Transcript 07 Sessi II_Paparan Roadmap 78-2014 tentang PPDT (edited SH)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
Oleh:
Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya
Balai Kartini - Jakarta, 23 Desember 2014
PP PPDT terdiri atas 7 Bab dan 32 Pasal sebagai berikut:
BAB I
KETENTUAN UMUM (3 pasal)
BAB II
KRITERIA DAN PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL
- Bagian Kesatu: Kriteria Daerah Tertinggal (2 pasal)
- Bagian Kedua: Penetapan Kategori Daerah Tertinggal (3 pasal)
BAB III
PERENCANAAN
- Bagian Kesatu: Penyusunan Perencanaan PPDT (4 pasal)
- Bagian Kedua: Proses Perencanaan PPDT (3 pasal)
BAB IV
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
- Bagian Kesatu: Pendanaan ( 3 pasal)
- Bagian Kedua : Pembiayaan (2 pasal)
BAB V
PENYELENGGARAAN
- Bagian Kesatu: Penatalaksanaan PPDT (2 pasal)
- Bagian Kedua : Tugas dan Wewenang (7 pasal)
BAB VI
PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
- Bagian Kesatu : Pengawasan (1 pasal)
- Bagian Kedua : Pemantauan dan Evaluasi (3 pasal)
BAB VII KETENTUAN PENUTUP (1 pasal)
PENJELASAN
LAMPIRAN
- Lampiran I Indikator dan Sub Indikator Ketertinggalan dari Daerah Tertinggal
- Lampiran II Bagan Alur Penyusunan Dokumen Perencanaan PPDT Dalam Kerangka
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
2
TUJUAN PPDT
1. Mempercepat
pengurangan
kesenjangan
antardaerah
dalam
menjamin
terwujudnya
pemerataan
dan keadilan
pembangunan
nasional;
2. mempercepat
terpenuhinya
kebutuhan
dasar, serta
sarana dan
prasarana
dasar daerah
tertinggal;
3. meningkatkan 4. menjamin
koordinasi,
terselenggaraintegrasi, dan
nya
sinkronisasi,
operasionaliantara pusat
sasi kebijakan
dan daerah
percepatan
dalam
pembangunan
perencanaan,
daerah
pendanaan
tertinggal.
dan
pembiayaan,
pelaksanaan,
pengendalian,
dan evaluasi;
dan
3
1
• perekonomian masyarakat;
2
• sumber daya manusia
3
• sarana dan prasarana
4
• kemampuan keuangan daerah
5
• aksesibilitas
6
• karakteristik daerah
dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu
indikator dan sub indikator diatur dengan Peraturan Menteri
4
Perencanaan PPDT menjadi bagian dalam RPJMN, RPJMD, RKP, dan
RKPD pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
NASIONAL
• STRANAS PPDT
• RENCANA AKSI NASIONAL
• Disusun oleh Pemerintah
PROVINSI
• STRADA PPDT PROVINSI
• RENCANA AKSI DAERAH PPDT PROVINSI
• Disusun oleh Pemerintah Provinsi melalui proses konsultasi dengan
Pemerintah
KABUPATEN TERTINGGAL
• STRADA PPDT KABUPATEN
• RENCANA AKSI DAERAH PPDT KABUPATEN
• Disusun oleh Pemerintah Kabupaten melalui proses konsultasi
dengan Pemerintah Provinsi
5
STRANAS PPDT
• disusun dengan berpedoman pada RPJMN yang
ditetapkan setiap 5 (lima) tahun dalam Peraturan
Presiden
• menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga terkait dan dukungan dari
pemangku kepentingan lainnya dalam PPDT
RAN PPDT
• menjadi pedoman dalam penyusunan RKP dan dalam
penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
setiap tahunnya terkait dalam PPDT
• diatur dengan Peraturan Presiden
7
PERENCANAAN
(DOKUMEN PERENCANAAN PPDT PROVINSI & KABUPATEN)
STRADA PPDT
PROVINSI
STRADA PPDT
KABUPATEN
• Merupakan penjabaran dari
RPJMD Provinsi dan
memerhatikan STRANAS-PPDT
• ditetapkan setiap 5 (lima) tahun
oleh Gubernur
• penjabaran dari RPJMD
Kabupaten dan memerhatikan
STRADA-PPDT Provinsi dan
STRANAS-PPDT
• ditetapkan setiap 5 (lima) tahun
oleh Bupati
RAD PPDT PROVINSI
RAD PPDT KABUPATEN
• disusun oleh Pemerintah Provinsi
dengan berpedoman pada
STRADA-PPDT Provinsi dan
memerhatikan STRANAS PPDT
• mengacu pada RAN-PPDT
• menjadi pedoman dalam
penyusunan RKPD Provinsi
• ditetapkan setiap tahun oleh
Gubernur
• disusun oleh Pemerintah
kabupaten dengan
memerhatikan STRADA-PPDT
Kabupaten dan STRANAS PPDT
• dijadikan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten
• ditetapkan setiap tahun oleh
Bupati
8
NASIONAL
PROVINSI
KABUPATEN
