Transcript klik disini - LPMP Jogja

SOSIALISASI PROGRAM HIBAH
Professional Development for Education
Personnel (ProDEP)
Jakarta, Maret-April 2014
PUSBANGTENDIK
bersama
Component 2 – SSQ AEPI
PENGANTAR
TUJUAN SOSIALISASI
Memberikan pemahaman tentang
program ProDEP kepada pejabat dan
staf yang akan berperan dalam
Pelaksanaan ProDEP di masing-masing
lembaga
APA ITU ProDEP ?
• Kependekan dari Professional Development for
Education Personnel
• ProDEP adalah program pengembangan
keprofesian tenaga kependidikan di bawah
program Kemitraan Pendidikan Australia
Indonesia yang bertujuan untuk membantu
Pemerintah Indonesia mengembangkan
sebuah sistem nasional Pengembangan
Keprofesian Tenaga Kependidikan
INSTRUMEN DALAM SOSIALISASI
•
•
•
•
•
•
INSTRUMEN SURVEY-1 UNTUK KEPALA SATKER
INSTRUMEN SURVEY-2 UNTUK KABID/KASI
INSTRUMEN SURVEY-3 UNTUK KORWI
INSTRUMEN SURVEY-4 UNTUK 4 ORANG WIDYAISWARA
INSTRUMEN SURVEY-5 UNTUK BAGIAN KEUANGAN
INSTRUMEN SURVEY-6 UNTUK PENANGGUNGJAWAB TIK/IT
DIKUMPULKAN PADA AKHIR KEGIATAN SOSIALISASI
TENTANG ProDEP
TUJUAN ProDEP
Memperbaiki/meningkatkan mutu
kepemimpinan dan pengelolaan
sekolah dan madrasah
RENSTRA KEMDIKBUD dengan ProDEP (1)
ST1.2 Penyediaan manajemen satuan pendidikan berkompeten yang
merata di seluruh propinsi, kabupaten, dan kota
Arah kebijakan:
Pemberdayaan KS dan PS dengan menyelenggarakan diklat
manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk KS dan
diklat pengawasan yang berkualitas bagi PS
IKU & IKK BPSDMPK & PMP :
IKK 9.3.6 – 9.3.10 : Persentase kepala sekolah yang telah
meningkat kompetensi dan profesionalismenya
IKK 9.3. 11: Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat
kompetensi dan profesionalismenya
IKK 9.3.12 : Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengikuti
diklat manajemen sekolah yang terakreditasi
RENSTRA KEMDIKBUD dengan ProDEP (2)
IKU & IKK BPSDMPK & PMP :
IKK 9.3.6 – 9.3.10 : Persentase kepala sekolah yang telah
meningkat kompetensi dan profesionalismenya
IKK 9.3.11 : Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat
kompetensi dan profesionalismenya
IKK 9.3.12: Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengikuti
diklat manajemen sekolah yang terakreditasi
ProDEP
Memperbaiki/meningkatkan mutu kepemimpinan dan pengelolaan
sekolah dan madrasah
KESEPAKATAN HIBAH ANTARA
PEMERINTAH AUSTRALIA dan
PEMERINTAH INDONESIA
(GRANT AGREEMENT BETWEEN GoA
AND GoI)
LANDASAN HUKUM ProDEP
1. UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
3. PP No. 32/2013 Standar Nasional Pendidikan
4. Inpres No 1 Tahun 2010 : Penguatan Komptensi Pengawas dan
Kepala Sekolah
5. Permen PAN-RB No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru
dan angka Kreditnya.
6. Permen PAN-RB No. 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan angka Kreditnya.
7. Permendiknas No.12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas
Sekolah/Madrasah.
8. Permendiknas No.13 tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah/madrasah.
9. Permendiknas 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai
Kepala Sekolah/Madrasah
PRINSIP-PRINSIP YANG MELANDASI ProDEP
1. Adaptasi good practice dari dunia internasional
yang disesuaikan dengan kontek Indonesia.
2. Terjangkau oleh setiap kepala dan pengawas
sekolah/madrasah (tidak mahal).
3. Dapat diakses oleh setiap kepala
sekolah/madrasah dan pengawas madrasah.
4. Fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan individu
dan sekolah.
5. Dapat memperbaiki kinerja.
PERJANJIAN HIBAH
Tahun Anggaran 2013 - 2016, Pemerintah Australia memberikan dana hibah
kepada Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program Professional
Development For Education Personnel (ProDEP).
Dana pelatihan dialokasikan dalam DIPA Satker Instansi Pelaksana:
a. Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik);
b. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(P4TK);
c. Lembaga PenjaminanMutu Pendidikan (LPMP);
d. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).
Dana hibah ini seluruhnya disalurkan melalui prosedur Rekening Khusus (Special
Account), yaitu rekening pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia dan bersifat
revolving fund (dapat dipulihkan saldonya) dan diadministrasikan dalam DIPA
masing-masing Instansi Pelaksana.
