Transcript SDM-Kebijakan kelembagaan LH

Bidang Kelembagaan & Tata Laksana – KLH
2012
DASAR HUKUM
• Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
•
•
•
Pemerintahan Daerah
Undang –Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah
KELEMBAGAAN
Kerangka kelembagaan: kinerja rancangan
tubuh organisasi (organization body) yang
terdiri dari perspektif pemikiran deskriptif
dan preskriptif.
Struktur
Konkret
Struktur
Perilaku
(behaviour)
Struktur
Analitik
PENGUATAN KELEMBAGAAN
3 (TIGA) Tingkatan Penguatan Kelembagaan
Tingkatan
Individu
•
•
•
•
• Sistem Informasi Manajemen
(MIS)
• Sumber daya
• Ketatalaksanaan
• Struktur Organisasi
• Sistem Pengambilan Keputusan
Tingkatan
Lembaga
Tingkatan
Sistem
Pengetahuan
Keterampilan
Kompetensi
Etika
•
•
Peraturan Perundangan
Kebijakan-Kebijakan
Pendukung
Kapasitas
Kelembagaan
Pengelola
Lingkungan
Hidup di
Daerah
Karakteristik Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Lembaga lingkungan mesti mengakomodasi multi
kepentingan;
2. Lembaga lingkungan dalam menalankan aktivitasnya
lebih menekankan pada multi sektor.
3. Lembaga lingkungan hidup sangat multi persepsi.
4. Pengelolaan lingkungan hidup saling terkait, sifatnya
milik bersama dan terintegrasi.
5. Penanganan masalah lingkungan hidup berjangka
panjang
6. Potensi konflik dalam lingkungan hidup sangat
tinggi, karena multi kepentingan dengan banyak
pihak terkait
7. Lalu lintas wilayah admnistrasi pengelolaan
lingkungan hidup berbasis ekosistem .
Unsur Kelembagaan Lingkungan Hidup
1. Terbentuknya satu lembaga khusus yang menangani
masalah lingkungan hidup (handal dan mandiri)
2. Keberpihakan pada lingkungan hidup yang dijelaskan
dengan TUSI serta dituangkan dala SOTK
3. Pengelolaan LH mesti kuat dan fleksibel (terkait
dengan pendanaan penyelesaian sejumlah masalah
spesifik terkait dengan lingkungan)
4. Tersedianya SDM dengan keahlian spesifik.
5. Koordinatif, mampu mengintegrasikan lintas sektor
6. Tersedianya sarana prasarana :Laboratorium
7. Program/Kegiatan yang inovatif dan berkelanjutan
Kegiatan Kelembagaan LH Daerah
• Pedoman Penyusunan SOTK
berdasarkan Tipologi Daerah
• Pembinaan revitalisasi
Kelembagaan dan IKK bidang LH
• SEB : KLH & Kemendagri dalam
Peningkatan kapasitas
Kelembagaan LH Daerah
• MONEV Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan LH Daerah
IKK
Bidang LH
Pertanyaan yang
sering MUNCUL:
Kenapa ADA
IKK Bidang LH
???
apA itu IKK
...???
Kenapa LEMBAGA
LH DAERAH tidak
tahu kalau ada
IKK Bidang LH
...???
DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(sebelumnya Surat Edaran Mendagri Nomor: SE.
