Transcript DATA BALITA GIZI BURUK DAN NAKES 158 KAB

DATA BALITA GIZI BURUK DAN TENAGA KESEHATAN
DI 158 DAERAH TERTINGGAL
(BERDASARKAN PODES, 2011)
Sekretariat Perdesaan Sehat
Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya
PERDESAAN SEHAT


Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
Visi 2025
Mencapai target prioritas pembangunan nasional di bidang Kesehatan
di wilayah DTTTPK
Misi
Percepatan peningkatan keterjangkauan dan kualitas pelayanan
kesehatan dasar berdasar struktur kependudukan di wilayah perdesaan
Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat melalui pelibatan aktif
masyarakat perdesaan dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar
yang berkualitas
Ketersediaan
Dokter
Puskesmas
pada setiap
Puskesmas

Ketersediaan
Bidan Desa
pada setiap
Desa
Ketersediaan
Air Bersih
untuk setiap
Rumah
Tangga
Ketersediaan
Sanitasi yang
baik untuk
setiap Rumah
Tangga
Gizi yang
seimbang
bagi ibu
hamil, Ibu
Menyusui,
bayi dan
balita
 Komitmen yang kuat dan dukungan regulasi
 Koordinasi dan sinergi kebijakan melalui kelembagaan PS
Pelaksanaan prinsip Ketersediaan, Keteraksesan, Keberterimaan dan
Kualitas dalam pemenuhan Hak atas Kesehatan
Strategi Utama
Strategi
Pelaksanaan
Prasyarat
Keberhasilan
2
Ringkasan Deskripsi 5 W + 1 H Perdesaan Sehat
What
•
•
•
Upaya Kebijakan Percepatan Pembangunan Kualitas
Kesehatan Berbasis Perdesaan.
Dengan arah kebijakan: (1) Percepatan keterjangkauan
pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas berdasar struktur
kependudukan di wilayah perdesaam; dan (2) Peningkatan
keberdayaan masyarakat perdesaan dalam memperkuat
kualitas pelayanan kesehatan dasar
Dijalankan dengan strategi 5 Pilar Perdesaan Sehat
why
• Pemenuhan hak dasar sehat (PN 3) masyarakat di daerah
tertinggal (PN 10)
• Memenuhi kebutuhan instrumen kebijakan PPDT sesuai tupoksi
KPDT untuk menjawab masalah status kesehatan yang rendah
di DT sesuai karakterisitik DT.
where
• 158 Kabupaten DT yang memiliki IPM di bawah 72,2 dan AHH di
bawah 68,8
who
• Pokja Perdesaan Sehat di Pusat; Manajemen Kewilayahan (PT 7
Regions dan Forum Multistakeholders PS di Propinsi dan
Kabupaten); dan Relawan PS di Perdesaan (lihat Bagan Pokja)
when
2012: persiapan; 2013 - 2014: penguatan dan keberlanjutan
How
Tata Kelola berdasar Permen PDT No. 1 Tahuin 2013
PERBANDINGAN RERATA UHH
DT, NON DT & NASIONAL
4
CAPAIAN IPM DAN AHH DAERAH TERTINGGAL
INDIKATOR
TAHUN
>=72.2
AHH
>= 68.6
2010
2014
7
19
KUADRAN I
IPM
< 72.2
16
27
KUADRAN III
< 68.8
2010
2014*
2
16
KUADRAN II
158
121
KUADRAN IV
Keterangan : * Proyeksi berdasarkan pertumbuhan IPM 2009-2012
1. KUDRAN I ( >= 72.2 DAN >= 68.8) ADALAH KABUPATEN YANG BERHASIL MENCAPAI POSISI YANG DIHARAPKAN. TERJADI
PENINGKATAN JUMLAH KABUPATEN DARI 7 (2010) MENJADI 19 (2014).
2. KUADRAN II ( >= 72.2 DAN < 68.8 ) ADALAH KABUPATEN DENGAN KOMPONEN YANG BERHASIL MENINGKATKAN IPM
(KESELURUHAN) NAMUN MASIH HARUS MENINGKATKAN STATUS KUALITAS KESEHATAN MASYARAKATNYA. TERJADI PENINGKATAN
KABUPATEN DARI 2 (2010) MENJADI 6 (2014).
3. KUADARAN III ( < 72.2 DAN < 68.8) ADALAH KABUPATEN YANG MASIH BELUM MENCAPAI TARGET 72.2 DAN 68.8. PADA TAHUN
2010 BERJUMLAH 158 KABUPATEN, DAN PADA TAHUN 2014 BERJUMLAH 121 KABUPATEN. TERDAPAT 37 KABUPATEN YANG
BERHASIL MENGUBAH POSISINYA MENJADI DAERAH YANG MEMILIKI STATUS KESEHATAN LEBIH BAIK.
4. KUADRAN IV ( < 72.2 DAN >= 68.8) ADALAH KABUPATEN YANG BARU BERHASIL MENINGKAT STATUS KESEHATAN (AHH) 5
PENDUDUKNYA, NAMUN KOMPONEN LAINNYA (SELAIN KESEHATAN) MASIH BELUM BERHASIL.
