Transcript kebijakan pembangunan kesehatan propinsi kalsel 2006 – 2010

PERENCANAAN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN KESEHATAN
Disampaikan oleh :
BAPPEDA KABUPATEN BANJAR
Martapura,
Nopember2010
DASAR

UU No. 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

UU No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara

UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PP RI No. 58 Tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah

PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 ttg Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

RPJMD Kabupaten 2006 - 2010
Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA
yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 9
Tahun2008, tentang :
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerahdan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banjar . Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar
No. 33 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Banjar, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
Bappeda mempunyai tugas :,,Melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan
Pembangunan di Kabupaten serta penilaian atas
pelaksanaannya”.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan
daerah sesuai dgn RPJMD dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan bidang pendataan, penelitian dan pelaporan
c. Pembinaan pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan
perencanaan pembangunan bidang sosial budaya,bidang
ekonomi, bidang tata ruang
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis
e. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan.

Peraturan Daerah No.09 Tahun 2008, tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tat Kerja polisi Pamong Praja
Kabupaten Banjar dikeluarkan Keputusan Bupati Banjar
Nomor : 33 Tahun 2009, tentang Uraian Tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar, terdiri
dari :

Sekretariat ;
Bidang Ekonomi ;
Bidang Sosial Budaya ;
Bidang Fisik Prasarana ;
Bidang Pendataan dan Pelaporan ;





Dalam UU No 25 Tahun 2004, pada Bab I pasal 1 ayat (23)
menyebutkan :
,, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di
Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
Bappeda”.
a.
-------Dalam Bab V ttg Penyusunan dan Penetapan Rencana :
RPJPD : Pasal 11 ayat (3) ,,Kepala Bappeda menyelenggarakan
Musrenbang Jangka Panjang Daerah”, dan pasal 12 ayat (2) ,,Kepala
Bappeda menyusun ranc akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil
Musrenbang JPD”.
b.
RPJMD : Pasal 16 ayat (2) ,,Kepala Bappeda menyelenggarakan
Musrenbang Jangka Menengah Daerah”, pasal 18 ayat (2) Kepala
Bappeda menyusun ranc akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang
JMD”.
c.
RPT : Pasal 22 ayat (4) ; ,,Kepala Bappeda menyelenggarakan
Musrenbang penyusunan RKPD”, pasal 24 ayat (2) ,,Kepala Bappeda
menyusun ranc akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sbg mana tst
pasal 22 ayat (4); pasal 25 ayat (2),, RKPD menjadi pedoman
penyusunan RAPBD”
Sistem Perencanaan Pembangunan
Pedoman
Renja - KL
Pedoman
RPJP
Nasional
Diacu
RPJP
Daerah
Pedoman
RPJM
Nasional
Pedoman
RPJM
Daerah
Dijabar
kan
RAPBN
APBN
Pedoman
RKP
Diserasikan melalui Musrenbang
RKP
Daerah
Dijabar
kan
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian
APBD
Diacu
Pedoman
UU No. 25 Tahun 2004
(SPPN)
Renja SKPD
Pedoman
UU No. 17 Tahun 2004
(KN)
Pemerintah
Daerah
Pedoman
Renstra
SKPD
Rincian
APBN
Diacu
Diperhatikan
Pedoman
RKA-KL
Pemerintah
Pusat
Renstra
KL
JADWAL PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010
ALUR PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN BANJAR
KONDISI UMUM
• Pencapaian Pembangunan
• Masalah dan Tantangan
RKP
2010
ISU
Pembangunan
RKPD
KAB/
KOTA
2010
Visi Misi Bupati yang
dituangkan dalam
RPJMD 2006-2010
PrioritasPrioritas
Pembangunan
• Sasaran Makro
• Rencana Kerja
dan Pendanaan
Alokasi
APBN/APBD

a.
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
Ranc KUA :
- Memuat target pencapaian kinerja yg terukur dari programs
y.a. dilaksanakan pemda untuk setiap urusan pemda.
- Programs tsb diselaraskan dg prioritas pembang yg
ditetapkan oleh pemerintah
- Dlm penyus ranc KUA, Kepala Daerah TPAD yg dipimpin
Sekda
- Pembahasan ranc KUA dilakukan oleh TAPD bersama
panitia anggaran DPRD
b.
KUA (hasil kesepatan) menjadi dasar untuk :
- Menyusun ranc PPAS (prioritas dan plafon
anggaran
sementara)
- Pembahsan ranc PPAS yg dilakukan oleh TAPD
bersama
panitia anggaran DPRD
- Kesepatan PPA
c.
KUA dan PPA yg disepakati dituangkan dlm Nota
Kesepakatan yg dtt bersama ant Kepala Daaerah dan
Pimpinan DPRD

Peran Bappeda dlm penganggaran
program gizi?
-
analisis situasi
skala prioritas
ketersediaan anggaran
VISI PEMBANGUNAN
KAB. BANJAR
“Terwujudnya Kehidupan Masyarakat
Kabupaten Banjar yang sejahtera dan
islami”
MISI PEMBANGUNAN KAB.BANJAR
1.
2.
3.
4.
5.
Untuk mewujudkan kehidupan yang islami
sebagai
modal
dasar
penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kegiatan
masyarakat
Mewujudkan
stabilitas
keamanan
dan
ketertiban masyarakat.
Mewujudkan
pembangunan
sumberdaya
manusia.
Mewujudkan pembangunan ekonomi yang
berkeadilan
Memantapkan
penyelenggaraan
otonomi
daerah menuju peningkatan kesejahteraan
rakyat.
SASARAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menurunnya angka kesakitan baik infeksi penyakit
menular maupun tidak menular.
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan
Meningkatnya prilaku masyarakat untuk mendukung
pola hidup bersih dan sehat
Membaiknya kondisi kesehatan lingkungan
Meningkatnya kualitas pemerataan dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan
Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang
disertai dengan pendistribusian yang merata
Meningkatnya status kesehatan pada semua lapisan
masyarakat
C.
Arah kebijakan
Arah kebijakan dalam pembangunan kesehatan untuk dapat
mencapai KABUPATEN SEHAT 2010 :
•
•
•
•
•
•
•
•
Peningkatan status kesehatan masyarakat
Peningkatan status gizi masyarakat.
Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam
pembangunan dibidang kesehatan
Peningkatan manajemen dan sistem informasi dibidang
kesehatan
Peningkatan kesehatan lingkungan
Peningkatan pelayanan kesehatan dan rujukan kepada pasien
sesuai standar pelayanan medis
Peningkatan fasilitas penunjang dan sistem penyelenggaraan
pendidikan di bidang kesehatan
Pembangunan prasarana fisik di bidang kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
(tahun 2007)




Peningkatan pendidikan gizi.
Penanggulangan gizi lebih.
Peningkatan surveilens gizi.
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia
gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),
kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
(Permendagri No. 13 Tahun 2006)







Penyusunan peta informasi masy. kurang gizi.
Pemberian makanan tambahan dan vitamin.
Penangg KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.
Pemberdayaan masy. untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
Penanggulangan gizi lebih.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Dst …..
Terima kasih