Transcript WDD SERI A - WordPress.com

Sulawesi Utara
Gorontalo
Maluku Utara
Kalimanatan Barat
Sulawesi Tengah
Kalimantan Tengah Sulawesi Barat
Kalimantan Selatan
Sumatera Selatan
Lampung
Banten
Jawa Barat
Jawa Tengah
Maluku
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
PROGRAM
LEGISLASI PENDIDIKAN
KABUPATEN/KOTA
MODUL 5 WDD SERI E
REGULASI PENDIDIKAN
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
TUJUAN
Setelah sesi berakhir, peserta mampu:
• Mengidentifikasi dan menghimpun
permasalahan pendidikan di
Kabupaten/Kota yang memerlukan
regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah
(Perda) Pendidikan
• Menyusun program legislasi bidang
pendidikan Kabupaten/Kota
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
LANGKAH KEGIATAN
Pengantar &
Curah Pendapat
10’
Diskusi
Kelompok 40’
RTL &
Evaluasi
Sesi 10’
Presentasi &
Diskusi 20’
Refleksi &
Penguatan
10’
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
DISKUSI KELOMPOK (40’)
• Setiap kelompok kabupaten/kota
menuliskan kembali hasil identifikasi
pasal /ayat dari LK 2, LK 3, dan LK 4
pada lembar kerja program legislasi
(LK5)
• Setiap kelompok menetapkan waktu
legislasi
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
LK5: PROGRAM LEGISLASI
No
Sumber Rujukan
A
SNP
1
Isi
2
Kompetensi Lulusan
3
4
Pendidik dan tenaga
kependidikan
Sarana Prasarana
5
Pengelolaan
6
Proses
7
Penilaian
8
Pembiayaan
B
PUG
C
Pendidikan Inklusif
Materi yang perlu dibuat
regulasi
Penyebaran tenaga
pendidik di sekolah
Waktu
penyelesaian
Akhir 2010
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
PRESENTASI & DISKUSI (20’)
Salah satu kelompok Kabupaten/Kota
mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya (LK 5), kelompok lain
menanggapi /memberi masukan
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
REFLEKSI (5’)
• Fasilitator meminta salah satu peserta
menyampaikan refleksi dari sesi yang
berlangsung
• Refleksi difokuskan pada upaya yang
telah dilakukan selama ini untuk
menyusun program legislasi bidang
pendidikan di Kabupaten/Kota?
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
PENGUATAN (5’)
• Fasilitator memberikan penguatan hasil
diskusi
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
MATERI PENGUATAN
• Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Pasal 1 Ayat 10:
Program Legislasi Daerah adalah
instrumen perencanaan program
pembentukan Peraturan Daerah yang
disusun secara berencana, terpadu, dan
sistematis
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
JENIS DAN HIERARKI PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN
• Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Pasal 7 Ayat 1)
• UUD 1945
• UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU
• Peraturan Pemerintah (PP)
• Peraturan Presiden (Perpres)
• Peraturan Daerah (Perda)
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
PASAL 7 AYAT 2B
• Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Pasal 7 Ayat 2b)
Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat
oleh dewan perwakilan rakyat daerah
kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
PERDA
• Disahkan DPRD
• Harus dilaksanakan kepala daerah
• Kuat, hanya dapat dibatalkan atas
persetujuan DPRD
• Diperjelas dengan Perbup/Perwalikota
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
RTL (5’)
• Fasilitator meminta salah satu peserta
menyampaikan RTL dari sesi yang telah
berlangsung
• RTL difokuskan pada prioritas dan
rencana tindak lanjut apa saja yang harus
dilakukan untuk mewujudkan program
legislasi bidang pendidikan di
Kabupaten/Kota
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
EVALUASI SESI (5’)
• Peserta mengisi lembar evaluasi sesi
• Fasilitator mengumpulkan lembar
evaluasi terisi dan tugas kelompok
• Fasilitator menutup sesi
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA