Transcript Hk Kepailitan dan PKPU

HUKUM KEPAILITAN
INDONESIA
MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Banjarmasin, 24 Mei 2013
Dr. Murni,SH.,MHum
ISTILAH
• Faillisement
• Bankruptcy
• KEPAILITAN
PENGERTIAN
• Kepailitan adalah sita umum atas semua
kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan oleh Kurator di
bawah pengawasan Hakim Pengawas
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.
LANDASAN HUKUM
• Faillissements verordening S.1905 – 217 jo S.1906 – 348.
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
Nomor 1 Tahun 1998. L.N. 1998 Nomor 87 TLN 3761
tentang Perubahan atas Undang-undang tenang Kepailitan,
22 April 1998
• Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 LN. 1998 Nomor 135
TLN Nomor 3778 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-undang tenang Kepailitan,
9 September 1998
• Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , 18 Oktober
2004, LNRI Tahun 2004 No. 131 dan TLN 4443 .
TUJUAN
1. Untuk menjamin pembagian yang sama thd
harta kekayaan debitur diantara para
krediturnya;
2. Mencegah agar debitur tidak melakukan
perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan
kepentingan para kreditur;
3. Memberikan perlindungan kepada debitur
yang beritikad baik dari para kreditur, dengan
cara memperoleh pembebasan utang.
ASAS-ASAS UU KEPAILITAN
1.KESEIMBANGAN;
2.KELANGSUNGAN USAHA;
3.KEADILAN;
4.INTEGRASI’
PENJELASAN UMUM
PEMOHON KEPAILITAN
1.DEBITUR YBS;
2.KREDITUR;
3.KEJAKSAAN
KEPT UMUM
4.BANK INDONESIA
BANK
5.BAPEPAM
PERSH EFEK
6.MENTERI KEUANGAN
PERSH KEU NON
BANK (Persh Asuransi dan Reasuransi )DAN
BUMN,
LANJUTAN……
KREDITUR DAN DEBITUR
ADVOKAT
(TIDAK BERLAKU BAGI Kejaksaan, Bank Indonesia,
Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri
Keuangan)
YANG DAPAT DIMOHON PAILIT
1. ORANG DAN BADAN USAHA
(FIRMA DAN CV);
2.BADAN HUKUM
(PT,YAYASAN,KOPERASI,DLL);
3.HARTA WARISAN(PSL 207-211 UU
KEPAILITAN DAN PKPU 2004).
SYARAT-SYARAT KEPAILITAN
1. DEBITUR MEMPUNYAI DUA/LEBIH KREDITUR;
2. TIDAK MEMBAYAR LUNAS SEDIKITNYA SATU
HUTANG
3. UTANG YG JATUH TEMPO
4. DAN DAPAT DITAGIH;
No. 1 ; 3 ; dan 4 merupakan Bukti Sederhana
menjadi syarat Dikabulkannya Permohonan
Pailit (Pasal 8 ayat (4)
Pengertian Utang
• Pasal 1763 BW “meminjam uang dengan
kewajiban membayar, sth jatuh tempo debitur
tdk mampu membayar”
• Sempit  utang bersumber dari hubungan
pinjam meminjam uang.
• Luas  meliputu segala bentuk kewajiban
untuk membayar sejumlah uang oleh debitur
kepada kreditur tanpa mempersoalkan
sumber timbulnya kewajiban itu.
Pasal 1 angka 6
• Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau
dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik
dalam mata uang Indonesia maupun mata
uang asing, baik secara langsung maupun yang
akan timbul di kemudian hari atau kontinjen,
yang timbul karena perjanjian atau
undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh
Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak
kepada
Kreditor
untuk
mendapat
pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang ( PKPU) atau
suspension of payment atau
surseance van betaling
Tambaham waktu yang diberikan oleh undangundang kepada debitur untuk melakukan
restrukturisasi utang kepada para kreditur
berdasarkan putusan pengadilan Niaga.
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang ( Pasal 222-294)
• Sejenis Legal Moratorium ( rencana
Perdamaian)  tujuan untuk tercapainya
perdamaian (Akoor)  untuk menghindari
terjadinya Kepailitan
Actio Pauliana
• Actio Pauliana adalah hak kreditor untuk
mengajukan pembatalan atas segala
perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh
debitor dengan nama apapun yang merugikan
para kreditor sepanjang dapat dibuktikan
bahwa ketika perbuatan itu dilakukan baik
debitor maupun pihak dengan atau untuk
siapa debitor itu berbuat mengetahui bahwa
perbuatan itu merugikan para kreditor.
Akibat Hukum dari Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
• Debitur Kehilangan Independensinya
• Debitur yang telah Minta Dirinya Pailit, Dia
Tidak Dapat Lagi Minta PKPU
• PKPU Berakhir, Debitur Langsung Pailit
Kasus Kepailitan I
• Pada tanggal 1 Juli 2000 Lee Boon Siong, warga negara
malaysia, bersama PT Prudential meneken perjanjian
kerjasama keagenan. Berdasarkan perjanjian itu, Lee wajib
mengembangkan keagenan dan memasarkan produk
asuransi PT Prudential. Sebaliknya, perusahaan asuransi
yang mulai beroperasi di Indonesia pada 1995 itu wajib
membayar bonus atas prestasi yang dicapai Lee.
• Pada tanggal 20 Januari 2004 PT Prudential membatalkan
perjanjian itu secara sepihak. Karenanya pada tanggal 7
April 2004 Lee memohonkan pailit perusahaan asuransi
yang induknya didirikan di London, Inggris, pada tahun
1848
itu.
Putusan Pengadilan
• Putusan PN Jkt Pst  mengabulkan
permohonan pailit PT Prudential
• Putusan MA  membatalkan Putusan PN Jkt
PSt.
Anotasi Hukum
• Sudah tepatkan Putusan PN Jkt Pst yang
memutus Pailit PT. Prudential ?
• Apakah yang menjadi rasio desidendi MA
sehingga menolak putusan PN Jkt Pst?
• ( ingat : syarat2 mengajukan permohonan
kepailitan, siapa yg berhak menjadi Pemohon
Kepailitan)
Kasus Kepailitan II
• Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jkt Pst
No.10/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal
13 Juni 2002, menyatakan PT Asuransi Jiwa
Manulife Indonesia (PT AJMI) Pailit.
PT AJMI tidak membayar deviden tahun 1998
Anotasi hukum
• Rasio desidensi Putusan Pengadilan Niaga
sampai Putusan MA
• PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI)
tidak Pailit
Wassalam
Terima kasih
Semoga Bermanfaat