Transcript Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

AKIBAT PKPU, HAKIM PENGAWAS,
DAN PENGURUS
AKIBAT PKPU
a) Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kehilangan
Independensinya. Dalam proses Penundaan Kewajiban Pernbayaran Utang (PKPU)
Debitor masih tetap mempunyai wewenang untuk mengurus terhadap harta pailit,
dimana usaha Debitor tetap berjalan. Tetapi dalam hal bertindak menyangkut dengan
kepengurusan atau pemindahan hak atas harta kekayaan Debitor tidak lagi indenpenden
sebelum adanya Penundaan Kewajiban Pernbayaran Utang (PKPU), sebab dalam
bertindak tersebut pihak Debitor harus selalu didampingi oleh Pengurus.
b) Apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Berakhir, Debitor
langsung Pailit. Apabila tidak terjadi perdamaian (akkord) atau karena Debitor
melakukan hal-hal yang merugikan terhadap perusahaan
c) Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tidak dapat dipaksa
untuk membayar utang dan segala pelaksanaan eksekusi ditangguhkan.
Sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 242 ayat (1) bahwa selama
berlangsungnya penundaan pembayaran utang, maka Debitor Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya
dan segala tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang
tersebut, harus ditangguhkan.
d) Sitaan berakhir dan diangkat. Apabila kita melihat hakekat dari Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) yang bukan merupakan sitaan umum seperti halnya dengan
kepailitan, maka dengan terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, semua
sitaan yang telah terpasang segera berakhir.
AKIBAT PKPU
e) Perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Terhadap perkara yang semata-mata
mengenai tuntutan pembayaran suatu utang yang telah diakui oleh Debitor
Penundaan Kewajiban Pernbayaran Utang (PKPU), dimana Kreditor tidak mempunyai
kepentingan untuk mendapatkan suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap
pihak ketiga, setelah dicatat pengakuan, maka Hakim Pengawas dapat
menangguhkan pengambilan keputusan mengenai hal tersebut sampai dengan
berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
f) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak berlaku bagi Kreditor
preferen. Didalam Pasal 244 Undang Undang No. 37 tahun 2004, dengan tetap
memperhatikan ketentuan Pasal 246 Undang Undang No. 37 tahun 2004, penundaan
kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :
 tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek
atau hak agunan atas kebendaan yang lainnya ;
 tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus
dibayar dan hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah
ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang
yang bukan merupakan tagihan dengan hak yang diistimewakan
 tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun
terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.
 Berlakunya masa Penangguhan eksekusi hak jaminan. Dalam proses Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang ada masa penangguhan pelaksanaan eksekusi hak
jaminan tersebut, yang berlaku selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang saja, yakni masa tenggang waktu terhitung putusan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang ditetapkan sampai dengan maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh)
hari.
AKIBAT PKPU
 Sitaan berakhir dan diangkat. Apabila kita melihat hakekat dari Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bukan merupakan sitaan umum seperti
halnya dengan kepailitan, maka dengan terjadinya Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, semua sitaan yang telah terpasang segera berakhir.
 Perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Terhadap perkara yang semata-mata
mengenai tuntutan pembayaran suatu utang yang telah diakui oleh Debitor
Penundaan Kewajiban Pernbayaran Utang (PKPU), dimana Kreditor tidak mempunyai
kepentingan untuk mendapatkan suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap
pihak ketiga, setelah dicatat pengakuan, maka Hakim Pengawas dapat
menangguhkan pengambilan keputusan mengenai hal tersebut sampai dengan
berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak berlaku bagi Kreditor
preferen. Didalam Pasal 244 Undang Undang No. 37 tahun 2004, dengan tetap
memperhatikan ketentuan Pasal 246 Undang Undang No. 37 tahun 2004, penundaan
kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :
 tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek
atau hak agunan atas kebendaan yang lainnya ;
 tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus
dibayar dan hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada
dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang
bukan merupakan tagihan dengan hak yang diistimewakan
 tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun
terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.
Yang berperan dalam proses Kepailitan
dan PKPU
Majelis Pemeriksa/Pemutus – Panitera
Pengganti
Hakim Pengawas – Panitera Pengganti
Kurator (pailit)= Pengurus (PKPU)
Advokad/Surat Kuasa
Debitor
Para Kreditor
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
 Penundaan kewajiban pembayaran utang ini adalah suatu pengaturan baik bagi
kedua belah pihak dan gunanya. untuk mencegah agar supaya Debitor yang sudah
dalam. keadaan berhenti membayar, juga yang dalam keadaan sulit likuiditas atau
kekurangan dana atau kesulitan untuk mendapatkan pinjaman kredit, tidak
dinyatakan pailit. Apabila dia dinyatakan pailit, maka perusahaan dengan segala
aset perusahaan atau harta benda pribadi keluarganya akan dijual untuk membayar
utang-utangnya dan usahanya akan berhenti sama sekali.
 Untuk mengantisipasi agar hak-hak Kreditor tidak dirugikan, maka dengan segera
diangkat Hakim Pengawas dan menunjuk seorang atau lebih Pengurus. Apabila hal
yang demikian tidak diijinkan oleh Pengadilan, maka tidak dapatlah Debitor selama
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berjalan melakukan
tindakan-tindakan pemeliharaan dan. penguasaan atas harta benda atau aset
perusahaan.
 Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara maupun Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap, Penunjukan seorang Hakim Pengawas
dan Seorang atau lebih Pengurus harus diberikan bersamaan dengan putusan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara sebagaimana
ketentuan Pasal 225 ayat (2) yang menyatakan "Pengadilan harus mengabulkan
Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang dan harus menunjuk seorang
Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih Pengurus
yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor".
HAKIM PENGAWAS DALAM PKPU

