Transcript pertemuan 1 - WordPress.com

SUWARDI, S.H., M.H.









•
•
•
Nama
Tempat, tanggal lahir
Jenis Kelamin
Status Perkawinan
Agama
Nama Isteri
Nama Anak
Alamat Rumah
Rejosari Kotabumi
HP
PIN BB
Alamat e-mail
@wardi_amri
: Suwardi, S.H., M.H.
: Gunung Sugih, 01 Desember 1973
: Laki-laki
: Kawin
: Islam
: Susilawati, S.H., S.Pd., M.P.Mt.
: Ahmad Sulthon Alhafizh
: Jln. Cendana WangiNo. 238/372
: 08127915332
: 2BA4E867
: [email protected]
 SD
Negeri 01 Enggal, B. Lampung 1986
 SMP Negeri 3 Tanjungkarang, 1989
 SMA Negeri 1 Telukbetung, 1992
 STIH Muhammadiyah Kotabumi, 1997
 Program Pascasarjana Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung, 2013
 Nama
Mata Kuliah
 Kode Mata Kuliah
 SKS
 Status Mata Kuiah
:
:
:
:
Hukum Dagang
MKK - 012
3 Sks
Wajib
MAHASISWA YANG DIPERBOLEHKAN MENGIKUTI
MATA KULIAH HUKUM DAGANG:
1. Terdaftar Sebagai Mahasiswa STIH
Muhammadiyah Kotabumi;
2. Tidak Terganggu Ingatannya;
3. Telah Lulus Mata Kuliah Pengantar Ilmu
Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan
Hukum Perdata;
4. Memasuki Ruangan Kuliah Maksimal 15
Menit Setelah Dosen Memberikan Mata
Kuliah/Memasuki Ruangan;
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Berpakaian Rapih dan Sopan (Tidak
Menggunakan Kaos Oblong dan Sandal)
Tidak Menggunakan Alat Komunikasi pada
saat Belajar;
Tidak Berbicara atau Berdiskusi dengan
Teman nya diluar sesi Tanya Jawab atau
Diskusi;
Tidak Makan dan Minum Selama Perkuliahan
Berlangsung;
Tidak Bersedia Untuk Menuliskan/Mendapat
Titipan Daftar Hadir Bagi Temannya;
Dalam Penilaian Akhir tidak ada istilah nilai
BL (Belum Lengkap).
1. Pendahuluan
a. Sejarah Hukum Dagang
b. Pengertian Hukum Dagang
c. Sumber dan Dasar Hukum Dagang
d. Kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum
Perdata
2. Perusahaan dan Pekerjaan
a. Pengertian Perusahaan dan Pengusaha
b. Unsur-Unsur Perusahaan
c. Pengertian Pekerjaan dan Pekerja
d. Unsur-Unsur Pekerjaan
3. Urusan Perusahaan
a. Pengertian Urusan Perusahaan
b. Kekayaan Perusahaan
c. Usaha Perusahaan
d. Good Will
e. Dokumen Perusahaan
4. Pengusaha dan Pembantu Pengusaha
a. Pengusaha dan Pemimpin Perusahaan
b. Pembantu Pengusaha
c. Hubungan Kerja
5. Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum
a. Klasifikasi dan Pengaturan
b. Persekutuan Firma
c. Persekutuan Komanditer
6. Bentuk Usaha Badan Hukum
a. Karakteristik Badan Hukum
b. Perseroan Terbatas
c. Badan Usaha Koperasi
7. Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
a. Legalitas Perusahaan
b. Akta Pendirian Perusahaan
c. Nama Perusahaan
d. Merek Perusahaan
e. Tanda Daftar Usaha Perdagangan
f. Surat Izin Usaha Perdagangan
8. Merek Dagang dan Jasa
a. Pengaturan Merek
b. Pengertian dan Bentuk Merek
c. Permohonan Pendaftaran Merek
d. Penerimaan dan Pendaftaran Merek
e. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar
f. Pelanggaran Hak Atas Merek
9. Akuisisi, Penggabungan, dan Peleburan
Perusahaan Badan Hukum
a. Akuisisi Perusahaan
b. Penggabungan Perusahaan
c. Peleburan Perusahaan
10. Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan
a. Hukum Kerahasiaan Informasi
b. Kriteria Informasi Rahasia
c. Perlindungan Hukum
d. Rahasia Dagang
e. Persaingan Dalam Bisnis
11. Jual Beli Perdagangan
a. Konsep dan Klasifikasi Jual Beli
b. Penyerahan Barang
c. Pembayaran Harga Barang
d. Hak Reklame Penjual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan
Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010
Achmad Ihsan, Hukum Dagang, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1969
HM Purwo Sutjipto, Pengertian Pokok Hukum
Dagang Indonesia, Jilid 6, Djambatan, Jakarta,
1983
Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum
Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007
Rr. Dijan Widijowati, Hukum Dagang, Andi
Yogyakarta, 2012
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),
Aksara Sukses, Yogyakarta
Pada Tahun 1807 Kaisar Napoleon di Perancis mengkodifikasikan 2
Kitab Undang Undang Hukum :
1.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata
des Francais );
Perancis (Code Civil
2.