SPESIFIKASI HIBAH
a. Nomor Perjanjian Hibah
64705
b. Nomor Register
73918801
c. Efectiveness Date
14 November 2013
d. Signing Date
4 Juli 2013
e. Closing Date
30 Juni 2016
f. Nomor Reksus
602.007311980
g. Nilai Hibah
AUD110,000,000
h. Initial Deposit
AUD 5,000,000
i. Executing Agency
Badan Pengembangan Sumber Daya Manuasia
Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu
Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (BPSDMPK & PMP)
j. Eligible entity
Pusbangtendik, P4TK, LPMP, dan LPPKS
KEGIATAN YANG DIDANAI
• PPKPPD
: Program Pengembangan Kapasitas
Pendidikan Pemerintah Daerah
• PPCKS
: Program Penyiapan Calon Kepala
Sekolah
• PPKSPS/M : Program pendampingan Kepala
Sekolah oleh Pengawas Sekolah/
Madrasah
• PKB KS/M : Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan Kepala Sekolah/
Madrasah
PPKPPD dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan para
pejabat di lingkup Dinas Pendidikan dan Kanwil/Kantor Kemenag tingkat
kabupaten/kota dan provinsi untuk memungkinkan mereka berkontribusi pada
perbaikan mutu pengelolaan dan pembelajaran di sekolah dan madrasah
PPCKS bertujuan mempersiapkan guru
agar dapat bertugas sebagai kepala
sekolah di masa mendatang
PPKSPS/M
dilakukan
untuk
mempersiapkan pengawas agar dapat
memandu kepala sekolah/madrasah yang
ikut-serta dalam program PKB kepala
sekolah/madrasah
PKB KS/M adalah metode pembelajaran dan pengembangan yang terencana,
berkelanjutan dan sistematis yang dirancang untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan sikap profesional dari kepala
sekolah/madrasah
Rencana Jumlah Output
Tiap Kegiatan yang Didanai
No
1
Kegiatan
PPKPPD
2
3
4
PPCKS
PPKSPS/M
PKB KS/M
Jumlah Peserta*)
1.350 orang
5.520 orang
12.000 orang
120.000 orang
Jumlah
138.870 orang
*) a. Jumlah peserta akan disinkronkan kembali dengan dokumen PoM dan DFAT
b. 15% jumlah peserta berasal dari kemenag
KAB/KOTA SASARAN
NAD
Sumatera Utara
Sumatera Barat
1. Kabupaten Aceh Barat
2. Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Kabupaten Aceh Besar
4. Kabupaten Aceh Jaya
5. Kabupaten Aceh Selatan
6. Kabupaten Aceh Singkil
7. Kabupaten Aceh Tamiang
8. Kabupaten Aceh Tengah
9. Kabupaten Aceh Tenggara
10. Kabupaten Aceh Timur
11. Kabupaten Aceh Utara
12. Kabupaten Bener Meriah
13. Kabupaten Bireuen
14. Kabupaten Gayo Lues
15. Kabupaten Nagan Raya
16. Kabupaten Pidie
17. Kabupaten Pidie Jaya
18. Kabupaten Simeulue
19. Kota Banda Aceh
20. Kota Langsa
21. Kota Lhokseumawe
22. Kota Sabang
23. Kota Subulussalam
1. Kabupaten Deli Serdang
2. Kabupaten Tapanuli Utara
3. Kota Medan
4. Kabupaten Serdang Bedagai
5. Kabupaten Samosir
6. Kabupaten Binjai
1. Kabupaten Dharmasraya
2. Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Kabupaten Padang Pariaman
4. Kabupaten Pesisir Selatan
5. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
6. Kabupaten Solok
7. Kabupaten Tanah Datar
8. Kota Padang
9. Kota Pariaman
Riau
Jambi
Kepulauan Riau
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
Banten
1. Kabupaten Bengkalis
2. Kabupaten Kampar
3. Kabupaten Kuantan Singingi
4. Kabupaten Pelalawan
5. Kabupaten Rokan Hulu
6. Kota Dumai
1. Kabupaten Kerinci
2. Kabupaten Tebo
1. Kota Batam
2. Kota Tanjung Pinang
1. Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kabupaten Kaur
4. Kabupaten Mukomuko
5. Kabupaten Rejang Lebong
6. Kota Bengkulu
1. Kabupaten Banyuasin
2. Kabupaten Ogan Ilir
3. Kabupaten Ogan Komering Ulu
4. Kota Lubuklinggau
5. Kota Palembang
1. Kabupaten Bangka
2. Kabupaten Bangka Barat
3. Kabupaten Bangka Selatan
4. Kabupaten Bangka Tengah
5. Kabupaten Belitung
