Transcript KEBIJAKAN-EKONOMI-NASIONAL-TERHADAP

KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP
KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH DAN
PROSES PENCIPTAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
YANG TERGABUNG
DALAM KELOMPOK TANI
Oleh:
Dr. Bambang Sudarmanto, SPt.MP.
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP)
MAGELANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMETERIAN PERTANIAN
Disampaikan dalam sarasehan “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui kelompok tani
dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Ekonomi Nasional”
Tanggal : 9 Desember 2011 di Magelang
Penyelenggaraan : Lembaga Pemerintah dan Pelatihan Pertanian Daerah (LP3D) dan Direktorat Jenderal Kesatuan
Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri
1
DISCUSSION SCOPE
KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTANIAN
TERWUJUDNYA PERTANIAN INDUSTRIAL UNGGUL
BERKELANJUTAN YANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL UNTUK
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN, NILAI TAMBAH, DAYA
SAING, EKSPOR, DAN KESEJAHTERAAN PETANI
EMPAT SUKSES PEMBANGUNAN PERTANIAN
Renstra BPPSDMP, 2010
EMPAT SUKSES PEMBANGUNAN PERTANIAN
1. Pencapaian swasembada dan swasembada
berkelanjutan
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan
ekspor
4. Peningkatan kesejahteraan petani
3
GENERAL CONDITIONS
Pelaku Utama Pembangunan Pertanian Berdasarkan Latar
Belakang Pendidikan
Luas lahan (ha)
Jumah (%)
< 0,5
53,30
0,5 – 1,0
22,74
1,0 – 2,0
15,27
2,0 – 3,0
5,04
> 3,0
3,65
Pelaku utama sub sektor tanaman pangan berdasarkan
kepemilikan lahan
Pelaku utama pembangunan pertanian berdasarkan jenis
usaha/sub sektor pertanian
Pertumbuhan Pertahun Produksi Beras, Jagung, Kedelai, 1999-2003
Komoditi
1999
2000
2001
2002
2003
Padi
3.31
2.03
-2.77
1.82
0.04
Jagung
-9.49
5.14
-3.41
1.92
1.42
Kedele
5.91
-26.41
-16.74
-21.06
13.36
Penduduk
1.61
1.63
1.66
1.69
1.72
Hutapea, J dan Mashar, A. 2011
Target Produksi dan Proyeksi Impor Padi Nasional Tahun 2006 - 2010
(000 ton)
2006
2007
2008
2009
2010
Kebutuhan
55,421
56,252
57,096
57,952
58,822
Produksi
53,877
54,890
56,023
57,191
58,387
Impor
1,544
1,362
1,073
761
435
Target Produksi dan Proyeksi Impor Jagung Nasional Tahun 2000 - 2010
(000 ton)
2006
2007
2008
2009
2010
Kebutuhan
12.196
12.339
12.564
12.753
12.945
Produksi
10.445
11.065
11.735
12.466
13.285
Impor
1.251
1.314
229
257
-340
Target Produksi dan Proyeksi Impor Kedele Nasional Tahun 2000 - 2010
(000 ton)
2006
2007
2008
2009
2010
Kebutuhan
2.547
2.541
2.637
2.025
2.730
Produksi
1.271
1.453
1.653
1.685
2.380
Impor
1.276
1.138
951
697
350
PENGELOLAAN DAERAH
UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
UU NO. 33 TAHUN 2004 TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT
DAN DAERAH
ALTERNATIF DAN SOLUSI
1. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)
Usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang
melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat
lokal dan organisasi masyarakat madani untuk
mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah
kendarikota.go.id
Kelompok
Sasaran
Proses
Manajemen
Faktor
Lokasi
Pengembangan
Ekonomi Wilayah
Berkelanjutan
Tata
Kepemerintahan
Kesinergian dan
Fokus Kebijakan
Pembangunan
Berkelanjutan
Kelompok Sasaran
Pelaku usaha lokal
