Transcript KEWENANGAN - Haru Permadi

KEWENANGAN
• Kewenangan berkaitan pada suatu jabatan
yang melekat pada pejabat administrasi
• Keputusan yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang sah maka keputusan itu sah dan
mengikat bagi orang yang disebutkan nama
dan identitasnya dalam keputusan tersebut
Sifat – sifat Kewenangan
• 1.Selalu terikat pada masa tertentu
• 2.selalu tunduk pada batas-batas yang
ditentukan
• 3.Pelaksanaan kewenangan pemerintah
terikat pada peraturan tertulis dan tidak
tertulis
Batas – batas Kewenangan
• Batas-batas yang ditentukan ini berkaitan/ditentukan
dengan obyek / materi tentang apa.Disebut dengan
istilah RATIONE MATERIE
-tentang obyek/ materiil.menurut sifat obyeknya dari
keputusan yang dibuat bukan termasuk wewenang alat
administrasi negara yang bersangkutan
• Batas-batas ditentukan oleh wilayah daerah.disebut
dengan istilah RATIONE LOUCI
-tentang wilayah / daerah.Alat-alat administrasi yang
membuat keputusan melampaui batas wilayah
wewenangnya.Tidak berwenang RATIONE LOUCI
• Ditentukan oleh masa tertentu ,bilamana
kapan berlakunya kewenangan itu.Disebut
dengan istilah RATIONE TEMPORIS.
-Tentang waktu /kapan/bilamana.Alat
administrasi negara membuat keputusan
melampaui batas waktu wewenang yang
dilakukan.
Wewenang administrasi negara dapat
berbentuk :
1.wewenang PRELABLE => wewenang untuk
mengambil keputusan tanpa meminta
persetujuan lebih dahulu dari instansi lain.
2.Wewenang EXOFFICIO => wewenang untuk
mengambil keputusan karena
jabatannya.Sehingga keputusan yang diambil
adalah sah dan mengikat.
Batasan Dalam Menjalankan
Kewenangan
1.Asas yuridiktas (rechtmatingheid) : bahwa setiap
tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh
melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa
keadilan dan kepatuhan) jadi tidak tertulis.
2.Asas legalitas(wetmatigheid : prinsip dalam
HAN,merupakan dasar bagi administrasi negara
/pemerintahan sehingga setiap perbuatan
pejabat administrasi negara harus ada peraturan
yang melandasinya.
3.Asas diskresi/freis ermessen (lawan dari asas
legalitas) : kewenangan yang berupa
kebebasan dari seorang pejabat administrasi
negara untuk bertindak atau mnegambil
keputusan berdasarkan pendapatnya
sendiri.Namun penggunaan kewenangan
kadang kala mengambil akibat negative bila
penggunaannya terlalu berlebihan ,sehingga
timbul penyalah gunaan wewenang.
• Produk dari Freis Ermessen : berupa kebijakan
yang dirumuskan dalam bentuk pedoman
pengumuman atau surat edaran yang
diumumkan.Kemudian terikat oleh asas AUPB.
Kewenangan Diperoleh Melalui
Beberapa Cara
1.Atributif
• Kewenangan yang berasal dari adanaya penyerahan
atau pemberian suatu kewenangan yang baru oleh
suatu ketentuan peraturan perundang-undangan .Tidak
terjadi distribusi kewenangan.
• Pada kewenangan kewenangan atributif pelaksanaan
dilakukan oleh pejabat yang menerima kewenangan
yang baru itu yang bertanggung jawab adalah di tangan
pejabat administrasi negara yang menerima
kewenangan baru itu.
2.Delegasi
• Merupakan kewenangan yang bersumber dari
pelimpahan wewenang dari suatu organ
pemerintah kepada organ pemerintah yang lain
berdasarkan undang-undang yang berlaku.
• Kewenangan sudah ada terlebih dahulu .Tidak
ada kewenangan yang baru.Kewenangan sudah
dimiliki pejabat administrasi negara yang
lama.Pada kewenangan delegasi yang
mempunyai tanggung jawab adalah pejabat yang
menerima limpahan wewenang
3.Mandat/amanah/penugasan
• Kewenangan yang bersumber dari proses
pelimpahan dari pejabat yang lebih tinggi
kepada pejabat yang lebih rendah.Pada
mandate secara yuridis tanggung jawab tetap
berada pada pejabat yang member
mandate.Pada setiap saat si pemberi mandate
dapat menggunakan sendiri kewenangan yang
sudah diamanatkan.