Transcript File - Prof. Said M. Mas`ud, Ph.D., Professor of

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG
HUBUNGAN ANTARA
PUSAT DAN DAERAH
DALAM KONTEKS
NEGARA KESATUAN
DAN OTONOMI DAERAH
PROF. M MAS’UD SAID, PhD
Asisten Staf Khusus Presiden R I
Bidang Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah
PROPOSISI
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
•
DALAM KONTEKS SEKARANG, PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA
OTONOM, NAMUN IA SELALU DALAM BINGKAI ADMINISTRATIF, BINGKAI
POLITIK DAN BINGKAI TATA NEGARA KESATUAN
•
DALAM KONTEKS OTONOMI, MESTINYA DAERAH MEMILIKI
KEWENANGAN LEBIH LUAS KECUALI 6 URUSAN PUSAT. NAMUN MASIH
BANYAK URUSAN YANG SEKARANG BELUM BISA DIBERIKAN PENUH
DENGAN “ALASAN STRATEGIS NASIONAL”
•
DALAM KONTEKS OTONOMI, MESTINYA PENYERAHAN KEWENANGAN
DIBARENGI DENGAN PENGUATAN KEUANGAN. NAMUN DEMIKIAN
DAERAH JUGA PERLU MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
SUMBER KEUANGAN LAIN
•
DIPERLUKAN REGULASI (PERUNDANGAN UU 32 DAN UU 33 ) ATAU
PERATURAN PELAKSANAANNYA YANG LEBIH BAIK. WEWENANG ITU
TIDAK HANYA DI EKSEKUTIF TAPI JUGA DI DPR
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MPR
DPR
DPD
PRESIDEN
BPK
MA
MENTERI-2
MENTERI2
DEKONSENTRASI
GUBERNUR &
INSTANSI
VERTIKAL
DESENTRALISASI
DAERAH
OTONOM
TUGAS
PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
PEMERINTAHAN
DESA
MK
LEMBAGA NEGARA
LAINNYA
DELEGASI
(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
BADAN PENGELOLA
BUMN, OTORITA,DLL
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI
DAERAH OTONOM
PEMERINTAH PUSAT
34 KEMENTRIAN
33 GUBERNUR DG DUAL ROLE
33 DAERAH OTONOM PROVINSI
492 DAERAH OTONOM KAB / KOTA
TUJUH DIMENSI
HUBUNGAN PUSAT – DAERAH
1. HUBUNGAN KEWENANGAN , PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN URUSAN
2. HUBUNGAN KELEMBAGAAN, ORGANISASI, HIERARCHI ORGANISASI
3. HUBUNGAN PERSONIL, PENGGAJIAN PERSONIL, TANGGUNG JAWAB
4. HUBUNGAN KEUANGAN DAERAH, PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN, SUMBSER
SUMBER DARI PUSAT, DAU, DAK, DANA BAGI HASIL
5. HUBUNGAN PERWAKILAN, DPRD, DPD, DPRD
6. PEMBAGIAN KERJA, CONCUREN DALAM PELAYANAN PUBLIK
7. HUBUNGAN PEMBINAAN & PENGAWASAN
1
HUBUNGAN KEWENANGAN
PP 38/2007
1. ADANYA PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG JELAS ANTARA
PUSAT; PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (PP 38/2007).
2. ADANYA KEJELASAN NSPK (NORMA, STANDARD, PROSEDUR, KRITERIA);
BAGAIMANA MELAKSANAKAN URUSAN TERSEBUT.
3. PUSAT MEMBUAT NSPK DENGAN MELIBATKAN DAERAH. DAERAH
MENYUSUN KEBIJAKAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN
KEWENANGANNYA. KEBIJAKAN DAERAH HARUS MENGACU PADA NSPK
DALAM RANGKA NKRI
1) KEWENANGAN MENGATUR OLEH PUSAT,
2) KEWENANGAN MENGATUR OLEH PROVINSI,
3) KEWENANGAN MENGATUR OLEH KABUPATEN/KOTA,
4) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA DESENTRALISASI,
5) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA DEKONSENTRASI,
6) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN, DAN
7) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA SENTRALISASI.