6. Kabupaten Belitung Timur
7. Kota Pangkal Pinang
1. Kabupaten Pringsewu
2. Kota Metro
1. Kabupaten Serang
2. Kabupaten Pandeglang
3. Kota Tangerang
KAB/KOTA SASARAN
Jawa Barat
DKI Jakarta
Jawa Tengah
1. Kabupaten Bogor
2. Kabupaten Ciamis
3. Kabupaten Cirebon
4. Kabupaten Sukabumi
5. Kabupaten Sumedang
6. Kabupaten Tasikmalaya
7. Kota Banjar
8. Kota Bekasi
9. Kota Cimahi
10. Kota Depok
11. Kota Sukabumi
12. Kota Tasikmalaya
1. Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kota Administrasi Jakarta Utara
1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Brebes
3. Kabupaten Cilacap
4. Kabupaten Demak
5. Kabupaten Karanganyar
6. Kabupaten Kendal
7. Kabupaten Magelang
8. Kabupaten Pati
9. Kabupaten Pekalongan
10. Kabupaten Purbalingga
11. Kabupaten Purworejo
12. Kabupaten Semarang
13. Kabupaten Sragen
14. Kabupaten Sukoharjo
15. Kabupaten Tegal
16. Kabupaten Wonogiri
17. Kota Magelang
18. Kota Surakarta
19. Kota Tegal
Jawa Timur
DIY
Bali
1. Kabupaten Banyuwangi
2. Kabupaten Blitar
3. Kabupaten Bojonegoro
4. Kabupaten Bondowoso
5. Kabupaten Gresik
6. Kabupaten Jombang
7. Kabupaten Lumajang
8. Kabupaten Madiun
9. Kabupaten Malang
10. Kabupaten Nganjuk
11. Kabupaten Ngawi
12. Kabupaten Pacitan
13. Kabupaten Sidoarjo
14.Kota Batu
15. Kota Madiun
16. Kota Malang
1. Kabupaten Bantul
2. Kabupaten Gunung Kidul
3. Kabupaten Kulon Progo
4. Kabupaten Sleman
5. Kota Yogyakarta
1. Kabupaten Badung
2. Kabupaten Bangli
3. Kabupaten Buleleng
4. Kabupaten Gianyar
5. Kabupaten Jembrana
6. Kabupaten Karangasem
7. Kabupaten Klungkung
8. Kabupaten Tabanan
9. Kota Denpasar
KAB/KOTA SASARAN
NTB
NTT
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
1. Kabupaten Bima
2. Kabupaten Lombok Barat
3. Kabupaten Lombok Timur
4. Kabupaten Lombok Utara
5. Kabupaten Sumbawa Barat
6. Kota Bima
1. Kabupaten Alor
2. Kabupaten Ende
3. Kabupaten Lembata
4. Kabupaten Manggarai
5. Kabupaten Manggarai Timur
6. Kabupaten Ngada
7. Kabupaten Nagekeo
8. Kabupaten Rote Ndao
9. Kabupaten Sikka
10. Kabupaten Sumba Tengah
11. Kabupaten Timor Tengah Selatan
12. Kabupaten Timor Tengah Utara
13. Kota Kupang
1. Kabupaten Kayong Utara
2. Kabupaten Kubu Raya
3. Kabupaten Melawi
4. Kabupaten Pontianak
5. Kabupaten Sambas
6. Kabupaten Sanggau
7. Kabupaten Sintang
8. Kota Pontianak
9. Kota Singkawang
1. Kabupaten Banjar
2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Kabupaten Hulu Sungai Utara
4. Kabupaten Kotabaru
5. Kabupaten Tabalong
6. Kabupaten Tanah Bumbu
7. Kabupaten Tanah Laut
8. Kabupaten Tapin
9. Kota Banjarbaru
10. Kota Banjarmasin
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Gorontalo
1. Kabupaten Barito Selatan
2. Kabupaten Gunung Mas
3. Kabupaten Kapuas
4. Kabupaten Katingan
5. Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Kabupaten Kotawaringin Timur
7. Kabupaten Lamandau
8. Kabupaten Murung Raya
9. Kabupaten Pulang Pisau
10. Kabupaten Seruyan
11. Kota Palangka Raya
1. Kabupaten Berau
2. Kabupaten Kutai Barat
3. Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kabupaten Kutai Timur
5. Kabupaten Paser
6. Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Kota Balikpapan
8. Kota Bontang
9. Kota Samarinda
1. Kabupaten Bulungan
2. Kota Tarakan
1. Kabupaten Boalemo
2. Kabupaten Bone Bolango
3. Kabupaten Gorontalo
4. Kabupaten Pohuwato
5. Kota Gorontalo
KAB/KOTA SASARAN
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Sulawesi Barat
1. Kabupaten Bantaeng
2. Kabupaten Barru
3. Kabupaten Bone
4. Kabupaten Enrekang
5. Kabupaten Gowa
6. Kabupaten Jeneponto
7. Kabupaten Kepulauan Selayar
