Transcript kabupaten katingan, 2005

RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN KATINGAN, 2005 – 2025
SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
BAB III: VISI DAN MISI
BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
TAHUN 2005 – 2025
BAB V : PENUTUP.
I. PENDAHULUAN
•
•
•
Tuntutan & harapan
terhadap akuntabilitas
kinerja & demokratisasi.
Globalisasi: kompetitif
dan mandiri di era saling
ketergantungan
...
•
•


•
•
•
•
UU
UU
UU
UU

32
25
17
17
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2004
2004
2003
2007
PERAN BARU PEMERINTAH DAERAH
KEWAJIBAN / TANGGUNGJAWAB DAERAH OTONOM

Perlunya dokumen perencanaan
pembangunan yg konsisten secara
vertikal dan horizontal, konsisten
dengan arahan perundangundangan sebagai dasar untuk
mewujudkan amanat pembukaan
UUD 45 di wilayah daerah
Kabupaten Katingan
Tersusunnya Dokumen
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP) Daerah Kabupaten
Katingan Periode 2005-2025
PEMBUKAAN UUD 45

dijabarkan ke
RPJP NASIONAL
KAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
Visi, Misi &
Program Presiden
dijabarkan
ke
RPJM NASIONAL
Renstra-KL
menjadi
acuan bagi
RPJP DAERAH
PROVINSI
RPJP DAERAH
KAB/KOTA
RKP
Renja-KL
Visi, Misi &
Program KDH
RPJM DAERAH
PROVINSI
Renstra-SKPD
menjadi
acuan bagi
dijabarkan
ke
RKPD
PROVINSI
Renja-SKPD
Visi, Misi &
Program KDH
RPJM DAERAH
KAB/KOTA
Renstra-SKPD
RKPD
KAB/KOTA
Renja-SKPD
ISI RPJP DAERAH
Pasal 5 Ayat 1 UU 25 Tahun 2004
1. V I S I
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan (20 Tahun). Pasal 1 Ayat 12 UU 25
Tahun 2004

