Transcript HUKUM BENDA DAN PERIKATAN PERTEMUAN 04 Matakuliah

Matakuliah
Tahun
: F0422 - Pengantar Hukum Perdata dan Dagang
: 2009
HUKUM BENDA DAN PERIKATAN
PERTEMUAN 04
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
• Menjelaskan aspek-aspek hukum benda dan hukum perikatan (C2)
Bina Nusantara University
2
Outline Materi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN
PENGERTIAN BADAN HUKUM
TEORI BADAN HUKUM
PENGGOLONGAN BADAN HUKUM
SYARAT-SYARAT BADAN HUKUM
HARTA BADAN HUKUM
JAMINAN PERIKATAN
POINT MATERI :
•
•
Badan Hukum ini terjemahan dari Rechtspersoon atau purusa
hukum atau awak hukum atau pribadi hukum. Dalam bahasa
asing juga disebut sebagai Persona Moralis atau Legal persons.
Badan hukum : badan yang cakap membuat perikatan atau
badan yang sah (pasal 1654 KUH Per)
Istilah Badan Hukum :
1.
2.
3.
UU No. 4 tahun 1954 tentang Penimbunan barang pasal 12
UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 pasal 4 ayat 1
Perundangan lainnya
Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Mencakup :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Perkumpulan orang
Dapat melakukan perbuatan hukum
Mempunyai harta kekayaan
Mempunyai Pengurus
Mempunyai hak dan kewajiban
Dapat digugat dan menggugat di Pengadilan
Penggolongan Badan Hukum (1) :
1. Menurut macamnya
• Badan hukum orisinil
• Badan hukum tidak orisinil
2. Menurut jenisnya
A. Badan Hukum Publik
• Yang punya territorial
• Yang tidak punya territorial
Penggolongan Badan Hukum (2)
B.
•
•
•
•
3.
•
•
Badan Hukum Perdata
Perkumpulan
PT
Koperasi
Yayasan
Menurut sifatnya
Korporasi
Yayasan
Syarat-Syarat Badan Hukum:
• Syarat yang diminta oleh perundangan-undangan
• Syarat yang diminta oleh kebiasaan dan yurisprudensi
• Syarat yang diminta oleh doktrin
Kesepakatan Badan Hukum (pasal 1655 dan 1657 KUH Per) :
• Direksi (PT)
• Pengurus (Koperasi)
• Atau harus ditentukan dalam akta pendiriannya
Jaminan Atas Perikatan:
Badan Hukum
=
Harta Badan Hukum
Harta Pembukuan Bukan Harta Badan Hukum :
•
Kecuali ditentukan sebagai harta Badan Hukum (jaminan perikatan)
dalam anggaran dasar Badan Hukum tersebut
•
Harta Badan Hukum mencakup harta apa saja tergantung anggaran dasar
yang menetapkannya sesuai undang-undang
Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang :
•
•
Berdasarkan Pasal 1 KUHD tersebut dapat diketahui kedudukan KUH
Dagang terhadap KUH Perdata, di mana KUH Dagang merupakan
hukum yang khusus (Lex Specialis), sedangkan KUH Perdata
merupakan hukum yang bersifat umum (Lex Generalis), sehingga
berlaku suatu asas “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” yang artinya
hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.
Dengan demikian, hukum dagang adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari hukum perikatan, karena hukum perikatan adalah
hukum yang terdapat dalam masyarakat umum maupun dalam
perdagangan.
Berlakunya Hukum Dagang (1):
Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para
pedagang saja yang melakukan perbuatan dagang, tetapi sejak tahun
1938 pengertian Perbuatan Dagang, dirubah menjadi Perbuatan
Perusahaan yang artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap
pengusaha (perusahaan).
Para sarjana tidak satupun memberikan pengertian tentang perusahaan,
pengertian dapat dipahami dari pendapat antara lain :
1. Menurut Hukum, Perusahaan adalah mereka yang melakukan sesuatu
untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak modal (dalam
arti luas), tenaga kerja, yang dilakukan secara terus menerus dan terangterangan untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan
barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
Berlakunya Hukum Dagang (2)
2. Menurut Mahkamah Agung (Hoge Raad), perusahaan adalah seorang
yang mempunyai perusahaan, jika ia berhubungan dengan keuntungan
keuangan, secara teratur melakukan perbuatan-perbuatan yang
bersangkut paut dengan perniagaan dan perjanjian.
3. Menurut Molengraff, mengartikan perusahaan (dalam arti ekonomi)
adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus,
bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara
memperdagangkan, menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjianperjanjian perdagangan.
4. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah
setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan
dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh
keuntungan dan/atau laba.
DISKUSI DAN TANYA JAWAB