Transcript Document

\
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KAB. SUBANG
TAHUN 2008
KERANGKA PIKIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG
Arah
Pembangunan
Tahun 2008
ANALISA
ISU STRATEGIS
DAERAH
ISU STRATEGIS
DAERAH
PERMASALAHAN
CORE BUSINES
PERMASALAHAN
IPM
PERMASALAHAN
KEMISKINAN
VISI
NASIONAL
UU NO 25
TAHUN 2004
PENINGKATAN PELAYANAN
LAINNYA
PENCAPAIAN IPM
PENGENTASAN
KEMISKINAN
PERMASALAHAN
PENGANGGURAN
PERMASALAHAN
PELAYANAN
LAINNYA
Program/Kegiatan
Prioritas
Tahun 2008
GRAND DESIGN
PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS,
PARIWISATA DAN INDUSTRI
PENURUNAN ANGKA
PENGANGGURAN
VISI
JAWA BARAT
UU NO 32
TAHUN 2004
Prioritas
Pembangunan
Tahun 2008
UU NO
TAHUN17 2003
KEMAMPUAN
FISKAL
KERANGKA PIKIR
RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008
GRAND DESIGN PEMERINTAH
DAERAH
PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS,
PARIWISATA DAN INDUSTRI
VISI
SKPD/
DIBALE
PENINGKATAN PELAYANAN
LAINNYA
PENCAPAIAN IPM
MISI I, II, III,IV
DAN V
PENGENTASAN
KEMISKINAN
PENURUNAN ANGKA
PENGANGGURAN
MISI
SKPD
STRATEGI
(cara mencapai tujuan
dan Sasaran) 5 Tahunan
2005
2006
Arah Kebijakan
Pembangunan
Tahun 2008
2007
2008
2009
Arah Kebijakan
SKPD
Tahun 2008
PROGRAM
PRIORITAS
5 TAHUN
2005
2006
2007
2008
2009
Program/Kegiatan
Prioritas
Tahun 2008
VISI KABUPATEN SUBANG
Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri yang
Berwawasan Lingkungan dan Religius serta Berbudaya melalui Pembangunan Berbasis
Gotong Royong pada Tahun 2024
MISI PEMBANGUNAN DAERAH
• Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan,
berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya
saing.
• Memanfaatkan
dan
mengembangkan
Potensi
Agribisnis,
Pariwisata, Industri dan Sumber Daya Alam spesifik lokalita
berdasarkan tata ruang yang berwawasan lingkungan, berdaya
saing dan berkelanjutan.
• Meningkatkan aparatur yang profesional, berdaya guna, dan
bebas KKN serta komitmen terhadap penegakan supremasi
hukum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
• Membuka peluang sebesar-besarnya
menarik untuk investasi.
sebagai
daerah
yang
• Meningkatkan Pola Kemitraan, gotong royong dan Keterpaduan
antar pelaku pembangunan guna mewujudkan Subang sebagai
Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri.
EVALUASI
INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG
PERBANDINGAN REALISASI
IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN
TAHUN 2007-2008
76
74.15
74
73.96
73.08
72
67.87
70
67.45
68
66
66.1
66.65 67.42
69.35
70.05
70.02
68.36
68.2
PROP JABAR
68.47
KAB. SUBANG
65.64
AKSELERASI
IPM
64
62
HARAPAN
60
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
IPM, LPE DAN KK MISKIN KECAMATAN
NO
KECAMATAN
AHH
AMH
RRLS
Daya
beli
(Tahun
)
(%)
(Tahun)
(Rp)
IPM
LPE
% KK
MISKIN
(%)
1
Sagala herang
67.81
93.72
6.54
496.975
64.63
5.30
20.45%
2
Jalan cagak
70.15
96.39
7.48
555.081
71.69
6.87
29.88%
3
Cisalak
68.80
94.86
7.66
564.104
71.43
6.62
41.39%
4
Tanjungsiang
69.05
93.89
6.77
530.503
68.11
5.82
38.57%
5
Cijambe
69.47
92.74
6.85
570.316
71.21
3.20
35.52%
6
Cibogo
66.88
92.48
6.88
566.842
69.47
4.07
36.22%
7
Subang
68.30
94.98
8.20
592.500
73.77
8.96
25.34%
8
Kalijati
68.49
94.05
7.39
580.912
72.18
7.19
29.98%
9
Cipeundeuy
67.50
91.27
5.93
574.397
69.42
5.89
35.92%
10
Pabuaran
69.69
84.15
6.63
561.658
68.59
5.04
40.90%
11
Patokbesi
68.39
92.47
6.38
571.439
70.28
4.48
41.23%
12
Purwadadi
69.46
90.97
6.79
531.845
67.80
5.42
38.93%
13
Cikaum
68.72
85.74
5.89
580.032
69.28
3.21
43.89%
14
Pagaden
69.95
89.27
6.44
567.000
70.15
7.67
31.64%
15
Cipungara
69.08
87.02
5.45
513.627
64.32
3.68
41.77%
16
Compreng
68.75
78.83
5.97
563.483
66.54
4.79
44.62%
17
Binong
68.63
86.31
6.02
573.663
68.96
6.38
44.99%
18
Ciasem
65.94
91.70
7.87
564.467
69.33
7.88
46.77%
19
Pamanukan
68.68
89.23
6.11
587.960
70.80
8.65
40.40%
20
Pusakanagara
64.60
86.55
6.57
571.807
67.04
5.85
53.24%
21
Legonkulon
69.69
91.01
5.83
570.397
70.20
2.81
44.67%
22
Blanakan
66.50
85.29
6.69
596.535
69.80
4.27
46.89%
KABUPATEN
68.39
90.30
6.77
570.360
70.02
6.90
38.51%
Hubungan Korelasi
KK Miskin : LPE
= - 0,30
KK Miskin : daya beli = 0,29
IPM
: LPE
= 0,45
PERBANDINGAN REALISASI
AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN )
70
69.83
69.52
69
68.71
68
67.21
67
67.4
67.81
66.43
68.1
68.39
67.08
66.57
PROP JABAR
66
65
KAB. SUBANG
64.8
AKSELERASI IPM
64.9 64.94 65.34
64
63
HARAPAN
62
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PERBANDINGAN REALISASI
AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN)
96
93.6
94
93.94
93.96
94.52
95.12
93.22
93.78
92.57
92
92.44
90.3
90
88
87.53
87.78
87.85
PROP JABAR
KAB. SUBANG
AKSELERASI IPM
89.08
86.8
86
84
HARAPAN
82
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PERBANDINGAN REALISASI
RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN
TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN )
8
7
6.9
5.99
7.04
6.14
7.2 7.37
6.51
6.72
7.46
7.74
7.31
7.21
6.75
7.38
6.77
6
5
PROP JABAR
KAB. SUBANG
AKSELERASI IPM
4
3
2
1
0
HARAPAN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PERBANDINGAN REALISASI
DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM RIBUAN RUPIAH)
620
610.32
600
591.22
580
595.24
553.64 558.49 564.42 570.36
545.32
549.23
554.57 556.1
560
PROP JABAR
KAB. SUBANG
AKSELERASI IPM
557.11
553.7
540
551.35
538.43
520
HARAPAN
500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PERBANDINGAN REALISASI
LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN)
7
5.93
5.81
6.02
6
4.9
5
4.47
4.06
4
5.2
4.54
5.06
5.67
5.72
5.31
4.5
3.93
PROP JABAR
KAB. SUBANG
3
2
1
HARAPAN
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ISU STRATEGIS
KABUPATEN SUBANG
1
2
3
Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah
Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi
Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan
kurang berdaya saing tinggi
4 Pola Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Subang masih
rendah
5 Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata
di Kabupaten Subang pada umumnya masih belum
berdaya saing
6 Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang.
7 Ancaman Bencana alam
8 Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal.
9. Kondisi Infrastruktur yang belum memadai.
10. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan
Pemerintah
11. Iklim Investasi belum kondusif
12. Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam
pembangunan
PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2008
1
PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
2
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN
3
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
4
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH
5
PENANGANAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SERTA
BENCANA ALAM
6
OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
FOKUS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
KAB. SUBANG
TAHUN 2008
PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
FOKUS PADA :
1
2
3
PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DENGAN MEMPERHATIKAN CAKUPAN DI SEMUA WILAYAH
UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES
PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA
MENDORONG PERAN AKTIF STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN
FOKUS PADA :
1
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
2
PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT
TERUTAMA KELUARGA MISKIN
3
PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU
4
MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL
NON FORMAL DAN INFORMAL
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN
FOKUS PADA :
1
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN
2
PENINGKATAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT
3
PEMASYARAKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT
4
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
5
PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI DAERAH
FOKUS PADA :
1
PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA
DAN INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA
2
MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI
DI KAB. SUBANG
3
PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA TERMASUK MEMPERSIAPKAN
TENAGA KERJA SESUAI DENGAN PEMANFAATAN PELUANG INVESTASI
4
PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM
5
PENINGKATAN PRODUKTIFITAS HASIL – HASIL PERTANIAN
6
PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG
MENAMBAH PELUANG KERJA
PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN
BENCANA ALAM
FOKUS PADA :
1
PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN PEMANFAATAN RUANG
2
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN
3
REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS
4
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN
PASCA BENCANA ALAM
5
PENINGKATAN DAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG
\
OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
FOKUS PADA :
1
2
PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PEMERINTAH
PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR
TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM
WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TAHUN
target kinerja
tolok ukur
Meningkatnya APS SD, AMS SD
KEGIATAN
PEMELIHARAAN SEDANG / BERAT RUANG KELAS SEKOLAH
tolok ukur
Capaian
Program
Masukan
keluran
hasil
APS SD ….%, AMS SD …….%
Semua Kondisi sarana Ruang kelas baik
target kinerja
100%, 5000 lokal
Tersedianya dana
5 Milyar
Terlaksananya Rehab ruang kelas
sekolah
100 lokal
Kondisi sarana Ruang kelas baik
4100 (82%)
DATA BANGUNAN SD MISALNYA
5000 LOKAL DGN KERUSAKAN
1000 LOKAL DGN DANA SEBESAR
RP. 5 M HANYA MEMPERBAIKI 100
LOKAL MAKA TARGET
PENCAPAIAN NYA MENJADI
(100+4000) /5000 = 82 % (DENGAN
ASUMSI 100 LOKAL TERSEBUT
TERLAKSANA SESUAI HARAPAN)
DENGAN DEMIKIAN TARGETNYA
82 % DAN VOLUME 100 LOKAL
TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR
target kinerja
tolok ukur
Meningkatnya sarana prasarana
aparatur
KEGIATAN
PENGADAAN KENDARAAN DINAS
tolok ukur
Capaian
Program
Masukan
keluran
hasil
Kendaraan dinas …..%, mebeler ….%, dll
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas
bagi eseloln IV dan III
Tersedianya dana
Terlaksannaya pengadaan kendaraan
dinas
Cakupan jumlah eselon IV dan III yang
telah memperoleh kendaraan dinas
target kinerja
Roda 4 : 4 unit
Roda 2 : 18 unit
Rp. X juta
Roda 4 : 1 unit
Roda 2 : 2 unit
Roda 4 : 75 %
Roda 2 : 83,33%
DATA JUMLAH KENDARAAN DINAS
RODA 4 SEBANYAK 2 UNIT DAN RODA 2
SEBANYAK 13 UNIT, SEDANGKAN
PEJABATSTRUKTURAL YANG BELUM
MENDAPATKAN KENDARAAN DINAS RODA 4
SEBANYAK 2 UNIT DAN KENDARAAN DINAS
RODA 2 SEBANYAK 5 UNIT, MAKA DENGAN
ANGGARAN YANG ADA HANYA UNTUK
RODA 4 SEBANYAK 1 UNIT DAN RODA 2
SEBANYAK 2 UNIT, MAKA TARGET
PENCAPAIANNYA ADALAH
- UNTUK RODA 4 : (2+1) /4 = 75 %
(VOLUME : 1 UNIT)
- UNTUK RODA 2 : (13+2) /18 =
83,33 % (VOLUME : 2 UNIT)
CONTOH
SINERGITAS RKPD, KUA DGN RENJA SKPD
KESEHATAN
HIRARKI PENCAPAIAN
INDIKATOR KESEHATAN
2006 2007 2008
KESEHATAN
68.39 69.52 69.83
KEBIJAKAN
PEMDA
MISI I
PELAYANAN
SARANA
PRASARANA
Pkm/Pddk
Obat/Pddk
Cakupan pel.
Kesehatan
TUJUAN
MISI
SASARAN
AKSEBI
LITAS
Jangkau
an layan
PERILAKU/
BUDAYA
LINGKUNGAN
T. KESEHATAN
T.kes/Pkm
Dokter/Pkm
CAKUPAN AIR
BERSIH
CAKUPAN
JAMBAN
KELUARGA
76%
53.56%
TKT
KESADARAN
MASY.
TKT
PENDIDIKAN
POLA
PIKIR
POLA
PIKIR
KUALITAS
PERUMAHAN
TKT
KESADARAN
MASY.
LAYAK
HUNI
POLA
PIKIR
TKT GIZI
KELUARGA
TKT
PENDIDIKAN
POLA
PIKIR
Gizi anak
Baik
92.35%
EVALUASI CAPAIAN KINERJA SKPD KESEHATAN
MISI I
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri,
maju, dan berdaya saing.
tolok ukur
Capaian kinerja
AHH
Meningkatnya derajat kesehata
masyarakat
Tujuan 1
1
PROGRAM
KEGIATAN
Peningkatan Sanitasi Dasar
Meningkatnya cakupan
jamban keluarga
5
12
PROGRAM
2006 : 68,39
2007 : 69,52
Rumah tangga PHBS
Pengembangan Lingkungan Sehat
Meningkatnya PHBS
1
2005 : 68,1
2005 : 48 %
2006 : 49.5 %
JAGA
2005 : 52,55%
2006 : 53,05%
2007 : 54,85%
2007 : 51.24%
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SKPD KESEHATAN
MISI I
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri,
maju, dan berdaya saing.
tolok ukur
Target kinerja
AHH
Meningkatnya derajat kesehata
masyarakat
Tujuan 1
1
PROGRAM
Pengembangan Lingkungan Sehat
Meningkatnya PHBS
1
KEGIATAN
Peningkatan Sanitasi Dasar
Meningkatnya cakupan
jamban keluarga
2008 : 69,83
Rumah tangga PHBS
2008 : 53%
JAGA
2008 : 57,55%
5
12
PROGRAM
KAITKAN PROGRAM DAN KEGIATAN INI DGN KRITERIA MASALAH,
USULAN MASY, TKT MANFAAT, KAITAN DGN FOKUS DAN PRIORITAS
TAHUN 2008, SHG SELANJUTNYA DAPAT DIURUTKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN SKPD TSB.
DAFTAR ISI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PERGUB NO 72 THN 2006
TTG TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV
RENCANA KERJA (Yang memperhatikan Renstrada, Renja SKPD dan Hasil Musrenbang )
BAB V
KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI
PENUTUP
DAFTAR ISI
KEBIJAKAN UMUM APBD
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006
TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
GAMBARAN UMUM RKPD
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN IMPILKASINYA THDP SUMBER PENDANAAN
BAB IV
PENUTUP
LAMPIRAN
LAMPIRAN I DAN II
LAMPIRAN
KEBIJAKAN UMUM APBD
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006
TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LAMPIRAN I
KODE
BIDANG
URUSAN PEMDA
SASARAN
PROGRAM/KEG
TARGET
(%)
ORGANI
SASI
PAGU INDIKATIF
(RP)
PENDIDIKAN
PROGRAM
KEGIATAN
DST……………….
LAMPIRAN 2
NO
JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
URAIAN
2007
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN
2008
RP
%
DAFTAR ISI
PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006
TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
KEBIJAKAN UMUM APBD
BAB III
PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
BAB IV
PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFOND ANGGARAN
BAB V
PLAFOND ANGGARAN MENURUT ORGANISASI
BAB VI
PENUTUP
LAMPIRAN
LAMPIRAN I, II DAN III
LAMPIRAN
PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006
TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LAMPIRAN 1
NO
JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
URAIAN
2007
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN
2008
RP
%
LANJUTAN ……………………….