2. M I S I
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pasal 1 Ayat 13 UU 25 Tahun 2004

3. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
Arah Pembangunan Daerah adalah STRATEGI untuk mencapai
tujuan pembangunan jangka panjang. Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 UU 25
Tahun 2004
• Permasalahan (Problem)
VISI: KEADAAN YANG
DIINGINKAN PADA
AKHIR PERIODE
PERENCANAAN
(20 TAHUN)
• Peluang (Opportunity)
• Tantangan
KONDISI
SEKARANG
Kondisi Masa
Depan yang
Diharapkan
MISI ke 1
BAGAIMANA
SAMPAI
KESANA?
MISI ke 2
MISI ke n
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH ke 1
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH ke 2
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH ke n
II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
A. KONDISI SAAT INI
1. Kondisi Geografis
1.1. Letak Geografis
1.2. Luas Wilayah
1.3. Keadaan Topografi
1.4. Jenis Tanah
1.5. Klimatologi
1.6. Hidrologi
1.7. Orbitasi
2. Kondisi Ekonomi
2.1. Pertumb & Struk. Ekonomi
2.2. PDRB Perkapita
2.3. Investasi
2.4. PAD DAN PBB
2.5. Pertanian (arti luas)
2.6. Pertamb. & Energi
2.7. Industri
2.8. Pariwisata
2.9. Perdag., UKM dan Kop.
2.10. Sumber Daya Alam & Lingk.
3. Sosial Budaya
3.1. Pendidikan
3.2. Penduduk
3.3. Indeks Pemb. Man. (IPM)
3.4. Kesehatan
3.5. Keagamaan
3.6. Pemilknl. & Penguasaan
Sumberdaya Lahan
3.7. Budaya dan Adat Istiadat
4. Kondisi Fisik Prasarana
4.1. Tata Ruang
4.2. Transportasi Darat
4.3. Trans Sungai
4.4. Bank dan Pasar
4.5. Permukiman
4.6. Listrik
4.7. Air Bersih
4.8. Pos dan Telekom.
4.9. Irigasi.
5. Pemerintahan Daerah
B. TANTANGAN
1. Kondisi Geografis
(1). belum tertatanya tata batas
antar Kabupaten maupun
dengan Kalimantan Barat;
(2). masih terbatasnya sarana dan
prasarana dalam mendukung
kegiatan pemutakhiran tata
batas.
2. Ekonomi.
(1). rendahnya pertumbuhan
ekonomi, kesenjangan antara
sektor primer dan sekunder.
(2). pendapatan dan daya beli yang
rendah.
(3). Kesempatan kerja di luar usaha
tani terbatas.
(4). Sektor industri belum
berkembang.
3. Sosial Budaya
•Mutu pendidikan belum mampu
mengantarkan peserta didik untuk
bersaing.
•Rendahnya IPM
•Kurangnya tenaga medis dan para
medis, lebih-lebih untuk daerah
pedalaman
•Pemahaman, penghayatan, dan
pengamalan ajaran agama di masy.
masih kurang memadai;
•lahan yang digarap oleh masy.
lokal masih banyak yg belum
bersertifikat.
•Mengurangi dampak dari budaya
setempat (misalnya kebiasaan
minum/mabuk) yang kurang sesuai
dengan kebutuhan pembangunan.
4. Kondisi Fisik Prasarana
• Bahwa Tata Ruang
Kabupaten yang baru
masih belum rampung.
• Ada 8 (delapan) Kec.
yang belum dapat
dihubungi lewat jalan
darat (th 2005)
• Masih kurangnya ramburambu lalu lintas sungai
pada lokasi-lokasi yang
berbahaya.
• Transportasi antara
desa/kec. dengan ibu
kota Kecamatan lokasi
bank masih belum lancar
• merubah pola pemukiman/
bangunan rumah
menghadap sungai/
memposisikan sungai
sebagai beranda depan
rumah.
• Pasokan listrik maupun air
bersih masih kurang.
• belum semua wilayah desa
dapat terjangkau jaringan
telekomunikasi.
• Adanya pengaruh sumber
air dan topografi lahan
menuntut pendekatan
pembangunan irigasi dan
pertanian yang berbeda.
5. Pemerintahan Daerah
a. Keterbatasan Dana :
• Potensi penerimaan PAD (pajak dan retribusi) belum dapat
tergali secara maksimal.
• Sering terjadi perubahan faktor eksternal (krisis,
peraturan, nilai tukar) yang tidak menentu, sangat
berpengaruh terhadap RAPBD
b. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
c. Faktor Penunjang -> Cakupan wilayah tugas pelayanan
pemerintah umum dalam wilayah Kabupaten Katingan
cukup luas namun sarana penunjang masih kurang
sehingga pelayanan menjadi kurang efektif
d. Manajemen Pemerintah :
•
koordinasi antara instansi terkait, terutama dalam memberikan
pelayanan prima masih relatif belum tertata dengan baik.
•
SIM pemerintahan umum masih relatif belum lengkap.
•
Prinsip Efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas belum
optimal.
C. MODAL DASAR PEMBANGUNAN
1. Wilayah Kabupaten Katingan yang cukup luas, yaitu ±
17.500 Km2 atau 1.750.000 Ha (11,59% dari luas
wilayah Provinsi Kalimantan Tengah)
2. Kekayaan alam dan keaneragaman hayati yang merupakan anugerah baik di darat, sungai, dan laut yang harus
dimanfaatkan secara bertanggung jawab dengan prinsip
pro masyarakat, pro kesempatan kerja, dan pro
lingkungan (pembangunan berwawasan lingkungan).
3. Penduduk dengan budaya daerah yang ada di Kab.
Katingan, yang diterjemahkan dalam motto “Penyang
Hinje Simpei” merupakan modal potensial bagi
pembangunan daerah.
4. Perkembangan sos. pol. yang telah melalui tahap
reformasi, telah memberikan perubahan yang mendasar
bagi demokratisasi di bidang politik, sosial dan ekonomi,
serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan
pengelolaan pembangunan.
III. VISI DAN MISI
3.1. VISI
Dengan memperhatikan Visi Nasional, Visi Provinsi, dan visi
Kabupaten Katingan Tahun 2003 – 2008, hasil SEMINAR
bulan November 2007 serta MUSRENBANG TANGGAL 28