Suatu hal yang baru yang ada pada Undang Undang No. 37 Tahun 2004 adalah seperti apa yang
tercantum dalam Pasal 225 ayat (2) Undang Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu diangkat Hakim
Pengawas dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Secara umum dalam Pasal 65 Undang Undang No. 37 Tahun 2004 diatur mengenai prinsip tanggung
jawab dari Hakim Pengawas. Dikatakan bahwa Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan
dan pemberesan harta pailit. Sebelum Pengadilan mengambil suatu ketetapan dalam sesuatu hal
yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, Pengadilan harus terlebih dahulu
mendengar pendapat dari Hakim Pengawas.

Hakim Pengawas berhak untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai
kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), mendengar saksi-saksi ataupun untuk
memerintahkan diadakan penyelidikan oleh ahli-ahli. Saksi-saksi tersebut harus dipanggil atas nama
Hakim Pengawas. Jika terdapat saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan
kesaksiannya, maka terhadap mereka diberlakukan ketentuan Pasal 140, 141 dan 148 HIR (Het
Herziene Inlandach Reglement) atau Pasal 166, 167 dan 176 Reglemew Hukum Acara untuk Daerah
Luar Jawa dan Madura (Reglement Buitngewesten). Selanjutnya bila saksi mempunyai tempat
kedudukan hukum di luar kedudukan hukum Pengadilan yang menetapkan putusan pemyataan pailit,
Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada Pengadilan yang
wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi.

Selanjutnya ketentuan Pasal 68 menentukan mengenal kemungkinan mengajukan banding atas
putusan Hakim Pengawas, sepanjang banding (banding ke Hakim Majelis pemutus perkara) tersebut
harus telah diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak saat ketetapan itu dikeluarkan,
dengan pengecualian ketetapan sebagaimana Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal
104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat
(3), Pasal 185 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188, Pasal 189.
PENGURUS DALAM PKPU
 Dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), seperti yang dimaksud
dalam Pasal 225 ayat (2) , diangkat Pengurus (bewinvoerder) yang akan membantu
Debitor menjalankan kegiatannya. Pengurus yang diangkat tersebut haruslah independen
dan tidak memiliki benturan kepentingan, baik dengan Debitor maupun Kreditor.
 Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dimaksud dalam Pasal
234 ayat (3) adalah bahwa kelangsungan keberadaan Pengurus tidak tergantung padaa
Debitor atau Kreditor dan Pengurus tidak memiliki kepentingan ekonomis yang berbeda
dari kepentingan ekonomis Debitor dan Kreditor. Dalam hal ini yang dapat bertindak
sebagai Pengurus adalah :
 orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang
memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor;
 terdaftar pada Departemen Kehakiman yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
 Mengenai jumlah Pengurus dapat berubah-ubah selama sidang Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) belum selesai. Ini berarti selama sidang berlangsung, Kreditor
konkuren berhak untuk meminta diadakan penggantian atau penambahan Pengurus
apabila ada permintaan seperti itu, maka Hakim Pengawas wajib memenuhinya jika
permintaan tersebut didasarkan atas persetuiuan Rapat Kreditor dengan suara terbanyak
biasa.
 Oleh karena dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Debitor tidak
kehilangan penguasaan dan haknya (beheer en beschikking) atas kekayaannya, tetapi
kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya, maka antara Debitor dan
Pengurus merupakan dwitunggal. Hal ini karena salah satu antara mereka tidak dapat
bertindak dengan sah tanpa yang lain, namun satu pihak dapat menghalang-halangi
diambilnya suatu tindakan hukum dengan tidak mau bekerjasama.
PENGURUS DALAM PKPU
 Namun undang-undang memberikan pengecualian dimana Pengurus mempunyai hak
untuk bertindak sendiri tanpa kerjasama dengan Debitor, yaitu apabila Debitor melanggar
ketentuan Pasal 240 Undang Undang No. 37 Tahun 2004
 Jadi dalam hal ini Pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa
harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor tersebut. Seorang Pengurus
bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas
kepengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor. Dalam hal ini sudah
tentu tanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan kesengajaannya karena kelalaian
atas keteledorannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 234 ayat (4) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.
 Mengenai biaya pengurusan, dalam putusan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) haruslah dicantumkan besamya biaya pengurusan harta Debitor termasuk pula
imbalan jasa bagi Pengurus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Departemen
Kehakiman (vide Pasal 234 ayat (5) Undang Undang No. 37 tahun 2004). Namun
sesungguhnya mengenai imbalan jasa Pengurus ini dapatlah dibagi menjadi 2, yaitu :
- dalam hal PKPU yang berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa ditentukan
oleh Hakim dan dibebankan kepada Debitor dengan mempertimbangkan pekerjaan
yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari Pengurus yang bersangkutan
dengan ketentuan paling tinggi 3 % dan nilai harta Debitor.
- dalam hal PKPU berakhir tanpa perdamaian, besarnya imbalan ditentukan oleh Hakim
dan dibebankan. kepada Debitor dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah
dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dan Pengurus yang bersangkutan dengan
ketentuan paling tinggi 5 % dari nilai harta Debitor.