LAMPIRAN 2
NO
PRIORITAS
PROGRAM DAN
KEGIATAN
SASARAN
PROGRAM/KEG
ORGANI
SASI
JUMLAH PLAFOND
ANGGARAN (RP)
LAMPIRAN 3
KODE
URUSAN PEMDA
DAN ORGANIASI
PLAFOND ANGGARAN
JUMLAH
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA
LANGSUNG
HAL PENTING YG BERKAITAN DGN
PENYUSUNAN RKPD, KUA, PPAS DAN RENJA SKPD
TAHUN 2008
AKAN DILAKSANAKANNYA PEMBAHASAN DGN SKPD TTG
SINERGITAS RENJA SKPD DGN RKPD, KUA, DAN PPAS YANG
LANGSUNG MENGARAH PADA PEMBAHASAN PRA RKA
2 BAHAN
DALAM PENYUSUNAN RKPD : RENSTRADA, MUSRENBANG,
RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008 DAN PLAFOND SKPD
BAHAN DALAM PENYUSUNAN KUA : RKPD, RENJA SKPD, PROYEKSI
APBD THN 2008 DAN PLAFOND SKPD, SPM, SAB DAN STANDAR
HARGA
BAHAN DALAM PENYUSUNAN PPAS : KUA, RENJA SKPD, PROYEKSI
APBD THN 2008, PLAFOND SKPD, SAB DAN STANDAR HARGA
PERLU JUGA DIPERHATIKAN MENGENAI KELEMBAGAAN SERTA
PEMBAGIAN PERAN ANTARA SKPD KABUPATEN DGN KECAMATAN
SELAKU SKPD.
TINDAK LANJUT DARI RAPAT HARI INI……………
 SETIAP SKPD AKAN EKPOSE DENGAN TAPD TTG MASING-MASING
RENJA TAHUN 2008 DGN MEMPERHATIKAN HSL MUSRENBANG,
RENTSRA SKPD, RENSTRA KAB. (DGN DAFTAR ISI RENJA SESUAI
DGN DAFTAR ISI RKPD).
2
 SETELAH SETIAP SKPD SELESAI EKSPOSE TTG RENJA SKPD-NYA,
DILANJUTKAN DGN PEMBAHASAN PRA RKA SKPD TSB DGN TAPD.
•
DAFTAR ISI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PERGUB NO 72 THN 2006
TTG TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV
RENCANA KERJA
BAB V
KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI
PENUTUP
RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KAB. SUBANG TAHUN 2007
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III
ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007
BAB IV
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
PENUTUP
RENCANA PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN
BAHAN
MUSRENBANG
KABUPATEN
KRITERIA KAJIAN BERDASARKAN SUDUT
PANDANG NARA SUMBER
LSM KAB
2 MILYAR/
KEC
1
DARI
KECAMATAN
PRIORITAS
FISIK DAN
PRASARANA
2
DARI SKPD KAB
DAN SKPD KEC
SOSBUD :
PENDIDIKAN,
KESEHATAN,
TENAGA KERJA
DLL
EKONOMI
KESESUAIAN
ANTARA PRIORITAS
SKPD DGN KEC
DPRD
PANGGAR
EKSEKUTIF
CAKUPAN
LAYANAN
PERG
TINGGI
TKT
MASALAH
Dibandingkan
Memiliki nilai
Keg. yang tkt
antara usulan
manfaat untuk
masalahnya
SKPD dengan
pelayanan masy,
bersakala Kab
Kecamatan
mendukung pelak.
pemerintahan
Rekomendasi atas Musyawarah
dan Mufakat
KESUAIAN ANTARA PRIORITAS KECAMATAN DAN SKPD MERUPAKAN
PRIORITAS UNTUK MENJADI BAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008
Dikerjakan
oleh SKPD
KAB
Musyawarah dan
Mufakat dituangkan
dalam Berita Acara
HASIL MUSRENBANG SELANJUTNYA AKAN MENJADI BAHAN DALAM
PROSES PENYUSUNAN RAPBD 2008
KERANGKA PIKIR
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SUBANG
MUSRENBANG
RKPD
RENSTRA
KABUPATEN
ISU STRATEGIS
DAERAH
RENJA SKPD
RKPD
TAHUN 2008
ANALISA
ISU STRATEGIS
DAERAH
Prioritas
Pembangunan
Tahun 2008
PERMASALAHAN
CORE BUSINES
PERMASALAHAN
IPM
PERMASALAHAN
KEMISKINAN
PERMASALAHAN
PENGANGGURAN
PERMASALAHAN
PELAYANAN
LAINNYA
Arah dan Kebijakan
Umum APBD
Tahun 2008
GRAND DESIGN
PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS,
PARIWISATA DAN INDUSTRI
PENGENTASAN
KEMISKINAN
PENCAPAIAN IPM
PENURUNAN ANGKA
PENGANGGURAN
Program/Kegiatan
Prioritas
Tahun 2008
PENINGKATAN PELAYANAN
LAINNYA
KEMAMPUAN
FISKAL
EVALUASI
INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG
PERBANDINGAN REALISASI
IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN
TAHUN 2007-2008
76
74.15
73.96
73.08
74
72
70
68
66
69.35
67.87
70.02
68.36
67.45
68.47
66.1
68.2
66.65 67.42
PROP JABAR
KAB. SUBANG
65.64
AKSELERASI
IPM
64
62
HARAPAN
60
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
IPM, LPE DAN KK MISKIN KECAMATAN
NO
KECAMATAN
AHH
AMH
RRLS
Daya
beli
(Tahun
)
(%)
(Tahun)
(Rp)
IPM
LPE
% KK
MISKIN
(%)
1
Sagala herang
67.81
93.72
6.54
496.975
64.63
5.30
20.45%
2
Jalan cagak
70.15
96.39
7.48
555.081
71.69
6.87
29.88%
3
Cisalak
68.80
94.86
7.66
564.104
71.43
6.62
41.39%
4
Tanjungsiang
69.05
93.89
6.77
530.503
68.11
5.82
38.57%
5
Cijambe
69.47
92.74
6.85
570.316
71.21
3.20
35.52%
6
Cibogo
66.88
92.48
6.88
566.842
69.47
4.07
36.22%
7
Subang
68.30
94.98
8.20
592.500
73.77
8.96
25.34%
8
Kalijati
68.49
94.05
7.39
580.912
72.18
7.19
29.98%
9
Cipeundeuy
67.50
91.27
5.93
574.397
69.42
5.89
35.92%
10
Pabuaran
69.69
84.15
6.63
561.658
68.59
5.04
40.90%
11
Patokbesi
68.39
92.47
6.38
571.439
70.28
4.48
41.23%
12
Purwadadi
69.46
90.97
6.79
531.845
67.80
5.42
38.93%
13
Cikaum
68.72
85.74
5.89
580.032
69.28
3.21
43.89%
14
Pagaden
69.95
89.27
6.44
567.000
70.15
7.67
31.64%
15
Cipungara
69.08
87.02
5.45
513.627
64.32
3.68
41.77%
16
Compreng
68.75
78.83
5.97
563.483
66.54
4.79
44.62%
17
Binong
68.63
86.31
6.02
573.663
68.96
6.38
44.99%
18
Ciasem
65.94
91.70
7.87
564.467
69.33
7.88
46.77%
19
Pamanukan
68.68
89.23
6.11
587.960
70.80
8.65
40.40%
20
Pusakanagara
64.60
86.55
6.57
571.807
67.04
5.85
53.24%
21
Legonkulon
69.69
91.01
5.83
570.397
70.20
2.81
44.67%
22
Blanakan
66.50
85.29
6.69
596.535
69.80
4.27
46.89%
KABUPATEN
68.39
90.30
6.77
570.360
70.02
6.90
38.51%
Hubungan Korelasi
KK Miskin : LPE
= - 0,30
KK Miskin : daya beli = 0,29
IPM
: LPE
= 0,45
PERBANDINGAN REALISASI
AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN )
70
69.52
69
68
67.21 67.4
67.81
67 66.43
68.1
68.39
69.83
68.71
66.57
PROP JABAR
66
65
KAB. SUBANG
64.8
AKSELERASI IPM
64.9 64.94 65.34
64
63
HARAPAN
62
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PERBANDINGAN REALISASI
AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN)
96
93.6 93.94
93.96 94.52
94 93.22
93.78
92.57
92
92.44
90.3
90
88
87.53
87.78 87.85
89.08
86.8
86
84
HARAPAN
82
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PROP JABAR
KAB. SUBANG
AKSELERASI IPM
PERBANDINGAN REALISASI
RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN
TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN )
8
7
7.46
7.31
7.37
7.2
7.04
7.38
6.9
7.21
6.72
6.75 6.77
6.51
6.14
5.99
6
5
PROP JABAR
KAB. SUBANG
AKSELERASI IPM
4
3
2
1
0
HARAPAN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PERBANDINGAN REALISASI
DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM RIBUAN RUPIAH)
620
610.32
600
595.24
591.22
580
558.49
570.36
564.42
551.35 549.23
553.7554.57556.1
545.32
PROP JABAR
KAB. SUBANG
AKSELERASI IPM
553.64
560
540
520
538.43
HARAPAN
500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PERBANDINGAN REALISASI
LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN)
6
4.9
5
4.47
4.06
4
4.54
4.6
5.93
5.81
5.72
5.2 5.67
5.08
3.93
PROP JABAR
KAB. SUBANG
3
2
1
HARAPAN
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR DOMINAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004-2005
40
39.5
38.28
35
30
25
20
15
10
19.11
19.44
PERDAGANGAN
13.08
12.48
11.05
10.85
5
0
2004
PERTANIAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
2005
JASA
Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten
1200
1000
800
Jalan Kabupaten
Baik
600
Sedang
Rusak
400
200
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ISU STRATEGIS
KABUPATEN SUBANG
ASPEK DEMOGRAFI
ANALISA KEKUATAN
1. Peran KB sangat efektif dalam mengatur kelahiran yang berdampak pada pengaturan
komposisi umur penduduk
2. Rendahnya LPP Kabupaten Subang dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa
Barat
ANALISA
KELEMAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
Tingkat perkawinan di bawah umur selama kurun waktu 12 tahun terakhir relatif
tinggi di atas 40 %, hal ini bila di biarkan akan menimbulkan LPP cenderung tinggi
serta permasalahan sosial baik munculnya KK Miskin baru atau meningkatnya
Wanita Rawan Sosial Ekonomi serta kasus kematian bayi
Kemiskinan yang tinggi harus mendapat perhatian serius terutama kemiskinan
struktural yang disebabkan oleh potensi yang sangat rendah baik SDM, modal
maupun sulitnya akses terhadap lapangan kerja secara permanen.