DESEMBER 2007, maka Visi Pembangunan Daerah
Kabupaten Katingan periode 2005 – 2025, yang
diajukan adalah:
“ MASYARAKAT KABUPATEN KATINGAN
YANG MAJU, MANDIRI, BERKEADILAN DAN
BERKELANJUTAN ”
Enam Misi Pembangunan Daerah Kabupaten
Katingan, yaitu :
1.
2.
3.
4.
Meningkatkan perekonomian rakyat.
Meningkatkan kualitas SDM.
Membuka isolasi daerah.
Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya,
Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban.
5. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup secara bijaksana.
6. Mendorong kemandirian otonomi daerah.
Enam Misi Pembangunan Daerah Kabupaten
Katingan, yaitu :
1.
2.
3.
4.
Meningkatkan perekonomian rakyat.
Meningkatkan kualitas SDM.
Membuka isolasi daerah.
Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya,
Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban.
5. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup secara bijaksana.
6. Mendorong kemandirian otonomi daerah.
IV. ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN KATINGAN
Sasaran pokok pembangunan 20 tahun ke depan:
1. Terwujudnya perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing
tinggi, yang diprioritaskan pada sektor pertanian dalam arti luas,
pariwisata dan industri.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga
tercipta produktivitas penduduk yang tinggi termasuk meningkatnya
peran perempuan dan generasi muda dalam pembangunan.
3. Terbukanya isolasi daerah melalui Pembangunan Infrastruktur
sehingga terjamin kelancaran arus barang, manusia, modal, jasa.
4. Terwujudnya masyarakat Kab Katingan yang bermoral, beretika,
berbudaya dan berdaya saing tinggi, penegakkan Hukum, Keamanan
dan Ketertiban menuju tercipta Kabupaten Katingan yang aman
damai dan bersatu, sesuai motto Penyang Hinje Simpei.
5. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
secara bijaksana. terciptanya keseimbangan ekosistem.
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta
semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah dlm bingkai NKRI.
4.1.Arah Pembangunan Jangka Panjang
4.1.1. Pembangunan Bid. Ekonomi diarahkan utk a.l:
• penciptakan kesempatan kerja dan peluang
usaha yang semakin luas.
• semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi
• semakin meningkat sumbangan sektor industri
pengolahan.
• Pembangunan bidang ekonomi dilakukan melalui
pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura; Sektor Kehutanan; Sektor
Perkebunan; Sektor Peternakan; Sektor Perikanan
dan Kelautan; Sektor Pariwisata; Sektor
Pertambangan dan Energi; Sektor Industri;
Perdagangan; dan Koperasi.
4.1.2. Pembangunan Bid. Sumber Daya Manusia
• Pembangunan sumber daya manusia diarahkan
pada peningkatan indeks pembangunan manusia
(IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).
• Pembangunan sumberdaya manusia, mencakup
arah pembangunan bidang kesehatan, arah
pembangun bidang pendidikan, dan pembangunan
yang diarahkan untuk pemberdayaan perempuan
dan generasi muda.
4.1.3. Pembangunan Bidang Infrastruktur
• Pembangunan bidang infrastruktur di Kabupaten Katingan
diarah untuk membuka isolasi daerah melalui peningkatan
kualitas/kuantitas prasarana dan sarana umum secara
integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya
dukung terhadap pembangunan daerah.
• meningkatkan daya tarik penanaman modal (PMA dan PMDN)
dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi, daya tahan
dan daya saing daerah.
4.1.4. Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Pembangunan
Bidang Politik, Hukum,Keamanan dan Ketertiban
a. Bidang Sosial Budaya
pembangunan bidang sosial budaya diarahkan untuk
terwujudnya a.l.:
• kesejajaran wawasan budaya dan adat istiadat
masyarakat lokal dan masyaakat pendatang sesuai
dengan semboyan “Penyang Hinje Simpei”, dalam upaya
memperkuat kualitas kehidupan berbangsa dan
bernegara, penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.
• Meningkatnya citra, harkat, martabat, harga diri
penduduk Kabupaten Katingan melalui pembangunan
sosial budaya secara menyeluruh.
• Meningkatnya kualitas hasil Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA,
dan kualitas hasil Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
b. Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Keamanan
dan Ketertiban.
• peningkatan fungsi kelembagaan politik yang dapat
menserasikan penyaluran aspirasi berbagai kelompok
kepentingan dalam masyarakat,
• peningkatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Pembauran
antar etnis dan golongan yang merekatkan berbagai
kelompok suku, ras dan agama dalam satu persepsi
wawasan kebangsaaan
• peningkatan fungsi Kelembagaan organisasi masyarakat
dan lembaga swadaya masyarakat
• Berlangsungnya pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah secara langsung, damai, dengan kualitas demokrasi
yang semakin meningkat, sehingga terpilih Kepala Daerah
dan wakil-wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan
produktif serta demokratis dalam mengemban amanah
rakyat membangun Kabupaten Katingan.
4.1.5. Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam,
Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup di
Kabupaten Katingan diarahkan untuk mewujudkan kondisi
a.l. sebagai berikut:
• Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penyelamatan
hutan, tanah dan air dengan demikian akan terwujud hutan
yang lestari dan produksi hutan yang berkelanjutan.
• Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan
spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor,
maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis,
serasi, dan berkelanjutan
4.1.6. Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum
Pembangunan Pemerintahan Umum di Kabupaten Katingan
di arahkan untuk a.l.:
•Berhasilnya Kabupaten Katingan menjadi salah satu
Kabupaten Percontohan penerapan good governance.
•Terlaksananya pelayanan prima melalui peningkatan
kapasitas kelembagaan SKPD Kabupaten Katingan dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
•Terwujudnya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang aspiratif, SDM anggota yang berkualitas dan produktif
serta demokratis.
•Meningkatnya APBD setiap tahunnya dan meningkatnya
kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD.
•Meningkatnya kinerja Perusahaan Daerah.
4.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan.
4.2.1. RPJM ke-1 (2005 – 2009)
Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan
tahap sebelumnya, pada RPJM I (periode 2005 – 2009),
melalui pembangunan di segala bidang yang ditujukan untuk
terwujudnya Kabupaten Katingan maju, mandiri, berkeadilan
dan berkelanjutan. Maka pembangunan pada RPJM I
diprioritaskan pada pengembangan ekonomi rakyat melalui
pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, peningkatan
kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan prasarana
dan sarana wilayah.
4.2.2 RPJM ke-2 (2010 – 2014)
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai
keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih
memantapkan sasaran pembangunan Kabupaten Katingan di
segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan
kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing
ekonomi rakyat. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang
lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin
ditingkatkan yang ditandai dengan terpenuhinya standar
pelayanan minimum (SPM) di semua tingkatan pemerintah.
4.2.3 RPJM ke-3 (2015 – 2019)
RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan
secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia
berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus
meningkat.
Daya saing perekonomian daerah semakin kuat dan kompetitif
dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan
pertanian, pariwisata, kelautan dan sumber daya alam lainnya
secara berkelanjutan;
terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin
selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan
teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi,
produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh
masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
4.2.4 RPJM ke-4 (2020 – 2024)
RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat
Kabupaten Katingan yang mandiri, maju, berkeadilan dan
berkelanjutan melalui percepatan pembangunan di berbagai
bidang dengan menekankan terbangunnya struktur ekonomi
yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
wilayah didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan
terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai
aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan
hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi
seluruh rakyat; terwujudnya tata kepemerintahan yang baik,
bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi
yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil,
masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri.
V. PENUTUP
Dalam RPJPD ini terkandung semangat untuk
mengaktualisasikan Moto Daerah: Penyang Hinje Simpei,
yang intinya tekad untuk mengerahkan segala kemampuan
dalam kebersamaan yang sinergis membangun Kabupaten
Katingan untuk mewujud-nyatakan “Masyarakat Kabupaten
Katingan Yang Maju, Mandiri, Berkeadilan dan
Berkelanjutan”.
Visi ini menjadi lebih relevan dengan ditunjuknya Kabupaten
Katingan menjadi salah-satu Kabupaten Percontohan penerapan
tata kelola kepemerintahan yang baik, yang didasarkan pada 7
prinsip, yaitu:







Prinsip Kepastian Hukum,
Prisip Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan,
Prinsip Kepentingan Umum,
Prinsip Keterbukaan,
Prinsip Proporsionalitas,
Prinsip Profesionalitas.
dan Prinsip Akuntabilitas.
Semua ini baru berhasil apabila didukung oleh
 Komitmen dari kepemimpinan pemerintahan daerah
dan seluruh jajarannya.
 Konsistensi kebijakan.
 Keberpihakan kepada rakyat.
 Peran serta masyarakat dan peran aktif dunia
usaha.
PENYANG HINJE SIMPEI,
PATURUNG UMBA TAMBURAKH