Transcript Hukum Dagang - Pengantar Hukum Indonesia


Uraian dan pembahasan dalam kuliah
mengenai materi ini bertujuan agar
mahasiswa dapat memahami apa dan
bagaimana latar belakang dari hukum
dagang, serta mahasiswa memperoleh
gambaran mengenai ketentuan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang.
Diharapkan mahasiswa mampu
menjelaskan tentang :
1. Pengertian Perdagangan;
2. Sumber Hukum Dagang;
3. Sejarah Hukum Dagang;
4. Macam-macam Persekutuan Dagang;
5. Perantara Perusahaan;dan
6. Dasar Pertanggungan.

Perdagangan / perniagaan pada umumnya
ialah pekerjaan membeli barang dari suatu
tempat pada suatu waktu dan menjual barang
itu ditempat lain pada waktu yang lain
dengan maksud memperoleh keuntungan.

Hukum Dagang Indonesia bersumber pada:
◦
◦
◦
◦
Hukum tertulis yang dikodifikasikan:
KUHD (Wetboek van Koophandel / WvK)
KUH Per (Burgerlijk Wetboek / BW)
Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, seperti
peraturan perundangan khusus yang mengatur
tentang hal-hal yang berhubungan dengan
perdagangan.

Semula KUHD terdiri dari 3 buku, yaitu:
◦ Buku I tentang perniagaan pada umumnya.
◦ Buku II tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan
perkapalan (hukum laut)
◦ Buku III tentang Kepailitan.

Namun peraturan tentang kepailitan kemudian
merupakan satu kitab tersendiri yang berlaku
pada tanggal 1 Nov 1906 dengan dikeluarkannya
Stb.1906 No.217 jo Stb 1906 No.348.

Sebelum tahun 1938, Hukum Dagang hanya
mengikat pedagang saja dan hanya pedagang
saja yang dapat melakukan perbuatan dagang.
Tetapi sejak tahun 1938 pengertian perbuatan
dagang
diperluas
menjadi
perbuatan
perusahaan. Menurut hukum yang dimaksud
dengan
pengusaha
ialah
mereka
yang
melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan
dengan menggunakan lebih banyak modal
daripada tenaga. Sebaliknya bila tenaga lebih
dipentingkan daripada modal maka tidak
tergolong dalam golongan pengusaha, misalnya
dosen, dokter, pengacara, buruh, dsb.


Dalam hukum dagang ditentukan bahwa tiap
orang yang mempunyai suatu perusahaan
diharuskan
mengadakan
pencatatan
dari
kekayaan dan harta benda perusahaannya dan
setiap enam bulan harus membuat neraca
keuangan. Ia diharuskan menyimpan semua
pembukuan untuk jangka waktu selama tiga
puluh tahun & surat-surat tembusan serta
catatan selama sepuluh tahun.
Dengan adanya pembukuan ini maka pengusaha
mempunyai bukti terhadap peristiwa hukum.
Hakim berhak menggunakan buku itu sebagai
bukti untuk kepentingan pihak manapun.






Dalam dunia perdagangan dikenal bermacam-macam
perseroan yang lahir karena usaha beberapa orang untuk
bersama-sama melakukan tindakan atau perbuatan dalam
lapangan perdagangan. Macam-macam persekutuan
dagang yang dikenal dalam KUHD adalah:
Persekutuan Perdata (rekanan / maatschap).
Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)
Firma
Perseroan Terbatas (PT)
Koperasi.

Perantara
KUHD:
◦
◦
◦
perusahaan
yang
dikenal
dalam
Makelar adalah perantara pedagang yang diangkat
oleh
pemerintah.
Mereka
itu
menjualkan
/
membelikan sesuatu untuk kepentingan orang lain
atas dasar upah yang tertentu.
Komisioner adalah seseorang yang mengusahakan
perjanjian dagang atas nama sendiri / firmanya dan
juga menjalankan usaha atas perintah orang lain
dengan mendapatkan komisi tertentu.
Expeditur ialah mereka yang mengurus pengangkutan
orang atau barang.



Seorang komisioner yang melakukan JB atas
perintah komiten memikul resikonya juga,
sedangkan makelar tidak.
Seorang komisioner dapat menentukan
komisinya karena turut menanggung risiko,
sedangkan makelar tidak.
Seorang makelar diangkar dan disumpah
oleh pemerintah sedangkan komisioner
tidak.

Dalam KUHD diatur pula mengenai surat
berharga. Di samping alat pembayaran dengan
uang maka dalam dunia perdagangan diperlukan
cara pembayaran atau penagihan yang lebih
aman, mudah dan lancar. Karena itu dalam
perhubungan perdagangan terdapat surat-surat
yang mengganti tugas uang tunai. Surat
demikian itu memberi hak kepada pedagang dan
disebut juga surat bernilai. Seperti Cek, Wesel,
Bilyet Giro, dan lain sebagainya.

Asuransi atau pertanggungan diatur dalam
Pasal 246-286 KUH Per yaitu suatu
perjanjian
dengan
mana
seseorang
penanggung mengikatkan diri kepada
seseorang tertanggung dengan menerima
suatu
premi
untuk
memberikan
penggantian kepadanya karena suatu
kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan
yang
diharapkan
yang
mungkin akan dideritanya karena suatu
peristiwa yang tak tertentu.

Dasar pertanggungan adalah:
◦ Suatu peristiwa yang belum tentu terjadi.
◦ Semua hal / kepentingan yang dapat dinilai dengan uang.
◦ Pertanggungan itu merupakan suatu perjanjian dua pihak
dimana yang ditanggung wajib membayar premi dan yang
menanggung wajib memberi pembayaran kembali apabila
peristiwa yang belum tentu terjadi itu kemudian menjadi
nyata terjadi.
◦ Pertanggungan itu tergantung kepada / mengikuti
kepentingan tidak mengingat siapa yang berkepentingan.

Seorang debitur yang tidak berdaya lagi membayar
hutangnya dinyatakan pailit. Dalam hal ini ia dapat
memberitahukannya atas kehendak sendiri kepada
Pengadilan Negeri, atau atas permintaan krediturnya
atau atas permintaan penuntut umum. Pernyataan
pailit tersebut harus dinyatakan dalam putusan
hakim. Bila seseorang dinyatakan pailit maka
barang-barang yang menjadi miliknya dijadikan
pembayaran hutang. Tujuan kepailitan adalah untuk
mengusahakan agar hasil penjualan harta benda
debitur
dapat
dipergunakan
untuk
melunasi
hutangnya.


Penundaan pembayaran adalah tindakan yang
diberikan kepada debitur karena sudah tidak
mampu untuk membayar hutangnya tetapi
masih mempunyai cukup kekayaan untuk
lambat laun membayar hutangnya.
Perbedaan antara pailit dengan penundaan
pembayaran adalah bahwa orang yang telah
dinyatakan pailit itu sudah dianggap tidak
mempunyai kekayaan sedangkan dalam hal
penundaan
pembayaran
orangnya
masih
mempunyai kekayaan.