Tidak produktifnya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian sebagai akibat
dari sektor pertanian masih tradisional belum mengarah pada peningkatan nilai
tambah produksi
Rendahnya keterampilan tenaga kerja Penduduk Kabupaten Subang
Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender.
ANALISA PELUANG
1. Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi maupun
stakehoder lainnya terhadap pengentasan permasalahan pengangguran dan
kemiskinan.
2. Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Propinsi
dalam menekan ledakan jumlah penduduk
ANALISA ANCAMAN
1. Jumlah tenaga yang besar dan tidak produktif tidak sebanding dengan
kesempatan kerja yang dibutuhkan sebagai dampak belum kondusfinya iklim
investasi usaha.
2. Tingginya kesenjangan sosial yang diakibatkan rendahnya keterampilan kerja
penduduk Kabupaten Subang dibanding dengan Kabupaten lainnya.
ASPEK SOSIAL BUDAYA
ANALISA KEKUATAN
1.
Komitmen yang tinggi stakehoder di Kabupaten Subang dalam rangka
Akselerasi Pencapaian IPM
2.
Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Belanja
kegiatan untuk bidang Pendidikan dalam APBD mendekati 20 %
ANALISA KELEMAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung meningkat
Permasalahan Sosial lainnya relatif tinggi seperti WTS, WRSE, Pengemis, dll
Terdapat anak usia 7-15 tahun yang belum atau tidak sekolah hingga
mencapai 26 ribuan orang.
Masih fluktuatfnya Jumlah DO baik di tingkat SD, SMP dan SMA
Tingkat capaian Rata-Rata Lama Sekolah yang cenderung meningkat tetapi
tidak signifikan terhadap pencapaian wajar dikdas 9 tahun
Tingkat capaian Angka Melek Huruf yang cenderung meingkat tetapi tidak
signifikan terhadap pencapaian Indeks Pendidikan,
Akses layanan sekolah terhadap murid belum merata.
Manajemen Berbasis Sekolah di tingkat SD belum berjalan sebagaimana
mestinya.
Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
Masih ada Desa yang belum memiliki Bidan Desa sebanyak 55 Desa.
Masih tingginya kasus penyakit-penyakit berbasis lingkungan.
ANALISA PELUANG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Pendidikan yang
termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31, Undang – Undang
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat.
Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Kesehatan yang
termuat dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pokjanal
Posyandu serta Adanya Sistim Kesehatan Nasional (SKN) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM).
Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya menjadi urusan Wajib dalam
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pangsa Pasar Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri menuntut Persyaratan
minimal Lulusan SLTA.
Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan
formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal
Terselenggaranya pelayanan kesehatan oleh sektor swasta.
ANALISA ANCAMAN
1.
Tingkat Kompetisi semakin tinggi akibat era globalisasi.
2.
Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender.
3.
Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak rendah terutama di
daerah pantura.
4.
Pengaruh budaya yang negatif sebagai dampak dari era globalisasi dan
informasi.
5.
Kemudahan untuk mendapat uang bagi anak usia sekolah di wilayah
pantura menjadi kontra produktif terhadap minat sekolah.
6.
Ditemukanya penderita penyakit HIV dan AIDS
ASPEK EKONOMI
ANALISIS GROWTH AND SHARE
•SHARE
PERTANIAN
KONDISI MENURUN
PERDAGANGAN
KONDISI STABIL
•GROWTH
INDUSTRI PENGOLAHAN
BANGUNAN DAN KONSTRUKSI
RESTAURAN
HOTEL
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
KEUANGAN DAN JASA PERUSAHAAN
KONDISI POTENSIAL
KONDISI RENDAH
ANALISA KEKUATAN
1. Tersedianya Sumber Daya Alam dan mineral yang potensial
2. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Subang sesungguhnya berada pada jalur
yang diharapkan (On The Track) terbukti bahwa pada puncak Krisis ekonomi di
tahun 1997 dan 1998 LPE Kabupaten Subang (-7.7%) jauh di atas LPE Propinsi
yang terpuruk hingga -17.7 %.
3. Kontribusi Pertanian, dan perdagangan berada pada posisi kuadran I dan
kuadran II (Lihat Analisis Growth dan Share)
4. Kabupaten Subang memiliki posisi yang Strategis.
5. Adanya Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan.
6. Jumlah KUKM dan Wisatawan Nusatantara yang cenderung meningkat terutama
pasca Krisis ekonomi
7. Ditetapkannya Zona Industri seluas 11.000 ha.
ANALISA KELEMAHAN
1. Tidak seimbangnya Kontribusi PDRB pertanian (38-42%) dengan tenaga kerja yang
digunakan (46%-58%) Telah disebutkan sebelumnya bahwa Sektor Pertanian
merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian daerah dari tahun 1993-2005
berkisar 38 – 42 %. Ha l ini tentu saja menjadi potensi yang menggembirakan, namun
bila dibandingkan dengan faktor input dalam hal ini tenaga kerja ada hal yang harus
menjadi perhatian serius karena tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja Tahun 1993-2005
yang berkisar 50-58 %, luas kepemilikan lahan yang hanya 0,3 ha dengan hasil PDRB
pertanian. Atau dengan kata lain bahwa sektor ini walaupun menjadi penyumbang
terbesar dalam perekonomian Subang tetapi sesuangguhnya tidak produktif. Bahkan
apabila tidak mendapat perhatian serius akan berpengaruh terhadap permasalahan
lainnya kemiskinan struktural, budaya yang kontradiktif terhadap pendidikan, dan
pengangguran terselubung.
2. Produk pertanian yang ada selama ini secara umum kurang bernilai tambah dan berdaya
saing
3. Kepemilikan lahan masyarakat petani rata-rata 0,3 ha.
4. Penerapan Teknologi masih Rendah.
5. Kualitas SDM masih rendah
6. Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung mengkat
7. Tingginya Pengangguran.
8. Akses untuk mendapatkan modal sulit.
9. Peningkatan Sarana Pendukung Kepariwisataan mesih belum optimal
ANALISA PELUANG
1.
2.
3.
4.
Terbukanya Pasar Tenaga Kerja Luar Negeri.
Adanya Jejaring Agribisnis, Pariwisata dan Industri.
Rencana Pembangunan Jalan Tol
Adanya Lembaga Latihan Kerja dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat
Guna.
ANALISA ANCAMAN
1. Standarisasi produk.
2. Era persaingan pasar bebas.
ASPEK SARANA PRASARANA
ANALISA KEKUATAN
1.
Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap
penanganan Jalan, air, listrik
2.
Bertambahnya luas penanganan jalan, pengairan, dan sarana
infrastruktur lainnya
3.
Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas
utama dalam pembangunan
ANALISA KELEMAHAN
1. Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan kerusakan jalan relatif
1. Struktur tanah yang labil terutama di daerah
tinggi mencapai 49 %
2. Beban kendaraan yang relatif tinggi
pantura
3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan irigasi akibat hilangnya organisasi
menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi
P3A Mitra Cai
mencapai
49 % baru mencapai 75 % , sedangkan
4. cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten
Subang
untuk pelayanan air minum PDAM sampai tahun 2004 baru mencapai 19.434 rumah
2. Beban
kendaraan
yang
relatif
tinggi
tangga dimana dari 22 kecamatan
baru 14
yang terlayani
dan
sisanya
belum terlayaninya
yakni kecamatan : Tanjungsiang, Cijambe, Cibogo, Cipeundeuy, Pabuaran, Cikaum dan
kepedulian
terhadap
Legonkulon. Sedangkan untuk3.Kurangnya
sarana listrik masih
terdapat masyarakat
5 kecamatan yang
presentase
jumlah konsumen kurang dari 50 %.
Kecamatan tersebut secara berurutan adalah
pengelolaan
Ciasem, Cikaum, Blanakan, Cipunagara, dan yang terkecil persentasenya adalah
irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai
Kecamatan Legonkulon (25,81%).
5.ANALISA
Masih rendahnya
ANCAMAN keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur Keterlibatan
masyarakat dalam pengelolaan insfrastrukur di kabupaten Subang tergolong rendah.
Keterlibatan tersebut dirasakan cukup penting mengingat kebijakan pengelolaan
infrastruktur tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari
masyarakat. Selain itu dengan keterbatasan dana pemerintah dalam pengelolaan
infrastruktur, keterlibatan masyarakat
tentunya sangat
diharapkan baik dalam bentuk
1. Standarisasi
produk.
investasi maupun dalam pengelolaan langsung sesuai dengan kapasitas dan kemampuan
masing-masing.
2. Era persaingan pasar bebas.
6. Belum optimalnya mekanisme dan penyediaan dana dalam pengelolaan infrastruktur.
Pengelolaan Infrastruktur sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah yang kemampuan
pendanaannya masih terbatas. Dana Pemerintah untuk pengelolaan infrastruktur masih
jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan. Dengan dana yang sangat terbatas tersebut,
secara umum pemerintah hanya dapat melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan
terhadap infrastruktur yang ada. Sedangkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi infrastruktur yang membutuhkan dana relatif besar seringkali tertunda bahkan
tidak dapat terlaksana.
ANALISA KEKUATAN
1. Komitemen1.yang
tinggi
stakeholder
di Kabupaten
Struktur
tanah
yang labil terutama
di daerah
pantura
Subang terhadap
penanganan Jalan, air, listrik
menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi
2. Bertambahnyamencapai
luas penanganan
jalan, pengairan,
49 %
2. Beban kendaraan
yang relatif tinggi
dan sarana infrastruktur
lainnya
3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap
3. Dukungan anggaran
yang selalu meningkat dan
pengelolaan
menjadi prioritas
dalam pembangunan
irigasiutama
akibat hilangnya
organisasi P3A Mitra Cai
ANALISA ANCAMAN
4. Penghargaan dari pemerintah Pusat terhadap
kualitas bangunan yang dtangani Pemerintah
Daerah 1. Standarisasi produk.
2. Era persaingan pasar bebas.
ANALISA PELUANG
1.
Adanya alternatif berbagai macam teknologi dalam penanganan jalan
2.
Adanya rencana pembangunan infrastruktur Jalan tol
3.
Adanya Kebijakan baru dalan penanganan irigasi melalui PKPI
ANALISA ANCAMAN
Masih adanya daerah yang potensial rawan bencana
ISU STRATEGIS
KABUPATEN SUBANG
1
2
3
Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah
Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi
Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan
kurang berdaya saing tinggi
4 Kesehatan Lingkungan relatif rendah
5 Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata
di Kabupaten Subang pada umumnya masih belum
berdaya saing
6 Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang.
7 Ancaman Bencana alam
8 Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal.
9 Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar yang belum memadai.
10. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan
Pemerintah
11. Minat Investasi belum menggembirakan
12. Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam
pembangunan
PRIORITAS PEMBANGUNAN
KAB. SUBANG
TAHUN 2008
1
PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
2
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN
3
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
4
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH
5
PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN, LINGKUNGAN & BENCANA
6
OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
FOKUS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
KAB. SUBANG
TAHUN 2008
22 PELAYANAN
PENINGKATAN CAKUPAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
Permasalahan utama :
1
Belum Optimalnya Penyediaan Dana dalam penanganan Infrastruktur
2
Belum Optimalnya Keterlibatan Stakeholder dalam Pemeliharaan dan
Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
FOKUS PADA :
1
2
3
PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DENGAN MEMPERHATIKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES
PELAYANAN DASAR SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN
DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA
MENDORONG PERAN AKTIF STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN
Permasalahan Utama
1
Penyebab Masalah Ekonomi berkaitan dgn kemampuan masyarakat miskin
Dalam mengakses layanan dasar pendidikan
2
Penyebab Budaya, berkaitan dengan masih adanya budaya yang kontraproduktif
terhadap pendidikan
3
Penyebab Geografis berkaitan dgn jangkauan dan pemerataan pelayanan
dasar pendidikan dengan memperhatikan Rasio murid terhadap sarana dasar
pendidikan
4
Penyebab Kualitas SDM dan Sarana Pendidikan, berkaitan dengan perlunya
peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Tenaga pendidik serta
sarana prasarana pendidikan
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN
FOKUS PADA :
1
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
2
PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT
TERUTAMA KELUARGA MISKIN
3
PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU
4
MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL
NON FORMAL DAN INFORMAL
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN
Permasalahan Utama
2
Penyebab Geografis berkaitan dgn jangkauan dan pemerataan pelayanan
dasar kesehatan
1
Penyebab Masalah Ekonomi berkaitan dgn kemampuan masyarakat Dalam
mengakses layanan dasar kesehatan
3
Penyebab Budaya berkaitan dgn pemahaman pentingnya hidup sehat yang
belum optimal
4
Penyebab Kualitas SDM dan Sarana Kesehatan, berkaitan dengan perlunya
peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Tenaga kesehatan serta
sarana prasarana kesehatan
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN
FOKUS PADA :
1
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN
2
PENINGKATAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT
3
PROMOSI / PEMASYARAKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT
4
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
5
PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI DAERAH
Permasalahan Utama :
1
RENDAHNYA DAYA SAING PRODUK AGRIBISNIS, OBYEK PARIWISATA DAN
INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA
2
MASIH KURANGNYA MINAT INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI KAB. SUBANG
3
RENDAHNYA KUALITAS ANGKATAN KERJA
4
BELUM OPTIMALNYA AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM SERTA
KEMITRAAN ANTARA UKM DENGAN PENGUSAHA MENENGAH DAN BESAR
5
MENURUNNYA LAJU PERTUMBUHAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN
6
TIDAK SEIMBANGNYA JUMLAH TENAGA KERJA PERTANIAN DENGAN
KONTRIBUSI HASIL DI SEKTORTERSEBUT
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI DAERAH
FOKUS PADA :
1
PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA
DAN INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA
2
MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI
DI KAB. SUBANG
3
PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA
4
PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM
5
PENINGKATAN PRODUKTIFITAS HASIL – HASIL PERTANIAN
6
PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG
MENAMBAH PELUANG KERJA
PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN
BENCANA ALAM
Permasalahan Utama:
1
MASIH BESARNYA LUAS LAHAN KRITIS
2
MASIH BESARNYA POTENSI RAWAN BENCANA SERTA BELUM OPTIMALNYA
PENANGANAN PASCA BENCANA
3
BELUM OPTIMALNYA PENGENDALIAN, DAN PEMANFAATAN RUANG
4
BELUM OPTIMALNYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN
PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN
BENCANA ALAM
FOKUS PADA :
1
PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN PENATAAN RUANG
2
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
3
REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS
4
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN
PASCA BENCANA ALAM
\
OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Permasalahan Utama :
1
BELUM OPTIMALNYA KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH
\
OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
FOKUS PADA :
1
2
PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PEMERINTAH
PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR
FUNGSI PEMERINTAH DALAM RKPD
Dari isu strategis, prioritas pembangunan dan Fokus Prioritas, fungsi
pemerintah dlm RKPD adalah sbb :
1. KERANGKA REGULASI
1
2
3
4
Walau bernama Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kita sadar bahwa pemba
ngunan yng dibiayai dan dilaksanakan oleh msy. Itu sendiri tetap yang
paling utama
Hanya saja kegiatan masy. Hrs sesuai dgn amanat konstitusi shg perlu ada
pengaturan oleh pemerintah
Disamping itu pemerintah perlu mendorong, memfasilitsi,
mengkoordinasikan dan bahkan memberi insentif agar kegiatan pembangunan
yang dilakukan masy. Itu sendiri senntiasa dapat berkembang
Kegiatan pemerintah yang demikian selanjutnya dinamakan kegiatan dalam
kerangka regulasi
2. KERANGKA INVESTASI PEMERINTAH DAN LAYANAN PUBLIK
1
2.