Investor Luar
Pelaku usaha baru
Faktor Lokasi
Faktor Lokasi
Terukur
Faktor Lokasi Tidak
Terukur Individual
Faktor Lokasi Tidak
Terukur Pelaku
Usaha
KETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKAN
Perluasan Ekonomi
Pembangunan
Wilayah
Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan
Komunitas
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Ekonomi
Sosial
Lingkungan
Kemitraan Pemerintah dan
Dunia Usaha
Reformasi Sektor
Publik
Pengembangan
Organisasi
PROSES MANAJEMEN
Diagnosis Partisipatif
Monitoring dan
Evaluasi
Partisipatif
Perencanaan dan
Implementasi
Partisipatif
2. OPTIMALISASI PENGGERAK PRODUKTIVITAS DAERAH
PEMERINTAH DAERAH
PELAKU USAHA
PELAKU UTAMA
BERBAGAI PERATURAN YANG MENUNJANG
PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH :
ANTARA LAIN MELIPUTI:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah
2. Rencana Tata Guna Tanah
3. Rencana Tata Guna Sumber Daya Air
4. Peraturan Baku Mutu Lingkungan Hidup
Bratakusumah, DS, 2001
INSENTIF YANG HARUS DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN
PEREKONOMIAN DAERAH:
1. Keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi
2. Kemudahan perijinan
3. Perpajakan dan retribusi yang tepat dan jelas
4. Harga tanah yang masuk akal (reasonable)
5. Penyediaan prasarana lingkungan dan pekerjaan umum
6.Penyediaan sumber energi
7. Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan
informasi
3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELAUI KELOMPOK TANI
Pemberdayaan (empowerment) berarti
memberikan motivasi kepada masyarakat atau
individu untuk menggali potensi yang dimiliki
untuk kemudian ditingkatkan kualitasnya agar
mampu mandiri.
Wahyuni, 2003
DISARANKAN KELOMPOK KARENA
MAYORITAS USAHATANI
1. Modal dan skala usaha relatif kecil
2. Motif produksi pemenuhan kebutuhan rumah
tangga
3. Menggunakan teknologi sederhana
4. Produktivitas rendah
5. Bersifat padat karya
6. Jejaring kerjasama belum terbentuk
MELALUI KELOMPOK TANI
Sebagai wahana:
1.
2.
3.
4.
5.
Proses belajar-mengajar (pembelajaran)
Bekerjasama dalam mengelola usaha
Menerima dan menerapkan inovasi baru
Memupuk permodalan
Menjalin kerjasama dengan pihak lain
Kesimpulan :
1. Memberikan kewenangan daerah seluas-luasnya dalam
mengelola perekonomian sesuai kebijakan desentralisasi
2. Merancang langkah strategik sesuai era otonomi daerah
3. Optimalisasi sumberdaya yang dimiliki daerah dengan
tetap memperhatikan lingkungan hidup
4. Menciptakan iklim yang sinergis antara Pemerintah Daerah,
pelaku utama dan pelaku usaha, serta masyarakat
5. Menjalin jejarin kerjasama ekonomi secara lokal, regional,
nasional, dan internasional
6. Pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan
kelompok usaha
Referensi:
BPPSDMP, 2010. Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Badan
Penyuluhan dan Pengembagan SDM Pertanian. Kementerian
Pertanian, Jakarta.
Jaegopal Hutapea dan Ali Zum Mashar, 2010. Ketahanan Pangan dan
Teknologi Produktivitas Menuju Kemandirian Pertanian Indonesia.
http://zaifbio.wordpress.com/2010/05/31
Kementerian Pertanian, 2010. Peningkatan Kualitas Program untuk
Mewujudkan Revitalisasi Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM)
Pertanian. http://www.deptan.go.id/bpsdmp.
Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal,
www.kendarikota.go.id/pdf/konsep%20PEL.ppt