8. Kabupaten Luwu Timur
9. Kabupaten Maros
10. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
11. Kabupaten Sidenreng Rappang
12. Kabupaten Sinjai
13. Kabupaten Soppeng
14. Kabupaten Tana Toraja
15. Kabupaten Wajo
1. Kabupaten Bombana
2. Kabupaten Buton Utara
3. Kabupaten Konawe Utara
4. Kabupaten Wakatobi
5. Kota Kendari
1. Kabupaten Donggala
2. Kabupaten Morowali
3. Kabupaten Parigi Moutong
4. Kabupaten Toli-Toli
5. Kabupaten Sigi
6. Kota Palu
1. Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Kabupaten Minahasa Selatan
3. Kabupaten Minahasa Utara
4. Kota Kotamobagu
5. Kota Tomohon
1. Kabupaten Majene
2. Kabupaten Mamuju
3. Kabupaten Polewali Mandar
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
1. Kabupaten Kepulauan Aru
2. Kabupaten Maluku Tenggara
3. Kabupaten Seram Bagian Barat
4. Kota Ambon
5. Kota Tual
1. Kabupaten Halmahera Barat
2. Kabupaten Halmahera Utara
3. Kabupaten Kepulauan Sula
4. Kota Ternate
5. Kota Tidore Kepulauan
1. Kota Jayapura
1. Kabupaten Fakfak
2. Kabupaten Manokwari
3. Kabupaten Sorong
4. Kabupaten Sorong Selatan
250 KAB/KOTA
PROYEKSI
KEBUTUHAN
REKRUTMEN
USULAN
PESERTA
PROGRAM
PENYIAPAN
CALON
KEPALA
SEKOLAH
PENILAIAN
KINERJA
SELEKSI
ADMINISTRATIF
SELEKSI
AKADEMIK
KS BARU +
KS SAAT INI
PENGANGKATAN
KS
PENGAWAS
SEKOLAH
PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN
DIKLAT
PEMEROLEHAN
SERTIFIKAT
Level 1
Level 2
Level 3
PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH
KEGIATAN
PELAKSANA
P4TK
PPKPPD
PPCKS
SD
PPKSPS/M
ProDEP
SMP
SD
PKB-KS/M
SMP
ON-LINE
LPMP
LPPKS
KEGIATAN
JUMLAH KAB/KOT SASARAN
2013
2014
MPSDM
20
RENSTRA
250
SEL-AKD
92
DIKLAT
92
2015
2016
PPKPPD
PPCKS
ProDEP
PPKSPS
250
250
250
PKB-KS
250
250
250
KEGIATAN
JUMLAH PESERTA SASARAN
2013
2014
MPSDM
100
RENSTRA
1250
SEL-AKD
3680
DIKLAT
1840
2015
2016
PPKPPD
PPCKS
ProDEP
SD
2000
2000
2000
SMP
2000
2000
2000
SD
10000
20000
30000
SMP
10000
20000
30000
ON-LINE
11822
11822
11822
PPKSPS
PKB-KS
DESAIN IMPLEMENTASI KEGIATAN HIBAH
P4TK, LPMP,
LPPKS
Pusbangtendik
P4TK, LPMP,
LPPKS
Pusbangtendik
P4TK, LPMP,
LPPKS
Pusbangtendik
Pelaporan
Implementasi
Kegiatan
TOT Asesor,
Master Trainer,
Fasilitator
Rapat Koordinasi
Monitoring dan
Evaluasi
ALUR IMPLEMENTASI
RAKOR
NASIONAL
PPKPPD
ToT
Trainer
Workshop
PPCKS
PPKSPS
ToT
Asesor
ToT MT
Seleksi
Akademik
Diklat CKS
Sertifikat ber-NUKS
PKB-KS
ToT
Trainer
Pelatihan
Pengawas
Pemetaan
Pelaksanaan
RAKORNAS
KEPALA+PENJAB
PPKPPD, PPCKS,
PPKSPS/M, PKB KS/M,
Keuangan, CHO
LPMP/LPPKS/P4TK
TOT
RAKOR TEKNIS
LPMP/LPPKS/P4TK
KADIS
+
KABID
KORWAS
+
PENGAWAS
KEMENAG
BID.
MAPENDA
IMPLEMENTASI
KOORD.
WI
PROGRAM-PROGRAM ProDEP
1. Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan
Pemerintah Daerah (PPKPPD)
Modul:
A. MPSDM
B. RENSTRA & PENGELOLAAN KEUANGAN
PPKPPD
NO.
KOMPONEN
MPSDM
RENSTRA
1.
Pelaksana Lokakarya
LPMP (DKI, Sulsel, Sumut)
LPMP (27)
2.
Kab./Kota Sasaran
20
250
3.
Peserta per kab./kota
5 (4 dari Dinas, 1 dari
Kemenag)
5 (4 dari Dinas, 1 dari
Kemenag)
4.
Jumlah Peserta/Kelas
45 orang
45 orang
5.
Durasi Lokakarya
5 hari 4 malam
4 hari 3 malam
6.
Modalitas
Langsung
Langsung
7.
Jumlah Jam Pelajaran
45
35
8.
Jumlah Modul
1
1
9.
Rasio Pelatih : Peserta
1:15/Kelas
1:15/Kelas
10.
Pelatih
Widyaiswara lulus ToT
Widyaiswara lulus ToT
2. Program Penyiapan
Calon Kepala Sekolah (PPCKS)
PPCKS
No
SELEKSI
IN-1
ADM: DINAS
AKAD: LPMP/LPPKS
LPMP, LPPKS
ON
1.
Pelaksana
2.
Jml Kab/Kota
3.
Jml Peserta per
kab./kota (yg dibiayai)
Adm: ??
Akad: 40
4.
Durasi kegiatan
Akad: 30 JPL
70 JPL
200 JPL
5.
Tempat kegiatan
Akad: LPMP/ LPPKS
LPMP/LPPKS
sekolah
6.
Jml Modul/Instrumen
4 instrumen
7.
