Transcript ASURANSI DAN REASURANSI SYARI`AH

Edi Riadi
DASAR HUKUM USAHA
PERASURANSIAN
 UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
 PP No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan
Perasuransian
 PP No. 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan PP No.73 Tahun
1992.
 PP No. 39 tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP 73 Tahun
1992.
 PP No.81 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP 73 Tahun
2003
DASAR HUKUM USAHA
PERASURANSIAN SYARI’AH
 Pasal 1 ayat (5): “Unit Syari’ah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang
dan/atau kantor pemasaran yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syari’ah”
 Pasal 2A ayat (2): “Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah”
 Pasal 2 A ayat (3): Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk
unit syariah”
 Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi
Syariah.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad Mudharabah musyarakah
pasa Asuransi Syariah.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada
Asuransi dan Reasuransi Syariah.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabrru pada Asuransi
Syariah dan Reasuransi Syariah.
PENGERTIAN ASURANSI
KONVENSIONAL
SYARIAH
 Perjanjian antara dua pihak atau
 Usaha saling melindungi dan
lebih, dimana pihak Penanggung
menerima premi asuransi untuk
memberikan pergantian kepada
tertanggung karena kerugian,
kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan , atau
tanggung jawab hukum kepada pihak
ketiga yang mungkin akan diderita
tertanggung, yang timbul dari
peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
pembayaran yang didasarkan atas
meningal atau hidupnya seseorang
yang dipertanggungkan. (Pasal 1
angka 1)
tolong menolong di antara
sejumlah orang/pihak
melalui investasi dalam
bentuk aset dan/atau tabarru’
yang memberikan pola
pengembalian untuk
menghadapi resiko
tertententu melalui yang
sesuai dengan syariah. (Fatwa
DSN-MUI Nomor 21/DSNMUI/X/2001)
PERBEDAAN ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI
SYARIAH
KONVENSIAONAL
SYARIAH
 Akadnya adalah transfer resiko dari





tertanggung kepada penanggung
(perusahaan asuransi).
Premi yang disetor tertanggung
menjadi milik penanggung.
Perusahaan asuransi (penanggung)
dapat menginvenstasikan premi yang
disetor secara bebas.
Perusahaan asuransi mejadi pemilik
premi sehingga semua keuntungan
dari premi yang diinvestasikan
menjadi milik perusahaan asuransi.
Tertanggung jika menghentikan premi
sebelum batas waktu yang disepakati
hanya berhak memperoleh jumlah
yang ditentukan oleh perusahaan
asuransi.
Mengandung gharar, maysir, dan riba.
 Akad tabarru’ (hibah) dan/ atau





tijarah (mudharabah).
Premi yang disetor milik tertanggung
kecuali yang dihibahkan.
Perusahaan Asuransi hanya dapat
menginvestasikan premi terhadap
usaha-usaha yang dibolehkan syara.
Perusahaan asuransi sebagai
mudharib, wakil sehingga keuntungan
yang diperoleh dari investasi premi
dibagi antara tertanggung dengan
perusahaan asuransi sesuai
kesepakatan.
Tertanggung jika menghentikan premi
sebelum batas waktu yang disepakati
berhak memperoleh jumlah yang
disetor ke perusahaan asuransi.
Kecuali yang dihibahkan.
Tidak mengandung gharar, maysir,
dan riba.
JENIS USAHA ASURANSI
KONVENSIONAL
SYARIAH
 Asuransi kerugian (General
 Asuransi kerugian (General
Insurance)
 Asuransi jiwa (Life Insurance)
 Asuransi sosial
Insurance)
 Asuransi jiwa (Life Insurance)
REASURANSI
KONVENSIONAL
SYARIAH
 Akad pertanggungan ulang
 Akad pertanggungan ulang
terhadap risiko yang dihadapi
oleh perusahaan asuransi
kerugian dan atau
perusahaan asuransi jiwa
(Pasal 1 angka 7).
terhadap risiko yang dihadapi
oleh perusahaan asuransi
kerugian dan atau
perusahaan asuransi jiwa
yang berdasarkan syariah.