perjanjianinternasionalyangtelahdibahasdenganinstansiterkait,
apabilaperjalanan
dinas
luar
negeriuntukpenandatangananperjanjianinternasional;
9. TOR untuk kegiatan kunjungan kerja, studi banding, monitoring,
dsb;
10. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan persetujuan dari pejabat
yang menjadi atasannya.
PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBATALAN, DAN
PENGGUNAAN SURAT PERSETUJUAN
A. PerpanjanganPerjalananDinasLuarNegeri
Apabilaterdapatperpanjanganperjalanandinas
ke
luarnegeridikarenakanadanyaperpanjangantugas,
makadiperlukan Surat Persetujuanuntukperpanjanganperjalanan
dinas
luar
negeri.
Gunakeperluanperpanjangan
Surat
Persetujuanuntukperpanjanganperjalanan
dinas
luar
negeridiperlukandokumenpendukungtambahanantaralain:
• laporan penugasan;
• foto copy Surat Persetujuan sebelumnya;
• surat pernyataanpembiayaan dari donor.
B. PerubahanPenugasan
Apabilaterdapatperubahanperjalanan dinas ke luar negeri,
LembagaNegara/InstansiPemerintahpengusulmenyampaikanusulan
perubahanperjalanan
dinas
yangmemuatjenis
dan
alasan
perubahan, dilampiri dengan foto copy Surat Persetujuan
sebelumnya, gunaditerbitkan Surat Persetujuanperubahan.
PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBATALAN, DAN
PENGGUNAAN SURAT PERSETUJUAN
C. Pembatalan Penugasan
Apabila perjalanan dinas ke luar negeri tidak jadi dilaksanakan,
LembagaNegara/InstansiPemerintahpengusul
menyampaikan
surat permohonan pembatalan perjalanan dinas dengan
menyebutkan alasan pembatalan, gunaditerbitkan Surat
Persetujuanpembatalan.
D. Penggunaan Surat Persetujuan
Surat Persetujuan dapat dipergunakan antara lainsebagai:
- dasar legalitas penugasan perjalanan dinas ke luar negeri;
- salah satu syarat pengurusan paspor dinas, exit permit, dan
rekomendasi visa dinas;
-kelengkapan
dokumen administrasi pertanggungjawaban
keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yg berlaku.
Hal-Hal lain yangperludiperhatikandalam
PDLN
1.PDLN dilakukansecaraselektifdanhanyauntukkepentingan yang
sangattinggidanprioritas yang
berkaitandenganpenyelenggaraanpemerintahan.
2.Rombongan yang ikutdalam PDLN diupayakandalamjumlah yang
sangatterbatasdanhanya yang
bidangtugasnyasangatterkaitdengansubstansi yang akandibahas.
3.PermohonanizindiajukansecaratertuliskepadaPresidendalamjangkawaktu
paling lambat 1 (satu) minggusebelumrencanatanggalkeberangkatan.
4.HasilperjalanandinaskeluarnegeritersebutdilaporkankepadaPresidendeng
antembusankepadawakilPresiden
5.Waktu PDLN paling lama 7 (tujuh) harikecualiuntukhal-hal yang
sangatpenting yang tidakmungkinditinggalkan.
6.Tidakmelakukan PDLN
sebelummendapatpersetujuandariPresidenataupejabat yang ditunjuk.
7.Melaporkanhasil PDLN keluarnegeridalamjangkawaktu paling lama 1
(satu) minggusetelahselesaimelakukan PDLN.
Terima Kasih
Mukhammad Fahrurozi
Kepala Bagian Kerja sama Teknik Selatan- Selatan
Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri
Kementerian Sekretariat Negara
Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat
Tel. (62-21) 3914477, 3914795
Fax : (62-21) 3914169
Email: [email protected],
[email protected]
35