Transcript bab i pengetian dasar hukum dagang

PENGETIAN DASAR HUKUM
DAGANG
Zaidah Nur Rosidah
1
SEJARAH HUKUM DAGANG
 Berdasarkan pasal II aturan peralihan
UUD’45 : KUHD masih berlaku di indonesia.
KUHD diumumkan dalam Stbl 1847-23,
tanggal 30 April 1847, mulai berlaku 1 Mei
1848
 KUHD turunan dari Wetboek van Kophandel
(WvK) Belanda atas dasar konkordansi
 Konkordansi : asas dimana tehadap orang
eropa yang ada di indonesia diberlakukan
hukum asalnya yaitu hukum yang berlaku
di negeri belanda.
Zaidah Nur Rosidah
2
Pengertian dan sumber hukum
dagang
 Hukum adalah keseluruhan norma, yang
oleh penguasa yang berwenang
dinyatakan/dianggap sebagai peraaturan
yang mengikat bagi sebagian aatau seluruh
anggota masyarakat dengan tujuan untuk
menciptakan tata yang dikehendaki oleh
penguasa tersebut.
 Hukum dagang : hukum perikatan yang
timbul khusus dari lapangan perusahaan
 Hukum perikatan merupakan bagian dari
hukum perdata
Zaidah Nur Rosidah
3
 Hukum perikatan : hukum yang
mengatur hubungan hukum dalam
lapangan harta kekayaan, antara
orang yang satu dengan yang lain, di
mana pihak yang satu berhak atas
suatu prestasi dan pihak yang lain
berkewajiban atas suatu prestasi.
 Hukum perdata : hukum yang
mengatur hubungan hukum antara
orang yang satu dengan yang lain
yang menitikberatkan pada
kepentingan perseorangan.
Zaidah Nur Rosidah
4
Sumber hukum dagang
 KUHD sebagai kodifikasi, kodifikasi aadalah
pembukuan suatu lapangan hukum secara
sisstematis dan teratur ke dalam sebuah
kitab/buku
 Peraturan lain di luar kodifikasi
- UU PT
- UU Perbankan
- UU Hak CIpta
- UU Paten
- UU Perbankan Syariah, dll
Zaidah Nur Rosidah
5
Hubungan antara KUHPer dan
KUHD
 KUHPer bersifat umum, KUHD bersifat
khusus
 Lex specialis derograt lex generalis :
Hukum yang bersifat khusus
mengesampingkan hukum yang bersifat
umum
 Pasal 1 KUHD : KUHPer seberapa jauh
dalam kitab ini tidak khusus diadakan
penyimpangan, berlaku juga terhadap halhal yang disinggung dalam kitab ini.
 Lihat pasal 1319, 1339, 1347 KUHPer dan
pasal 15, 396 KUHD
Zaidah Nur Rosidah
6
Perusahaan dan pekerjaan
 Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan,
yang dilakukan secara tidak terputus-putus,
dengan terang-terangan, dalam kedudukan
tertentu dan untuk mencari laba.
 Menurut Molengraff, perusahaan adalah
keseluruhan perbuatan yang dilakukan
secara terus menerus, bertindak keluar
untuk mendapatkan penghasilan dengan
cara memperniagakan barang2,
menyerahkan barang2 atau mengadakan
perjanjian2 perniagaan.
Zaidah Nur Rosidah
7
Kedudukan dokter, pengacara,
notaris dan juru sita
 Menurut perencana WvK, kedudukan
dokter, pengacara, notaris dan juru sita
tidak menjalankan perusahaan tetapi
melakukan pekerjaan karena mereka
melakukan tugasnya atas dasar kapasitas
pribadinya.
 Menurut polak, dokter, pengacara, notaris
dan juru sita menjalankan perusahaan jika
mereka dalam melaksanakan pekerjaannya
mempertimbangkan lab arugi yang dapat
diperkirakan dan mencatatnya dalam
pembukuan.
Zaidah Nur Rosidah
8
Pekerjaan
 Pada pengertian pekerjaan unsur laba
tidak merupakan unsur mutlak.
 Menurut perencana Wvk, perbuatan
itu merupakan perbuatan y ang
dilakukan tidak terputus-putus,
secara terang terangan dan dalam
kedudukan tertentu, jadi laba tidak
merupakan unsur mutlak.
Zaidah Nur Rosidah
9
Urusan perusahaan
 Adalah segala sesuatu yang berwujud benda
meupun yang bukan benda, yang termasuk
dalam lingkungan perusahaan tertentu. Misal
gedung, alat kantor, mesin dsb.
 Dari sudut ekonomi, urusan eprusahaan
merupakan satu kesatuan yang bulat.
 Dari sudut yuridis, perusahaan itu belum
tentu merupakan satu kesatuan, sebab
segala sesuatu yang merupakan urusan
perusahaan itu mempunyai peraturan
sendiri, yg masing2 berbeda dengan yg
lainnya, terutama mengenai peraturan
penyerahannya, misal penyerahan benda
bergerak dan tak bergerak.