• dilaksanakan oleh Menteri
bersama Menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
perencanaan
pembangunan nasional
• dilaksanakan secara
konsultatif dan partisipatif
melalui Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Nasional
• dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Provinsi bersama Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi melalui
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Provinsi
• dilaksanakan secara
konsultatif dan partisipatif
melalui Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Provinsi
• dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten bersama
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten melalui
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten
• dilaksanakan secara
konsultatif dan partisipatif
melalui Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Kabupaten
9
• Tujuan : untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta
sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal
• Cakupan aspek pembangunan:
1. ekonomi;
2. sumber daya manusia dan sosial budaya;
3. sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. sarana dan prasarana; dan
5. kelembagaan
10
BELANJA
PEMERINTAH
PUSAT
TRANSFER KE
DAERAH
Dana Alokasi Khusus harus memberikan keberpihakan kepada daerah
tertinggal, terutama yang kemampuan keuangan daerahnya masih
rendah
K/L
DEKON
TP
APBN dan APBD sesuai dengan prioritas perencanaan percepatan
pembangunan daerah tertinggal.
DAK
Dana Desa
Peran serta masyarakat serta pelaku usaha sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
STRANAS PPDT
STRADA PPDT PROV
STRADA PPDT KAB
RAN PPDT
RAD PPDT PROV
RAD PPDT KAB
DESA
Dana Desa belum diatur
dalam PP 78/2014
11
Pasal 35 menegaskan :
1) PPDT dapat dibiayai dari dukungan peran serta masyarakat serta pelaku usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Peran serta masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk program kemitraan di daerah tertinggal.
3) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada daerah tertinggal.
4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berinvestasi di daerah tertinggal diberi
insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;
 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (pasal 17, 25, dan 34),
mewajibkan perusahaan ataupun penanam modal untuk melakukan aktivitas tanggung
jawab sosial perusahaan;
 Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74) mewajibkan
perusahaan di Indonesia untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) / Corporate Social Responsibility (CSR);
 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas
 Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2013 Tentang Program Kemitraan BUMN
dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
Melihat pada ketentuan-ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa memang ada peraturan-peraturan
yang mewajibkan perusahaan untuk membangun masyarakat di sekitar.
12
• Bertugas :
a)
b)
c)
d)
mengidentifikasi daerah tertinggal;
merumuskan indikator serta sub-indikator daerah tertinggal;
melakukan koordinasi perencanaan PPDT;
melakukan koordinasi pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi antar Kementerian dan
Lembaga serta Pemerintah Daerah;
e) mengusulkan alokasi anggaran pendanaan PPDT dalam APBN; dan
f) mengusulkan daerah tertinggal dalam skala nasional.
• Berwenang :
a) menetapkan skema perencanaan PPDT dalam skala nasional dan menetapkan pedoman
perencanaan PPDT untuk provinsi dan kabupaten;
b) menetapkan skema pendanaan untuk PPDT dalam skala nasional dan menetapkan pedoman
pendanaan PPDT untuk provinsi dan kabupaten;
c) melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PPDT yang dilaksanakan
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
d) melakukan kemitraan dengan masyarakat dan pelaku usaha dalam PPDT pada skala nasional
dan daerah.