Jumlah pelatih/kelas
4 Asesor
IN-2
LPMP, LPPKS
92
20
20
20
30 JPL
12 modul
12 modul
12 modul
3 MT
2 MT
3 MT
PPCKS dalam PRODEP
MONITORING DAN EVALUASI
RAPAT
KOORDINASI
PENYUSUNAN
PROYEKSI
KEBUTUHAN KS DI
KABUPATEN/KOTA
SELEKSI
ADMISTRATIF
(TANGGUNG JAWAB
KABUPATEN/ KOTA)
IMPLEMENTASI
SERTIFIKASI



UJI
AKSEPTABILITAS
(TANGGUNG JAWAB
KABUPATEN/ KOTA)
IN SERVICE
LEARNING 1
OJL
IN SERVICE
LEARNING 2
SELEKSI
AKADEMIK
PENENTUAN
MODALITAS
IMPLEMENTASI
PENGANGKATAN
(TANGGUNG JAWAB
KABUPATEN/KOTA)
KOMPONEN DALAM WARNA ABU-ABU TIDAK DIDANAI PROGRAM INI
3. Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh
Pengawas Sekolah/Madrasah (PPKSPS/M)
Tujuan PPKSPS
Membekali pengawas sekolah agar dapat:
– Menilai kinerja KS/M binaannya.
– Menganalisis kebutuhan pengembangan keprofesian
KS/M.
– Memandu KS/M yang sedang mempelajari Bahan
Pembelajaran Utama (BPU) dari PKB dalam In servis
learning-1 (In-1).
– Membantu KS/M dalam merencanakan Pembelajaran di
tempat kerja atau On-the Job Learning (OJL).
– Menjadi mentor bagi KS/M , khususnya selama masa OJL.
– Menilai pencapaian belajar dan kinerja KS/M .
PPKSPS
No
IN-1
ON
IN-2
LPMP, P4TK,
LPPKS
LPMP, P4TK, LPPKS
1.
Pelaksana
2.
Kab./Kota Sasaran
3.
Peserta per kab./kota
4.
Jumlah Peserta/kelas
40 orang
-
40 orang
5.
Durasi kegiatan (jml jam)
5 hari 4 malam (44)
2 minggu
(44)
3 hari 2 malam (26)
6.
Tempat kegiatan
LPMP, P4TK,
LPPKS
Wilayah
binaan PS
LPMP, P4TK, LPPKS
7.
Jumlah Modul
2
-
1
8.
Jumlah pelatih/kelas
3 (team teaching)
-
3 (team teaching)
9.
Pelatih / pendamping
WI/dosen/ PS/KS yg
lulus ToT
Pelatih IN-1
Pelatih IN-1
10.
Penilaian
-
-
Hasil PKKS, prioritas PKB
KS/M, Rekapitulasi
kebutuhan PKB KS/M.
250
8 PS (7 Dinas, & 1 Kemenag)
KEGIATAN IN-1 PPKSPS
Perencanaan PKB
PPKSPS/M
Materi &
Strategi untuk
Pendampingan
Pelaksanaan PKB
Penilaian PKB
KEGIATAN ON PPKSPS
PS
PKKS, Prioritas,
Rekap PKB
KS-1
KS-2
KS-3
KS-5
KS-4
KEGIATAN IN-2 PPKSPS
HASIL PKKS
HASIL OJL
PRIORITAS PKB
PS
RTL Pendampingan
PKB
REKAPITULASI PKB
KS
4. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
PELAKSANAAN PKB KS/M
NO
ASPEK
1
PELAKSANA
2
KAB/KOTA SASARAN
3
PESERTA PER KAB/KOTA
4
JUMLAH PESERTA PER KELAS
5
PELATIH/MENTOR
6
JUMLAH BPU
7
WAKTU
8
JAM PELAJARAN
9
10
11
IN - 1
ON
IN - 2
LPMP/P4TK/LPPKS
250
40 KEPALA SD/MI ATAU
KEPALA SMP/MTs
48
(40 KEPALA SEKOLAH &
8 PENGAWAS)
40 KEPALA SD/MI ATAU
KEPALA SMP/MTs
40
(KEPALA SEKOLAH)
40 KEPALA SD/MI ATAU
KEPALA SMP/MTs
48
(40 KEPALA SEKOLAH &
8 PENGAWAS)
3 Wi per hari
8 pengawas
3 Wi per hari
2 (sesuai kesepakatan)
2 (sesuai kesepakatan
2 (sesuai kesepakatan
5 Hari 4 malam
6 bulan
3 Hari 2 malam
44
200
22
LOKASI
LPMP/P4TK/LPPKS
SEKOLAH
LPMP/P4TK/LPPKS
PENILAI
WIDYAISWARA
PENGAWAS
WIDYAISWARA
INSTRUMEN M&E
1.
2.
3.
4.
SMILEY FACE
QUALITY TRAINING
PARTICIPANTS
EVALUATION
PRE – POST TEST
1.
2.
INTERVIEW
MENTORING
INSTRUMENT
1.
2.
3.
4.
