Transcript HUKUM ASURANSI - WordPress.com

HUKUM ASURANSI
Dalam Pasal 246 KUH Dagang, asuransi
atau pertanggungan merupakan suatu
perjanjian di mana seorang penanggung
dengan menikmati suatu premi
mengikatkan dirinya kepada tertanggung
untuk membebaskannya dari kerugian
karena kehilangan, kerusakan atau
ketiadaan keuntungan yang diharapkan,
yang akan dideritanya karena kejadian yang
tidak pasti
Penggolongan Asuransi
• Dalam Pasal 1774 KUH Perdata, asuransi dapat digolongkan
sebagai bunga selama hidup seseorang atau bunga cagak
hidup dan perjudian dalam perjanjian untung-untungan
(konsovereenskomst).
• Asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian untung-untungan
dikarenakan asuransi mengandung unsur “kemungkinan”, di
mana kewajiban penanggung untuk menggantikan kerugian
yang diderita oleh tertanggung tersebut digantungkan pada
ada atau tidaknya suatu peristiwa yang tidak tentu atau tidak
pasti (peristiwa belum tentu terjadi).
Prinsip- Prinsip Asuransi
• Insurable Interest (Kepentingan yang dapat diasuransikan),
bahwa setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian
asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat
diasuransikan.
Dalam Pasal 250 KUH Dagang, dinyatakan bahwa kepentingan
yang diasuransi tersebut harus ada pada saat ditutupnya
perjanjian asuransi, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi,
maka penanggung akan bebas dari kewajibanya untuk
membayar kerugian, sedangkan Pasal 268 KUH Dagang
mensyaratkan kepentingan yang dapat diasuransikan itu harus
dapat dinilai dengan sejumlah uang.
Asuransi hanya menempatkan kembali seorang tertanggung yang
telah mengalami kerugian sama dengan keadaan sebelum
terjadinya kerugian.
• Utmost Good Faith (Asas Kejujuran Sempurna/Iktikat Baik), yaitu
prisnisp adanya itikad baik atas dasar percaya mempercayai antara
pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian
asuransi.
• Subrogation (Subrogasi bagi penanggung), dalam Pasal 284 KUH
Dagang menentukan bahwa penanggung yang telah membayar
kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat
semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang
ketiga mengenai kerugian itu; dan tertanggung bertanggung jawab
untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari
penanggung terhadap orang-orang ketiga.
• Proxima Causa, tercermin dalam pasal 249 dan Pasal
276 KUH Dagang.
• Dalam Pasal 249 KUH dagang menyebutkan bahwa
untuk kerusakan atau kerugian yang timbul dari
sesuatu cacad, kebusukan sendiri, atau yang langsung
ditimbulkan dari sifat dan macam barang yang
dipertanggungkan sendiri, tak sekali-kali si
pertanggungan juga untuk itu,
Pasal 276 KUH Dagang menyebutkan bahwa tiada
kerugiaan atau kerusakan yang disebebkan karena
kesalahan si tertanggung sendiri harus ditanggung oleh
si penanggung, bahkan berhaklah si penanggung itu
memiliki premi ataupun menuntutnya apabila ia sudah
mulai memikul sesuatu bahaya
• Contribution (Kontribusi), dapat disimpulkan dalam Pasal 278 KUH Dagang
yang menyebutkan bilamana pada polis yang sama oleh berbagai
penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan, dipertanggungkan
untuk lebih daripada harganya, maka mereka bersama-sama menurut
keseimbangan jumlah untuk mana mereka menandatangani, hanya
memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan.
Polis Asuransi
Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian
antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sebagai bukti tertulis
telah terjadi perjanjian asuransi tersebut dikeluarkan surat yang disebut
dengan Polis sesuai dengan Pasal 255 KUH Dagang.