Zaidah Nur Rosidah
10
Urusan perusahaan
 Benda tetap (tak bergerak)
1. yang bertubuh: tanah, kapal terdaftar,
gedung di atas tanah milik, dsb
2. yang tak bertubuh: hak tanggungan, hak
atas benda tak bergerak, dsb
 Benda bergerak
1. yang bertubuh: mebel, alat kantor, mobil,
dsb
2. yang tak bertubuh : piutang, gadai, merk,
paten, dsb
 Bukan benda : utang, langganan, rahasia
perusahaan, relasi, dsb
Zaidah Nur Rosidah
11
Pengusaha dan pembantunya
 Pengusaha yaitu seseorang yang
melakukan atau menyuruh melakukan
perusahaan. Pengusaha dapat melakukan
perusahaannya sendiri tanpa pembantu
yang disebut pengusaha perseorangan.
 Pengusaha juga dapat melakukan
perusahaan dengan menyuruh orang lain
membantunya, tetapi ada juga pengusaha
yang menyuruh orang lain untuk
menjalankan perusahaannya.
Zaidah Nur Rosidah
12
Pengusaha :
 Dia dapat melakukan perusahaannya
sendirian tanpa pembantu
 Dia dapat melakukan perusahaannya
dengan pembantu2nya
 Dia dapat menyuruh orang lain untuk
melakukan perusahannnya, sedang
dia tidk turut serta dalam
melakkukan perusahaan itu.
Zaidah Nur Rosidah
13




Bila ada 2 orang pengusaha tau lebih
bekerja sama dalam melakukan
usahanya, maka akan terjadi bentuk2
hukum yang disebut :
Persekutuan perdata,
Persekutuan firma
Persekutuan komandier
Perseroan terbatas
Zaidah Nur Rosidah
14
Pembantu2 perusahaan
 Pembantu dalam perusahaan, misal
pelayan toko, pekerja keliling,
pimpinan perusahaan, dsb
 Pembantu di luar perusahaan, misal
agen perusahaan, pengacara, notaris,
makelar dan komisioner.
Zaidah Nur Rosidah
15
Hubungan hukum antara pimpinan
perusahaan dgn pengusaha
 Hubungan perburuhan, yaitu
hubungan yang bersifat subordinat
antara majikan dan buruh, yang
memerintah dan yang diperintah
 Hubungan pemberian kuasa, yaitu
suatu hubungan hukum yang diatur
dalam pasal 1792 – 1819 KUHPer
Zaidah Nur Rosidah
16
Sedang dalam melakukan
pekerjaan ada tiga macam
perjanjian :
 Perjanjian pelayanan berkala, perj jenis ini
mengikat para pihak apa saja yang telah
disepakati dlm perjanjian berserta segala
syarat2 yg diperjanjikan. Dlm perj ini hub
antara merekka adalah setingka.
 Perjanjian perburuhan: diatur pasal 1601a
jo 1601d sampai 1601z KUHPer
 Perjanjian pemborongan, diatur dlm pasal
1601b jo 1604-1617 KUHPer
Zaidah Nur Rosidah
17
Agen persahaan
 Agen perusahaan adalah orang yg melayani
beberapa pengusaha sebagai perantara dgn
pihak ketiga.
 Orang ini mempunyai hub tetap dgn
pengusaha dan mewakilinya utk
mengadakan dan selanjutnya
melaksanakan perjanjian dgn pihak ketiga.
 Hub antara agen perush dgn pengusaha
bersifat tetap, karena agen perush juga
mewakili pengusaha, maka ada hub
pemberian kuasa.
Zaidah Nur Rosidah
18
Pengacara
 Adalah orang yang mewakili
pengusaha sebagai pihak dalam
berperkara di muka hakim, dan juga
dil luar pengadilan.
 Hubungan hukum antara pengacara
dgn perush adalah hub tidak tetap
 Sifat hukumnya berbentuk pelayanan
bekala dan pemberian kuasa
Zaidah Nur Rosidah
19
Notaris
 Adalah orang yang membentu
pengusaha dalam membuat
perjanjian dengan pihak ketiga.
 Hub antara notaris dgn pengusaha
bersifat tidak tetap.
 Sifat hub adalah pelayanan berkala
dan pemberian kuasa
Zaidah Nur Rosidah
20
Makelar
 Adalah seorang perantara yang
menghugungkan pengusaha dengan pihak
ketiga untuk mengadakan berbagai
perjanjian.
 Ciri2 makelar
- makelar harus mendapat pengangkatan
resmi dari pemerintah
- sebelum menjalankan tugasnya harus
bersumpah di muka ketua PN, bahwa dia
akan menjalankan kewajibannya dgn baik
 Hubungan hukum antara makelar dgn
pengusaha tidak tetap
 Sifat hub adalah campuran antara
pelayanan berkala dan pemberian kuasa
Zaidah Nur Rosidah
21
Komisioner
 Adalah orang yang menjalankan perush
dgn membuat perjanjian2 atas namanya
sendiri, mendapat provisi atas perintah
dan aatas pembiayaan orang lain.
 Ciri2 komisioner
1. tidak ada syarat pengangkatan resmi dan
penyumpahan sbg halnya makelar.
2. komisioner menghubungkan komiten dgn
pihak ketiga atas namanya sendiri
3. komisione tdk berkewajiban utk menyebut
namanya komiten
4. komisioner juga dapat bertindak atas
nama pemberi kuasanya
Zaidah Nur Rosidah
22