SMILEY FACE
INTERVIEW
PARTICIPANTS
EVALUATION
POST TEST
BPU PKB KS/M
No
1
Nama BPU
Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah/Madrasah (RKJM – RKAS/M)
2
Pengelolaan Keuangan
3
Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK)
4
Pengelolaan Kurikulum
5
Pengelolaan Peserta Didik Baru (PPDB)
6
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
7
Supervisi Akademik
Struktur Program In Service Learning - 1
Jam Pelajaran
Agenda/Materi
(JP)
UMUM
1
Kebijakan Umum Pendidikan
2
2
Konsep dan Teknis Pelaksanaan PKB
2
3
Peran
dan
Tugas
Pengawas
Sekolah/Madrasah
dan
Kepala
1
POKOK
1
Penjelasan umum BPU
2
2
Bedah BPU
30
3
Rencana Tindak Lanjut
2
4
Monitoring dan Evaluasi
2
PENUNJANG
1
Pre-test dan Post-test
2
2
Evaluasi Penyelenggaraan
1
Struktur Program In Service Learning - 2
Materi
Jam Plajaran
(JP)
Umum
1
Teknis Pelaporan PKB
1
1
Presentasi Hasil Pelaksanaan On the Job Learning
10
2
Berbagi Pengalaman On The Job Learning
5
3
Rencana Tindak Lanjut
1
Pokok
Penunjang
1
Post-test
1
2
Penilaian PKB KS/M oleh Pengawas
1
3
Evaluasi Penyelenggaraan
1
4
Penutup
2
TOTAL
22
Sertifikat PKB KS/M
A. Untuk Peserta
• Sertifikat diberikan oleh instansi pelaksana kepada peserta
PKB KS/M yang dinyatakan telah kompeten dalam mengikuti
PKB KS/M.
• Sertifikat diberikan di akhir kegiatan PKB KS/M
B. Untuk Pelatih
• Setifikat diberikan oleh instansi pelaksana kepada Pelatih
PKB KS/M yang dinyatakan telah menyelesaikan tugas
dalam mendampingi program PKB KS/M, Pelatih berhak
memperoleh sertifikat sebagai trainer PKB KS/M.
• Sertifikat diberikan di akhir kegiatan PKB KS/M
RENCANA IMPLEMENTASI ProDEP
DI LPMP D.I. YOGYAKARTA
TAHUN 2014
KAB/KOTA SASARAN ProDEP
•
•
•
•
•
Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Kulonprogo
Kabupaten Bantul
Kota Yogyakarta
Kabupaten Sleman
KEGIATAN INTI DAN JUMLAH SASARAN ProDEP
PPKPPD
No
Kab/Kota
1
PKB KS SD/MI
PPCKS
PPKSPS
SD/MI
In1
On
In2
MPSDM
Renstra
Kabupaten Gunung Kidul
-
5
-
8
48
40
48
2
Kabupaten Kulonprogo
-
5
-
8
48
40
48
3
Kabupaten Bantul
-
5
-
8
48
40
48
4
Kota Yogyakarta
-
5
-
8
48
40
48
5
Kabupaten Sleman
-
5
-
8
48
40
48
-
25
-
40
240
200
240
Jumlah
Lokakarya Pengembangan Renstra Pendidikan dan Manajemen Keuangan
Pelatihan Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah SD/MI
KEGIATAN INTI, PENDUKUNG, dan SASARAN ProDEP (1)
No
1.
2.
Kegiatan
Rapat Koordinasi
Teknis Implementasi
Hibah ProDEP 2014
Lokakarya
Pengembangan Renstra
Pendidikan dan
Manajemen Keuangan
Jenis
Kab/
Kota
Peserta
per
Kab/Kota
Pendukung
5
6
Inti
5
5
Peserta yang
Diundang per
Kab/Kota
Kadisdik,
kabid Dikdas,
korwas SD,
kabid/Kasi Mapenda,
BKD,
anggota DPRD bid.
Pendidikan +
Kabid Dikdas Provinsi,
anggota DPRD bid.
Pendidikan
Sekretaris Dinas,
Kabid Dikdas,
Kabid Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
atau Kabid PMPTK Dinas
Pendidikan
Kabid Perencanaan/
Program
Kasi Madrasah
Total
Peserta
30 + 2 dari
provinsi
25
KEGIATAN INTI, PENDUKUNG, dan SASARAN ProDEP (1)
No
Kegiatan
3.
Pelatihan PPKSPS
SD/MI – In1
Pelatihan PPKSPS
SD/MI – On
Jenis
Inti
Pelatihan PPKSPS
SD/MI – In2
4.
PKB KS SD/MI –
In1
PKB KS SD/MI –
On
PKB KS SD/MI –
In2
Inti
Peserta
Kab/Kota
per
Kab/Kota
Peserta yang Diundang
per Kab/Kota
Total
Peserta
5
8
8 Pengawas (7 Dinas,
& 1 Kemenag)
40
5
8
8 Pengawas (7 Dinas,
& 1 Kemenag)
40
5
8
8 Pengawas (7 Dinas,
& 1 Kemenag)
40
5
48
40 Kepala Sekolah SD
/MI &
8 Pengawas SD/MI
240
5
40
40 Kepala Sekolah
SD/MI
200
48
40 Kepala Sekolah
SD/MI &
8 Pengawas SD/MI
240
5
KEGIATAN INTI, PENDUKUNG, dan SASARAN ProDEP (2)
No
Kegiatan
Peserta
Kls
JPL
Durasi
Fasilitator/Narsum/Pel
atih/Asesor/Master
Trainer
1.
Rapat Koordinasi
Teknis Implementasi
Hibah ProDEP 2014
32
1
24
3h2m
3 narsum ( 1 pusat 2
lokal)
-
Lokakarya
Pengembangan
Renstra Pendidikan
dan Manajemen
Keuangan
25
1
35
4h3m
3
1
Pelatihan PPKSPS
SD/MI – In1
40
2
44
5h4m
6
10 ( 3 PS + 7
PKB KS)
Pelatihan PPKSPS
SD/MI – On
40
2
2 mgg
1:8
-
Pelatihan PPKSPS
SD/MI – In2
40
2
26
3h2m
6
-
240
5
44
5h4m
15
7 (khusus KS)
2.
