Transcript Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit
• Perjanjian utang piutang dalam KUH
Perdata tidak diatur secara terpinci,
namun dapat tersirat dalam Pasal 1754
KUH Perdata, tentang Perjanjian Pinjam
Pengganti, dimana dikatakan bahwa bagi
mereka yang meminjam harus
menggembalikan dengan bentuk dan
kualitas yang sama.
• Hak Jaminan merupakan hak yang melekat
pada Kreditor yang memberikan kewenangan
kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada
benda yang dijadikan jaminan, apabila debitor
melakukan wansprestasi terhadap suatu
prestasi (perjanjian).
• Oleh karena itu hak jaminan tidak dapat berdiri
sendiri, karena hak jaminan merupakan
perjanjian yang bersifat tambahan (accessoir)
daripada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian
utang-piutang/ perjanjian kredit.
Macan-macam Perlunasan
Hutang
• Perlunasan hutang dengan Jaminan Umum
Di dasarkan pada Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH
Perdata.
• Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Segala
kebendaan debitor, baik yang ada maupun yang akan ada, baik
bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap
perlunasan hutang yang dibuatnya, sedangkan
• Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan, harta kekayaan debitor
menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditor yang
memberikan utang kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda
itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besarkecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para
berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.
Perlunasan hutang dengan
Jaminan Khusus
• Gadai
• Diatur dalam Pasal 1150–1160 KUH Perdata,
berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata,
• Gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas
suatu barang bergerak yang diberikan
kepadanya oleh debitor atau orang lain atas
namanya untuk menjamin suatu hutang, dan
yang memberikan kewnangan kepada kreditor
untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut
lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya
• Hipotik
• Diatur dalam Pasal 1162-1232 KUH
Perdata, yang dimaksud dengan Hipotik
berdasarkan Pasal 1162 KUH Perdata,
adalah suatu hak kebendaan atas benda
tidak bergerak untuk mengambil
penggantian daripadanya bagi perlunasan
suatu perutangan (verbintenis).
• Hak Tanggungan
• Berdasarkan Pasal 1 (1) UUHT, Hak
Tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah
yang dibebankan pada hak atas tanah berikut
atau tidak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu
untuk pelunasan utang tertentu yang
memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditor tertentu terhadap kreditorkreditor yang lain.
• Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42
tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
(UUJF) memberikan pengertian, fidusia
merupakan pengalihan hak kepemilikan
sesuatu atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa yang hak
kepemilikannya dialihkan tetap
penguasaan pemilik benda.
• Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUJF
yaitu :
“Jaminan Fidusia” merupakan hak jaminan atas benda
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak begerak khususnya bangunan
yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor.
4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap
berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai
agunan bagi perlunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
Pemberi Fidusia terhadap kreditor lainnya “.
• Perjanjian Fidusia
Perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta
notaris dalam bahasa Indonesia dan
merupakaan Akta Jaminan Fidusia.
• Pendaftaran Fidusia
Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 UUJF, jaminan
fidusia lahir pada tanggal dicatat dalam Buku
Daftar Fidusia, sebagai bukti kreditor sebagai
pemegang jaminan fidusia diberikan Sertifikat
Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor
Pendaftran Fidusia.
Jaminan Perseorangan
(borgtocht)
• Dalam Pasal 1820 BW, Borgtocht adalah
suatu perjanjian dimana pihak ketiga
menanggung pelunasan terhadap hutang
debitor apabila debitor tidak dapat
melunasi hutang tersebut. Penanggungan
merupakan hak perorangan suatu hak
yang hanya dapat dipertahankan terhadap
orang yang terikat dalam suatu perjanjian.