2. HUBUNGAN KELEMBAGAAN
(VERSI KEMENDAGRI)
1. ADANYA KELEMBAGAAN UNTUK MENGAKOMODASIKAN URUSAN
PEMERINTAHAN (PP 41/2007); STRUCTURE FOLLOWS FUNCTION
2. ADANYA KEJELASAN HUBUNGAN ANTARA KELEMBAGAAN PUSAT DAN
DAERAH ; MEKANISME KERJA, SISTEM PELAPORAN, KORDINASI DAN
TATA LAKSANANYA (SOP).
3. UPAYAKAN KELEMBAGAAN YANG RAMPING STRUKTUR KAYA FUNGSI
UNTUK MENCEGAH TINGGINYA OVERHEAD COST. RUMPUNKAN URUSAN2
YANG SEJENIS KEDALAM LEMBAGA YG SAMA
3. HUBUNGAN PERSONIL
(VERSI KEMENDAGRI)
1. ADANYA PERSONIL DALAM JUMLAH DAN KUALIFIKASI YG TEPAT UNTUK
MELAKSANAKAN URUSAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH (PERSONNEL
FOLLOWS FUNCTIONS).
2. PUSAT MENYUSUN STANDARD KOMPETENSI SEBAGAI ACUAN BAGI DAERAH
DALAM MEREKRUT PEJABAT UNTUK MENDUDUKI SUATU JABATAN TERTENTU.
3. ADA JABATAN2 STRATEGIS DI DAERAH YG PENGELOLAANNYA MENJADI
KEWENANGAN PUSAT UNTUK MENCEGAH WAWASAN KEDAERAHAN YG SEMPIT
DAN MENJADIKAN PNS ALAT PEREKAT BANGSA
4. PUSAT MENYUSUN NSPK YG DIJADIKAN ACUAN DALAM PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN OLEH DAERAH. PEGAWAI BERBASIS MERITOKRASI AGAR TIDAK
TER-KOOPTASI SECARA POLITIS. REMUNERASI YG MEMADAI; EQUAL PAY FOR
EQUAL WORK
4. HUBUNGAN KEUANGAN
(SUMBER KEMENDAGRI)
1. ADANYA PEMBAGIAN SUMBER2 KEUANGAN YG ADIL ANTARA PUSAT DAN DAERAH
2. DAERAH DIBERIKAN SUMBER2 KEUANGAN YG MEMADAI UNTUK MEMBIAYAI URUSAN
PEMERINTAHAN YG DI DESETRALISASIKAN (MONEY FOLLOWS FUNCTIONS)
3. DAERAH HARUS LEBIH BANYAK ALOKASI UNTUK BIAYA PELAYANAN DIBANDINGKAN
BIAYA BIROKRASI
4. DANA PERIMBANGAN HARUS MAMPU MENGURANGI KESENJANGAN FISKAL ANTAR
DAERAH KAYA vv MISKIN; TIDAK ADA SUBSIDI UNTUK DAERAH KAYA. HINDARI DAERAH
MENERAPKAN PAJAK DAN RETRIBUSI YG MENYEBABKAN EKONOMI BIAYA TINGGI
5. DISKRESI YG LUAS BAGI DAERAH DALAM PEMANFAATAN DANA SESUAI PRIORITAS
DAERAH. ADANYA INSENTIF BAGI DAERAH YG BERPRESTASI BAIK DALAM MEMACU
EKONOMI DAERAH
DALAM KONTEKS KELEMBAGAAN , BANYAK DAERAH TELAH BISA MENGATUR KEPERLUAN
