Transcript DESENTRALISASI FISKAL RUANG LINGKUP • PENGALIHKAN SUMBER PENDAPATAN DAN FUNGSI PENGELUARAN UNTUK DITUURUNKAN KE TINGKAT PEMERINTAHAN YANG LEBIH RENDAH. • PEMERINTAH LEBIH DEKAT DENGAN.

DESENTRALISASI FISKAL
RUANG LINGKUP
• PENGALIHKAN SUMBER PENDAPATAN DAN FUNGSI PENGELUARAN
UNTUK DITUURUNKAN KE TINGKAT PEMERINTAHAN YANG LEBIH
RENDAH.
• PEMERINTAH LEBIH DEKAT DENGAN RAKYAT MENINGKATKAN
EFISIENSI SEKTOR PUBLIK, SERTA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
DALAM PELAYANAN DAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
• MEMPERBAIKI HUBUNGAN FISKAL ANTAR PEMERINTAH POSISI
FISKAL PUSAT DAN DAERAH  KOORDINASI DALAM HUBUNGAN
FISKAL.
RUANG LINGKUP
• MOTIVASI UTAMA UNTUK DESENTRALISASI ADALAH KEKECEWAAN
PEMILIH DENGAN KEMAMPUAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK
MEMENUHI MENINGKATNYA PERMINTAAN BARANG DAN JASA
(TANZI, 1999).
• PERBEDAAN BUDAYA , LINGKUNGAN , KEPEMILIKAN SUMBER DAYA
ALAM, DAN LEMBAGA-LEMBAGA EKONOMI DAN SOSIAL .
• MEKANISME TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS INSTITUSI
PERBEDAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAHAN
1. PENDAPATAN
• PEMERINTAH PUSAT LEBIH MEMILIKI KELELUASAAN DALAM
MENGGERAKKAN SUMBER PENDAPATAN
• PEMERINTAH DAERAH TIDAK MEMILIKI SEPENUHNYA PENDAPATAN
PAJAK YANG DIKENAKAN KEPADA MASYARAKAT DI DAERAHNYA
• PAJAK YANG DAPAT DIKENAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH LEBIH
SEDIKIT KARENA ALASAN KEMUDAHAN DAN EFISIENSI PENGELOLAAN
PAJAK (BIRD 1992)
PERBEDAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAHAN
1. PENDAPATAN
• PENGHASILAN DARI NON-PAJAK (RETRIBUSI, IURAN, DAN ROYALTY)
CENDERUNG LEBIH KECIL DIBANDING PAJAK
• PENDAPATAN NASIONAL DIBAGIKAN KE PEMERINTAH DAERAH UNTUK
MEMBIAYAI KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG PUBLIK DI DAERAH
PERBEDAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAHAN
2. PENGELUARAN
• PAJAK PEMERINTAH DAERAH DIBATASI OLEH MINIMNYA SUMBER
PENDAPATAN
• PEMERINTAH DAERAH DIBATASI OLEH PRINSIP PEMBAGIAN
PENDAPATAN SECARA HORISONTAL DAN VERTIKAL
• PEMERINTAH DAERAH DAPAT DIHAMBAT OLEH ABSENNYA
FLEKSIBILITAS ATAS PROGRAM YANG DAPAT DIBIAYAI OLEH
PENDAPATAN
• PEMERINTAH DAERAH MENJADI AGEN PEMERINTAH PUSAT DALAM
PENGELUARAN ANGGARAN
PERBEDAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAHAN
2. PENGELUARAN
• EFEKTIFITAS PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DAPAT DIHAMBAT
OLEH KETIDAKEFISIENAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAN
KETIDAKMAUAN PEMERINTAH PUSAT MENDELEGASIKAN
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
• PEMERINTAH DAERAH YANG KAYA DAN EFISIEN HARUS
MENANGGUNG BEBAN PEMERINTAH DAERAH YANG TINGGI
KETERGANTUNGAN PADA BAGI HASIL (DAU DAN DAK)
PERBEDAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAHAN
3. DISPARITAS KEWENANGAN
• PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI KEWENANGAN DALAM
MENGELUARKAN HUTANG DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG
LEBIH KECIL
• PEMERINTAH DAERAH HANYA MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK
MENGELOLA PROGRAM JANGKA PENDEK
• PEMERINTAH DAERAH TIDAK MEMILIKI SUMBER DAYA UNTUK
PEMBIAYAAN PROGRAM JANGKA PANJANG DAN MEMERLUKAN
INVESTASI YANG BESAR KETERGANTUNGAN PADA HIBAH DAN
TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT
TUGAS
• (PILIH) SALAH SATU DARI PERBEDAAN ANTAR LEVEL PEMERINTAHAN.
• ANALISA/ JELASKAN PER PASAL DAN AYAT YANG ADA DI UNDANGUNDANG PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH,
KESEUAIAN/ KETIDAKSESUAIAN DENGAN TEORI
PEMBAGIAN KEWENANGAN KEUANGAN DI
INDONESIA
• Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
• Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah