Transcript Hukum Kepailitan Pertemuan 7

INSOLVENSI DAN PEMBERESAN
4/10/2015
1
PENGAJUAN TAGIHAN KREDITOR
 Menurut ketentuan Pasal 115, semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masingmasing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang
menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya.
Terhadap penyerahan tagihan tersebut, kreditor berhak untuk meminta tanda terima.
 Dengan demikian semua tagihan piutang yang menunjukan ikatan dengan bendabenda harta pailit harus diajukan kepada kurator sebelum batas waktu pengajuan
tagihan yang ditentukan oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
113.
 Jumlah hutang adalah jumlah hutang yang dihitung sampai saat dinyatakan pailit.
4/10/2015
2
VERIVIKASI UTANG/PENCOCOKAN PIUTANG
 Proses verifikasi juga merupakan proses yang penting dalam kepailitan, sebab dalam rapat ini
diperiksa kebenaran-kebenaran tagihan dan juga prioritas kreditor-kreditor yaitu hak-hak yang
didahulukan.
 Dalam rapat ini juga dilakukan pencocokan utang terhadap semua utang debitor yang
dinyatakan pailit dan juga akan diteliti jumlah atau besarnya harta kekayaan debitor pailit.
 Utang yang dicocokan adalah tagihan para kreditor kepada debitor pailit. Berita Acara Rapat
ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera.
 Rapat pencocokan dihadiri oleh :
1. Hakim Pengawas sebagai pimpinan rapat.
2. Panitera sebagai pencatat.
3. Debitor. Dalam hal ini debitor harus hadir dan ia harus hadir sendiri dan tidak bisa
diwakilkan (Pasal 121).
4. Semua kreditor dapat hadir sendiri atau dengan kuasa.
5. Kurator harus hadir.
 Pengakuan piutang oleh pihak-pihak yang hadir dalam rapat verifikasi dan dimuat dalam Berita
Acara akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tidak bisa dibatalkan lagi. Yang dapat
membatalkan hanyalah Kurator dengan alasan penipuan.
4/10/2015
3
PENCOCOKAN PIUTANG
 Proses Pencocokan Piutang pada intinya adalah mencocokkan
perhitungan piutang berdasarkan bukti yang diajukan oleh Kreditor
dengan bukti atau catatan Debitur.
 Yang dimaksud dengan catatan Debitur Pailit adalah catatan pembukuan.
4/10/2015
4
TUJUAN PENCOCOKAN PIUTANG
 Memastikan Keabsahan Piutang
 Memastikan sifat piutang
 Memastikan jumlah piutang
 Memastikan tingkatan hak atas piutang
(pasal 115 UU Kepailitan)
4/10/2015
5
HASIL PENCOCOKAN PIUTANG DIPERGUNAKAN UNTUK:
 Menentukan Hak Suara (Voting Right) Dalam Rapat Kreditur;
 Menentukan urutan (tingkatan)hak
pembayaran dari hasil budel pailit;
untuk
memperoleh
 Menentukan prosentasi (jumlah) yang diperoleh masingmasing kreditur dari hasil penyelesaian kepailitan.
4/10/2015
6
PENGERTIAN PIUTANG
Piutang adalah suatu hak yang dinyatakan atau dapat dinyatakan
dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang
asing, baik secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari,
yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang
wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak
kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta
kekayaan debitor.
(Pasal 1 ayat 6 UU Kepailitan).
4/10/2015
7
LAHIRNYA PIUTANG
 Berdasarkan Perjanjian (mis. hrs dibuktikan al. dengan perjanjian dan
bukti cash flow-jika itu pinjam meminjam atau dengan akta cessie, disertai
dengan uraian perhitungan tagihan)
 Berdasarkan Undang-Undang (mis. Hutang pajak, harus dilengkapi
dengan bukti2 SKP atau hutang gaji karyawan dilengkapi dengan daftar
payroll dan data2 karyawan)
4/10/2015
8
SIFAT PIUTANG
 Piutang Separatis atau Piutang dengan Jaminan Kebendaan
Tertentu(seperti Hak Tanggungan, Gadai, Fiducia-Psl 1133 KUHPerd.)
 Piutang Dengan Hak Preferensi Umum (psl 1149 KUH Perd.); Terkait
dengan harta pailit secara umum.
 Piutang Dengan Hak Preferensi Khusus (pasal 1139 KUH Perd.). Terkait
dengan harta pailit tertentu.
 Piutang Konkuren (Pasal 1131 KUH Perd.-(Pembayaran secara Pro rata
basis)
 Piutang istimewa khusus,(hutang pajak).
4/10/2015
9
KETENTUAN POKOK DALAM MENENTUKAN JUMLAH PIUTANG
 Bunga atas piutang setelah putusan pailit, tidak dihitung, kecuali bunga atas piutang yang dijamin
dengan gadai, fidusia, hak tanggungan. (pasal 134 UU Kepailitan).
 Penentuan Jumlah Piutang harus dalam mata uang RI, berdasarkan taksiran nilai pada tanggal
pernyataan putusan pailit dengan menggunakan kurs tengah BI.(pasal 139 ayat 1 dan 2, UU
Kepailitan)
 Penentuan Jumlah Piutang ke dalam mata uang RI bagi Kreditur Separatis, berdasarkan kurs
tengan BI pada waktu eksekusi jaminan dilakukan (pasal 139 ayat 3, UU Kepailitan)
 Piutang yang saat penagihannya blm jelas atau yang memberi hak untuk menerima pembayaran
secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pailit (pasal 137 ayat 1 UU
Kepailitan)
 Piutang yang dapat ditagih dalam 1 tahun, diperlakukan sebagai piutang yang telah jatuh tempo.
(pasal 137 ayat 2 UU Kepailitan)
 Piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 tahun dari tanggal pailit, wajib dicocokkan berdasarkan
taksiran nilai pada 1 thn setelah putusan pailit. (pasal 137 ayat 3, UU Kepailitan.
 Taksiran nilai piutang wajib mempertimbangkan : waktu dan cara pembayaran; keuntungan yang
mungkin diperoleh dan besarnya bunga (bila ada)
4/10/2015
10
PENENTUAN BATAS AKHIR PENGAJUAN
TAGIHAN
 Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit,
hakim pengawas wajib:
 Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan,
 Menetapkan batas akhir verifikasi pajak,
 Menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur
untuk mengadakan pencocokan piutang,
o Tenggang waktu batas akhir pengajuan tagihan dengan
verifikasi pajak, 14 hari.
(pasal 113 UU Kepailitan)
4/10/2015
11
AKIBAT HUKUM PENGAJUAN PIUTANG SETELAH LEWAT
JANGKA WAKTU.
 Wajib dicocokkan jika diajukan paling lambat 2 hari sebelum rapat pencocokan
Piutang dan dimintakan dalam rapat oleh Kurator atau salah seorang kreditor serta
tidak ada yang keberatan.
 Piutang yang dicocokkan setelah lewat waktu, tidak dicocokkan.
 Jangka waktu pencocokan piutang tidak berlaku bagi kreditor yang berdomisili
diluar negeri. (pasal 133 KUH Perd.)
4/10/2015
12
TUGAS KURATOR DALAM PENCOCOKAN PIUTANG
 Paling lambat dalam waktu 5 hari setelah penetapan Hakim Pengawas, wajib
memberitahuan isi penetapan tersebut dengan surat kepada kreditur yang alamatnya
diketahui dan mengumumkannya dalam 2 surat kabar harian.(Pasal 114 ayat 5)
 Mencocokkan perhitungan piutang kreditur berdasarkan bukti dan keterangan yang
diserahkan kreditur dengan keterangan dan catatan debitur.
 Berunding dengan kreditur bilamana terdapat keberatan terhadap penagihan yang
diterima. (Pasal 116 ayat 1 UU Kepailitan)
 Membuat suatu daftar Piutang yang sementara diakui, berikut catatan tentang sifat
piutang tersebut, apakah Separatis, memiliki hak istimewa atau konkuren.
 Membuat suatu daftar piutang yang tidak diakui atau dibantah, berikut alasannya.
 Menyediakan daftar tersebut di kepaniteraan pengadilan 7 hari sebelum tanggal rapat
pencocokan piutang.(pasal 117 , 118 UU Kepailitan dan 119 UU Kepailitan)
 Memberitahukan dengan surat kepada Kreditor ttg Daftar tsb.
