Transcript PERAN GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH

2
KONSTRUKSI KEWILAYAHAN PROVINSI
PROV
DAERAH OTONOM
WILAYAH ADM
GUB PENYELENGGARA
DESENTRALISASI
GUB SBG WKL PEM
(DEKON & TP)
GUBERNUR
Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
dilimpahkan dari Pemerintah Pusat
(Psl 3 PP 19/2010)
3
ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Ps 20 UU 32/2004
DESEN
TP
ASAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UTK
MEWUJUDKAN TUJUAN
BERNEGARA :
•
Melindungi segenap
bangsa Indonesia
•
Memajukan
Kesejahteraan Umum
•
Mencerdaskan
Kehidupan Bangsa
•
Melaksanakan
Ketertiban Dunia
DEKON
4
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 URUSAN (ABSOLUT)
Pemerintah
URS
PEM
Sebagian
Bersifat
Concurrent
1.Politik Luar Negeri
2.Pertahanan
3.Keamanan
4.Agama
5.Yustisi
6.Moneter dan Fiskal Nasional
(31 URUSAN)
1. DILAKSANAKAN
OLEH SKPD
2. DEKON
1. DILAKSANAKAN
OLEH SKPD
2. DEKON
3. TP
PP 38/2007
PEMDA
• URUSAN WAJIB PROV
DAN KAB/KOTA
• URUSAN PILIHAN PROV
DAN KAB/KOTA
DESENTRALISASI
5
KEPALA DAERAH
Menyelenggarakan
Otonomi daerah
GUBERNUR
WAKIL PEMERINTAH
DI WILAYAH
PROVINSI
3 Tugas &
wewenang
Tugas dan Wewenang PP
19/2010 dan PP 23/2011
1.Binwas Penyel. Pemda Prov/Kab/kota;
2.Koord. Penyel. Urusan pemerintahan
di Prov/Kab/Kota; dan
3.Koord Binwas Penyel. TP
Prov/Kab/Kota.
Melaksanakan tgs:
1.Atributif (Psl 3 Ayat 1)
2.Delegatif(psl 3 ayat 2)
Dekon di
SKPD
PP 7/
2008:
Program/
Kegiatan
Dekon Penguatan
Peran GUB SWP
Psl 38 UU 32/2004 & Psl
19 ayat (1) PP 19/2010;
Pendanaanya melalui
dekon Kemendagri
6
KOORDINASI
PEMBINAAN
PENGAWASAN
7
PERMASALAHAN UMUM IMPLEMENTASI SPM
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2011
NO
PERMASALAHAN
1. Kementerian terkait belum semuanya menerbitkan SPM
2. Target Capaian SPM belum dituangkan dalam RPJMD dan
Renstra SKPD, RKPD, RENJA SKPD, KUA dan RKA SKPD.
3. Target yang ditetapkan oleh Pusat terlalu tinggi
4. Keterbatasan Anggaran, SDM dan Sarana Prasarana
5. Belum jelasnya juknis SPM terkait kewenangan yang bersifat
multi sektoral/ Instansi Vertikal (yang melibatkan Kepolisian,
Kejaksaan, Pemberdayaan Perempuan dan Sosial), seperti
Human Trafficking, KDRT dan Perlindungan Korban
Kekerasaan terhadap Anak
MATRIKS INVENTARISASI PERMASALAHAN IMPLEMENTASI SPM
KABUPATEN/ KOTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2011
NO
SPM
1
1
2
Perumahan
2
Pemdagri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PERMASALAHAN
SOLUSI YG DIHARAPKAN
3
4
Pada cakupan pelayanan dokumen
kependudukan, masih kurangnya tingkat
kesadaran masyarakat dalam kepemilikan
dokumen kependudukan;
Masih rumitnya mekanisme pembuatan
akte kelahiran;
Terbatasnya sarana dan prasarana;
Kab/ belum sepenuhnya memiliki Wilayah
Manajemen Kebakaran yg didasari Perda;
Kurangnya kesadaran dan kepatuhan
hukum di kalangan masyarakat terhadap
peraturan;
Data Petugas Linmas yang masih kurang;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat;
Penambahan unit mobil multi fungsi untuk
pelayanan keliling;
Pemda Kab/ perlu menetapkan Perda
tentang WMK;
Penyuluhan tentang Perda;
Operasi penertiban PKL di lapangan;
Validasi data petugas linmas;
1
2
4 Kesehatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5 PP & PA
3
Masih kurangnya tenaga medis;
Belum adanya instrument khusus
pengukuran kepuasan pasien;
