Transcript Pertemuan 4 KEWENANGAN DAN LEGITIMASI Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun

Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
Tahun
: 2008
Pertemuan 4
KEWENANGAN DAN LEGITIMASI
Materi:
• Pengertian kewenangan dan legitimasi
• Sumber-sumber kewenangan dan legitimasi
• Peralihan kewenangan
• Tipe dan cara mendapatkan legitimasi
BINUS UNIVERSITY
2
Tujuan:
Mahasiswa dapat membandingkan sumber-sumber
kewenangan dan legitimasi antara beberapa orde
politik di Indonesia
BINUS UNIVERSITY
3
I. Pengertian kewenangan dan Legitimasi
Kewenangan adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu berupa
kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan
(legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Oleh
karena itu, kalau kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan
menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk
membuat dan melaksanakan keputusan politik. Dalam hal ini, hak moral yang
sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, termasuk peraturan perundangundang.
Sedangkan legitimasi adalah sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya
apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk
membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat? Kalau
masyarakat menerima, maka kewenangan itu berlegitimasi.
BINUS UNIVERSITY
4
II. Sumber-sumber kewenangan dan legitimasi
2.1. Hak memerintah berasal dari tradisi.
Kepercayaan yang telah berakar dalam masyarakat bahwa
seorang atau sekelompok orang atau keturunan tertentu dari
keluarga tertentu ditakdirkan menjadi pemimpin masyarakat.
2.2. Hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa, atau Wahyu.
Dalam konteks ini hak memerintah bersifat sakral. Orang yang
berkuasa berusaha menunjukan kepada khalayak,
kewenangannya memerintah masyarakat berasal dari kekuatan
yang sakral.
2.3. Hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin
baik penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang populer
maupun karena memiliki kharisma.
BINUS UNIVERSITY
5
2.4. Hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundangundangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin
pemerintahan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain,
konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah.
2.5. Hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti
keahlian dan kekayaan.
Berdasarkan kelima sumber kewenangan itu dapat disimpulkan
menjadi dua tipe kewenangan yang utama yakni kewenangan yang
bersifat prosedural dan kewenangan yang bersifat substansial.
Kewenangan yang bersifat prosedural ialah hak memerintah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis maupun tidak
tertulis. Sedangkan kewenagan yang bersifat substansial berdasarkan
faktor-faktor yang ada dalam diri pemimpin seperti tradisi, sakral,
kualitas pribadi, dan instrumental.
BINUS UNIVERSITY
6
Sedangkan Max Weber mengidentifikasi tiga dasar legitimasi yang
utama dalam hubungan otoritas yakni otoritas tradisional, karismatik
dan legal rasional.
Otoritas Tradisional
Tipe otoritas ini didasarkan pada kepercayaan terhadap kekudusan
tradisi-tradisi zaman dulu serta legitimasi status mereka yang
menggunakan otoritas yang dimiliki. Ada tiga jenis otoritas tradisional
yakni 1) Gerontokrasi yaitu otoritas yang berada pada tangan orangorang tua dalam satu kelompok; 2) Patriarkalisme yaitu otoritas yang
berada dalam tangan suatu satuan kekerabatan yang dipegang oleh
seorang individu tertentu yang memiliki otoritas warisan; 3) Patrimonial
yaitu otoritas patrimonial memiliki staf adiministrasi dan hal ini terkait
dengan teritori yang luas.
BINUS UNIVERSITY
7
Otoritas Karismatik
Otoritas ini didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki pemimpin itu
sebagai seorang pribadi. “Karisma adalah mutu tertentu yang terdapat
pada kepribadian seseorang, yang karenanya dia terpisah dari orang
biasa dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi dengan
kekuasaan atau mutu yang bersifat adiduniawi, luar biasa, atau
sekurang-kurangnya merupakan kekecualian dalam hal-hal tertentu”
Otoritas Legal-Rasional
Otoritas yang didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat
peraturan yang diundangkan secara resmi. Orang yang melaksanakan
otoritas legal rasional adalah karena dia memiliki suatu posisi sosial
yang menurut peraturan yang sah dia didefenisikan sebagai memiliki
posisi otoritas
BINUS UNIVERSITY
8
III.Peralihan Kewenangan
Jabatan bersifat tetap sedangan orang yang menjalankan
fungsi atau kewenangan jabatan bersifat tidak tetap. Hal ini
dikarenakan umur manusia yang terbatas dan juga
kemampuan dan kearifan yang terbatas. Menurut Paul Conn
(Surbekti, 1992:89) secara umum terdapat tiga cara peralihan
kewenangan yakni secara;
3.1. Turun temurun,
3.2. Pemilihan dan
3.3. Paksaan
BINUS UNIVERSITY
9
IV.Tipe dan cara mendapatkan legitimasi
4.1. Cara mendapatkan legitimasi
1) Memanipulasi kecenderungan-kecenderungan moral,
emosional, tradisi, dan kepercayaan, dan nilai-nilai
budaya pada umumnya dalam bentuk simbol-simbol.
2) Dengan cara menjanjikan dan memberikan
kesejahteraan materil kepada masyarakat.
3) Dengan jalan menyelenggarakan pemilihan umum
BINUS UNIVERSITY
10
4.2. Tipe legitimasi
1) Tradisional
2) Ideologis
3) Kualitas pribadi
4) Legitimasi prosedural
5) Legitimasi instrumental
BINUS UNIVERSITY
11