4/10/2015
13
URUTAN PEMBAYARAN ATAS PIUTANG
 Piutang Pajak (Pasal 21 ayat 7dari UU No 6 Thn 1983 sebagaimana diubah dengan UU No 9 Thn
2004) Ttg Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan: “Negara mempunyai hak
prioritas untuk tunggakan pajak atas barang-barang yang dimiliki oleh wajib pajak/wakil”.
 Piutang Preferensi Khusus (Psl 1139 KUH Perdata), yaitu piutang yang terkait dengan barangbarang tertentu dari budel pailit.antara lain: biaya perkara untuk mempertahankan barang tertentu;
biaya perbaikan; biaya pemeliharaan barang tertentu.
 Piutang Kreditur Separatis (Piutang yang di jamin dengan benda-benda tertentu dari budel pailit,
seperti Gadai dan Hak Tanggungan). Pasal 1133 KUH Perd. dan Pasal 55 s/d 60 UU Kepailitan.
 Piutang Dengan Preferensi Umum. Tagihan yang terkait dengan seluruh harta (budel) pailit,
misalnya: jasa kurator dan gaji karyawan.
 Piutang Kreditur konkuren (Kreditur Tanpa Jaminan Kebendaan Tertentu). Diatur dalam pasal 1132
KUH Perd dan Pasal 174 UU Kepailitan yang pada intinya menyatakan bahwa piutang tersebut
akan dibayar secara proporsional jika budel pailit masih sisa (setelah seluruh tagihan tersebut di
atas dilunasi).
 Piutang Pemegang Saham.(urutan paling akhir, jika piutang2 di atas telah dilunasi)
Catatan: Jika hasil penjualan jaminan tidak cukup membayar utang, maka kekurangan tersebut
dapat diajukan sebagai tagihan konkuren, setelah mengajukan pencocokan piutang. (pasal 60 ayat
3, jo 138, UU Kepailitan, Tetapi bunga yang timbul setelah putusan pailit, jika jaminan tidak cukup,
tidak bisa dimasukkan sebagai tagihan konkuren, Pasal 134)
4/10/2015
14
PENGAJUAN TAGIHAN OLEH KREDITOR ASING
 Prinsipnya sama dengan pengajuan tagihan oleh kreditur
lokal, dengan beberapa persyaratan tambahan, yaitu surat
kuasa yang mewakili kreditur asing maupun dokumen
pembuktian tagihan, di Legalisir oleh KBRI setempat atau
oleh Konsul Jenderal setempat. Hal ini sesuai dengan SEMA
No 01 Thn 1974 jo SEMA No 6 Thn 1994.
4/10/2015
15
KEWENANGAN KURATOR MENGAKHIRI KONTRAK
 Landasan Pertimbangan: Semata-mata Harus untuk mempertahankan dan atau
meningkatkan nilai budel pailit

Kewenangan mengakhiri kontrak meliputi :
- Menghentikan Sewa Menyewa, dengan memperhatikan kelaziman yang
berlaku ditempat tersebut. (Pasal 38 ayat 1 UU Kepailitan)
- Menghentikan Perjanjian Kerja (Pasal 39 dan 252 UU Kepailitan)
- Menggugurkan perkara yang sedang berjalan (pasal 28 UU Kepailitan)
4/10/2015
16
PERJUMPAAN UTANG (SET OFF) MENURUT KUH PERDATA.(PS 1425
DAN 1427)
 Kedua belah pihak harus saling menjadi kreditor dan debitor (si A mempunyai
tagihan kepada B dan B mempunyai tagihan kepada A).
 Kedua tagihan harus merupakan tagihan keuangan atau tagihan barang yang
dapat diganti (terdapat kesesuaian kedua tagihan)
 Kedua Tagihan harus sudah jatuh tempo dan harus dibayar.
 Besarnya kedua tagihan harus dapat ditentukan.
Menurut pasal 1426 KUH Perd., Set Off terjadi demi hukum (tidak perlu suatu
tindakan tertentu).
4/10/2015
17
PERJUMPAAN UTANG (SET OFF) MENURUT UU KEPAILITAN
 Dapat dilakukan (pasal 52, 53, 54 dan 248 UUKepailitan) dengan ketentuan:
- Piutang dan Utang telah ada sebelum putusan pailit diucapkan.
- Merupakan akibat dari transaksi yang dilakukan dengan Debitor pailit
- Bukan piutang atau utang yang diambil alih setelah terjadinya Kepailitan atau
Penundaan Pembayaran Utang.