SENDIRI SESUAI DENGA KEKUATAN DAN KEBUTUHANNYA, NAMUN BAGI DARAH DAERAH
MISKIN LUAR JAWA , KEADAAN LEBIH SULIT
KENYATAAN HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH
============================================================================
KEINGINAN DAERAH
UNTUK MENDAPAT PORSI
PEMBAGIAN KEUANGAN
DARI PUSAT SE BANYAK
BANYAKNYA
KEINGINAN PUSAT UNTUK
DAPAT MENDISTRIBUSIKAN
KEUANGAN KE DAERAH
DAERAH SECARA ADIL
DAN MERATA
ADA PEKERJAAN
DAERAH
UNTUK MENINGKATKAN
SUMBER KEUANGAN YG
SAH
ADA PEKERJAAN PUSAT
UNTUK MENINGKATKAN
PEMBANGIAN YG ADIL
SUMBER KONVESIONAL:
DAU – DAK – BAGI HASIL
PENGUATAN
SUMBER
KEUANGAN
DAU
SUMBER LAIN YG SAH
TEAM
FINANCIAL
SCENARIO
KEUANGAN
HARUS KETEMU “ORANG“
KEUANGAN
HARUS KETEMU SUPER TEAM
HARUS KETEMU SUPER KOLEGA
OPTIMALISASI
APBD
PENGANGGARAN YG TEPAT
KESEIMBANGAN ANGGARAN
KUATKAN BELANJA LANGSUNG
PENGUATAN
KERJASAMA
KEUANGAN
KERJASAMA DG INVESTOR
KERJASAMA DG PERBANKAN
DENGAN SWASTA
JARINGAN KANTOR BANK DI WILKER KBI
MALANG
JARINGAN KANTOR BANK UMUM
No.
Wilayah
Kantor
Cabang
(KC)
Kantor
Cabang
Pembantu
(KCP)
Kantor
Kas (KK)
Kantor
Unit (KU)
Total
Jaringan
kantor
1.
Kota Batu
1
7
3
3
14
2.
Kota Malang
33
43
19
14
109
3.
Kab. Malang
0
32
16
32
80
4.
Kota Pasuruan
4
8
2
5
19
5.
Kab. Pasuruan
0
21
3
17
41
6.
Kota Probolinggo
8
3
4
4
19
7.
Kab. Probolinggo
1
8
3
15
27
8.
Kab. Lumajang
3
10
3
22
38
12
Total
50
132
53
112
347
SCENARIO
KEUANGAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN
BERSUMBER DARI
APBN, BUMN,
KEMENTRIANM APBD
DAN PENDANAAN LAIN
YANG SAH

BERSUMBER DARI DANA
NON NEGARA UNSUR
DERMAWAN NASIONAL,
DERMAWAN REGIONAL,
DERMAWAN LOKAL
BERSUMBER PADA DANA
NON NEGARA SEKTOR
USAHA DAN INDUSTRI
BERSUMBER DARI DANA NON
NEGARA UNSUR LEMBAGA
DONOR INTERNASIONAL,
LEMBAGA DONOR
REGIONAL
DARI DUA GAMBAR INI KITA BISA
MENGGAMBARKAN BAHWA SITUASI
DI LUAR SANA YAITU CUACA DAN
KONDISI BISA BERBEDA BEDA.
MISALNYA KONDISI POLITIK INDONESIA
NANTI AKAN BERUBAH SESUAI KARAKTER
PRESIDENNYA, ATAU PARPOL PENGUASA
KALAU KITA
KELUAR RUMAH
SESUAIKAN
DENGAN CUACA
HUJAN
ANGIN
PANAS SEKALI
Integrasi Kegiatan Kerjasama
PERBANKAN – BI #
 PENGUASAHA SALEH
 LEMBAGA DONOR
INTERNASIONAL
 LEMBAGA DONOR
NASIONAL
 ORMAS BESAR
 PERUSAHAAN NASIONAL
 PERUSAHAAN REGIONAL
 CSR


LEMBAGA DAKWAH
 LEMBAGA PENDIDIKAN
 PEMERINTAH BATU- KAB
MALANG
 TNI – POLRI
 PEMPROP JATIM
 KEMENTRIAN NEGARA
 LEMBAGA NEGARA NON
DEPERTEMEN
 KEMENTRIAN KESEHATAN
 KEMENTRIAN
PENDIDIKAN
5. HUBUNGAN PERWAKILAN DAN POLITIK DAERAH
(AKAN ADA UU PEMILUKADA)
1. PERLUNYA DILAKUKAN PEMILU PILKADA TERPADU UNTUK EFISIENSI
2. ADANYA HUBUNGAN FUNGSIONAL YG JELAS ANTARA FRAKSI PARPOL DI DPR DENGAN DPRD
BERBASIS ATAS KESAMAAN FLATFORM UNTUK MENCEGAH PRAGMATISME POLITIS
3. PERLUNYA PENINGKATAN KEMAMPUAN KONSULTASI PUBLIK OLEH WAKIL2 RAKYAT BAIK DI
PUSAT MAUPUN DAERAH
4. PERLUNYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS WAKIL2 RAKYAT TERHADAP KONSTITUEN-NYA
5. ADANYA CHECKS AND BALANCES YG SEHAT ANTARA KEPALA DAERAH DAN DPRD
6. PERLUNYA PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN PRESSURE AND SUPPORT
BAIK TERHADAP DPRD DAN KEPALA DAERAH UNTUK MEMICU CHECKS AND BALANCES SECARA
OPTIMAL.
6. HUBUNGAN PELAYANAN PUBLIK ANTARA
PUSAT DAN DAERAH PUSAT DAN DAERAH
1. PERLUNYA KEJELASAN PELAYANAN PUBLIK YG DISEDIAKAN OLEH PUSAT DAN
DAERAH BERDASARKAN PEMBAGIAN KEWENANGAN
2. PUSAT MENENTUKAN NSPK AGAR PELAYANAN PUBLIK DIBERIKAN SECARA LEBIH
BAIK (BETTER), DENGAN HARGA YG LEBIH MURAH (CHEAPER), WAKTU YG LEBIH
CEPAT (FASTER) DAN PROSEDUR YG LEBIH SEDERHANA (SIMPLER)
3. DAERAH DIWAJIBKAN UNTUK MEMBUAT ONE STOP SERVICE (OSS) YG SIFATNYA
INCREMENTAL (BERTAHAP), UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PEMDA.
PUSAT MELAKUKAN SUPERVISI DAN FASILITASI AGAR DAERAH MAMPU
MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SECARA OPTIMAL
4. PERLUNYA KONTRAK POLITIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT DALAM
PENGADAAN PELAYANAN PUBLIK (CITIZEN CHARTER)
5.
DALAM KONTEKS PELAYANAN PUBLIK, PADA ERA OTONOMI MASYARAKAT LANGSUNG
MENUNTUT DAN MENGAWASI SERTA BISA MENILAI BURUK BAIKNYA PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN DASAR. OLEH SEBAB ITU BEBAN PEMERINTAH DAERAH SEMAKIN BERAT
BEBERAPA ISI RPJMD
KOTA MALANG MENGAMANATKAN
PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN
PENGURANGAN KEMISKINAN, PENGGULANGAN
KELAPARAN
PROGRAM WAJIB BELAJAR – BEASISWA – BIAYA SEKOLAH –
BIAYA KULIAH
KESEHATAN MASYARAKAT TERMASUK JAMINAN
KESEHATAN IBU, ANAK, DAN BAYI.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, LAINNYA
RENCANA PROGRAM JANGKA PANJANG
(15 Thn )
RENCANA PROGRAM
JANGKA MENENGAH
( 5 Thn )
RENCANA PROGRAM
KERJA TAHUNAN
( 2013 )
PENGAWASAN DPRD DAN MASYARAKAT
MENGIDENTIFIKASI MASALAH DAN MELAKUKAN
EVALUASI SECARA OBYEKTIF DIDUKUNG DATA
DAN FAKTA LAPANGAN.