Dokumen resum medik masih belum
lengkap;
Masih kurang mendukungnya Alkes;
Kurangnya pemahaman criteria neonatal
komplikasi yg ditangani nakes;
Peran dan Fungsi FKD belum optimal;
Kurangnya pembinaan terhadap kader
dalam menggerakkan masyarakat;
Pengalokasian anggaran kesehatan
masih belum optimal;
Penanganan kasus human trafficking masih
minim;
Belum ada sarana rehabilitasi;
Belum tersedianya ruang khusus pemeriksaan
di RS/ Puskesmas;
Belum tersedianya shelter rumah aman bagi
korban TPPO;
Keterbatasan anggaran penanganan korban
kekerasan;
Belum semua petugas diberi pelatihan
penanganan kasus;
4
Penambahan tenaga medis khususnya dokter spesialis
dan perawat yang telah berkualifikasi PPGD;
Pembentukan Tim Penyusun Instrument Kepuasan Pasien
rawat jalan;
Sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga medis, serta
kelengkapan rekam medik;
Penyelenggaraan Bintek dan monev FKD;
Meningkatkan pembinaan terhadap kader dalam
menggerakkan masyarakat untuk ber PHBS.
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatkan koordinasi dg instansi terkait;
Penyelenggaraan pelatihan penanganan kasus bagi
petugas;
Sosialisasi tentang UU No.21 tahun 2003 tentang
KDRT kepada masyarakat;
Penyediaan jasa advokasi dan konseling bagi korban
kekerasan;
Dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang
memadai.
1
7
2
KB & KS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8
9
Ketenaga
Kerjaan
Pendidikan
1.
2.
3.
3
Tingkat kemampuan pemahaman dan
pengetahuan masyarakat tentang KB masih
rendah;
Masih tingginya PUS yg Tdk ber-KB;
Kurangnya sarana dan prasarana
pembinaan kegiatan kelompok BKB;
Kurangnya fasilitas akses informasi dan
pembinaan UEP,lemahnya monev;
Kurangnya PLKB dan Petugas yg
menganalisa kondisi & potensi wilayah
berdasarkan PPM PB & PA;
Hasil pendataan data mikro KB belum
maksimal, dan minimnya kualitas SDM
Desa/Kel dlm memahami isian data mikro
keluarga.
Masih ada sebagian siswa yang jaraknya
jauh lebih dari 3 km dari sekolah;
kurangnya tenaga guru PNS;
Kab/ belum sepenuhnya memiliki Wilayah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
4
Meningkatkan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja melalui BP4,Tokoh
Agama dan Tokoh masy;
Meningkatkan peran Posyandu, Dasawisma,
pertemuan RT/RW dan Kelompok KB;
Meningkatkan ketrampilan UPPKS bagi
anggota atau kader;
Penambahan Petugas KB;
Peningkatan kualitas SDM PLKB melalui
diklat analisa kemampuan, kondisi dan
potensi wilayah;
Penyelenggaraan Bintek/ Pelatihan dan
Orientasi bagi Kader Pendata.
Dipermudah jangkauan sarana transportasi;
Mengangkat guru baru;
1
11
2
Ketahanan
Pangan
3
Kurang sinerginya program antar
stakeholder;
Terbatasnya anggaran dan personil;
Kondisi alam dan force major belum bias
diprediksi;
Sumber ketersediaan energi masih
didominasi dari beras;
Penguatan cadangan pangan masyarakat
masih rendah;
Belum terintegrasinya data harga dan
pasokan;
Diversi pangan belum berjalan maksimal;
1.
2.
1.
2.
3.
Keterbatasan anggaran dan SDM;
Sulitnya kaderisasi kesenian tradisional;
Kurang terlibatnya swasta dalam
meningkatkan kesenian daerah;
1.
1.
Tidak adanya dukungan anggaran yang
1.
memadai;
Kurangnya dukungan untuk pengembangan 2.
KIKM;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
12
13
Kesenian
Kominfo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.