 Lebih longgar dibanding ketentuan KUH Perd.
 Utang tidak harus telah jatuh tempo.
 Utang Piutang tidak harus dalam mata uang yang sama, karena semuanya harus
menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI.
4/10/2015
18
INSOLVENSI DALAM KEPAILITAN
 Dengan dinyatakan insolvensi berarti debitor sudah benar-benar berada dalam keadaan pailit
dan hartanya akan segera dibagi-bagi walaupun hal ini bukan berarti bisnis dari perusahan pailit
tersebut tidak dapat dilanjutkan.
 Insolvensi adalah :
a. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya
dalam bisnis, atau
b. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.
c. Bahwa insolvensi ini terjadi demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada
dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar
 Ketentuan Penjelasan Pasal
mampu membayar.
178 ayat (1) menyebutkan insolvensi sebagai
keadaan
tidak
 Bahwa insolvensi ini terjadi demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada
dalam keadaan tidak mempu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural,
dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu
membayar jika, (Pasal 178 ayat (1)
a. Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian, atau
b. Bila perdamaian yang telah ditawarkan tidak diterima, atau
c. Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak berdasarkan keputusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap..
4/10/2015
19
INSOLVENSI DALAM KEPAILITAN
Dengan terjadinya insolvensi terhadap debitor pailit, maka akan membawa konsekuensi
tertentu, yaitu :
1. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu, yang
menyebabkan penundaan ekskusi dan penundaan pembagian akan lebih
menguntungkan.
2. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam insolvensi telah tidak
terjadi perdamaian, dan aset debitor pailit justru lebih kecil dari kewajibannya. Padahal
rehabilitasi hanya mungkin dilakukan apabila perdamiaan atau utangnya dibayar penuh.
Kecuali jika setelah insolvensi kemudian ternyata terdapat harta debitor pailit sehingga
utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian rehabilitasi dapat diajukan menurut
ketentuan pasal 215 s/d 221 UU No. 37 tahun 2004.
4/10/2015
20
LIKUIDASI DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
Likuidasi atau pemberesan adalah penjualan harta kekayaan pailit yang
hasil penjualan harta kekayaannya itu dibagikan kepada kreditor-kreditor
secara berimbang ataupun menurut urutan kedudukan masing-masing
kreditor yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagaimana
ketentuan Pasal 185 UU No. 37 tahun 2004.
Atau dapat dikatakan mengalihkan atau menjual aset-aset tersebut kepada
pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku
dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan serta sesuai pula dengan syaratsyarat yang ditetapkan oleh Undang Undang Kepailitan ataupun undangundang lainnya
Dalam hal ini yang dilikuidasi adalah harta kekayaan perseroan semata tidak
termasuk harta kekayaan pribadi direksi, pengurus dan pemegang saham.
Hal ini karena sebagai persona standi in judicio, suatu perseroan terbatas
mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan
pengurus dan pemegang sahamnya. Kedudukan yang demikian telah
menyebabkan UUPT mmeberlakukan tanggung jawab terbatas bagi
perseroan terbatas.
4/10/2015
21
LIKUIDASI DAN .................
Pada prinsipnya aset baru dibagi-bagikan kepada kreditor setelah seluruh
aset debitor terjual dan menjadi cash, sehingga apabila cash (uang tunai)
sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya. Walupun demikian
tidak ada larangan bagi kurator untuk membagikan hasil penjualan harta
pailit yang sudah ada terlebih dahulu asalkan pembagiannya secara
proporsional.
Pembagian aset-aset kepada para kreditor merupakan tahap akhir dalam
suatu proses kepailitan.
Secara yuridis prinsip umum Undang Undang Kepailitan adalah paritas
creditorium yaitu bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama atas
pembayaran dan bahwa hasil kekayaan debitor akan dibagikan secara “pari
pasu prorata parte” kepada para kreditor. Artinya akan dibagikan secara
proporsional menurut besarnya tagihan mereka. Prinsip ini dinyatakan dalam
pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.. Akan tetapi paritas creditorium tidak
berlaku bagi kreditor yang memegang hak jaminan dan kreditor yang
mempunyai hak preferensi berdasarkan undang undang.
4/10/2015
22