3.
4.
PKB KS SD/MI –
In1
PKB KS SD/MI –
On
200
5
PKB KS SD/MI –
In2
240
5
22
Modul/Peserta
• PS ke setiap
3-6 bln sekolah min. 3x
• Fas ke kab/kota 3x
-
3h2m
-
15
KEGIATAN INTI, PENDUKUNG, dan SASARAN ProDEP (3)
No
Kegiatan
Fasilitator/Narsum/P
elatih/Asesor/Master
Trainer
1.
Rapat Koordinasi Teknis
Implementasi Hibah
ProDEP 2014
3
-
Lokakarya
Pengembangan Renstra
Pendidikan dan
Manajemen Keuangan
3
4
Widyaiswara
3.
Pelatihan PPKSPS
SD/MI
6
10
WI/KS/PS/Dosen
4.
PKB KS SD/MI
2.
Dikirim ke
Pusbangtendi
k untuk ToT
Siapa yang dikirim ke
ToT
15
3 kls
9 org
Ketidaklulusan 1
5 kls
2 angkatan
2 kls
KERANGKA PENILAIAN KINERJA (KPK)/
[PERFORMANCE ASSESSMENT FRAMEWORK (PAF)]
Kerangka Kerja Penilaian Kinerja
(Performance Assessment Framework - PAF)
Dokumen yang akan menentukan sasaran,
Indikator Kinerja Utama, dan pertanyaanpertanyaan monitoring dan evaluasi utama yang
akan mengarahkan kegiatan pengumpulan dan
penganalisaan data yang digunakan untuk
melakukan monitor dan evaluasi ProDEP
Tujuan PAF adalah untuk mengarahkan pengumpulan dan pengevaluasian data
monitoring dan evaluasi. Data M & E yang akan dikumpulkan, dianalisa dan
dilaporkan dengan menggunakan PAF akan nantinya digunakan untuk:
1. Menilai bagaimana ProDEP di laksanakan sesuai dengan ketentuan hibah, panduan
manual dan prosedur, serta panduan pelaksanaan lainnya, termasuk rencana kerja
tahunan yang telah disahkan.
2. Melakukan penjaminan mutu dan peningkatan sistem dan proses pelaksanaan dan
pengelolaan.
3. Menentukan keefektifan masing-masing PPKTK dan kegiatan-kegiatan pembelajaran
terkait.
4. Memberikan informasi mengenai pencapaian keluaran dan hasil/dampak ProDEP.
5. Memberikan informasi untuk penyusunan Laporan Kemajuan Triwulan, Laporan
Tahunan ProDEP dan laporan-laporan evaluasi dari pihak independen.
6. Memberikan informasi mengenai perkembangan Rencana Kerja Tahuna
PERTANYAAN
INDIKATOR KUNCI
KINERJA (IKK)
1. Bagaimana perkembangan
Terbentuknya Sistem Nasional
telah didapatkan di dalam
Pengembangan Keprofesian
membentuk dan menjalankan untuk Tenaga Kepeendidikan
sebuah sistem nasional untuk
Pengembangan Keprofesian
Tenaga Kependidikan?
2. Bagaimana perkembangan
terkait pengelolaan dan
pelaksanaan Sistem Nasional
Pengembangan Keprofesian
Tenaga Kependidikan untuk
Kepala Sekolah/Madrasah?
Sistem Nasional
Pengembangan Keprofesian
Tenaga Kependidikan dikelola
dan dilaksanakan secara
efektif
3. Bagaimana keikutsertaan calon kepala
sekolah, kepala sekolah, pengawas, dan
pegawai Dinas Pendidikan Daerah dalam
Sistem Nasional Pengembangan
Keprofesian untuk Tenaga Kependidikan ?
Kepala Sekolah, Pengawas, dan
Pegawai dari Dinas Pendidikan
Daerah ikut serta dalam
Program Pengembangan
Keprofesian untuk Tenaga
Kependidikan (ProDEP)
4. Sejauh mana kompetensi kepala
sekolah/madrasah, pengawas dan
pegawai dinas pendidikan daerah telah
meningkat sebagai akibat keikutsertaan
mereka di dalam program pengembangan
keprofesian di bawah sistem nasional
Pengembangan Keprofesian Tenaga
Kependidikan?
Kompetensi Kepala Sekolah,
Pengawas, dan Pegawai
Pejabat Dinas Pemerintah
Daerah yang mengikuti
Program Pengembangan
Keprofesian untuk Tenaga
Kependidikan (ProDEP)
meningkat.