4
Peningkatan koordinasi;
Penambahan anggaran dan pelatihan
petugas;
Penyediaan stock bantuan pangan;
Penguatan cadangan pangan masyarakat;
Peningkatan jumlah dan waktu
pemantauan;
Integrasi data harga dan pasokan pangan;
Peningkatan diversifikasi pangan;
Penambahan anggaran dan peningkatan
kualitas SDM melalui pelatihan;
Kepedulian pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha untuk menyelenggarakan
pengkaderan & pengemb kesenian daerah;
Maksimalisasi kegiatan dengan keterbatasan
anggaran;
Koordinasi dg Kemenkominfo, dishub
Provinsi untuk memfasilitasi pengemb.
Kelompok Informasi Masyarakat;;
HASIL EVALUASI TINGKAT RESPONSIVITAS
DAN KESESUAIAN REGULASI IMPLEMENTASI SPM
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011
TINGKAT RESPONSIVITAS
NO BAKORLIN
KABU./KOTA
Tinggi Sedang
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
I
3
4
5
Kabupaten Blora
√
Tidak
Sesuai
BAIK
8
9
10
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
12
√
√
√
CUKUP KURANG
√
√
Kota Salatiga
Kabupaten Jepara
Sesuai
√
Kabupaten Kendal
Kota Semarang
EVALUASI
√
Kabupaten Pati
Kabupaten
Semarang
Tanpa
nilai
6
7
BAKORLIN I
Kabupaten
Grobogan
Kabupaten
Rembang
Rendah
KESESUAIAN
REGULASI
√
√
√
√
√
√
√
√
√
HASIL EVALUASI TINGKAT RESPONSIVITAS
DAN KESESUAIAN REGULASI IMPLEMENTASI SPM
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011
TINGKAT RESPONSIVITAS
NO BAKORLIN
KABU./KOTA
Tinggi Sedang
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
I
3
4
5
Kabupaten Blora
√
Tidak
Sesuai
BAIK
8
9
10
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
12
√
√
√
CUKUP KURANG
√
√
Kota Salatiga
Kabupaten Jepara
Sesuai
√
Kabupaten Kendal
Kota Semarang
EVALUASI
√
Kabupaten Pati
Kabupaten
Semarang
Tanpa
nilai
6
7
BAKORLIN I
Kabupaten
Grobogan
Kabupaten
Rembang
Rendah
KESESUAIAN
REGULASI
√
√
√
√
√
√
√
√
√
BAKORLIN II
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
II
Kabupaten Boyolali
Kabupaten
Sukoharjo
Kabupaten
Karanganyar
√
√
√
Kabupaten
Magelang
Kota Surakarta
Kabupaten
Purworejo
Kota Magelang
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Kabupaten
Wonosobo
Kabupaten
Wonogiri
Kabupaten Klaten
Kab. Temanggung
√
√
Kabupaten Demak
Kabupaten
Kebumen
Kabupaten Sragen
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
BAKORLIN III
26.
27.
28.
29.
III
Kabupaten
Purbalingga
√
√
Kabupaten Batang
√
Kabupaten
Banjarnegara
√
Kabupaten Brebes
√
√
√
√
√
√
√
√
30.
Kabupaten
Pekalongan
√
√
√
31.
Kabupaten
Pemalang
√
√
√
32.
Kabupaten
Banyumas
√
√
√
√
33.
Kabupaten Cilacap
√
√
Keterangan :
Kabupaten
•Tingkat Responsivitas
adalah Tegal
jumlah SPM yang telah diimplementasikan kab/kota,
34.
√
√
√
•(kategori Tinggi ≥ 11 SPM; Sedang ≥ 6 ≤ 10; Rendah ≥ 1 & ≤ 5; Tanpa
Nilai ≠ )
•Kesesuaian Regulasi adalah implementasi SPM kab/kota merujuk pada regulasi kementerian teknis dan up to date
Kota Pekalongan
•Evaluasi adalah hasil penilaian atas tingkat responsivitas (Variabel R) dan kesesuaian regulasi (Variabel K) =
35.
√
√
√
•Kategori baik = apabila R (tinggi dan sedang) dan K (sesuai)
•Kategori cukup = apabila R (rendah) dan K (sesuai), atau R (tinggi dan sedang) dan K (tidak sesuai)
JUMLAH
7
9
24
11
20
5
10
•Kategori kurang =
apabila R (rendah dan 12
tanpa nilai)
dan K7(tidak sesuai).
[email protected]