Kitab Undang Undang Hukum Dagang Perancis
Commerce)
(Code
Du
Kebetulan pada saat itu Belanda dijajah oleh Perancis (1809- 1813)
sehingga hukum Perancis itu diberlakukan di Belanda sesuai dengan Asas
Konkordansi I (Concordantie Beginsel L).
Tapi
pada
tanggal
pada
tanggal
1
Oktober
1838
Belanda berhasil membuat membuat BURGERLIKE WET BOEK (KUHPERDATA) DAN WET BOEK VAN KOOPHANDEL ( KUH-DAGANG)
Kemudian karena saat itu (tahun 1838
Indonesia sedang dijajah
oleh Belanda maka Burgerlike Wetboek DAN Wetboek Van Kophandel
diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) sejak tahun 1848 yang
diterjemahkan dengan nama KUH PERDATA (KUHP) DAN KITAB
UNDANG UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD.)
Sejarah Hukum Dagang di Indonesia didasarkan
atas azas konkordansi yang memberlakukan hukum
sesuai dengan golongan yaitu:
a. Untuk golongan orang eropa dan yang
dipersamakan berlaku hukum perdata dan
hukum dagang barat yang diseleraskan dengan
hukum perdata dan hukum dagang di negeri
Belanda
b. Untuk Golongan Bumi Putera (orang Indonesia)
dan yang dipersamakan berlaku Hukum Adat
c. Untuk Golongan Timur Asing (pendudukn
ketururan China, India dan Arab) diberlakukan
hukum masing-masing dengan catatan
semuanya dapat tunduk dengan hukum barat
Pemberlakuan Burgerlijk van Wetoek (KUHPdt)
dan Wetboek van Koophandel (KUHD)
didasarkan atas pengumuman tanggal 30 April
1874
Sampai saat ini masih berlaku karena
berdasarkan Pasal II Aturan Peralian UUD 1945
sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1
Aturan Peralihan amandemen ke 4 UUD 1945
setiap peraturan perundang-undangan pada
zaman penjajahan masih tetap berlaku selama
tidak bertentangan dengan semangat dan citacita bangsa Indonesia.
 Bila
ingin mengetahui definisi hukum
dagang, maka hal tersebut tidak akan
ditemukan di dalam KUHD, karena hal itu
sama sekali tidak diatur secara khusus
seperti layaknya pengertian pedagang dan
perbuatan perniagaan. Selama ini definisi
hukum dagang hanya mengacu pada
beberapa pendapat sarjana hukum, seperti
berikut ini:
 Soekardono,
mengatakan “hukum dagang
adalah bagian dari hukum perdata pada
umumnya, yakni yang mengatur masalah
perjanjian dan perikatan-perikatan yang
diatur dalam Buku III BW. Dengan kata lain,
hukum dagang adalah himpunan peraturanperaturan yang mengatur hubungan
seseorang dengan orang lain dalam kegiatan
perusahaan yang terutama terdapat dalam
kodifikasi KUHD dan KUHPerdata”.
 Achmad
Ichsan, mengatakan “hukum dagang
adalah hukum yang mengatur soal-soal
perdagangan yaitu soal-soal yang timbul
karena tingkah laku manusia dalam
perdagangan atau perniagaan”.
 Fockema Andreae (Kamus Istilah Hukum
Belanda-Indonesia), mengatakan hukum
dagang atau Handelsrecht adalah
keseluruhan dari aturan hukum mengenai
perusahaan dalam lalu lintas perdagangan,
sejauhmana diatur dalam KUHD dan
beberapa undang-undang tambahan.
 Munir
Fuadi mengartikan Hukum Bisnis,
“suatu perangkat kaedah hukum yang
mengatur tentang tata cara pelaksanaan
urusan kegiatan dagang, industri atau
keuangan yang dihubungkan dengan produksi
atau pertukaran barang atau jasa dengan
menempatkan uang dalam resiko tertentu
dengan usaha tertentu dengan optik adalah
untuk mendapatkan keuntungan tertentu”.
 Sunaryati
Hartono, lebih khusus lagi
mensinonimkan hukum dagang dengan hukum
ekonomi yaiitu, ”keseluruhan peraturan
putusan pengadilan dan hukum kebiasaan
yang menyangkut pengembangan kehidupan
ekonomi”.
 CST. Kansil, menyamakan hukum dagang
dengan hukum perusahaan, sehingga hukum
perusahaan adalah “hukum yang mengatur
tingkah laku manusia yang turut melakukan
perdagangan dalam usahanya memperoleh
keuntungan”.
 Kesimpulan
Pengertian Hukum Dagang
adalah: “himpunan peraturan-peraturan yang
mengatur hubungan seseorang dengan orang
lain dalam kegiatan perdagangan atau
perusahaan”
Menurut Abdulkadir Muhammad, Sumber
Hukum Dagang Adalah Setiap Pihak yang
menciptakan kaidah atau ketentuan hukum
dagang. Pihak-pihak tersebut antara lain
Legislatif dan Eksekutif yang menciptakan
Undang-Undang, Pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian atau kontrak,hakim yang
memutuskan perkara sehingga menjadi
yurisprudensi maupun masyarakat pengusaha
yang menciptakan kebiasaan
Perundang-Undangan
Perundang-undangan ini meiputi ketentuan
undang-undang peninggalan zaman Belanda
yang masih berlaku seperti KUHPdt dan KUHD.
Selain itu adalah Undang-Undang RI yang
mengatur mengenai perusahaan atara lain:
a.Perusahaan perindustrian
b.Perusahaan perdagangan
c.Perusahaan jasa
d.Perusahaan pembiayaan
1.
2. Kontrak Perusahaan
Perjanjian atau Kontrak Perusahaan selalu
dibuat tertulis, baik yang bertaraf nasional
maupun internasional.
Kontrak perusahaan merupakan sumber utama
hak dan kewajiban serta tanggung jawab
pihak-pihak.
Dalam perjanjian kontrak biasa selalu
melibatkan pihak ketiga biasanya mengenai
penyerahan barang dan pembayaran.
3. Yurisprudensi
Merupakan sumber hukum dagang yang dapat
diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi
sengketa mengenai pemenuhan hak dan
kewajiban tertentu.
Banyak yurisprudensi yang terjadi di bidang
hukum dagang misalnya, mengenai penggunaan
merek dagang, jual beli perdagangan, pilihan
hukum ataupun leasing.
4. Kebiasaan
Dalam praktik perusahaan kebiasaan
merupakan sumber yang dapat diikuti oleh
para pengusaha. Dalam undang-undang dan
perjanjian tidak semua hal mengenai
pemenuhan kewajiban itu diatur. Jika tidak
ada pengaturannya, maka kebiasaan yang
berlaku dan berkembang dikalangan pengusaha
dalam menjalankan perusahaan diikuti guna
mencapai tujuan yang telah disepakati.
Kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktek
perusahaan adalah yang memenuhi kriteria
berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
Perbuatan yang bersifat keperdataan
Mengenai hak dan kewajiban yang
seharusnya dipenuhi
Tidak bertentangan dengan undang-undang
atau kepatutan
Diterima oleh pihak-pihak secara sukarela
karena dianggap hal yang logis dan patut
Menuju akibat hukum yang dikehendaki
oleh pihak-pihak
Keterikatan KUHD dengan KUHPdt dapat dilihat
dalam Pasal 1 KUHD yang menjelaskan bahwa “
Selama dalam KUHD terhadap KUHPdt tidak
diadakan penyimpangan khusus, maka KUHPdt
berlaku juga terhaap hal-hal yang dibicarakan
dalam KUHD”.
 Dalam KUHD berlaku asas lex specialis derogct
lex generalis dengan konsekuensi bahwa:
a. Apabila tidak diatur dalam KUHD maka dapat
diberlakukan dalam KUHPdt
b. Apabila KUHD dan KUHPdt mengatur, maka
yang berlaku adalah KUHD

 Keberadaan
Hukum Dagang dalam Hukum
Perdata berada dalam Hukum Harta
Kekayaan bidang Hukum Perikatan. Hukum
perikatan dapat diartikan sebagai hukum
yang mengatur akibat hukum yang disebut
dengan perikatan.
 Secara umum hukum perdata dapat dibagi 4
bidang yaitu Hukum Perseorangan, Hukum
Keluarga, Hukum Warisan dan Hukum Harta
Kekayaan yang terdiri dari Hukum Kebendaan
dan Hukum Perikatan