120.04/356/OTDA Tanggal 19 Februari 2009
Perihal IKK untuk LPPD Tahun 2008 Dalam
Rangka EKPPD)
DEFINISI
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah
suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan
sistem pengukuran kinerja.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang
mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas
penyelanggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari MASUKAN,
PROSES, KELUARAN, HASIL, MANFAAT,
KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH
KEBIJAKAN
UU 32/2004
Penghapusan &
Penggabungan
Daerah
PARAMETER
TIDAK MAMPU
MENYELENGGARAKAN
OTONOMI DAERAH,
SEHINGGA
URUSAN PEMERINTAHAN
TIDAK DAPAT
DIJALANKAN
REGULASI
PP No 6/2008
sebagai
dasar
kegiatan
evaluasi
Sumber : Depdagri 2008
MAKSUD PP 6 / 2008
PP 6/08
PEDOMAN KEPADA
PEMERINTAH
MELAKUKAN EPPD
PEDOMAN KEPADA
PEMDA
MELAKUKAN SELF
ASSESSMENT
Sumber : Depdagri 2008
EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH (EKPPD)
PP NO. 6/2008
TENTANG PEDOMAN
EVALUASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH (EPPD)
KESEHATAN,
PENDIDIKAN,
TENAGA KERJA,
MASALAH SOSIAL,
PERUMAHAN,
LINGKUNG
AN HIDUP,
PEKERJAAN
UMUM,
KOPERASI/UKM,
DUKCAPIL,
PERTANAHAN
EVALUASI KEMAMPUAN
PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH
(EKPOD)
EVALUASI DAERAH
OTONOMI BARU (EDOB)
IKK
Pelaksanaan IKK Tahun
2008
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EKPPD) untuk Tahun 2008 dilaksanakan melalui Surat
Edaran
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor:
SE.120.04/356/OTDA tanggal 19 Februari 2009 perihal
IKK untuk LPPD tahun 2008 dalam rangka EKPPD
Catatan : Pelaksanaan IKK Bidang LH
dikoordinasikan oleh Bappeda dan
Sekda
PROVINSI :
SE. MENDAGRI
Nomor:
SE. 120.04/356/OTDA
19 Februari 2009
 Pencemaran Udara
 Cakupan pengawasan pelaksanaan
AMDAL
 TPS per satuan penduduk
 Penegakan Hukum
KABUPATEN/KOTA:
 Penanganan sampah
 Cakupan pengawasan pelaksanaan
AMDAL
 TPS per satuan penduduk
 Penegakan Hukum
IKK BIDANG LH PROVINSI
PENCEMARAN UDARA
jumlah kabupaten dan kota yg dipantau mutu
udara ambient dikawasan pemukiman atau industri
---------------------------------------------------x 100 %
jumlah seluruh kabupaten /kota
CAKUPAN PENGAWASAN
TERHADAP PELAKSANAAN
AMDAL
jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi
---------------------------------------------------x 100 %
jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal
TPS PER SATUAN PENDUDUK
jumlah kabupaten/kota yang berkinerja baik
---------------------------------------------------x 100 %
jumlah kabupaten /kota di provinsi
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota
---------------------------------------------------- 100 %
jumlah seluruh kabupaten dan kota
IKK BIDANG LH KAB/KOTA
PENANGANAN SAMPAH
jumlah volume sampah yang ditangani (m3)
--------------------------------------------------x 100 %
Volume timbulan sampah
CAKUPAN PENGAWASAN
TERHADAP PELAKSANAAN
AMDAL
jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi
--------------------------------------------------x 100 %
jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal
TEMPAT PENAMPUNGAN
SAMPAH
jumlah kapasitas TPS (m3)
--------------------------------------------------x 100 %
volume timbulan sampah
Penegakan hukum
lingkungan
jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda
--------------------------------------------------x 100 %
Jumlah kasus lingkungan yang ada
IKK PROVINSI :
 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
AMDAL lintas Kab/Kota
 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor
dan sumber mata air lintas/DAS lintas Kab/Kota
 Pencemaran status mutu air
 Pencemaran udara
 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan
penduduk
 Penegakan Hukum Lingkungan
IKK KOTA:
PERATURAN MENDAGRI
NOMOR:
73 TAHUN 2009
 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
 Pencemaran status mutu air lintas Kabupaten/Kota
 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber
mata air
 Penanganan sampah
 Penegakan hukum lingkungan
 Kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi pelayanan
publik
IKK KABUPATEN:
 Pencemaran status mutu air
 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber
mata air
 Penanganan sampah
 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
 Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk
 Penegakan Hukum Lingkungan
IKK BIDANG LH PROVINSI
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan AMDAL
lintas Kab/Kota
Cakupan penghijauan
wilayah rawan longsor
dan sumber mata air
lintas/DAS lintas Kab/Kota
Cakupan perusahaan wajib AMDAL yang telah
diawasi
---------------------------------------------------x 100 %
jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL
jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan
sumber mata air
---------------------------------------------------x 100 %
jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan
sumber mata air
Pencemaran status mutu air
jumlah kabupaten dan kota yang dipantau mutu air
dan dikawasan pemukiman atau industri
---------------------------------------------------x 100 %
jumlah seluruh kabupaten dan kota
Pencemaran udara
Jumlah kabupaten dan kota yang dipantau mutu
udara ambient di kawasan pemukiman atau
industri
---------------------------------------------------- 100 %
jumlah seluruh kabupaten dan kota
Lanjutan ...
Tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk
Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota
---------------------------------------------------x 100 %
jumlah seluruh kabupaten dan kota
Penegakan Hukum
Lingkungan
Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota
---------------------------------------------------x 100 %
Jumlah seluruh kabupaten/kota
IKK BIDANG LH KOTA
Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL
Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah
diawasi
--------------------------------------------------x 100 %
Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL
Pencemaran status mutu
air lintas Kabupaten/Kota
Jumlah daerah aliran sungai dan sumber mata air
yang dipantau mutu airnya
--------------------------------------------------x 100 %
Jumlah DAS dan sumber mata air dalam wilayah
provinsi
Cakupan penghijauan
wilayah rawan longsor dan
sumber mata air
Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan
sumber mata air
--------------------------------------------------x 100 %
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber
mata air
Penanganan sampah
Volume sampah yang ditangani (m3)
--------------------------------------------------x 100 %
Volume produksi sampah (m3)
lanjutan ...
Cakupan kunjungan/patroli truk
atau gerobak pengangkutan
sampah di TPS
Penegakan hukum
lingkungan
Kebersihan, keindahan dan
kenyamanan lokasi
pelayanan publik
Jumlah kunjungan/patroli truk atau gerobak
pengangkutan sampah
-------------------------------------------------24 Jam
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda
--------------------------------------------------x 100 %
Jumlah kasus lingkungan yang ada
Jumlah lokasi tempat pelayanan publik yang
bersih, indah dan nyaman
--------------------------------------------------x 100 %
Jumlah seluruh seluruh lokasi tempat layanan
publik
IKK BIDANG LH KABUPATEN
Pencemaran status mutu air
Cakupan penghijauan
wilayah rawan longsor dan
sumber mata air
Penanganan sampah
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan
AMDAL
Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan
sumber mata air yang dipantau mutu airnya
--------------------------------------------------x 100 %
Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan
sumber mata air
Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan
sumber mata air
--------------------------------------------------x 100 %
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber
mata air
Volume sampah yang ditangani (m3)
--------------------------------------------------x 100 %
Volume produksi sampah (m3)
Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah
diawasi
--------------------------------------------------x 100 %
Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL
lanjutan ...
Tempat pembuangan
sampah (TPS)PS) persatuan
penduduk
Penegakan hukum
lingkungan
Jumlah daya tampung TPS (m3)
-------------------------------------------------Jumlah penduduk
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda
--------------------------------------------------x 100 %
Jumlah kasus lingkungan yang ada
ASPEK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
DAERAH
a. Kebijakan
teknis
penyelenggaraan
urusan
pemerintah
b. Ketaatan
terhadap
peraturan
perundangundangan
c. Tingkat capaian SPM
d. Penataan Kelembagaan LH Daerah
e. Pengelolaan kepegawaian daerah
f. Perencanaan pembangunan daerah
g. Pengelolaan keuangan daerah
h. Pengelolaan barang milik daerah
i. Pemberian
fasilitasi
terhadap
partisipasi
masyarakat