Disisi lain pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar
investasi pemerintah, serta layanan umum lainnya
Kegiatan pemerintah yang demikian selanjutnya dinamakan kegiatan dalam
kerangka investasi pemerintah dan layanan publik
HAL POKOK YG PERLU KITA PERHATIKAN DLM PENYUSUNAN
SKALA PRIORITAS KEGIATAN
Kegiatan dr msing2 kegiatan dlm satu
program hrs secr sinergis mendukung
pencpaian hsl yang diharapkan dari
program ybs (PP NO 20 TH 2004 TTG
RKP PSL 8 AYAT (2))
1
2
Kegiatan Tahun
2005 dan 2006
perlu
dievalusi
APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN DGN
TUPOKSI ORGANISASI
APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH SESUAI
DAN SECARA SINERGIS MENDUKUNG
PROGRAM, MISI DAN VISI DAERAH SHG
TIDAK BERDIRI SENDIRI
3
APAKAH SEMUA KEGIATAN SDH MEMPUNYAI
KELUARAN YG SESUAI DAN BERUPAYA
MENGATASI PERMASALAHAN DAERAH
YG STRATEGIS
4
APAKAH CAKUPAN PROGRAM DAN
KEGIATAN SDH BERORIENTASI
KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT
SECARA LEBIH LUAS
Sinkronisasi
Visi, Misi,
program dan
keg
REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007
(HASILMUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006)
NO
1
2
3
4
5
URAIAN
APBD KAB
APBD PROP
APBN
JUMLAH
MISI I
MISI 2
MISI 3
MISI 4
MISI 5
49,075,740,000
101,435,360,000
61,341,955,000
4,083,000,000
200,000,000
31,748,124,000
130,562,000,000
8,700,000,000
500,000,000
500,000,000
91,074,000,000
224,726,000,000
8,650,000,000
171,897,864,000
456,723,360,000
78,691,955,000
4,583,000,000
700,000,000
TOTAL
216,136,055,000
172,010,124,000
324,450,000,000
712,596,179,000
REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007
(PASCA MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006)
NO
1
2
3
4
5
URAIAN
APBD KAB
APBD PROP
APBN
JUMLAH
MISI I
MISI 2
MISI 3
MISI 4
MISI 5
50,257,760,000
99,954,360,000
62,485,955,000
3,623,000,000
275,000,000
31,548,124,000
129,956,000,000
8,550,000,000
500,000,000
500,000,000
90,924,000,000
226,976,000,000
8,650,000,000
172,729,884,000
456,886,360,000
79,685,955,000
4,123,000,000
775,000,000
TOTAL
216,596,075,000
171,054,124,000
326,550,000,000
714,200,199,000
ALUR PROSES PENYUSUNAN RAPBD
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007
75 M
150 M
MUSRENBANG
DESA
BHN
MUSRENBANG
KECAMATAN
Gotong
Royong
35 M
APBN
MUSRENBANG
KABUPATEN
DPRD
DPRD
1 usulan
prioritas
desa
DPD/K
28 M
FORUM
SKPD
MUSRENBANG
KECAMATAN
Usulan
Prioritas
Kecamatan
DPRD dan
Kebijakan
Lainnya
22 M
25,3 M
75 M
225 M
175 M
175 M
APBD
RAPBD
SP
15 M
APBD
PROP
Usulan
Prioritas
Kabupaten
175 M
APBD
KAB
POKOK PIKIRAN
DPRD
25 M
KUA
NOTA KESEPAKATAN
DGN DPRD
150 M
RKPD
PERBUP
BAB IV
MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2007
PRIORITAS LAINNYA
(DI LUAR BAHAN MUSRENBANG KABUPATEN)
PENDAHULUAN
TUJUAN SPPN
A. MENDUKUNG KOORDINASI ANTAR PELAKU
PEMBANGUNAN;
B. MENJAMIN TERCAPAINYA INTEGRASI,
SINKRONISASI, DAN SINERGI BAIK ANTAR DAERAH, ANTAR
RUANG, ANTAR WAKTU, ANTAR FUNGSI PEMERINTAH MAUPUN
ANTAR PUSAT DAN DAERAH;
C. MENJAMIN KETERKAITAN DAN KONSISTENSI ANTARA
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENGAWASAN;
D. MENGOPTIMALKAN PARTISIPASI MASYARAKAT; DAN
E. MENJAMIN TERCAPAINYA PENGGUNAAN SUMBER
DAYA SECARA EFISIEN, EFEKTIF, BERKEADILAN, DAN
BERKELANJUTAN.
DASAR HUKUM
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
UU PERENCANAAN
A
UNDANG-UNDANG NO. 17
TAHUN 2003 TENTANG
KEUANGAN NEGARA
B
UNDANG-UNDANG NO. 25
TAHUN 2004 TENTANG
SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
C
D
E
EXISTING
DOKUMEN PERENCANAAAN
M
U
S
R
E
N
B
A
N
G
UNDANG-UNDANG NO 32
TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
SE MENDAGRI NO 050/2020/SJ
TGL 11 AGUSTUS 2005
TENTANG PETUNJUK
PENYUSUNAN DOKUMEN
RPJPD DAN RPJMD
PERGUB TTG TATACARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DAERAH
•
•
A
RPJPD
B
RPJMD
C
RKPD
KEPALA DAERAH DAN DPRD SUPAYA MELAKUKAN UPAYA
PENYUSUNAN RPJP DAERAH
RPJMD HANYA DISUSUN OLEH DAERAH YANG TELAH
MEMILIKI KEPALA DAERAH HASIL PILKADA LANGSUNG
PRINSIP
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
•
SINERGITAS TOP DOWN DAN BOTTOM UP PLANNING
•
MENGEDEPANKAN PERENCANAAN PARTISIPATIF
•
KEADILAN DAN SINERGITAS
•
MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN FISKAL DAERAH
DEFINISI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
•
•
•
•
•
PENJABARAN DARI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KABUPATEN DENGAN MEMPERHATIKAN RPJM
NASIONAL DAN PROPINSI
MENGACU KEPADA RKP NASIONAL DAN RKPD PROPINSI JAWA
BARAT
MEMUAT RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
MEMUAT PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
MEMUAT RENCANA KERJA DAN PENDANAANNYA BAIK YANG
DILAKSANAKAN LANGSUNG OLEH PEMERINTAH MAUPUN YANG
DITEMPUH DENGAN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT
MEKANISME PENYUSUNAN APBD
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2007
Jan- Mar 2006
PENJARINGAN
ASPIRASI MASY
SINERGITAS
RKPD DAN
RENJA SKPD
Musrenbang Tk. desa, kec,
Forum SKPD dan
Musrenbang Kabupaten
PERBUP TTG
RKPD TAHUN 2007
M III April
M. II. April
PEMDA
Mei
DRAFT
KUA
Juli - Agt
Juni - Juli
MASYARAKAT
(T. Masy, LSM, Ormas,
PT dll)
KESEPAKATAN
KUA APBD
Mei-Juni
Strategi dan
Prioritas APBD
RKA DAN
DOKUMEN
LAINNYA
Sept
PENJARINGAN
ASPIRASI MASY
Mei
Pokok-pokok
pikiran DPRD
PROSES DPA
Nop - Des 2005
DPRD
PENELITIAN
RASK/ RKA
APBD
2007
Okt - Nop 2005
TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
RENSTRA
KABUPATEN
Saran,
tanggapan,
rekomendasi
stakehoders
Rumusan Hsl
Kesepakatan
& kemitraan
EVALUASI PEMBANGUNAN
TAHUN SEBELUMNYA
IPM
TKT.
KEMISKINAN
TKT.
