bahan-ktun

Transcript bahan-ktun

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Jenis-jenis Norma : UNTUK SIAPA APA & BAGAIMANA Umum 2 Individual 1 3 Abstrak Konkrit 4

PEMBAGIAN KEPUTUSAN a. Dampak Kep Thd Orang: 1. Dlm rangka ket2 larangan &/ perintah; Ex: Perijinan, dispensasi, konsesi, lisensi dll.

2. Yg menyediakan sejumlah uang; Ex: Subsidi.

3. Membebankan suatu kew keuangan; Ex: Penetapan pajak.

4. Memberikan kedudukan; Ex: Pengangkatan Pegawai; Penetapan sbg Cagar Budaya.

5. Penyitaan; Ex: Pencabutan Hak Milik b. Akibat Hukumnya: 1. Kep Bebas & Terikat; 2. Kep Memberikan keuntungan & Membebani; 4. Kep Seketika akan berakhir & Berjalan lama; 5. Kep Perorangan & Kebendaan

KOMPETENSI (ASAL MUASAL KEWENANGAN)

1. Original  Atribusi; 2. Inoriginal  Delegasi & Mandat

Pengertian KTUN 2004): (UU No 5 th 1986 jo UU No 9 th

 Suatu

TUN penetapan tertulis

menimbulkan

akibat hk

yg dikeluarkan

oleh Bdn/Pjbt

yg berisi

tindakan hk TUN

berdsrkan perat per-UU-an yg berlaku, yg

bersifat konkrit, individual & final

, yg bagi seseorang / BH.

Ket :



Tertulis

 ada hitam diatas putih; nota atau memo.



Eksekutif/Pem

 pelaks/penyelenggara urusan pem-an; 

Tindakan Pejabat TUN

 kewenangan.

ATRIBUSI; DELEGASI; MANDAT JABATAN (AMBT) KEWENANGAN (BEVOEGDHEID/ LEGAL POWER/ COMPETENCE) Perb Hukum Publik JABATAN



Kewenangan

(Bevoegdheid)



Konkret; Individual & Final;



Akibat



Orang / BH.

Perb Hukum Privat SUBYEK HUKUM



Kecakapan

(Beekwaamheid)

SUSUNAN INTERN KTUN:

 Nama organ yg berwenang;  Nama yg dialamatkan / obyek ttt, dan konkretisasi lbh lanjut;  Kesempatan yg menimbulkan suatu keputusan;  Ihtisar dr perat per-UU-an yg cocok (motivasi yuridis) ;  Penetapan fakta2 yg relevan  kecermatan dlm give pertimbangan.

 Pertimbangan2 hukum  inteprestasi perat per-UU-an yg cocok ;  Keputusan  hak & kewajiban ;  Motivasi dlm arti sempit  Pertimbangan2 konkret mengapa kep dittpkan ;  Pemberitahuan2 lebih lanjut;  Penandatanganan oleh organ yg berwenang;

MACAM-MACAM KTUN a. Menurut Utrecht saja;



3. K Kilat & Tetap; c. Menurut P de Haan: Ketetapan.

1. K Positif & Negatif; 2. K Deklaratoir & Konstitutif; 4. Dispensasi; Izin, Lisensi & Dispensasi.

b. Menurut Prajudi Atmosudirdjo: 1. POSITIF (Permintaan Dikabulkan) - Yg menciptakan keadaan hk baru pd umumnya; - Yg menciptakan keadaan hk baru hanya thd suatu obyek - Memberikan beban; - Memberikan keuntungan.

2. NEGATIF (Penolakan) 1. Perorangan & Kebendaan 2. Deklaratif & Konstitutif 3. Terikat & Bebas (Vrij & Gebonden) 4. Menguntungkan & Membebani 5. Seketika & Langgeng (Persoonlijk & Zakelijk) ; (Rechtvasstellend & Rechtscheppend) ; (Belastend & Begunstigend) ; & (Eenmalig & Voortdurend).

;



RELEVANSI YURIDIS MASING-MASING !

SARANA-SARANA TUN (Lainnya)

1. Peraturan Per-UU-an & Keputusan Yg memuat Peraturan bersifat umum.



Menjadi sumber hukum (Dasar Perbuatan);



Sinkron (Vertikal / Horinsontal);



Menjadi dasar pengujian Toetsinggronds) ( Rechts



Tdk dpt ditempuh upaya hk (PTUN)



Menyimpang



MK/MA

2. Peraturan2 Kebijaksanaan

(Beleidsregels; Policy Rules, Descretion) 

Langkah kebijaksanaan ttt yg diambil oleh pem dlm rangka penggunaan

“Freis

Emerssen”, misalnya : Peraturan Pelaks; Pedoman; Pengumuman; S Edaran dll.

   

Tdk ada kewenangan pemb peraturan; Tdk mengikat hk scr langsung; ada Relevansinya.

Untuk menjalankan kewenangan pem-an



pelayanan public.

Tdk ada pengujian scr langsung Kepercayaan.