5. Sejauh mana Kepala Sekolah/Madrasah
yang mengikuti PKB KS/M menerapkan
kompetensi profesionalismenya yang
Kepala Sekolah dan Pengawas
menerapkan kompetensi
profesionalnya yang telah
KEMENDIKBUD, DFAT, KEMENAG
Sistem
Penja
Sistem
minan
MIS
Mengkordinasi, mengelola , menganalisa, dan menyiapkan laporan
kegiatan dan keuangan nasional setiap kuartal (Setiap 30 April, 30
Juli, 30 Oktober), serta Laporan Tahunan
(Januari 2014, 2015, Agustus 2016)
BPSDM&
PMP,
Pusbangte
ndik, SSQ
dan
Mutu
(QA)
dan
LAPORAN TAHUNAN
Menilai dan menginformasikan pelaksanaan tahunan program-kegiatan dan
keuangan, bagi pemangku kepentingan (ke dalam dan luar)
PKB
Online
(20152016)
Kapan: 30 Desember 2014, 2015, dan Juni 2016 (tahunan dan laporan akhir)
LPMP
P4TK
LPPKS
LAPORAN KUARTAL
Laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagai informasi bagi pemangku
kepentingan program (dalam dan ke luar) mengenai perkembangan pelaksanaan
(berdasarkan PAF)
LPMP
P4TK
LPPKS
Kapan: Setiap 10 April, 10 Juli, 10 Oktober
Pemasukan Data , Pemprosesan Data, dan Analisa Data
Dokumentasi Laporan keuangan kegiatan PPCKS, PKB, PPKSPS, PPKPPD
Dokumentasi Laporan M & E PPCKS, PKB, PPKSPS, PPKPPD
Dokumentasi Pelatihan dan Penilaian Pembelajaran PPCKS, PKB, PPKSPS, PPKPPD
Pena
nggana
n
Keluh
an
(CHS)
Sistem Penanganan Keluhan (SPK)
dan
Manajemen Resiko (MR)
Landasan Sistem Penanganan Keluhan
• Budaya:
Umpan balik, baik positif atau negatif, akan selalu dipandang sebagai suatu sarana untuk
memperkuat penatakelolaan hibah dan meningkatkan hubungan kerjasama antara para
penerima manfaat dan masyarakat.
• Prinsip:
sistem Umpan balik yang efektif didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, aksesibilitas,
daya tanggap, efisiensi dan integrasi serta memastikan anonimitas pelapor.
• Orang:
Petugas Penanganan Umpan balik akan memiliki keterampilan, profesional dan
memahami kebutuhan untuk melindungi privasi individu yang melaporkan atau
memberikan Umpan balik.
• Proses:
Ada proses yang jelas dan dipublikasikan terkait penangangan keluhan dan Umpan balik
• Analisa:
Informasi mengenai Umpan balik akan ditelaah serta diperiksa sebagai bagian dari proses
pengkajian ulang dan perbaikan yang berkelanjutan.
Cara memberikan Umpan Balik
• Mengisi lembar evaluasi pelatihan;
• Mengirimkan surat elektronik ke alamat
[email protected];
• Mengisi form online dalam Laman
http://bpsdmpk.kemdiknas.go.id/
• Mengirim melalui facsimili ke nomor (021) 5797 4172;
• Mengirimkan S M S ke nomor 0813 2721 7733;
• Langsung bicara dengan petugas CHS melalui telpon ke
nomor 0813 2721 7744;
• Surat Pos atau datang langsung dengan alamat
Pusbangtendik Kampus Sawangan, Jalan Raya Cinangka KM
19, Bojongsari, Sawangan Depok 16517 Jawa Barat
RENCANA KERJA PROGRAM ProDEP 2014
RENCANA KERJA PROGRAM PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR EDUCATION PERSONEEL (ProDEP) 2014
No
Nama Kegiatan
Pelaksana
1 Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Program ProDEP 2014
Pusbangtendik
2 Rapat Koordinasi Teknis Implementasi Program ProDEP 2014
LPMP/LPPKS
3 Lokakarya Penyiapan Penyelenggaraan Training of Trainer
Pusbangtendik
4 Review Instrumen Monitoring dan Evaluasi
Pusbangtendik
5 ToT PPKSPS/M SD
Pusbangtendik
6 Pelatihan PPKSPS/M SD Batch 1
LPMP&LPPKS
7 PKB KS SD Batch 1
LPMP&LPPKS
8 Lokakarya Pengembangan Renstra Pendidikan & Manajemen Keuangan
LPMP
9 ToT Master Trainer
LPPKS
10 Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah
19 LPMP
11 Diklat Calon Kepala Sekolah
23 LPMP
12 Rapat SDTOG
Pusbangtendik
13 Pengumpulan Data Lapangan Implementasi Program ProDEP 2014
Pusbangtendik
14 Lokakarya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pogram ProDEP 2014
Pusbangtendik
Waktu Pelaksanaan
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des
AUDIT
Audit finansial independen dan kajian kepatuhan (compliance) akan
dilakukan oleh Auditor Independen yang akan ditunjuk oleh Pemerintah
Australia.
1. Kajian terhadap Tinjauan Kepatuhan (compliance) , bertujuan untuk
menentukan sejauh mana kepatuhan terhadap sistem dan prosedur
kontrol yang telah disepakati seperti yang dijabarkan dalam Perjanjian
Hibah Program dan Manual Prosedur.
2. Tujuan dari Audit Keuangan Tahunan adalah untuk memberikan opini
atas Laporan Keuangan berkaitan dengan ProDEP.
Jadwal Audit
Audit akan dilakukan setiap tahun mencakup periode 1 Januari - 31
Desember tahun sebelumnya (atau bagian dari tahun tersebut). Audit akan
mulai dilakukan pada bulan April di tahun berikutnya, atau berdasarkan
waktu yang ditentukan nantinya oleh Pemerintah Australia.