PENGANGGURAN
LPE, PDRB
Merumuskan
gambaran awal
-Analisa Isu Strategis
-Kerangka Kekonomi
Daerah
-Prioritas Program dan
Kegiatan Daerah
LPP
Dan Indikator
Lainnya
RANCANGAN
AKHIR
RKPD
RANCANGAN AWAL
RKPD
Isu Strategis Pembangunan
Tahun 2007
Renja SKPD
Sosialisasi,
Konsultasi
Publik, dan
jaring asmara
Musrenbang
RKPD
-Kerangka Kekonomi Daerah
-Analisa Isu Strategis
-Prioritas Program dan
Kegiatan Daerah
Penetapan Perbup
ttg RKPD
KERANGKA PIKIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG
Arah
Pembangunan
Tahun 2007
ANALISA
ISU STRATEGIS
DAERAH
ISU STRATEGIS
DAERAH
PERMASALAHAN
CORE BUSINES
PERMASALAHAN
IPM
PERMASALAHAN
KEMISKINAN
VISI
NASIONAL
UU NO 25
TAHUN 2004
PENINGKATAN PELAYANAN
LAINNYA
PENCAPAIAN IPM
PENGENTASAN
KEMISKINAN
PERMASALAHAN
PENGANGGURAN
PERMASALAHAN
PELAYANAN
LAINNYA
Program/Kegiatan
Prioritas
Tahun 2007
GRAND DESIGN
PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS,
PARIWISATA DAN INDUSTRI
PENURUNAN ANGKA
PENGANGGURAN
VISI
JAWA BARAT
UU NO 32
TAHUN 2004
Prioritas
Pembangunan
Tahun 2007
UU NO
TAHUN17 2003
KEMAMPUAN
FISKAL
KERANGKA PIKIR
RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2006
GRAND DESIGN PEMERINTAH
DAERAH
PENCAPAIAN DAERAH
AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN
INDUSTRI
PENCAPAIAN IPM
PENGENTASAN
KEMISKINAN
VISI
SKPD/
DIBALE
Isu Strategis
Daerah
PENINGKATAN PELAYANAN
LAINNYA
Analisa
Isu Strategis
Daerah
PENURUNAN ANGKA
PENGANGGURAN
Prioritas
Pembangunan
Tahun 2007
STRATEGI
(cara mencapai tujuan
dan Sasaran) 5 Tahunan
MISI
SKPD
2005
2006
2007
2008
2009
2005
2006
2007
2008
2009
Program/Kegiatan
Prioritas
Tahun 2007
EVALUASI
INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG
78
PERBANDINGAN REALISASI
IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003-2005 DAN HARAPAN
TAHUN 2006 dan 2007
75.6
76
76.6
74.15
74
73.08
72.36
72
71.84
69.35
70
68
67.87
68.36
68.2
PROP JABAR
KAB. SUBANG
AKSELERASI IPM 80
68.8
67.42
66
64
HARAPAN
62
2003
2004
2005
2006
2007
PERBANDINGAN REALISASI
AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003-2005
DAN HARAPAN TAHUN 2006-2007
70
69.52
69.21
69
68
68.68
67.81
67.4
67
68.71
68.01
66.57
66
65
68.41 68.8
PROP JABAR
KAB. SUBANG
AKSELERASI IPM 80
65.34
64.94
64
63
HARAPAN
62
2003
2004
2005
2006
2007
PERBANDINGAN REALISASI
AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003-2005
DAN HARAPAN TAHUN 2006-2007 (DALAM PERSEN)
96
94.52
94
92.1
91.84
92
PROP JABAR
KAB. SUBANG
AKSELERASI IPM 80
90.27
90
88
92.57 92.44
87.78
87.85
88.34
86
HARAPAN
84
2003
2004
2005
2006
2007
PERBANDINGAN REALISASI
RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003-2005
TAHUN 2006-2007 (DALAM TAHUN )
7.4
7.37
7.31
7.2
7.21
7.2
7.05
7.15
7
6.81
6.8
6.6
6.72
PROP JABAR
KAB. SUBANG
AKSELERASI IPM 80
6.51
6.4
6.2
HARAPAN
6
2003
2004
2005
2006
2007
PERBANDINGAN REALISASI
DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003-2005
DAN HARAPAN TAHUN 2006-2007 (DALAM RIBUAN RUPIAH)
640
624.54
620
612.42
610.32
590.32
600
587.76 591.22
580
554.7
560553.7
553.64
PROP JABAR
KAB. SUBANG
AKSELERASI IPM 80
558.49 562.65
556.08
540
520
HARAPAN
500
2003
2004
2005
2006
2007
PERBANDINGAN REALISASI
LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003-2005
DAN HARAPAN TAHUN 2006-2007 (DALAM PERSEN)
6
5.33
5.31
5.06
5
5.41
5.46
4.83
4.5
4.55
4
PROP JABAR
KAB. SUBANG
3
2
1
HARAPAN
0
2003
2004
2005
2006
2007
PERBANDINGAN REALISASI
INCOME/KAPITA PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003-2005
DAN HARAPAN TAHUN 2006-2007 (DALAM RUPIAH)
4.780.000
5.140.000
8000000
6.389.228
7000000
5.263.273
6000000
5000000
7.224.638
5.743.003
5.354.795
4.581.176
4.213.164
4000000
PROP JABAR
KAB. SUBANG
3000000
2000000
1000000
HARAPAN
0
2003 2004 2005 2006 2007
PERBANDINGAN REALISASI
INFLASI PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003-2005
DAN HARAPAN TAHUN 2006-2007 (DALAM PERSEN)
12
10.86
10
9.06
8.73
8.4
8.21
8
11.91
6
11.97
PROP JABAR
KAB. SUBANG
4
2
HARAPAN
0
2003
2004
2005
2006
2007
PERBANDINGAN REALISASI
LPP PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003-2005
DAN HARAPAN TAHUN 2006-2007
3
2.64
2.5
2.25
2.1
2
1.41
PROP JABAR
KAB. SUBANG
1.5
1.15
1
0.97
0.92
0.45
0.5
HARAPAN
0
2003
2004
2005
2006
2007
PERBANDINGAN REALISASI
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003-2005
DAN HARAPAN TAHUN 2006-2007
14
2.45
12.69
12.25
12.76
12
10
8
6.6
6.52
6
5.56
4
HARAPAN
2
4.020
2003
2004
2005
2006
2007
PROP JABAR
KAB. SUBANG
ISU STRATEGIS
KABUPATEN SUBANG
Isu Strategis Misi I
1)Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah
Pembangunan SDM ditinjau dari segi pendidikan mengalami peningkatan walaupun peningkatan
tersebut dirasakan masih belum optimal. Sebagai contoh rata-rata lama
sekolah di
Kabupaten Subang pada tahun 2004 relatif rendah hanya mencapai 6.72 tahun dari 9 tahun
yang ditargetkan melalui Program Wajar Dikdas. Demikian pula Angka Melek Huruf yang hanya
mencapai 87,85 %. Kedua indikator pembentuk Indeks pendidikan tersebut bila dibandingkan
dengan Kabupaten lain di Jawa Barat relatif rendah hanya menduduki urutan bawah.
2) Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi
Pertumbuhan ekonomi yang membaik ternyata belum mampu diimbangi oleh penurunan angka
kemiskinan sebagaimana data BKKBN (dari Jumlah KK Pra KS) yang pada tahun 2004 sekitar
156 ribuan KK atau berdasarkan data statistik sekitar 136.244 kk sehingga perlu diupayakan
konsep pertumbuhan yang diimbangi pemerataan kesejahteraan.
Begitu pula tingginya angka pengangguran sebesar 55 ribuan jiwa menandakan bahwa
pertumbuhan ekonomi belum diimbangi oleh membaiknya dunia usaha.
3) Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan kurang berdaya saing tinggi
Dengan indikasi rata-rata lama sekolah pada tahun 2004 yang mencapai 6,72 tahun
menandakan bahwa masyarakat Subang yang sebagian besar bermata pencaharian petani
belum sepenuhnya menggunakan konsep pertanian agribisnis modern sehingga tenaga kerja
yang dibutuhkan untuk memenuhi sektor tersebut tidak memerlukan kualifikasi yang lebih
tinggi.
4) Kesehatan Lingkungan relatif rendah
Berdasarkan data bahwa cakupan jamban kelaurga Tahun 2004 mencapai 50,36% selebihnya
49.64 % Buang Air Besar di Kali, sawah dll. Dan Cakupan Air Bersih mencapai 74,06 %
sedangkan cakupan rumah sehat hanya 47,79%
Isu Strategis Misi II
1)Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata di Kabupaten Subang pada
umumnya masih belum menggembirakan, baik dilihat dari aspek produktivitas, SDM,
manajemen, teknologi, permodalan dan pemasaran, sehingga produknya baik dari segi kualitas
maupun kuantitas kurang mampu bersaing di pasaran.