Asas

Descretion, boleh ukurannya : 1. Digunakan ketika hk yg ada (tertulis) tdk diatur; 2. Diatur tetapi tdk lengkap; 3. Ada & lengkap  masuk

Grey Area

(kabur); dan 4. Sbg

Legal interpretation

dari Pemerintah.

Descretion, Dilarang :

1. Abus a droit

(bertentangan dg aturan); 2. Sewenang-wenang

(willkeur)

;

3. Detournament de puvair

 pembelokan tujuan/ penyalahgunaan wewenang; dan 4. Terjadi

Ultravires

(melampaui batas kewenangan).

3. Rencana (Het Plan)

 Rencana yg berkekuatan Hukum.

 Mrp kebijaksanaan apa yg akan dijalankan oleh TUN pd suatu lap ttt. Biasanya dikaitkan dg hak atas pembiayaan.

Stelsel Perijinan atau

4. Sarana Hk Keperdataan (Civil Instruments) Penguasa memiliki peran ganda : sbg Pelaku Hk Privat & Pelaku Hk Publik

Public Actor

Mejlnkan Perb Hk Publik Bdn2 (Pejabat) TUN

Privaat Actor

Menjlnkan Perb Hk Perdata

(Legal Person / Rechtpersoon)  Kemampuan (Kecakapan) 

Penguasa (Bdn TUN /Jabatan) Wewenang Hk Publik Penggunaan Ket dlm Hk Perdata pd Umumnya (kemungkinan tercampur Muatan Hk Publik



Kekecualian

5. Perbuatan Nyata (Fatelijke Handelingen; Factual Action) .

 Perb yg bukan mrp perbuatan hukum.

 Tindak pemerintahan yg berdsrkan facta kpd usaha memenuhi keb nyata masy.

 ditujukan

Misal : - Pemasangan traffic light; -Pemb Jembatan Penyemb; -Pembangunan saran & prasarana lainnya; dll.

Dasar :

 Wewenang public yg melekat pd jabtan aparat pem.

 Bagaimana kalau “Onrechtmatige Overheidsdaads” ?

Onrechtmatige Overheidsdaads, bila

:

Menurut UU No 5 Th 1986 : 1. Bertentangan dengan Perat Per-UU-an

(rechtmatige)

; 2. Sewenang-wenanng

(willkuer);

3. Melampaui batas kewenangan

(Detournament de pouvaoir).

Menurut UU No 9 Th 2004 : 1. Bertentangan dengan Perat Per-UU-an; 2. Bertentangan dengan Prinsip2 Pem Yg Baik

(Due Administration)

(UU 5 th 1986 jo UU No 9 th 2004)

SISTEM PERIJINAN

BAHAN TAMBAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

TUGAS NEGARA

Mengatur: Mengurus:

Perat.2 yang harus dipatuhi oleh warga. (memerintah/melara ng) 

Sistem 2 perijinan

Bidang Kesejahteraan sosial, ekonomi,kesehatan dll. 

Penyediaan sarana Finansial & Personel.

PERIJINAN :



Pengertian : 1. Ijin

: Persetujuan dr. penguasa berdasarkan perat. Per-UU-an, untuk dalam keadaan ttt. Menyimpang dari ketentuan & larangan perundangan.

(Arti Sempit):

 Bhw suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dg tujuan agar dlm ketentuan 2 yg disangkutkan dg perkenan dpt dg teliti diberikan batas-batas ttt bagi tiap kasus.

2. Dispensasi:

 Kekecualian atas ijin larangan sbg aturan umum (kekecualian yg sungguh-sungguh).

TUJUAN PERIJINAN

Digunakan oleh penguasa sbg instrumen utk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara-cara yg dianjurkannya guna mencapai tujuan konkrit

Motif-motif Perijinan

keinginan mengarahkan/mengendalikan (sturen) aktivitas2 tertentu (mis. Ijin bangunan) mencegah bahaya bagi lingkungan (ijin lingkungan) keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (ijin tebang,

ijin membongkar monumen dll)

hendak membagi benda2 yang sedikit (ijin menghuni di

daerah padat)

pengarahan, dg menyeleksi org2 & aktivitas2 tertentu, di mana pengurus harus memenuhi syarat2 tertentu (Drank en Horeca Wet).

ASAS2 UMUM BAGI PROSEDUR (ACARA) PENERBITAN PERIJINAN 1.

Permohonan Acara Persiapan & Peran serta (Inspraak):

 asas ketelitian/kecermatan:

perlakuan tertib & pemeriksaan yg teliti

;  kewajiban mendengar;  persiapan yg luas.

Lanjutan :

Pemberian Keputusan :

Tidak dpt diterima

 alasan formel yg terletak diluar dsr2 penolakan dlm sistem perijinan.

  bukan yg berkepentingan diajukan stlh lewat jangka wkt  inst yg diminta jelas tdk berwenang

Penolakan

 ada keberatan2 mengenai isi thd pemberian izin.

Pemberian izin

 syarat formel & isi dipenuhi.

 memutuskan dlm jangka waktu yg pantas