MEMERIKSA KEMBALI KEBENARAN DAN
KEHANDALAN DATA DAN INFORMASI LAPORAN
PEMERINTAH. KARENA ITU MERUPAKAN BAGIAN
PERTANGGUNG JAWABAN EKSEKUTIF (DINAS)
(UU No. 15 Tahun 2004 DAN PP NO. 3 / 2007)
PERLUNYA SUPER MEN DAN SUPER TEAM
Cirque du Soleil can teach all teams a few lessons..
1. Your team must be strong
2. You must have great balance
3. Momentum is key to performance
4. You must be flexible...very flexible.
5. You must practice
6. Support from each other is key
7. Everyone must play their role.
8. What you accomplish may look astonishing to outsiders, but you know
it comes from lot’s of hard work.
9. Everyone needs to be in synch.
10. Great teams have a story to share.
SCENARIO PROGRAM
“PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DAN KELAPARAN ”
Penyempurnaan Data Keluarga Miskin
Penyempurnaan Metode Penganggaran
Penyempurnaan Sistem Komunikasi Pemda- Keluarga
Miskin
Pengembangan Sistem Eksekusi
Penguatan Lembaga Pelaksana Khusus Pengentas
Kemiskinan dan Kelaparan
Kodifikasi dan Penulisan Profile Keluarga Miskin
Proliferasi Kegiatan dan Paket Pengentasan Kemiskinan
Voices of the Poor:
What is the Poverty - 1
 “When one is poor, she has no say in
public, she feels inferior. She has no food,
so there famine in her house, no clothing,
and no progress in her family” (said a poor
woman from Uganda)
VISUALISASI PROSES
PENGAWASAN
ORGANISASI
OBYEK
SISTEM KERJA
DURASI
GOAL RENCANA
PEMBANGUNAN
WALIKOTA
DPRD
TIM KHUSUS
PEMDA
MOU
PERDASUS
PENDANAAN
STANDARDISASI
DAN
LEGALITAS
PELAKSANAAN
PENCAPAIAN
PEMBANGUNAN
EVALUASI
PENGUATAN CAPAIAN MELALUI PENGUATAN
ORGANISASIONAL
11 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
NASIONAL
1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
2. PENDIDIKAN
3. KESEHATAN
4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5. KETAHANAN PANGAN
6. INFRASTRUKTUR
7. IKLIM INVESTASI DAN USAHA
8. ENERGI
9. LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA
10. KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI
TEKNOLOGI
11. DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAS
DAERAH
PROGRAM PRO RAKYAT
• KLUSTER 2
• KLUSTER 1
• BANTUAN DAN
PERLINDUNGAN
SOSIAL RUMAH
TANGGA MISKIN
KLUSTER 3.
•
•
KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR)
MELALUI 7 BANK
NASIONAL
PROGRAM
PRO RAKYAT
4 KLUSTER
• PROGRAM
NASIONAL
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(PNPM)
KLUSTER 4.
RUMAH MURAH
KENDARAAN
MURAH
AIR MINUM
LISTRIK MURAH
SEMUA MINTA DILAYANI, SEMUA MINTA KEADILAN,
SEMUA MENUNTUT LEBIH ?
Kebijakan Negara dan Kemiskinan
(Turkewitz 2001 dalam SMERU, 2003)

Turkewitz (2001) melalui studi empirisnya di beberapa negara
menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara karakter suatu
regim pemerintahan dengan capaian berbagai indikator pembangunan.
a. Makin efektif suatu pemerintahan, makin rendah tingkat kematian bayi;
b. Makin rendah tingkat korupsi di birokrasi pemerintahan, makin tinggi tingkat melek
huruf orang dewasa;
c. Makin baik kondisi penegakan hukum suatu negara, makin rendah tingkat kematian
bayi;
d. Makin sedikit regulasi yang diciptakan pemerintah, makin tinggi tingkat pendapatan
per kapita.