HASIL ANALISIS & REVIEW
Hasil review berdasarkan data SUSENAS 2010 dan
RISKESDAS:
1. Terdapat 9 Kabupaten yang memiliki IPM di atas
target PN 10 tahun 72,2 yaitu: 1) Kab. Seruyan , 2)
Kab. Malinau, 3) Kab. SITARO, 4) Kab. Aceh Besar, 5)
Kab. Kutai Barat, 6) Kab. Nunukan, 7)Kab. Kep.
Sangihe, 8) Kab. Kep. Talaud dan 9) Kab. Pidie Jaya;
2. Berdasarkan analisis kebutuhan kinerja IPM dari 67,772,2 dibutuhkan peningkatan IPM setiap tahun 0,9
digit dan atau saat ini (2012) telah terdapat minimal
50% atau sebanyak 92 DT yang IPM nya di atas 72,2
(pertambahan 19 Kabupaten setiap tahun).
3. Berdasarkan analisis indikator kinerja utama
Kementerian/Lembaga sesuai hal ini akibat :
– Belum adnya rumusan kebijakan percepatan
pembangunan kesehatan yang akan menjadi
acuan bersama seluruh pemangku kepentingan
melalui koordinasi pelaksanaan kebijakan
tersebut.
– Jumlah kabupaten yang memiliki rumusan
percepatan pembangunan kesehatan,
pendidikan dan ekonomi lokal belum sesuai
rencana
– jumlah kabupaten yang terfasilitasi percepatan
pembangunan kesehatan, pendidikan dan
ekonomi lokal belum sesuai rencana
– Jumlah alokasi program dan kegiatan dari K/L
terkait belum menunjukkan keberpihakan di
daerah tertinggal
TARGET DAN TREN IPM & AHH DAERAH TERTINGGAL
?
RPJM 2010-2014
• Target AHH Thn 2025 (RPJP KESEHATAN) adalah 73,7. Trend DT dengan capaian sekarang
pada thn 2025 diproyeksikan 70,18. Diperlukan kenaikan 0,56 pertahun untuk mencapai
target 2025 (73,7). Selama sepuluh tahun (2005-2014) rata rata kenaikan AHH DT adalah
0,26 pertahun. Diperlukan percepatan dengan fokus dan lokus yang tepat, dengan keterlibatan
semua pihak.
• Tren IPM dan AHH di daerah tertinggal dibandingkan angka nasional dan non-DT memperlihatkan
bahwa terdapat gap yang semakin lebar sehingga diperlukan upaya percepatan dan pemihakan
pada peningkatan IPM dan AHH di DT
Hasil SDKI 2012
• Adanya sedikit peningkatan status
kesehatan terkait AKB : dari 34 per
100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007)
menjadi 32 per 100.000 kelahiran
hidup (SDKI 2012)
• Adanya penurunan status kesehatan
terkait AKI : dari 228 per 100.000
kelahiran hidup (SDKI 2007) menjadi
359 per 100.000 kelahiran hidup
(SDKI 2012)
AKI & AKB
8
AKB INDONESIA HASIL SDKI 2012
PERBANDINGAN AKI DAN AKB DENGAN NEGARA LAIN (WORLD
BANK, 2012)
KASUS GIZI BURUK
BERDASARKAN JUMLAH KASUS DAN RATA-RATA
KASUS GIZI
BURUK
(ORANG)
RATA-RATA PER
KABUPATEN/ KOTA
111.351
224
Daerah
Tertinggal
52.866
289
Daerah Non
Tertinggal
58.485
225
LINGKUP
Nasional
RATA-RATA KASUS GIZI BURUK
PERKABUPATEN DI DAERAH TERTINGGAL
LEBIH BANYAK DIBANDINGKAN DENGAN RATARATA NASIONAL DAN DAERAH TIDAK
TERTINGGAL (PODES 2011).
KASUS GIZI BURUK TINGKAT DESA
DI 158 KABUPATEN TERTINGGAL (PODES, 2011)
NO
KATEGORI
1
≤ 5 BALITA GIZI BURUK
2
>5 BALITA GIZI BURUK
TOTAL
SEJUMLAH 24.213 DESA DI 158 KABUPATEN DT
MEMILIKI TOTAL 46.927 BALTA GIZI BURUK
(PODES, 2011) . SEBAGIAN BESAR DESA
(92,6%) MEMILIKI ≤ 5 BALITA GIZI BURUK
JUMLAH DESA
PERSENTASE
(%)
22418
1795
24213
> 5 BALITA GIZI
BURUK
1795
7%
≤ 5 BALITA GIZI
BURUK
22418
93%
92,6
7,4
100
JUMLAH TENAGA KESEHATAN (TERMASUK TENAGA GIZI DAN SANITARIAN)
DI 183 KABUPATEN TERTINGGAL (PODES, 2011)
NO
KATEGORI
1
< 9 NAKES
2
≥ 9 NAKES
JUMLAH DESA
97
86
TOTAL
SEJUMLAH 3200 PUSKESMAS DI 183
KABUPATEN DT MEMILIKI TOTAL 27.714
TENAGA KESEHATAN. RERATA MEMILIKI 9
ORANG TENAGA KESEHATAN (TERMASUK
TENAGA GIZI DAN SANITARIAN)
183
PERSENTASE
(%)
92,6
7,4
100
≥9 NAKES
86
47%
< 9 NAKES
97
53%
RINCIAN DATA TERLAMPIR