• Mengusulkan Penetapan Daerah Tertinggal dengan melibatkan Kementerian/
Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah kepada Presiden.
• Menyusun STRANAS PPDT dan RAN PPDT yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden
• Mengoordinasikan penatalaksanaan PPDT di tingkat nasional dengan Menteri/
Pimpinan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
13
Bertugas :
a.
b.
c.
d.
memberikan data dan informasi mengenai daerah tertinggal di wilayah provinsi kepada Menteri;
merencanakan dan mengoordinasikan PPDT dalam skala provinsi;
mengalokasikan anggaran pendanaan PPDT dalam APBD; dan
melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk PPDT dalam skala provinsi.
Berwenang :
a.
b.
c.
d.
mengoordinasikan pelaksanaan PPDT di wilayah kewenangannya;
mengawasi pelaksanaan PPDT yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten;
melakukan pemantauan dan evaluasi PPDT dalam skala provinsi; dan
melaporkan perkembangan PPDT di wilayahnya secara berkala kepada Menteri.
Bertugas :
a. memberikan data dan informasi mengenai ketertinggalan di wilayahnya kepada
Menteri dan Gubernur;
b. merencanakan dan melaksanakan PPDT dalam skala kabupaten; dan
c. mengalokasikan anggaran pendanaan PPDT dalam APBD.
Berwenang :
a. melaksanakan PPDT di wilayah kewenangannya;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi PPDT dalam skala kabupaten; dan
c. melaporkan perkembangan PPDT di wilayahnya secara berkala kepada Menteri dan
14
Gubernur.
PENGEMBANGAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN BERBASIS KAWASAN
(RPJM Desa, RPJM Daerah dan STRADA PDT untuk KOORDINASI dan
SINKRONISASI LINTASSEKTOR)
SEKTORAL
KEWILAYAHAN
SEKTOR-SEKTOR
SEKTOR-SEKTOR
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
SINKRONISASI TINGKAT
PEMERINTAHAN
K/L
SEKTORAL
PUSAT
SKPD
SEKTORAL
PROVINSI
KAWASAN PERDESAAN
KAWASAN PERDESAAN
“TIDAK SINERGI ANTAR SEKTOR,
DI SUATU KAWASAN”
Kemenperin
Saka
Sakti/KIID
KPDT
Prukab
Bedah Desa
“SINERGI ANTARSEKTOR,
DI SUATU KAWASAN”
Kemenko Perekonomian
KKP
Kemendagri
KEK
KSCT
KAPET
PPIP
Mina
Politan
Kementan
KUKM
Ovop
Kemen PU
KAWASAN PERDESAAN
Agro
politan
Kemen Nakertrans
KTM
SKPD
SKETORAL
KAB/KOTA
Konsep pengembangan
berbasis kawasan yang telah
ada belum maksimal dalam
koordinasi, sehingga masih
cenderung sektoral dalam
aplikasinya
Arahan RPJMN (Bappenas)
Perlu sinergi PPDT dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa,
pengembangan kawasan perdesaan, serta dengan pengembangan kawasan
transmigrasi
15
2019
2018
1. Penetapan
75
daerah
tertinggal
dan refocusing
yang
1. Melakukan
program/kegia
dientaskan
koordinasi
tan untuk
periode
1. Melakukan
perencanaan
mendorong
2015-2019
koordinasi
Tahunan PPDT
PPDT di
2. Persiapan
1. Harmonisasi regulasi dalam mendukung
perencanaan
2. Evaluasi
kabupaten
penyusunan
percepatan pembangunan daerah
Tahunan PPDT
Midterm capaian
yang
1. Penetapan PP
dokumen
tertinggal. Contoh UU No.6 Tahun 2014, 2. Melakukan
Pelaksanaan
berpotensi
No. 78 Tahun
perencanaan
UU No. 23 Tahun 2014, dll.