2)Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang.
Meskipun isu lingkungan hidup sudah merupakan isu global namun sebagian besar masyarakat
belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan kepedulian dalam pelestarian lingkungan. Perusakan
dan perambahan hutan, meluasnya lahan kritis, meningkatnya polusi air, tanah dan udara
merupakan beberapa indikator lemahnya kesadaran terhadap lingkungan.
3) Ancaman Bencana alam
Kabupaten Subang merupakan daerah yang cukup lengkap karena memiliki gunung, Daerah
Aliran Sungai, Laut dan sebagainya. Dikatakan lengkap karena tidak semua daerah memiliki
kekayaan tersebut. Disamping kekayaan kawasan tersebut sebagai potensi, kita tetap harus
waspada terhadap ancaman bencana baik gunung, bencana banjir, gempa bumi dan lain-lain.
Untuk itulah Kabupaten Subang harus terus berupaya mengeliminir kejadian bencana alam
tersebut melaui program-program preventif seperti pengendalian lingkungan
4)Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal.
Penataan ruang merupakan instrumen pembangunan yang mengarahkan pemanfaatan ruang,
namun sejauh ini masih ada masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya yang tidak
mengindahkan aspek ijin peruntukan dan penggunaan tanah (Perda Nomor 11 tahun 2000),
sehingga perlu upaya optimalisasi komitmen antar pelaku pembangunan.
5) Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar yang belum memadai.
Sarana dan prasarana dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan , jalan, air dan listrik
merupakan hal yang prioritas mengingat penyediaan tersebut sangat mempengaruhi terhadap
peningkatan sektor lainnya. Namun penyediaan sarana tersebut membutuhkan biaya yang
relatif besar, sementara tingkat kerusakan pun tergantung pada berbagai aspek seperti cuaca,
tingkat cakupan pelayanan dan unsur teknis lainnya. Sebagai contoh tingkat kerusakan jalan
pada tahun 2004 sepanjang 521,25 km (49,43%) dari panjang jalan Kabupaten 1.054,5 Km.
Isu Strategis Misi III
Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah
Perlu diakui bersama bahwa kinerja pemerintah belum optimal dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat terhadap hasil
pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah.
Isu Strategis Misi IV
Minat Investai belum menggembirakan
Indonesia sebagai pangsa pasar terbesar dunia dengan 200 juta jiwa penduduknya sebenarnya
merupakan daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan sahamnya di Indonesia serta di
Kabupaten Subang. Karena selain bahan bakunya mudah tersedia juga disebabkan pola hidup
masyarakatnya yang konsumtif. Berdasarkan data dari Forum Kerjasama dan Koordinasi
Perencanaan Penanaman Modal Daerah (FKKPPMD) perkembangan minat penanaman modal
selama lima tahun terakhir (1997-2001) menunjukan sebanyak 1883 proyek (PMDN) dengan nilai
investasi Rp. 385,2 trilliun sebanyak 453 (24%) berlokasi di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan
bahwa Jawa Barat masih merupakan lokasi yang diminati oleh investor baik dalam maupun luar
negeri. Namun berdasarkan data BPPMD Kabupaten Subang pada Tahun 2000 nilai investasi di
kabupaten Subang mencapai Rp, 2,4 Trilliun, Tahun 2001 sebesar Rp. 10 Milyar, tahun 2002
mencapai 2,6 Triliun dan Tahun 2003 mencapai Rp. 47,9 Milyar. Nilai Investasi yang fluktuatif
tersebut dirasakan masih belum sesuai dengan harapan sehingga perlu dilakukan terobosanterobosan seperti kemudahan prosedur perijinan, studi kelayakan investasi, jaminan kepastian
hukum serta peningkatan sarana prasarana lainnya.
Isu Strategis Misi V
Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam pembangunan
Sebagaimana paradigma baru pembangunan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus
bersifat demokratis dan aspiratif artinya bahwa keterlibatan pelaku-pelaku pembangunan sangat
diharapkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Keterlibatan tersebut dilakukan
untuk menggalang kebersamaan memecahkan berbagai permasalahan demi terwujudnya
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
KAB. SUBANG
TAHUN 2007
1
PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
2
PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN
3
PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
4
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH
5
PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN, LINGKUNGAN & BENCANA
6
OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
FOKUS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
KAB. SUBANG
TAHUN 2007
PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
FOKUS PADA :
1
UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES
PELAYANAN DASAR LAINNYA SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN
DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA
2
PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DENGAN MEMPERHATIKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
3
MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG
PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN
FOKUS PADA :
1
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
2
PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT
TERUTAMA KELUARGA MISKIN
3
PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU
4
MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN NON FORMAL
PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN
FOKUS PADA :
1
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN
2
PENINGKATAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
TERUTAMA KELUARGA MISKIN
3
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI KESEHATAN
4
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
5
PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK SERTA PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI DAERAH
FOKUS PADA :
1
PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA
DAN INDUSTRI KHUSUSNYA INDUSTRI MANUFAKTUR SERTA SUMBER DAYA
EKONOMI LOKAL LAINNYA
2
MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI
DI KAB. SUBANG
3
PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA
4
PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM
5
FASILITASI PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN
6
PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG
MENAMBAH PELUANG KERJA TERMASUK BAGI KELUARGA MISKIN
PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN
BENCANA ALAM
FOKUS PADA :
1
PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN PENATAAN RUANG
2
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN RAMAH
LINGKUNGAN GUNA MENGATASI KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
3
REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS
4
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN
PASCA BENCANA ALAM
OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
FOKUS PADA :
1
2
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR
LANGKAH UMUM PENENTUAN SKALA PRIORITAS
KRITERIA UMUM
KRITERIA KHUSUS
1
1
VISI DAERAH
1
2
CAKUPAN
PERMASALAHAN
TK PERMASALAHAN
DAERAH
IPM
2
2
KETERKAITAN ANTARA
BIDANG//PROGRAM
3
TK POTENSI
DAERAH
URGENSI
MASALAH
1
SKALA KAB.
2
SKALA ANTAR KECAMATAN
3
SKALA INTERNAL KECAMATAN
4
SKALA ANTAR DESA
5
SKALA INTERNAL DESA
1
SANGAT MENDESAK.
2
KURANG MENDESAK.
3
TIDAK MENDESAK.
REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007
(HASIL MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006)
NO
1
2
3
4
5
URAIAN
APBD KAB
APBD PROP
APBN
JUMLAH
MISI I
MISI 2
MISI 3
MISI 4
MISI 5
49,075,740,000
101,385,360,000
59,591,955,000
4,083,000,000
200,000,000
31,748,124,000
130,562,000,000
8,700,000,000
500,000,000
500,000,000
91,074,000,000
224,726,000,000
8,650,000,000
171,897,864,000
456,673,360,000
76,941,955,000
4,583,000,000
700,000,000
TOTAL
214,336,055,000
172,010,124,000
324,450,000,000
710,796,179,000
MEKANISME PENYUSUNAN RAPBD
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007
75 M
150 M
MUSRENBANG
DESA
BHN
MUSRENBANG
KECAMATAN
Gotong
Royong
448 M
APBN
MUSRENBANG
KABUPATEN
DPRD
DPRD
1 usulan
prioritas
desa
DPD/K
28 M
FORUM
SKPD
MUSRENBANG
KECAMATAN
Usulan
Prioritas
Kecamatan
DPRD dan
Kebijakan
Lainnya
22 M
25,3 M
75 M
220 M
175 M
175 M
APBD
RAPBD
SP
174 M
APBD
PROP
Usulan
Prioritas
Kabupaten
175 M
APBD
KAB
POKOK PIKIRAN
DPRD
KUA
NOTA KESEPAKATAN
DGN DPRD
150 M
RKPD
PERBUP
LANGKAH –LANGKAH YANG HARUS
DILAKUKAN SKPD/DIBALE
KARENA ASUMSI ANGGARAN KEGIATAN SEBESAR RP. 150 M
SEMENTARA KEBUTUHAN MENCAPAI RP. 216 MILYAR, MAKA DIBALE :
1
MENGURUTKAN PRIORITAS KEGIATAN BERDASARKAN TINGKAT
PERMASALAHAN DAN KETERKAITAN DGN VISI, MISI DAERAH
DAN DIBALE
2
AGAR MENSINERGIKAN USULAN DIBALE DGN PRIORITAS
KECAMATAN DAN DESA
3
CHECK DAN RECHECK PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN DAN
LOKASI KEGIATAN