koordinasi
PPDT 2015-2019
mentas
pada
2014 Tentang 2. Revisi PP 78 Tahun 2014
PPDT 2020pelaksanaan
3. Kajian
Indikasi
tahun 2019
PPDT
2025
3. Penyusunan Permen indikator dan sub
PPDT
dengan
Kabupaten yang 2. Koordinasi
2. Fasilitasi
indikator Ketertinggalan Daerah
K/L terkait
berpotensi
dengan K/L
Penyusunan
4. Penetapan 122 Daerah Tertinggal
3. Melakukan
terentaskan pada
dalam
STRADA PPDT
Periode 2015-2019 melalui Perpres
pengawasan
tahun 2019
mendorong
Provinsi
RPJMN
terhadap
partisipasi K/L
3. Penetapan 70 5. Penyusunan STRANAS PPDT 2015-2019
pelaksanaan
untuk
Daerah
dan ditetapkan melalui Perpres
PPDT
mendukung
Tertinggal
6. Penyusunan RAN PPDT 2015
4. Melakukan
program/priori
Terentaskan
7. Penyesuaian Dokumen STRADA Provinsi
evaluasi
tas K/L
pada periode
8. Penyusunan STRADA dan RAD 122
pelaksanaan
kepada
2010-2014
Kabupaten Tertinggal
PPDT 2015 antar
kabupaten
9. Penyusunan konsep integrasi proses dan
Kementerian dan
yang
dokumen perencanaan PPDT ke dalam
Lembaga serta
berpotensi
proses dan dokumen perencanaan
Pemerintah
mentas pada
nasional
Daerah
tahun 2019
10.Penyusunan Baseline kebutuhan di 122 5. Optimalisasi
daerah tertinggal
peran privat
11.Melakukan koordinasi perencanaan
sector dan BUMN
PPDT dengan K/L
dalam
12.Fasilitasi Penyusunan RAD Provinsi dan
mendukung
122 Kab. Tertinggal
PPDT
13.Mengusulkan alokasi anggaran
pendanaan PPDT dalam APBN periode
17
2015-2019
2017
2016
2015
2014
1. Penajaman
RENCANA TINDAK LANJUT PP 78/2014
NO
RPP PPDT
SUBSTANSI
BENTUK PERATURAN
1
Pasal 5 ayat (2)
Kriteria ketertinggalan
Peraturan Menteri
2
Pasal 6 ayat (3)
Penetapan Daerah Tertinggal secara
Nasional
Peraturan Presiden
3
Pasal 10 ayat (1)
STRANAS PPDT
Peraturan Presiden
4
Pasal 11 ayat (2)
RAN-PPDT
Peraturan Presiden
5
Pasal 13 ayat (2)
STRADA PPDT
Peraturan Gubernur
6
Pasal 14 ayat (4)
RAD PPDT
Peraturan Gubernur
7
Pasal 16 ayat (2)
STRADA PPDT
Peraturan Bupati
8
Pasal 17 ayat(3)
RAD PPDT
Peraturan Bupati
9
Pasal 30 ayat(4)
Tata cara pemantauan dan evaluasi
Peraturan Menteri
18
1.
2.
3.
4.
5.
PP 78/2014 ini disusun sebelum berlakunya UU no 6 Tahun 2014 dan UU no 23
Tahun 2014, sehingga belum memasukan kedua UU tersebut sebagai rujukan.
PP 78/2014 ini disusun sebelum urusan Pembangunan Daerah Tertinggal
digabung dengan urusan Desa dan Transmigrasi sehingga nomenklatur
Kementerian menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, sesuai Perpres 165 tahun 2014.
Untuk efektivitas pelaksanaan urusan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan
urusan Desa dan urusan Transmigrasi, perlu dipertimbangkan untuk
melakukan penyesuaian Definisi, Ruang Lingkup dan Kriteria Daerah Tertinggal,
sehingga perlu dilakukan revisi PP 78/2014.
Pembangunan Daerah Tertinggal disinergikan dengan pembangunan Desa dan
pembangunan Transmigrasi, serta memiliki pembagian kewenangan yang jelas
dalam proses pembangunan maupun cakupan lokasi.
Sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan RPJMN 2015-2019 yang terdiri
dari peningkatan IPM, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan
kemiskinan, serta pengurangan jumlah sedikitnya 75 kabupaten daerah
tertinggal pada 2019, diupayakan melalui sinergi dan integrasi dengan
pembangunan desa dan pertumbuhan kawasan transmigrasi.
19
20